YouTube Facebook Twitter RSS
27 Jun 2019, 0

Hukum

KPK Tetapkan Direktur PT. Krakatau Steel Tersangka Suap

Saturday, 23 March 2019 | View : 88

siarjustisia.com-JAKARTA.

Lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Teknologi dan Produksi PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk., Wisnu Kuncoro (WNU) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di Krakatau Steel, Sabtu (23/3/2019).

Tak hanya Wisnu Kuncoro status tersangka juga disematkan KPK terhadap tiga orang lainnya, yakni Presdir PT. Grand Kartech, Kenneth Sutardja; bos Tjokro Group, Kurniawan Eddy Tjokro; dan seorang swasta lainnya bernama Alexander Muskitta. Penetapan tersangka itu dilakukan KPK setelah memeriksa intensif para pihak yang ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta dan kawasan BSD, Tangerang Selatan, Jumat (22/3/2019).

"Setelah melakukan pemeriksaan dan sebelum batas waktu 24 jam sebagaimana diatur dalam KUHAP, dilanjutkan dengan gelar perkara, maka disimpulkan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi memberikan atau menerima hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di PT. Krakatau Steel (Persero) Tahun 2019. KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan empat orang sebagai tersangka," kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jl. Kuningan Persada Kavling K4, RT01/RW06, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, Sabtu (23/3/2019).

Saut Situmorang memaparkan, Direktorat Teknologi dan Produksi PT. Krakatau Steel yang dipimpin Wisnu Kuncoro merencanakan kebutuhan barang dan peralatan masing-masing bernilai Rp 24 miliar dan Rp 2,4 miliar. Alexander Muskitta kemudian menawarkan sejumlah rekanan untuk menggarap proyek tersebut dan disetujui Wisnu Kuncoro. Alexander Muskitta pun menyepakati commitment fee dengan rekanan yang disetujui untuk ditunjuk, yakni PT. Grand Kartech dan Group Tjokro senilai 10 persen dari nilai kontrak.

"AMU (Alexander Muskitta) diduga bertindak mawakili dan atas nama WNU (Wisnu Kuncoro) sebagai Direktur Teknologi dan Produksi PT. KS (Krakatau Steel). Selanjutnya, AMU meminta Rp 50 juta kepada KSU (Kenneth Sutardja) dari PT. GK (Grand Kartech) dan Rp 100 juta kepada KET (Kurniawan Eddy Tjokro) dari GT (Group Tjokro).

Seperti diberitakan sebelumnya, tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap seorang Direktur PT Krakatau Steel dan tiga orang lainnya dalam operasi tangkap tangan di Jakarta dan kawasan BSD, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Jumat (22/3/2019).

Keempat orang itu ditangkap lantaran diduga terlibat transaksi suap.

Direktur Krakatau Steel tersebut diduga menerima suap dari pihak kontraktor. Suap ini terkait dengan proyek di Krakatau Steel.

"Kami menduga sudah terjadi transaksi pada salah satu direktur BUMN diduga menerima uang dari pihak swasta dalam hal ini kontraktor yang kami indikasikan sebelumnya pernah punya kerja sama atau pengerjaan proyek dengan BUMN tersebut. Jadi, kaitan kepentingannya sejauh ini yang teridentifikasi dan saya dapatkan informasinya terkait hal itu," beber Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jl. Kuningan Persada Kavling K4, RT01/RW06, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (22/3/2019) malam.

Tak hanya dalam bentuk uang tunai dalam pecahan rupiah dan dolar AS, Direktur Krakatau Steel tersebut diduga menerima suap melalui sarana perbankan. Saat ini, KPK sedang mendalami transaksi suap tersebut "Transaksi yang didalami saat ini krn diduga ada kombinasi antara pemberian secara tunai dan pemggunaan sarana perbankan, keduanya sedang didalmi. Baik transaksi yang gunakam rupiah ataupun dolar," paparnya.

Meski demikian, Febri Diansyah belum membeberkan secara rinci nominal uang suap yang diterima direktur Krakatau Steel tersebut.

Febri Diansyah berjanji akan menyampaikan lebih detil mengenai kasus ini dalam konferensi pers yang rencananya digelar pada Sabtu (23/3/2019).

"Besok, baru kita sampaikan informasinya dalam konferensi pers. Semoga bisa kita sampaikan Sabtu sore besok," katanya.

Saat ini, keempat orang yang ditangkap telah berada di Gedung KPK dan menjalani pemeriksaan intensif. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka. (sp/jos)

See Also

Hasil Rapat MK Soal Penerimaan Gugatan Pilpres Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
Susunan Tim Kuasa Hukum Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
Hashim Djojohadikusumo Penanggung Jawab Gugatan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Ke MK
Anggota Brimob Sipit Yang Dituduh Dari China Tegaskan Asli Indonesia
BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Daftarkan Gugatan Hasil Pilpres Ke MK Malam Nanti
MK Putuskan Gugatan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Maksimum 14 Hari
Densus 88 Antiteror Tangkap 29 Terduga Teroris Berencana Ledakkan Bom
Sepanjang Tahun 2019, Polri Tangkap 68 Terduga Teroris Jaringan JAD
KPK Geledah Kantor Ditjen PSDKP
KPK Geledah Kantor PT. Daya Radar Utama
KPK Lelang Rumah Mewah Mantan Ketua DPRD Dan Bupati Bangkalan
Dukun Cabul Di Garut Diancam 15 Tahun Bui
Kalapas Dan 13 Petugas Lapas Nusakambangan Dicopot
Ketua Umum AKKMI Pertanyakan KSOP Mengutip PNBP
Keberadaan Lembaga KSOP Dinilai Masih Perlu Payung Hukum
AKKMI Soroti Legalitas Kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan
AKKMI Dan APDHI Selenggarakan Seminar Nasional Pertanyakan Keamanan & Keselamatan Pelayaran
Syahbandar Miliki Peran Penting Dalam Mendukung Keamanan Dan Keselamatan Pelayaran
Pembentukan Syahbandar Utama & KSOP Disoroti
Legalitas KSOP Di Seluruh Pelabuhan Dipertanyakan
KPK Panggil Setya Novanto Sebagai Saksi
KPK Periksa Staf Khusus Menteri Agama
KPK Periksa Direktur SDM Adhi Karya
KPK Tetapkan Mantan Sekda Malang Sebagai Tersangka
Mantan Sekda Malang Ditahan KPK
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 8.023.195 Since: 07.04.14 | 0.5892 sec