YouTube Facebook Twitter RSS
24 May 2019, 0

Nusantara

Presiden Joko Widodo Putuskan Ibu Kota Pemerintahan Dipindah Ke Luar Jawa

Tuesday, 30 April 2019 | View : 18

siarjustisia.com-JAKARTA.

Presiden RI ke-7 yang mulai menjabat sejak 20 Oktober 2014, Ir. H. Joko Widodo atau akrab disapa "Jokowi" memutuskan bahwa ibu kota negara dipindahkan ke luar Pulau Jawa. Hal ini merupakan keputusan Rapat Terbatas dengan topik “Tindak Lanjut Rencana Pemindahan Ibu Kota” di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019).

“Dalam rapat diputuskan, Presiden memilih alternatif ketiga yaitu memindahkan ibu kota ke luar Jawa. Ini barangkali salah satu putusan penting yang dilahirkan hari ini,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Nasional (Bappenas), Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, S.E., M.U.P., Ph.D. seusai rapat.

Menurut Bambang, keputusan rapat akan dilanjutkan dengan pertemuan berikutnya yang berbicara lebih teknis. Menyangkut design, dan masterplan dari ibu kota baru tersebut. Bambang menuturkan, pihaknya memang mengajukan tiga alternatif kepada Presiden dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Alternatif pertama, ibu kota tetap di Jakarta. Namun, daerah seputaran istana dan monas dibuat khusus untuk kantor-kantor kementerian/ lembaga. Dengan begitu, seluruh kawasan pemerintahan berada di satu tempat. Tujuannya menciptakan efisiensi di dalam tugas koordinasi pemerintah.

Usulan kedua, pusat pemerintahan dipindah ke luar Jakarta, tetapi masih dalam radius sekitar 50-70 kilometer. Mirip seperti Putra Jaya di Malaysia. Opsi ini, lanjut Bambang, tentunya menarik. Sebab, ada beberapa wilayah yang barangkali cocok.

“Tapi masalahnya adalah kita bicara tidak hanya Jakarta. Arahan Presiden hari ini, jangan hanya bicara mengenai Jakarta. Bicara juga mengenai Pulau Jawa, karena Pulau Jawa penduduknya 57 persen penduduk Indonesia,” ucap Bambang.

Bambang pun menyebut, “Kalau kita hanya memindahkan (ibu kota) masih di Pulau Jawa, apalagi hanya di seputaran Jakarta, ini juga tidak mengurangi beban dari Pulau Jawa, dan tidak membuat pembangunan kita lebih Indonesia sentris.”

Sementara mengenai alternatif ketiga, Bambang mengatakan, khususnya mengarah kepada kawasan Timur Indonesia. “ni sudah dilakukan misalkan di Brasil, Korea Selatan, dan juga di Kazakhstan yang pindah kota dari satu wilayah ke wilayah lain,” papar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

Pemerintah belum menyebut nama daerah yang nantinya menggantikan DKI Jakarta sebagai Ibu Kota. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) hanya mengusulkan ibu kota berada di tengah-tengah wilayah Indonesia.

“Karena ini adalah pilihan yang ketiga yakni memindahkan ke luar Pulau jawa, kami usulkan lokasi strategis ini secara geografis ada di tengah wilayah Indonesia,” kata Menteri PPN/ Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro.

Hal itu disampaikan Bambang dalam Rapat Terbatas dengan topik “Tindak Lanjut Rencana Pemindahan Ibu Kota” di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019).

“Tengah ini adalah memperhitungkan barat ke timur atau utara ke selatan. Untuk merepresentasikan keadilan dan mendorong percepatan khususnya wilayah timur Indonesia. Jadi kita dorong ibukota yang Indonesia sentris,” ujar Bambang.

Menurut Bambang, ibu kota baru perlu memiliki lahan yang luas. Baik milik pemerintah maupun BUMN. Tujuannya agar tak lagi memerlukan biaya pembebasan tanah. Kemudian, wilayah tersebut harus terbebas bencana.

Misalnya seperti gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, erosi, maupun kebakaran hutan dan lahan gambut. “Jadi Ini kita harus mencari lokasi yang benar benar minim dari segi risiko bencana,” ucap Bambang.

Selain itu, Bambang menyatakan, sumber daya air yang cukup dan bebas pencemaran lingkungan perlu menjadi perhatian. Untuk bisa melakukan efisiensi dalam investasi awal insfratruktur, Bambang mengungkap, pihaknya mengusulkan lokasi ibu kota baru di daerah yang existing.

Artinya, kota yang sudah mempunyai akses mobilitas atau logistik. “Misalnya kita tidak perlu membangun bandara baru di kota tersebut. Bisa gunakan bandara yang sudah ada. Demikian pelabuhan dan sebagian jalan koneksi,” jelas Bambang.

Bambang pun menyebut, “Kemudian kami usulkan kita tersebut tidak jauh dari pantai. Karena bagaimanapun Indonesia adalah negara maritim, sehingga sebaiknya ibu kota lokasinya tidak jauh dari pantai tapi tidak harus di tepi pantai itu sendiri.”

Bambang juga menekankan adanya tingkat layanan air minum, sanitasi, listrik, dan jaringan komunikasi memadai. Di sisi lain, menurut Bambang, aspek sosial harus diperhatikan. Pihaknya menginginkan potensi konflik sosial diminimalisir.

“Kita harapkan masyarakat di sekitar wilayah tersebut memiliki budaya terbuka terhadap pendatang. Karena bagaimanapun nanti ASN (Aparatur Sipil Negara) akan berdatangan dari Jakarta ke kota baru tersebut,” imbuh Bambang.

Dari segi pertahanan dan keamanan, menurut Bambang, pemerintah akan memastikan perimeternya sesuai. “Untuk minimumkan vulnerability (kerentanan) dari state (wilayah) dan juga untuk menjaga wilayah teritorial. Dan tidak dekat dengan wilayah perbatasan negara,” ucap Bambang Brodjonegoro.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, kemacetan dan banjir menjadi salah satu faktor pertimbangan pemerintah untuk memindahkan ibu kota pemerintahan dari Jakarta ke luar Pulau Jawa.

Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, sejak tahun 2013 persoalan kemacetan di Jakarta menyedot dana sekitar Rp 65 triliun setiap tahunnya, dan sekarang jumlah itu membengkak hingga mendekati Rp 100 triliun. “Selain masalah kemacetan, masalah yang harus kita perhatikan di Jakarta adalah banjir,” kata Bambang Brodjonegoro di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2019).

Bambang Brodjonegoro mengatakan, banjir yang melanda Jakarta tidak berasal dari hulu, tapi juga penurunan tanah di Pantai Utara dan kenaikan permukaan air laut, di mana 50 persen wilayah Jakarta termasuk kategori rawan banjir atau memiliki tingkat di bawah 10 tahunan. “Idealnya, kota besar keamanan banjirnya minimum 50 tahunan,” jelas Bambang Brodjonegoro.

Disebutkan, penurunan permukaan air tanah di Pantai Utara rata rata 7,5 centimeter per tahun dan tanah turun sudah sampai 60 cm selama kurun waktu 1989 hingga 2007. Penurunan tanah, lanjutnya, akan terus meningkat sampai 120 cm karena pengurasan air tanah dan kenaikan air laut naik rata-rata 4-6 cm akibat perubahan iklim. Ditambah lagi kualitas air sungai tidak hanya di Jakarta tapi khusus di Jakarta, di mana 96 persen air sungai di Jakarta tercemar berat, sehingga memiliki bahaya signifikan akibat sanitasi yang buruk.

“Karena itu, dalam kajian ini kami mengusulkan pemikiran mengenai ibu kota baru yang mempresentasikan identitas bangsa,” kata Bambang Brodjonegoro.

Menurut Bambang Brodjonegoro, Kota Jakarta sekarang seperti dalam sejarah berasal dari Batavia, yang dibangun oleh VOC sebagai kota pelabuhan untuk perdagangan dan dikembangkan menjadi pusat pemerintahan kolonial Belanda. “Kita ingin mempunyai kota baru, selain mencerminkan identitas Indonesia juga menjadi kota modern, berkelas internasional atau dengan istilah smart, green, and beautiful city,” kata Bambang Brodjonegoro.

Konsep itu, lanjutnya, sudah diterapkan di sejumlah kota besar dunia seperti Washington DC (Amerika Serikat), Brasilia (Brasil), Canberra (Australia), Putra Jaya (Malaysia), dan Sehjong di Korea Selatan. Indonesia, sebagai negara anggota G20 dan negara punya potensi kelima terbesar di dunia untuk GDP per kapita, Indonesia tentu perlu ibu kota yang berstandar internasional.
“Nah, usulan kami untuk ibu kota yang diposisikan adalah hanya fungsi pemerintahan, yaitu eksekutif, kementerian lembaga, legislatif, parlemen MPR/DPR/ DPD,” kata Bambang Brodjonegoro.

Selain itu, ibu kota pemerintahan yang baru juga terdapat kantor yudikatif seperti Kehakiman, Kejaksaan, Mahkamah Konstitusi, dan lainnya seperti TNI/ Polri, kedutaan besar, dan perwakilan organisasi internasional. “Fungsi jasa keuangan, perdagangan, dan industri tetap di Jakarta. Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, BKPM tetap di Jakarta. Ini konsep yang coba kita tiru dari beberapa best practice yang sudah dilakukan negara lain,” kata Bambang Brodjonegoro. (id/sp/jos)

See Also

Cegah Gangguan Hama Burung, Babinsa Brumbung Bantu Petani Pasang Jaring
Jalin Silaturahmi, Babinsa Pundenarum Sholat Tarwih Bersama Warga Di Desa Binaan
Danramil 09/Karangtengah Hadiri Pembukaan Pasar Murah
Dandim 0716/Demak Hadiri Buka Puasa Dan Silaturahmi Bersama Ulama Umaro
Berikan Kultum, Dandim 0716/Demak Ajak Masyarakat Tetap Jaga Tali Silaturahmi
Dandim 0716/Demak Pimpin Upacara Hari Kebangkitan Nasional
Cuaca Buruk, 7 Pesawat Tempur Prancis Mendarat Darurat Di Lanud Sultan Iskandar Muda
Pekalongan Siapkan Rekayasa Lalin Antisipasi Kemacetan
Momen Kebersamaan Kodim 0716/Demak Dan Polres Demak Berbagi Takjil Di Bulan Puasa
Diduga Konsleting Listrik, Rumah Terbakar Di Demak
Babinsa Koramil 06/Wedung Rujuk Pasien Gangguan Jiwa Ke Semarang
Wiranto Menyesal Tunjuk OSO Jadi Ketua Umum Partai Hanura
Jumlah Petugas KPPS Wafat Bertambah Jadi 318
Ombudsman Sebut Wafatnya Petugas KPPS, Kesalahan Kolektif
22 Polri Gugur Saat Pengamanan Pilpres & Pileg 2019
72 Orang Panwaslu Wafat Di Pilpres & Pileg 2019
Ratusan Santri MA NU Tasywiquth Thullab Salafiyah Ikuti Pembekalan
KPU Sebut Petugas KPPS Yang Meninggal Bertambah Jadi 119 Orang
Peringati Harlah Ke-96 NU, MA NU TBS Gelar Upacara Dan Istighasah
Bupati Demak Resmi Buka TMMD Sengkuyung I TA 2019
SMP Kanisius Kudus Bermain Besama Di Ruang Baca Pengilon
Gunung Karangetang Semburkan Lava
Peringatan Hari Lahir Ke-93 Madrasah Tasywiquth Thullab Salafiyah Kudus
Babinsa 12/Mranggen Bersama Bhabinkamtibmas Dan Masyarakat Berjibaku Memadamkan Api
Mengingat Masa Kecil, Kapolres Demak Bernostalgia Di Koramil 09/Karangtengah
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 7.841.050 Since: 07.04.14 | 0.635 sec