YouTube Facebook Twitter RSS
29 Feb 2020, 0

Hukum

Bupati Mesuji Ditangkap KPK

Friday, 25 January 2019 | View : 231

siarjustisia.com-JAKARTA.

Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT), Rabu (23/1/2019). Dalam OTT kali ini, tim Satgas KPK dikabarkan menangkap Bupati Mesuji, Khamami dan sejumlah pihak lainnya.

Bupati Mesuji Khamami ditangkap lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga melakukan transaksi suap terkait proyek pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Jubir KPK, Febri Diansyah membenarkan adanya OTT ini. Diungkapkan OTT dilakukan di tiga lokasi berbeda di Lampung. "Iya (OTT), di tiga lokasi Lampung," kata Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (24/1/2019) dinihari.

Febri Diansyah tak membantah terdapat kepala daerah yang dibekuk tim Satgas KPK. Selain kepala daerah, dalam operasi senyap ini, KPK juga meringkus pihak swasta.

"Ada unsur kepala daerah dan swasta (yang ditangkap)," katanya.

Khamami dan pihak swasta ini ditangkap lantaran diduga terlibat transaksi suap. Diungkapkan Febri Diansyah, suap ini diduga terkait dengan proyek infrastruktur di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mesuji.

"Diduga terkait proyek infrastruktur di Dinas PUPR Mesuji," ungkapnya.

Belum diketahui secara pasti identitas pihak lain yang turut ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) ini. Febri Diansyah juga belum mengungkap uang tunai yang turut disita tim Satgas KPK.

Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) menyampaikan keprihatinannya dengan terus terjadi kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap para kepala daerah.

“Padahal, Mendagri dalam setiap forum selalu mengingatkan agar menghindari area rawan korupsi. Mendagri selalu membina kepala daerah agar memberikan layanan apa pun tidak boleh korupsi," kata Kepala Pusat Penerangan Masyarakat Kemdagri Bahtiar dalam keterangan tertulis yang diterima awak media, Kamis (24/1/2019).

"Jika masih saja ada kepala daerah yang melakukan hal tersebut, artinya yang bersangkutan telah menyalahgunakan kewenangan dalam memberikan pelayanan. Ini di luar kontrol kemendagri," tambah dia.

Lebih lanjut, ia juga menyampaikan terjadinya praktik korupsi tidak terlepas dari timpangnya antara cost politik dan biaya operasional pejabat kepala daerah dibandingkan dengan penghasilan tetap kepala daerah dan wakilnya.

“Saya pikir salah satu faktor pemicu kepala daerah selalu mencari-cari sumber pembiayaan alternatif bahkan di luar ketentuan hukum. Ke depan soal peningkatan penghasilan tetap kepala daerah atau wakil kepala daerah patut menjadi prioritas. Ini penting agar sang pemimpin daerah yang kita pilih melalui proses Pilkada yang dipilih secara langsung, yang begitu mahal tidak tumbang seketika karena soal-soal korupsi," ungkap Bahtiar.

“Itu pemikiran saya, walaupun hal ini masih harus dikaji mendalam sesuai kemampuan keuangan daerah,” tuturnya.

Bahtiar menambahkan pada prinsipnya Kemdagri mendukung penuh segala upaya pencegahan serta penindakan tindak pidana korupsi.

“Silakan proses berjalan sesuai aturan yang berlaku dengan tetap memperhatikan asas praduga tak bersalah,” tegasnya. (bs/sp/jos)

See Also

Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 15 Saksi Pemilik Rekening Saham
Polda Metro Jaya Akan Musnahkan Sejumlah Narkoba
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
Polda Metro Jaya Tahan Lucinta Luna Di Ruang Khusus Blok Perempuan
Kasus Suap PAW, KPK Periksa Mantan Kepala Sekretariat DPP PDIP
Wali Kota Non Aktif Medan Segera Diadili
Bupati Non Aktif Indramayu Segera Diadili
Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan Dikembalikan Ke Jaksa
Polres Metro Jakarta Utara Ungkap Sindikat Penyedia PSK Di Bawah Umur
Polda Metro Jaya Tangkap Artis Pengedar Kokain
Pembunuh Suami Dan Anak Tiri Terancam Hukuman Mati
Diskotek Golden Crown Ditutup Pemprov DKI Jakarta
Kasus Suap PAW, KPK Periksa Anggota DPR RI Riezky Aprilia
KPK Tahan Bupati Bengkalis
Kejagung Tetapkan Satu Tersangka Baru Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero)
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
jQuery Slider

Comments

Archives :2020201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 9.287.339 Since: 07.04.14 | 0.7933 sec