YouTube Facebook Twitter RSS
22 Mar 2019, 0

Hukum

Tiga Petinggi Anak Usaha Sinarmas Dituntut 2,5 Tahun Penjara

Wednesday, 27 February 2019 | View : 30

siarjustisia.com-JAKARTA.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut tiga petinggi anak usaha Sinarmas Group dihukum dua tahun enam bulan pidana penjara dan denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan.

Jaksa meyakini, tiga petinggi anak usaha Sinarmas, yakni Wakil Direktur Utama PT. SMART Tbk. sekaligus Direktur/Managing Director PT. Binasawit Abadi Pratama (BAP) Edy Saputra Suradja, Direktur Operasional Sinarmas Wilayah Kalimantan Tengah IV, V, dan Gunungmas yang juga Chief Executive Officer (CEO) Perkebunan Sinarmas untuk wilayah Kalimantan Tengah-Utara, Willy Agung Adipradhana, serta Teguh Dudy Syamsuri Zaldy selaku Department Head Document and License Perkebunan Sinarmas Wilayah Kalimantan Tengah-Utara terbukti memberikan suap kepada empat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng).

"Kami menuntut supaya majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama," kata Jaksa Budi Nugraha saat membacakan surat tuntutan terhadap ketiga terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (27/2/2019).

Dalam menjatuhkan tuntutan ini, Jaksa Budi Nugraha mempertimbangkan sejumlah hal yang memberatkan dan meringankan. Untuk hal yang memberatkan, Jaksa menilai perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme. Sementara untuk hal yang meringankan, Jaksa menilai para terdakwa berlaku sopan selama persidangan, menyesal dan berterus-terang. Ketiganya juga belum pernah dihukum dan masih memiliki tanggungan keluarga.

Jaksa meyakini, ketiga terdakwa terbukti menyuap empat anggota DPRD Kalteng sebesar Rp 240 juta. Keempat anggota DPRD yang disebut menerima suap dari tiga petinggi anak usaha Sinarmas itu, yakni Borak Milton selaku Ketua Komisi B DPRD Kalteng, Punding Ladewiq H. Bangkan selaku Sekretaris Komisi B DPRD Kalteng, serta dua anggota Komisi B DPRD Kalteng, yaitu Edy Rosada dan Arisavanah.

Suap itu diberikan agar DPRD Kalteng tak melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dugaan pencemaran limbah di Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan oleh PT. BAP. RDP seharusnya juga membahas masalah tidak adanya izin Hak Guna Usaha (HGU) dan tidak adanya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPH), serta belum adanya plasma yang dilakukan PT. Binasawit Abadi Pratama. Padahal, RDP tersebut merupakan salah satu fungsi pengawasan anggota dewan.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan empat anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) yakni Ketua Komisi B DPRD Provinsi Kalteng, Borak Milton, Sekretaris Komisi B DPRD, Punding LH Bangkan serta dua Anggota Komisi B DPRD, Arisavanah, dan Edy Rosada. Mereka menyandang status tersangka kasus dugaan suap terkait fungsi pengawasan anggota DPRD Kalteng terhadap pencemaran lingkungan yang dilakukan perusahaan sawit, PT. Bina Sawit Abadi Pratama (BAP) yang merupakan anak usaha Sinar Mas.

Jubir KPK, Febri Diansyah mengatakan, masa penahanan keempat Legislator itu diperpanjang selama 30 hari terhitung mulai 25 Januari 2019. Dengan demikian, Borak Milton, Puldin Bangkan, Arisavanah dan Edy Rosada bakal mendekam di sel tahanan masing-masing setidaknya hingga 23 Februari 2019. "Penyidik hari ini melakukan perpanjangan penahanan di tingkat PN ke-2 selama 30 hari mulai 25 Januari sampai dengan 23 Februari 2019 dalam perkara TPK Suap Anggota DPRD Prov Kalimantan Tengah terkait tugas dan fungsi DPRD Prov Kalteng, untuk 4 orang tersangka yang diduga sebagai penerima suap," kata Febri Diansyah melalui pesan singkat, Kamis (24/1/2019).

Dalam kasus ini KPK menetapkan tujuh orang sebagai tersangka. Tiga di antaranya merupakan petinggi PT. Bina Sawit Abadi Pratama (BAP), yakni Edy Saputra Suradja selaku Direktur PT. BAP yang juga Wakil Direktur Utama PT. Sinar Mas Agro Resources and Technology (PT. SMART Tbk); Willy Agung Adipradhana selaku CEO PT. BAP Wilayah Kalteng bagian Utara, serta Teguh Dudy Zaldy selaku Manajer Legal PT. BAP.

Sementara empat tersangka lainnya berasal dari unsur DPRD Kalteng. Diduga, sejumlah anggota Komisi B DPRD Kalteng itu menerima suap sebesar Rp 240 juta dari pengurus PT. Bina Sawit, anak usaha PT. SMART Tbk. Suap itu terkait dengan rencana DPRD Kalteng membuat press release mengenai izin Hak Guna Usaha (HGU) PT. BSAP. Dengan suap tersebut, PT. BAP meminta DPRD menyampaikan kepada media bahwa tidak benar PT. BAP tidak memiliki HGU, namun proses perizinan itu sedang berjalan.

Selain itu, PT. BAP juga meminta agar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dugaan pencemaran lingkungan oleh PT. BAP tidak dilaksanakan. DPRD Kalteng sebelumnya menerima laporan masyarakat terkait pembuangan limbah pengolahan sawit di Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Kalteng. Anggota Komisi B DPRD Kalteng sempat melakukan kunjungan dan pertemuan dengan pihak PT. BAP. Dalam pertemuan itu, anggota DPRD Kalteng mengetahui bahwa diduga PT. BAP yang menguasai lahan sawit, namun sejumlah perizinan diduga bermasalah, yakni Guna Usaha (HGU), ljin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan jaminan pencadangan wilayah, karena diduga Iahan sawit tersebut berada di kawasan hutan. Padahal, PT. Bina Sawit telah beroperasi sejak 2006 lalu. (bs)

See Also

KPK Tetapkan Bupati Mesuji Sebagai Tersangka
Bupati Mesuji Ditangkap KPK
KPK Tahan Bupati Mesuji
Dandim 0716/Demak Hadiri Sosialisasi Milenial Road Safety Festival
Polda Metro Jaya Bekuk Guru Penyebar Hoax Surat Suara
PT. NKE Dihukum Denda Rp 85,49 Miliar
Polda Jatim Ingatkan VA Bisa Jadi Tersangka
KPK Tahan 2 Mantan Anggota DPRD Sumatera Utara
Polda Jatim Sebut VA Terima 15 Kali Transfer Uang Dari Muncikari
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Usai Diperiksa Polda Jatim, VA Dan AS Minta Maaf
Polda Jatim Ringkus Muncikari Dua Artis Ibu Kota
Polda Jawa Timur Tetapkan 2 Tersangka Prostitusi Online Artis
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Polres Magelang Kota Dalami Motif Tersangka Perusakan Nisan
Perusak Nisan Di 4 TPU Kota Magelang Ditangkap
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Perusakan Nisan Di TPU Kota Magelang Masih Berlanjut
Polres Magelang Selidiki Perusakan Belasan Nisan Di Pemakaman Umum
Pembelian Alat Sekolah SMK Bernilai Ratusan Miliar Di Dinas Pendidikan Prov Jatim Perlu Diperiksa
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 7.558.944 Since: 07.04.14 | 0.8413 sec