YouTube Facebook Twitter RSS
23 Aug 2019, 0

Hukum

KPK Panggil Setya Novanto Sebagai Saksi

Wednesday, 10 April 2019 | View : 168

siarjustisia.com-JAKARTA.

Terpidana kasus korupsi proyek e-KTP, Drs. Setya Novanto, Ak., diperiksa penyidik KPK.

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan memeriksa mantan Ketua DPR RI, Drs. Setya Novanto, Ak., Rabu (10/4/2019). Setnov, sapaan Setya Novanto bakal diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek pengadaan paket penerapan e-KTP dengan tersangka politikus Golkar Markus Nari.

"Yang bersangkutan diperiksa untuk tersangka MN (Markus Nari)," kata Jubir KPK, Febri Diansyah kepada awak media saat dikonfirmasi, Rabu (10/4/2019).

Setya Novanto yang merupakan salah satu terpidana perkara korupsi proyek e-KTP, telah tiba di Gedung KPK, Jl. Kuningan Persada Kavling K4, RT01/RW06, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan. Setya Novanto tiba di Gedung KPK sekitar pukul 08.00 WIB.

Selain Setya Novanto, penyidik juga menjadwalkan memeriksa dua terp‎idana kasus korupsi e-KTP lainnya sebagai saksi untuk Markus Nari. Keduanya yakni, mantan Dirjen Dukcapil Kemdagri Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dirjen Dukcapil Kemendagri, Sugiharto.

"Keduanya juga diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MN," kata Febri Diansyah.

Diketahui, KPK menetapkan politikus Partai Golongan Karya (Golkar), Markus Nari sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP pada Juli 2017 lalu.

Markus Nari diduga secara melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dalam pengadaan paket e-KTP tahun 2011-2013 yang merugikan keuangan negara Rp 2,3 triliun dari total anggaran Rp 5,9 triliun.

Markus Nari diduga berperan memuluskan pembahasan dan penambahan anggaran proyek e-KTP di DPR RI.

Berdasar fakta persidangan, Markus Nari bersama sejumlah pihak lain meminta uang kepada Irman sebanyak Rp 5 miliar pada 2012.

KPK menduga, dari Rp 5 miliar yang dimintanya Markus Nari telah menerima uang sebesar Rp 4 miliar. Uang ini diduga untuk memuluskan pembahasan anggaran perpanjangan proyek e-KTP tahun 2013 sebesar Rp 1,49 triliun.

Kasus dugaan korupsi proyek e-KTP ini merupakan kasus kedua yang menjerat Markus Nari.

Sebelumnya, Markus Nari telah menyandang status tersangka kasus dugaan menghalangi, merintangi, atau menggagalkan penyidikan dan penuntutan perkara e-KTP yang dilakukan KPK.

Terkait korupsi e-KTP, KPK telah menjerat delapan orang, termasuk Markus Nari. Tujuh orang lainnya yang sudah dijerat KPK, yakni, dua pejabat Kemdagri, Irman, dan Sugiharto; bos Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo; pengusaha pengatur tender proyek e-KTP, Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Selain itu juga mantan Ketua DPR RI sekaligus Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Setya Novanto dan keponakannya Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, serta pengusaha Made Oka Masagung. Saat ini, tinggal Markus Nari yang masih dalam proses penyidikan KPK, sementara tujuh orang lainnya sudah divonis bersalah dan sedang menjalani masa hukuman.

Berikut daftar nama terpidana korupsi proyek e-KTP:

1. Mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman. Dia dihukum 15 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 8 bulan kurungan dan pidana tambahan uang pengganti USD 500 ribu dan Rp 1 miliar.

2. Mantan pejabat Kemendagri Sugiharto. Dia dihukum 15 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 8 bulan kurungan dan pidana tambahan uang pengganti USD 450 ribu dan Rp 460 juta.

3. Mantan Ketua DPR Setya Novanto. Dia dihukum 15 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan serta uang pengganti USD 7,3 juta dan dicabut hak politiknya selama 5 tahun.

4. Andi Agustinus alias Andi Narogong. Dia dihukum 13 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar serta uang pengganti Rp 1,1 miliar dan USD 2,5 juta.

5. Eks Dirut PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo. Dia dihukum 6 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 4 bulan kurungan. Dia juga dihukum membayar uang pengganti Rp 20,7 miliar.

6. Keponakan Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo. Dia dihukum 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan.

7. Pengusaha Made Oka Masagung. Dia dihukum 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan.

See Also

Rumah Sakit Polri Sebut Polisi Yang Terbakar Saat Kawal Demo Alami Luka Bakar 64
Anggota Polres Cianjur Alami Luka Bakar
Artis Rio Reifan Kembali Ditangkap Terkait Narkoba
Umar Kei Ditangkap, Polisi Sita 5 Plastik Sabu Dan Senpi
Jefri Nichol Ditahan Sebagai Tersangka Kasus Ganja
Jefri Nichol Ditangkap Karena Narkoba
Terjerat Narkoba, Jamal Preman Pensiun Ajukan Rehabilitasi
Kronologi Penangkapan Nunung Dan Suaminya
Komedian Nunung Ditangkap Terkait Kasus Narkoba
Hasil Rapat MK Soal Penerimaan Gugatan Pilpres Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
Susunan Tim Kuasa Hukum Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
Hashim Djojohadikusumo Penanggung Jawab Gugatan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Ke MK
Anggota Brimob Sipit Yang Dituduh Dari China Tegaskan Asli Indonesia
BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Daftarkan Gugatan Hasil Pilpres Ke MK Malam Nanti
MK Putuskan Gugatan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Maksimum 14 Hari
Densus 88 Antiteror Tangkap 29 Terduga Teroris Berencana Ledakkan Bom
Sepanjang Tahun 2019, Polri Tangkap 68 Terduga Teroris Jaringan JAD
KPK Geledah Kantor Ditjen PSDKP
KPK Geledah Kantor PT. Daya Radar Utama
KPK Lelang Rumah Mewah Mantan Ketua DPRD Dan Bupati Bangkalan
Dukun Cabul Di Garut Diancam 15 Tahun Bui
Kalapas Dan 13 Petugas Lapas Nusakambangan Dicopot
Ketua Umum AKKMI Pertanyakan KSOP Mengutip PNBP
Keberadaan Lembaga KSOP Dinilai Masih Perlu Payung Hukum
AKKMI Soroti Legalitas Kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 8.284.100 Since: 07.04.14 | 0.7833 sec