YouTube Facebook Twitter RSS
17 Oct 2019, 0

Nusantara

Jumlah Petugas KPPS Wafat Bertambah Jadi 318

Tuesday, 30 April 2019 | View : 86

siarjustisia.com-JAKARTA.

Jumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia kembali bertambah.

Hingga Selasa (30/4/2019) pagi ini, dilaporkan jumlah anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ( KPPS) meninggal dunia bertambah menjadi 318 orang. Selain itu, sebanyak anggota KPPS dilaporkan sakit.

Angka ini mengacu pada data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Selasa (30/4/2019) pagi.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arif Rahman Hakim mengatakan jumlah petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang meninggal saat bertugas kembali bertambah.

Jumlah petugas KPPS yang sakit sebanyak 2.232 orang. Total petugas KPPS yang meninggal dan sakit sebanyak 2.550 orang.

Hingga Selasa (30/4/2019) pagi, kata Sekjen KPU RI Arif Rahman Hakim, ada 318 yang meninggal dunia dan yang sakit sebanyak 2.232 orang.

"Kami menyampaikan update data per 30 April 2019 pukul 08.00 WIB adalah petugas KPU yang wafat sebanyak 318 orang, yang sakit sebanyak 2.232 dan yang terkena musibah sebanyak 2.550 orang," ujar Sekjen KPU RI, Arif Rahman Hakim dalam keterangannya, Selasa (30/4/2019).

Jumlah tersebut berasal dari 34 provinsi. Menurut KPU, penyebab musibah tersebut karena kelelahan, kecelakaan, stres karena tekanan dan beban kerja yang banyak.

Hingga Selasa (30/4/2019) pagi, penyelenggara pemilu yang meninggal terbanyak di Jawa Barat sebanyak 89 orang, disusul Jawa Timur 39 orang, Jawa Tengah 31 orang, Banten 21 orang, Sumatera Utara 12 orang, DKI Jakarta 11 orang, Lampung, Riau Kalimantan Barat masing-masing 10 orang.

Sementara yang sakit terbanyak di Jawa Barat sebanyak 260 orang, disusul Jawa Tengah 246 orang, Sulawesi Selatan 191 orang, NTB 182 orang, Aceh 125 orang, Jambi 117, Lampung 112 orang, dan Sulawesi Tengah 111 orang.

Dibandingkan data KPU Senin (29/4/2019) sore, jumlah anggota KPPS meninggal bertambah sebanyak 14 orang, dan anggota yang sakit bertambah 23 orang. Baik anggota KPPS yang meninggal maupun sakit sebagian besar disebabkan karena kelelahan dan kecelakaan.

KPU bakal memberikan santunan bagi anggota KPPS yang meninggal dunia dan sakit. Rencana tersebut telah disetujui oleh Kementerian Keuangan.

Besaran dana santunan terhadap anggota KPPS yang tertimpa musibah telah diputuskan. KPU mengatakan putusan tersebut diterima berdasarkan surat Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

"Sudah diputuskan, surat dari Menkeu baru kita terima pagi ini," ujar Sekjen KPU Arif Rahman Hakim kepada wartawan, Senin (29/4/2019).

"Menteri Keuangan telah menyetujui usulan KPU untuk memberikan santunan bagi penyelenggara pemilu yg mengalami kecelakaan kerja selama bertugas dalam Pemilu 2019," kata Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik saat dikonfirmasi, Senin (29/4/2019).

Besaran santunan dikelompokan menjadi empat. Besaran santunan ini dibagi menjadi menjadi empat jenis, yaitu meninggal dunia, cacat permanen, luka berat, dan luka sedang. 

Pertama, santunan bagi anggota KPPS yang meninggal dunia adalah sebesar Rp 36 juta, selanjutnya santunan bagi anggota KPPS cacat permanen Rp 36 juta. Besaran santunan untuk anggota KPPS yang luka berat Rp 16,5 juta, dan untuk anggota KPPS yang luka sedang sebesar Rp 8,25 juta.

"Jenis kecelakaan kerja yang diberi santunan, meninggal Rp 36 juta per orang, cacat permanen Rp 30,8 juta per orang, luka berat Rp 16,5 juta per orang, dan luka sedang Rp 8,25 juta per orang," papar Arif Rahman Hakim.

Sebagaimana diketahui, masa kerja petugas KPPS masih berlangsung hingga 9 Mei mendatang. Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU), Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, masa kerja KPPS dimulai sejak 10 April 2019. Masa kerja KPPS berakhir pada 9 Mei 2019.

Sementara itu, untuk panitia pemungutan suara (PPS) dan panitia pemilihan kecamatan (PPK), bekerja sejak 9 Maret 2018. Kedua kelompok penyelenggara pemilu ad hoc ini akan mengakhiri masa kerjanya pada 16 Juni 2019.

See Also

PT. PLN (Persero) Akan Siapkan 22 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik
24 Ribu TNI-Polri Siap Amankan Pelantikan Anggota DPR RI
Lalu Lintas Menuju Gedung DPR MPR RI Lancar
711 Anggota DPR RI Dan DPD RI Terpilih Akan Dilantik Besok
70 Pesantren Dari Jateng & DIY Studi Banding Ke Mawaddah Kudus
KPU Sebut Pelantikan Presiden Dan Wakil Presiden Terpilih Tetap 20 Oktober
Panglima TNI Tegaskan TNI Kawal Pelantikan Presiden Dan Wakil Presiden
Seleksi Program Magang Ke Jepang, PPMKP Adakan Pelatihan Petani Muda Di P4S Al Mawaddah
Jelang HUT RI, Satgas TMMD Ajak Warga Bersihkan Lingkungan
Sejak Ada TMMD, Tidak Ada Lagi Kamus Takut Sama Tentara
Seberangkan Anak Sekolah Juga Dilakoni Satgas TMMD
Ngojek Anak Sekolah Di Desa TMMD Juga Dilakukan TNI
TNI Buka Biro Angkutan Antar Jemput Anak-Anak Sekolah
Danramil 01/Demak Kota Katakan Lega Rasanya Bisa Bantu Warga Mempunyai Rumah Layak Huni
Pelopori Peduli Kebersihan Lingkungan, TNI Gelar Jumat Bersih
TNI Ajarkan Anak-Anak SD Untuk Berperan Di Kebersihan Masjid
Ini Salah Satu Cara TNI Satgas TMMD Diidolakan Anak-anak
Terkait Upacara Penutupan TMMD Sudah Mulai Dirapatkan
Wawasan Kebangsaan Di Desa Sasaran TMMD Mulai Tampak
Sesibuk Apapun Kerja Di TMMD, TNI Satgas Tetap Tak Meninggalkan Ibadah
Dansatgas TMMD Kodim 0716/Demak Wujudkan Impian Warga Dukuh Duduk
Kami Guru Di Kalikondang Tak Pernah Lupa Dengan Jasa TNI
Sosok Prajurit TNI Yang Berandil Besar Di Pengecoran Jalan
Luar Biasa Saya Bisa Ngangsu Kawruh Dengan Banyak Ulama
Berkat TMMD, Lapangan Kalikondang Menjadi Kebanggaan Warga
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 8.578.656 Since: 07.04.14 | 1.1115 sec