YouTube Facebook Twitter RSS
21 Sep 2019, 0

Hukum

Legalitas KSOP Di Seluruh Pelabuhan Dipertanyakan

Friday, 03 May 2019 | View : 832
Tags : Akkmi, Apdhi, Ksop

siarjustisia.com-JAKARTA.

Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia (APDHI) dan Ahli Keselamatan dan Keamanan Maritim Indonesia (AKKMI) telah menyelenggarakan Seminar Nasional "Efektivitas, Efisiensi Tugas dan Kewenangan Kesyahbandaran Dalam Keselamatan dan Keamanan Pelayaran" di Hotel Mercure Convention Centre Ancol, Jl. Pantai Indah, RW010, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara pada hari Kamis (2/5/2019).

Keberadaan KSOP (Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan) di pelabuhan dianggap ilegal sebab tidak ada atau tidak masuk dalam Undang-undang Pelayaran.

Ketua Umum Ahli Keselamatan dan Keamanan Maritim Indonesia (AKKMI) Capt. Sato M. Bisri, S.H., M.M. mempertanyakan lembaga KSOP yang dibuat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.

“Diundang-undang yang ada Syahbandar bukan KSOP,” tutur Capt. Sato M. Bisri saat berbicara dalam seminar nasional ‘Efektivitas, Efisiensi Tugas dan Kewenangan Kesyahbandaran Dalam Keselamatan dan Keamanan Pelayaran, Kamis (2/5/2019).

Bahkan KSOP telah banyak melakukan pungutan terhadap pengguna jasa pelabuhan. “Ini bahaya bisa dikategorikan pungutan liar sebab lembaga saja tidak syah menurut undang-undang,” cerita Capt. Sato M. Bisri.

Menurutnya, AKKMI tidak menolak hadirnya KSOP, namun kiranya lembaga ini perlu ada payungnya perlu aturan baru yang setingkat dengan Undang-Udang. “Pemerintah perlu menjelaskan kesimpang siuran ini sebab dalam UU Pelayaran, pelabuhan dipimpin oleh Syahbandar bukan KSOP,” ujar mantan Kepala Administrator Pelabuhan (Adpel) Tanjung Priok.

Pembicara lainnya, Laksda TNI (Purn) Soeleman B. Ponto, dalam presentasinya juga mempertanyakan hadirnya instansi Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) karena nomenklatur mengenai itu tidak ada dalam Undang-Undang Pelayaran No.17 tahun 2008.

Dikatakannya, sistem tata kelola Syahbandar berperan penting dalam mendukung keamanan dan keselamatan di perairan Indonesia. Apalagi Pemerintah Indonesia saat ini sedang berjuang keras untuk mewujudkan RI sebagai Poros Maritim dunia.

Sebelumnya, Ahli Keselamatan dan Keamanan Maritim Indonesia (AKKMI) mempertanyakan hadirnya Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) karena tidak ada dalam Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008.

AKKMI meminta agar Otoritas Pelabuhan Utama, Syahbandar Utama dan KSOP yang ada saat ini, harus ditinjau ulang, dan diganti dengan lembaga Syahbandar, dan Otoritas Pelabuhan (OP) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran .

Dewan Pembina AKKMI Laksda TNI (Purn) Soeleman B. Ponto dan Ketua umumnya Capt. Sato M. Bisri mempertanyakan kesimpang siuran ini sebab dalam Undang-Undang Pelayaran pelabuhan dipimpin oleh Syahbandar bukan KSOP.

Kedua ahli keselamatan dan keamanan maritim Indonesia ini mengatakan pelabuhan atau yang dikenal di luar indonesia sebagai Harbour Master adalah satu lembaga dan dipimpin oleh seseorang pejabat Pemerintah yang memiliki hak kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan namanya Syahbandar.

Ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran pelabuhan dipimpin Syahbandar.

“Sedangkan Syahbandar Utama serta Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), atau Otoritas Pelabuhan utama tidak dikenal dalam undang-undang pelayaran,” terang Ketua Umum AKKMI Capt. Sato yang juga mantan Direktur Kesantuan Pengamanan Laut dan Perairan (KPLP) Kemenhub.

Namun realitanya, cerita Dewan Pembina AKKMI Laksda TNI (Purn) Soeleman B. Ponto, S.T., M.H. saat ini di sejumlah pelabuhan dipimpin oleh KSOP, Syahbandar Utama, dan Otoritas Pelabuhan utama.

Justru yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor17 Tahun 2008 tentang Pelayaran keberadaan Syahbandar malah tidak ada. “Kemana Syahbandar Indonesia,” tanya mereka berdua.

Laksamana Muda TNI AL (Purn.) Soeleman B. Ponto, S.T., M.H. yang juga mantan KABAIS menyatakan dengan ketiadaannya Syahbandar ini, memberikan potensi ancaman terhadap keselamatan dan keamanan maritim Indonesia.

Sedangkan Ketua umum AKKMI, Capt. Sato M. Bisri mempertanyakan ke pemerintah berkiblat atau mau menghadap kemana Negara kita ini kalau tidak menjalankan amanat Undang-Undang.

Presiden Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia (APDHI) Dr. Dini Dewi Heniarti, S.H., M.Hum. dalam seminar tersebut mengatakan, peranan laut sebagai pemersatu bagi negara maritim seperti Indonesia. Oleh karena itu, menyangkut aspek keselamatan dalam pelayaran harus menjadi perhatian semua pihak terkait

Seminar yang dilaksanakan Ahli Keselamatan dan Keamanan Maritim Indonesia (AKKMI) dan Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia (APDHI) itu diikuti para praktisi, akademisi, unsur SDM keamanan laut, TNI AL, Polisi Air, anggota pelayaran dan unsur Kementerian Perhubungan.

“Seminar nasional ini merupakan bentuk perhatian APDHI terhadap sistem tata kelola Syahbandar yang berperan sangat penting dalam mendukung keamanan dan keselamatan di sektor kemaritiman guna mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia,” pungkas Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung (Unisba), Dr. Dini Dewi Heniarti. (pk/dw)

See Also

Ipda Erwin Yudha Wildani Yang Terbakar Saat Amankan Demo Akhirnya Meninggal Dunia
Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Rumah Sakit Polri Sebut Polisi Yang Terbakar Saat Kawal Demo Alami Luka Bakar 64
Anggota Polres Cianjur Alami Luka Bakar
Artis Rio Reifan Kembali Ditangkap Terkait Narkoba
Umar Kei Ditangkap, Polisi Sita 5 Plastik Sabu Dan Senpi
Jefri Nichol Ditahan Sebagai Tersangka Kasus Ganja
Jefri Nichol Ditangkap Karena Narkoba
Terjerat Narkoba, Jamal Preman Pensiun Ajukan Rehabilitasi
Kronologi Penangkapan Nunung Dan Suaminya
Komedian Nunung Ditangkap Terkait Kasus Narkoba
Hasil Rapat MK Soal Penerimaan Gugatan Pilpres Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
Susunan Tim Kuasa Hukum Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
Hashim Djojohadikusumo Penanggung Jawab Gugatan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Ke MK
Anggota Brimob Sipit Yang Dituduh Dari China Tegaskan Asli Indonesia
BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Daftarkan Gugatan Hasil Pilpres Ke MK Malam Nanti
MK Putuskan Gugatan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Maksimum 14 Hari
Densus 88 Antiteror Tangkap 29 Terduga Teroris Berencana Ledakkan Bom
Sepanjang Tahun 2019, Polri Tangkap 68 Terduga Teroris Jaringan JAD
KPK Geledah Kantor Ditjen PSDKP
KPK Geledah Kantor PT. Daya Radar Utama
KPK Lelang Rumah Mewah Mantan Ketua DPRD Dan Bupati Bangkalan
Dukun Cabul Di Garut Diancam 15 Tahun Bui
Kalapas Dan 13 Petugas Lapas Nusakambangan Dicopot
Ketua Umum AKKMI Pertanyakan KSOP Mengutip PNBP
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 8.435.402 Since: 07.04.14 | 0.8038 sec