YouTube Facebook Twitter RSS
24 May 2019, 0

Nusantara

Pemindahan Ibu Kota Pemerintahan Butuh Dana Rp 466 Triliun

Tuesday, 30 April 2019 | View : 37

siarjustisia.com-JAKARTA.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, S.E., M.U.P., Ph.D. mengatakan, pemindahan ibu kota negara akan menelan biaya sekitar Rp 466 triliun.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, S.E., M.U.P., Ph.D. memproyeksi pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke kota lain setidaknya membutuhkan dana sebesar US$ 23-33 miliar atau setara Rp 323 triliun-Rp 466 triliun. Kebutuhan dana ini lebih tinggi dibandingkan pemindahan Ibu Kota yang pernah dilakukan oleh negara-negara lain.

Pemindahan Ibu Kota saat ini masih merujuk pada tiga alternatif. Pertama, ibu kota tetap di Jakarta, namun pemerintah membuat satu distrik tersendiri di kawasan Monas, Jakarta Pusat sebagai pusat pemerintahan. Kedua, ibu kota dipindahkan ke kota di dekat Jakarta, seperti Bogor, Depok, Tangerang, atau Bekasi.

Opsi ketiga, ibu kota dipindahkan ke luar Pulau Jawa. Namun, dari tiga alternatif itu, pemerintah belum juga mengambil keputusan. Meski, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan alternatif ketiga yang dipilih, yaitu memindahkan ibu kota ke luar Pulau Jawa.

Dari tiga alternatif itu muncul dua skenario kebutuhan dana yang dikaji oleh Bappenas. Pertama, skenario pemindahan menyeluruh ke sebuah daerah baru, sehingga pemerintah harus membangun infrastruktur dan gedung baru, termasuk memindahkan seluruh ASN (Aparatur Sipil Negara) yang ada di DKI Jakarta ke ibu kota baru.

Dari skenario ini, Bambang mengatakan setidaknya ibu kota baru membutuhkan 40 ribu hektare (ha) lahan untuk menampung penduduk di ibu kota baru sekitar 1,5 juta orang.

Jumlah penduduk itu akan terdiri dari para pejabat eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta para anggota keluarga dan pelaku ekonomi pendukung. Estimasinya, pemerintah membutuhkan sekitar 5 persen dari total lahan, pelaku ekonomi 15 persen, infrastruktur 20 persen, pemukiman 40 persen, dan ruang terbuka hijau 20 persen.

Skenario kedua, pemerintah tetap membangun infrastruktur dan gedung baru, namun jumlah ASN yang bakal dipindahkan tidak mencapai 100 persen. Artinya, akan ada rekrutmen di calon ibu kota baru.

Estimasinya, jumlah ASN yang dipindahkan hanya sekitar 111 ribu orang dan pelaku ekonomi yang akan ikut berpindah sekitar 184 ribu orang. Dari jumlah tersebut, estimasinya total penduduk sekitar 870 ribu orang.

"Dari skenario pertama diperkirakan membutuhkan biaya Rp 466 triliun atau US$ 33 miliar. Skenario kedua lebih keci karena kotanya lebih kecil, yaitu Rp 323 triliun atau US$ 23 miliar," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (29/4/2019).

Menurut dia, kedua skenario kebutuhan dana tersebut memang lebih tinggi dari pemindahan ibu kota di negara-negara lain. Misalnya, dengan Korea Selatan, negara yang paling anyar memindahkan pusat pemerintahannya dari Seoul ke Sejong pada 2012 silam.

Ia mengatakan kebutuhan anggaran pemindahan pusat pemerintahan itu membutuhkan dana sebesar US$ 22 miliar. Kebutuhan dana itu dirancang untuk populasi penduduk sebanyak 500 ribu orang. Sementara saat ini, jumlah penduduk di kota tersebut baru sekitar 254 ribu orang.

"Ini yang paling dekat dengan kita (Indonesia), tapi prosesnya jangka panjang, belum selesai, masih bertahap," imbuh Bambang Brodjonegoro.

Kemudian, negara lain yang juga memindahkan ibu kotanya adalah Brasil dari Rio De Janeiro ke Brasilia. "Pemindahan ini sudah lama sekali, sekitar 55 tahun, biayanya kelihatan besar waktu itu, yaitu U$ 8,1 miliar untuk biaya konstruksi. Kotanya, awalnya direncanakan untuk 500 ribu orang, sekarang sudah 2,5 juta orang," jelasnya.

Bambang Brodjonegoro menilai faktor utama karena pemindahan ibu kota di Indonesia baru akan dilakukan pada tahun modern seperti saat ini. Hal ini membuat nilai kebutuhan meningkat dibandingkan negara lain yang dilakukan beberapa tahun sebelumnya.

Untuk mendukung rencana tersebut, pemerintah menyiapkan empat skema pembiayaan untuk membangun Ibu Kota baru.

Lebih lanjut dari dua skenario ini, ia mengatakan setidaknya ada empat sumber pembiayaan yang bisa digunakan, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), BUMN, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan swasta murni untuk kawasan komersial.

"Pembiayaan bisa berasal dari empat sumber, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan swasta murni," kata Bambang usai rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (29/4/2019).

Pembiayaan APBN digunakan untuk fasilitas kantor pemerintahan dan parlemen. BUMN akan membangun infrastruktur utama dan fasilitas sosial.

Infrastruktur utama dan fasilitas sosial juga akan dibangun menggunakan skema KPBU. Sementara pembiayaan swasta murni digunakan untuk properti perumahan dan fasilitas komersial.

Selain itu, ada pula peluang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk pembangunan. Hal itu diusulkan oleh Bambang dengan memanfaatkan aset pemerintah.

"Lahan di kota baru tentunya bisa diberikan konsesi kepada pihak swasta yang harus membayar kepada pihak pemerintah sebagai PNBP," terang Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro.

Sementara itu, besarnya anggaran pemindahan ibu kota tersebut muncul dengan pertimbangan dua skenario.

Skenario Pertama adalah pemindahan ibu kota dengan mengikutsertakan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan kebutuhan lahan 40.000 hektare (ha).

Sementara itu, skenario kedua membutuhkan lahan yang lebih kecil sebesar 30.000 ha. Hal itu dikarenakan pada skenario kedua tidak seluruh ASN ikut pindah ke Ibu Kota baru tersebut.

Presiden RI ke-7, Ir. H. Joko Widodo yang akrab disapa "Jokowi" memiliki sejumlah pertimbangan, sehingga memutuskan pemindahan Ibu Kota ke luar Pulau Jawa. Salah satunya dari jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas berada di Pulau Jawa.

“Data yang saya terima penduduk di Jawa sudah 57 persen dari total penduduk kita. Di Sumatera 21 persen, di Kalimantan 6 persen, nah ini masih 6 persen, baru 6 persen. Sulawesi 7 persen, Papua dan Maluku 3 persen,” kata mantan Wali Kota Solo tersebut, Jokowi.

Hal itu disampaikan Kepala Negara Jokowi dalam Rapat Terbatas dengan topik “Tindak Lanjut Rencana Pemindahan Ibu Kota” di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019).

“Pertanyaannya, apakah di Jawa mau ditambah? Sudah 57 persen, (tapi) ada yang 6 persen dan 7 persen dan 3 persen. Kalau masih berpikir tiga alternatif, kalau saya sih alternatif satu dan dua sudah tidak,” ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu, Jokowi.

Menurut Jokowi, kemacetan kronis tak hanya terjadi di Jakarta, melainkan merata di pesisir Pulau Jawa. Belum lagi permasalahan banjir setiap musim hujan. Di musim kemarau, lanjut Jokowi, ketersediaan air bersih hanya sekitar 2 persen dari kebutuhan.

“Ada pencemaran yang berat juga, dan ini di Pulau Jawa. Sungai-sungai di Pulau Jawa merupakan 10 sungai yang paling tercemar di dunia. Informasi juga yang saya terima, sebanyak 40 ribu hektare lahan yang sangat produktif beralih fungsi di Jawa,” ungkap mantan Wali Kota Surakarta tersebut, Joko Widodo (Jokowi). (bs/cnn/jos)

See Also

Cegah Gangguan Hama Burung, Babinsa Brumbung Bantu Petani Pasang Jaring
Jalin Silaturahmi, Babinsa Pundenarum Sholat Tarwih Bersama Warga Di Desa Binaan
Danramil 09/Karangtengah Hadiri Pembukaan Pasar Murah
Dandim 0716/Demak Hadiri Buka Puasa Dan Silaturahmi Bersama Ulama Umaro
Berikan Kultum, Dandim 0716/Demak Ajak Masyarakat Tetap Jaga Tali Silaturahmi
Dandim 0716/Demak Pimpin Upacara Hari Kebangkitan Nasional
Cuaca Buruk, 7 Pesawat Tempur Prancis Mendarat Darurat Di Lanud Sultan Iskandar Muda
Pekalongan Siapkan Rekayasa Lalin Antisipasi Kemacetan
Momen Kebersamaan Kodim 0716/Demak Dan Polres Demak Berbagi Takjil Di Bulan Puasa
Diduga Konsleting Listrik, Rumah Terbakar Di Demak
Babinsa Koramil 06/Wedung Rujuk Pasien Gangguan Jiwa Ke Semarang
Wiranto Menyesal Tunjuk OSO Jadi Ketua Umum Partai Hanura
Jumlah Petugas KPPS Wafat Bertambah Jadi 318
Ombudsman Sebut Wafatnya Petugas KPPS, Kesalahan Kolektif
22 Polri Gugur Saat Pengamanan Pilpres & Pileg 2019
72 Orang Panwaslu Wafat Di Pilpres & Pileg 2019
Ratusan Santri MA NU Tasywiquth Thullab Salafiyah Ikuti Pembekalan
KPU Sebut Petugas KPPS Yang Meninggal Bertambah Jadi 119 Orang
Peringati Harlah Ke-96 NU, MA NU TBS Gelar Upacara Dan Istighasah
Bupati Demak Resmi Buka TMMD Sengkuyung I TA 2019
SMP Kanisius Kudus Bermain Besama Di Ruang Baca Pengilon
Gunung Karangetang Semburkan Lava
Peringatan Hari Lahir Ke-93 Madrasah Tasywiquth Thullab Salafiyah Kudus
Babinsa 12/Mranggen Bersama Bhabinkamtibmas Dan Masyarakat Berjibaku Memadamkan Api
Mengingat Masa Kecil, Kapolres Demak Bernostalgia Di Koramil 09/Karangtengah
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 7.841.051 Since: 07.04.14 | 0.6503 sec