YouTube Facebook Twitter RSS
18 Jun 2019, 0

Hukum

KPK Tetapkan Bupati Mesuji Sebagai Tersangka

Friday, 25 January 2019 | View : 478

siarjustisia.com-JAKARTA.

Lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Mesuji Khamami sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek-proyek infrastruktur di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mesuji, Kamis (24/1/2019).

Tak hanya Khamami, status tersangka juga disematkan KPK terhadap adik Khamami bernama Taufik Hidayat; Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Wawan Suhendra, pemilik PT. Jasa Promix Nusantara dan PT. Secilia Putri, Sibron Azis serta seorang pengusaha bernama Kardinal.

Penetapan ini dilakukan KPK setelah memeriksa intensif kelima tersangka dan enam orang lainnya yang ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Lampung, Provinsi Lampung, pada Rabu (23/1/2019).

"KPK menetapkan lima orang tersangka sejalan dengan peningkatan status penanganan perkara ke penyidikan," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jl. Kuningan Persada No.4, RT01/RW06, Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (24/1/2019).

Dikatakan Basaria Panjaitan, Khamami diduga menerima suap sebesar Rp 1,28 miliar dari Sibron Azis dan Kardinal terkait sejumlah proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mesuji.

Uang tersebut merupakan bagian dari permintaan fee proyek sebesar 12% yang diminta Khamami melalui Wawan Suhendra kepada rekanan calon pemenang atau pelaksana proyek di Dinas PUPR Pemkab Mesuji sebelum proyek lelang dilakukan.

"Diduga fee proyek diserahkan kepada TH (Taufik Hidayat) dan digunakan untuk kepentingan Bupati (Khamami)," katanya.

Diduga fee tersebut merupakan pembayaran atas empat proyek infrastruktur yang dikerjakan oleh PT. Jasa Promix Nusantara dan PT. Secilia Putri. Keempat proyek yang menjadi bancakan Khamami di antaranya, proyek pengadaan Base senilai Rp 9,2 miliar dan proyek pengadaan bahan material ruas Brabasan-Mekarsari senilai Rp 3,75 miliar. Kedua proyek ini digarap oleh PT. JPN.

"Dua proyek dikerjakan PT. SP (Secilia Putri), yakni pengadaan Base Labuhan Mulya - Labuhan Baru - Labuhan Batin senilai Rp 1,48 miliar dan proyek pengadaan bahan material penambahan kanan-kiri (Segitiga Emas - Muara Tenang) senilai Rp 1,23 miliar," papar Basaria Panjaitan.

Diduga uang Rp 1,28 miliar itu bukanlah suap pertama yang diterima Khamami dari Sibron Azis. Dikatakan Basaria Panjaitan, Khamami sebelumnya telah menerima suap sebesar Rp 300 juta secara bertahap. Dengan demikian, secara total Khamami menerima suap sebesar Rp 1,58 miliar.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Khamami, Taufik dan Wawan yang menyandang status tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Sibron Azis dan Kardinal yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (sp/jos)

See Also

Hasil Rapat MK Soal Penerimaan Gugatan Pilpres Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
Susunan Tim Kuasa Hukum Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
Hashim Djojohadikusumo Penanggung Jawab Gugatan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Ke MK
Anggota Brimob Sipit Yang Dituduh Dari China Tegaskan Asli Indonesia
BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Daftarkan Gugatan Hasil Pilpres Ke MK Malam Nanti
MK Putuskan Gugatan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Maksimum 14 Hari
Densus 88 Antiteror Tangkap 29 Terduga Teroris Berencana Ledakkan Bom
Sepanjang Tahun 2019, Polri Tangkap 68 Terduga Teroris Jaringan JAD
KPK Geledah Kantor Ditjen PSDKP
KPK Geledah Kantor PT. Daya Radar Utama
KPK Lelang Rumah Mewah Mantan Ketua DPRD Dan Bupati Bangkalan
Dukun Cabul Di Garut Diancam 15 Tahun Bui
Kalapas Dan 13 Petugas Lapas Nusakambangan Dicopot
Ketua Umum AKKMI Pertanyakan KSOP Mengutip PNBP
Keberadaan Lembaga KSOP Dinilai Masih Perlu Payung Hukum
AKKMI Soroti Legalitas Kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan
AKKMI Dan APDHI Selenggarakan Seminar Nasional Pertanyakan Keamanan & Keselamatan Pelayaran
Syahbandar Miliki Peran Penting Dalam Mendukung Keamanan Dan Keselamatan Pelayaran
Pembentukan Syahbandar Utama & KSOP Disoroti
Legalitas KSOP Di Seluruh Pelabuhan Dipertanyakan
KPK Panggil Setya Novanto Sebagai Saksi
KPK Periksa Staf Khusus Menteri Agama
KPK Periksa Direktur SDM Adhi Karya
KPK Tetapkan Mantan Sekda Malang Sebagai Tersangka
Mantan Sekda Malang Ditahan KPK
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 7.990.337 Since: 07.04.14 | 0.5676 sec