YouTube Facebook Twitter RSS
25 Apr 2019, 0

Internasional

Kapal China Dekati Pulau Filipina

Saturday, 06 April 2019 | View : 25

siarjustisia.com-MANILA.

Presiden Filipina, Rodrigo Duterte mengancam akan mengerahkan tentara dalam 'misi bunuh diri' jika China tak berhenti mendekati pulau yang dikuasainya di Laut China Selatan yang menjadi sengketa. Ancaman ini disampaikan setelah laporan menyebut ratusan kapal China berlayar di dekat pulau yang dikuasai Filipina itu.

Seperti dilansir CNN, Jumat (5/4/2019), ancaman itu disampaikan Presiden Filipina Rodrigo Duterte saat berpidato dalam kunjungan ke kota Puerto Princesa di Palawan.

Beberapa hari sebelumnya, pemerintah Filipina mengklaim 275 kapal nelayan dan kapal patroli China berlayar di dekat Pulau Thitu, yang dikuasai Filipina, di gugusan Kepulauan Spratly yang ada di perairan Laut China Selatan yang menjadi sengketa. Aktivitas kapal-kapal China itu tercatat selama tiga bulan terakhir.

"Mari kita berteman, tapi jangan sentuh Pulau Pagasa dan yang lainnya," tegas Presiden Filipina Rodrigo Duterte dalam pernyataannya, merujuk pada sebutan lokal untuk Pulau Thitu.

"Jika Anda mengambil langkah di sana, ceritanya akan berbeda. Saya akan memberitahu tentara-tentara saya, 'Bersiaplah untuk misi bunuh diri'," ucap Presiden Filipina Rodrigo Duterte yang ditujukan untuk China.

Ditambahkan Presiden Filipina Rodrigo Duterte bahwa kata-katanya ini bukan peringatan, namun sekadar 'nasihat untuk teman-teman saya'.

"Saya tidak akan meminta atau memohon, tapi saya hanya memberitahu Anda agar menjauh dari Pagasa karena saya punya tentara di sana," tegasnya lagi.

Diketahui bahwa garnisun militer Filipina berukuran kecil bermarkas di Pulau Thitu, bersama 100 warga sipil yang tinggal di sana.

Pulau Thitu yang dikuasai Filipina, diketahui berada di gugusan Kepulauan Spratly di Laut China Selatan, perairan China Selatan dan merupakan pulau terbesar kedua di gugusan Kepulauan Spratly. Selain menjadi sengketa Filipina dan China, Laut China Selatan juga menjadi sengketa Malaysia, Taiwan, dan Vietnam.

Dalam pernyataan pada Kamis (4/4/2019) waktu setempat, Kementerian Luar Negeri Filipina menyebut kehadiran kapal-kapal China itu ilegal dan melanggar kedaulatan wilayah Filipina. Beberapa hari sebelumnya, pemerintah Filipina melayangkan nota protes secara diplomatik terhadap China, terkait aktivitas kapal-kapal tersebut.

Para pengkritik menyebut, aktivitas semacam itu merupakan bagian dari upaya untuk menekan pengerjaan infrastruktur Filipina di perairan sengketa. "Aksi semacam itu, saat tidak disangkal oleh pemerintahan China, dianggap telah diadopsi oleh negara itu," sebut Kementerian Luar Negeri Filipina.

Sebelumnya, ratusan kapal China terdeteksi berlayar di dekat sebuah pulau yang dikuasai Filipina di Laut China Selatan yang menjadi sengketa.

Pemerintah Filipina menyebut kehadiran kapal-kapal China itu ilegal dan melanggar kedaulatan wilayah mereka.

Seperti dilansir Reuters dan AFP, Kamis (4/4/2019), data militer Filipina menunjukkan bahwa negara itu memantau sekitar 275 kapal China yang berlayar di dekat Pulau Thitu, atau oleh warga lokal Filipina disebut Pulau Pagasa, antara bulan Januari hingga Maret tahun ini.

Kapal-kapal China yang terdeteksi itu merupakan kapal nelayan maupun kapal patroli pantai.

"Kehadiran kapal-kapal China di dekat dan sekitar Pagasa ... adalah ilegal," tegas Kementerian Luar Negeri Filipina dalam pernyataannya.

"Aksi semacam itu merupakan pelanggaran jelas terhadap kedaulatan Filipina," imbuh pernyataan itu. 

Beberapa hari sebelumnya, pemerintah Filipina menyatakan telah melayangkan nota protes secara diplomatik terhadap pemerintah China, terkait kapal-kapal tersebut.

Disebutkan oleh Kementerian Luar Negeri Filipina, kehadiran kapal-kapal China di sekitar wilayah Pulau Thitu untuk periode waktu terus-menerus dan berulang, memicu pertanyaan soal niat dan tujuan dari kapal-kapal itu.

Aktivitas kapal-kapal China itu juga menimbulkan kekhawatiran soal peran mereka dalam 'mendukung tujuan koersif' China. Para pengkritik menyebut, aktivitas itu merupakan bagian dari upaya untuk menekan pengerjaran infrastruktur Filipina di perairan sengketa.

"Aksi semacam itu, saat tidak disangkal oleh pemerintahan China, dianggap telah diadopsi oleh negara itu," sebut Kementerian Luar Negeri Filipina. (reuters/afp/cnn)

See Also

Laut China Selatan Tegang
Presiden AS Pecat Direktur Dinas Rahasia
Pangkalan Militer Yaman Diserang Gerakan Houthi
Penutupan Pelayanan Pemerintah AS
Ketua Bank Sentral AS Ingatkan Dampak Negatif Penutupan Berkepanjangan Pemerintah
Raja Malaysia Mengundurkan Diri
Thailand Dilanda Badai Pabuk
Warga Kelas Menengah Australia Akan Kian Sulit Dapat Kredit Perumahan
Donald Trump Kunjungi Militer AS Di Irak
Kota Surabaya Raih Guangzhou Awards 2018
Dubes Indonesia Untuk Arab Saudi Benarkan Rilis Soal Rizieq Shihab Darinya
Dunia Kembali Dihantui Era Perang Dingin
2 Negara Eropa Kecam Rencana Amerika Serikat Keluar Dari Perjanjian INF
Rusia Tuding Amerika Serikat Bermain Kasar
Presiden AS Batalkan Perjanjian Nuklir 1987 Dengan Rusia
Terlibat Skandal Gratifikasi Seks, Pejabat Imigrasi Singapura Diadili
Teleskop NASA Temukan 2 Planet Baru
Najib Razak Ditahan SPRM
Mantan PM Malaysia Ditahan
Najib Razak Ditahan KPK Malaysia
3 Kapal Perang Jepang Bersandar Di Pelabuhan Tanjung Priok
NASA Klaim Planet Proxima Centauri B Bisa Dihuni
Harun Yahya Tuduh Penangkapan Dirinya Konspirasi Inggris
Harun Yahya Ditangkap Kepolisian Turki
Eks Navy Seal Tewas Dalam Evakuasi Tim Sepak Bola Dari Gua Thailan
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 7.707.526 Since: 07.04.14 | 0.603 sec