YouTube Facebook Twitter RSS
27 Jun 2019, 0

Hukum

Bupati Mesuji Ditangkap KPK

Friday, 25 January 2019 | View : 143

siarjustisia.com-JAKARTA.

Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT), Rabu (23/1/2019). Dalam OTT kali ini, tim Satgas KPK dikabarkan menangkap Bupati Mesuji, Khamami dan sejumlah pihak lainnya.

Bupati Mesuji Khamami ditangkap lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga melakukan transaksi suap terkait proyek pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Jubir KPK, Febri Diansyah membenarkan adanya OTT ini. Diungkapkan OTT dilakukan di tiga lokasi berbeda di Lampung. "Iya (OTT), di tiga lokasi Lampung," kata Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (24/1/2019) dinihari.

Febri Diansyah tak membantah terdapat kepala daerah yang dibekuk tim Satgas KPK. Selain kepala daerah, dalam operasi senyap ini, KPK juga meringkus pihak swasta.

"Ada unsur kepala daerah dan swasta (yang ditangkap)," katanya.

Khamami dan pihak swasta ini ditangkap lantaran diduga terlibat transaksi suap. Diungkapkan Febri Diansyah, suap ini diduga terkait dengan proyek infrastruktur di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mesuji.

"Diduga terkait proyek infrastruktur di Dinas PUPR Mesuji," ungkapnya.

Belum diketahui secara pasti identitas pihak lain yang turut ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) ini. Febri Diansyah juga belum mengungkap uang tunai yang turut disita tim Satgas KPK.

Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) menyampaikan keprihatinannya dengan terus terjadi kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap para kepala daerah.

“Padahal, Mendagri dalam setiap forum selalu mengingatkan agar menghindari area rawan korupsi. Mendagri selalu membina kepala daerah agar memberikan layanan apa pun tidak boleh korupsi," kata Kepala Pusat Penerangan Masyarakat Kemdagri Bahtiar dalam keterangan tertulis yang diterima awak media, Kamis (24/1/2019).

"Jika masih saja ada kepala daerah yang melakukan hal tersebut, artinya yang bersangkutan telah menyalahgunakan kewenangan dalam memberikan pelayanan. Ini di luar kontrol kemendagri," tambah dia.

Lebih lanjut, ia juga menyampaikan terjadinya praktik korupsi tidak terlepas dari timpangnya antara cost politik dan biaya operasional pejabat kepala daerah dibandingkan dengan penghasilan tetap kepala daerah dan wakilnya.

“Saya pikir salah satu faktor pemicu kepala daerah selalu mencari-cari sumber pembiayaan alternatif bahkan di luar ketentuan hukum. Ke depan soal peningkatan penghasilan tetap kepala daerah atau wakil kepala daerah patut menjadi prioritas. Ini penting agar sang pemimpin daerah yang kita pilih melalui proses Pilkada yang dipilih secara langsung, yang begitu mahal tidak tumbang seketika karena soal-soal korupsi," ungkap Bahtiar.

“Itu pemikiran saya, walaupun hal ini masih harus dikaji mendalam sesuai kemampuan keuangan daerah,” tuturnya.

Bahtiar menambahkan pada prinsipnya Kemdagri mendukung penuh segala upaya pencegahan serta penindakan tindak pidana korupsi.

“Silakan proses berjalan sesuai aturan yang berlaku dengan tetap memperhatikan asas praduga tak bersalah,” tegasnya. (bs/sp/jos)

See Also

Hasil Rapat MK Soal Penerimaan Gugatan Pilpres Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
Susunan Tim Kuasa Hukum Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
Hashim Djojohadikusumo Penanggung Jawab Gugatan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Ke MK
Anggota Brimob Sipit Yang Dituduh Dari China Tegaskan Asli Indonesia
BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Daftarkan Gugatan Hasil Pilpres Ke MK Malam Nanti
MK Putuskan Gugatan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Maksimum 14 Hari
Densus 88 Antiteror Tangkap 29 Terduga Teroris Berencana Ledakkan Bom
Sepanjang Tahun 2019, Polri Tangkap 68 Terduga Teroris Jaringan JAD
KPK Geledah Kantor Ditjen PSDKP
KPK Geledah Kantor PT. Daya Radar Utama
KPK Lelang Rumah Mewah Mantan Ketua DPRD Dan Bupati Bangkalan
Dukun Cabul Di Garut Diancam 15 Tahun Bui
Kalapas Dan 13 Petugas Lapas Nusakambangan Dicopot
Ketua Umum AKKMI Pertanyakan KSOP Mengutip PNBP
Keberadaan Lembaga KSOP Dinilai Masih Perlu Payung Hukum
AKKMI Soroti Legalitas Kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan
AKKMI Dan APDHI Selenggarakan Seminar Nasional Pertanyakan Keamanan & Keselamatan Pelayaran
Syahbandar Miliki Peran Penting Dalam Mendukung Keamanan Dan Keselamatan Pelayaran
Pembentukan Syahbandar Utama & KSOP Disoroti
Legalitas KSOP Di Seluruh Pelabuhan Dipertanyakan
KPK Panggil Setya Novanto Sebagai Saksi
KPK Periksa Staf Khusus Menteri Agama
KPK Periksa Direktur SDM Adhi Karya
KPK Tetapkan Mantan Sekda Malang Sebagai Tersangka
Mantan Sekda Malang Ditahan KPK
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 8.023.151 Since: 07.04.14 | 0.5484 sec