YouTube Facebook Twitter RSS
20 Aug 2019, 0

Hukum

KPK Cecar Pertanyaan Seputar Proyek PLTU Riau-1 Ke Direktur Utama PT. Pertamina (Persero)

Friday, 03 May 2019 | View : 69
Tags : Kpk, Pertamina, Pltu

siarjustisia.com-JAKARTA.

Tim penyidik rampung memeriksa Direktur Utama (Dirut) PT. Pertamina (Persero), Nicke Widyawati sebagai saksi kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1, Kamis (2/5/2019).

Nicke diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Dirut nonaktif PT. PLN (Persero) Sofyan Basir.

Dalam pemeriksaan ini, tim penyidik mencecar Nicke soal perencanaan proyek PLTU Riau-1. Tak hanya itu, tim penyidik juga mencecar Nicke soal tugas pokok dan fungsinya saat menjadi pejabat PLN. Diketahui sebelum menjabat Dirut PT. Pertamina (Persero), Nicke pernah mengemban sejumlah posisi strategis di PT. PLN (Persero), seperti Direktur Niaga dan Managemen Resiko, Direktur Perencanaan Korporat dan Direktur Pengadaan Strategis 1.

"Untuk saksi Dirut PT. Pertamina (Persero) hari ini penyidik mengonfirmasi keterangan dari saksi terkait dengan jabatannya waktu di PLN serta kewenangan yang bersangkutan dalam perencanaan pembangunan PLTU Riau-1," kata Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK, Yuyuk Andriati di Gedung KPK, Jl. Kuningan Persada Kavling K4, RT01/RW06, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (2/5/2019).

Usai diperiksa, Nicke mengakui dicecar tim penyidik terkait dengan jabatannya sewaktu di PT. PLN (Persero).

"Tadi saya ditanya kurang lebih sama dengan yang ditanyakan sebelumnya sebagai mantan direktur di PLN itu saja," kata Nicke usai diperiksa di Gedung KPK.

Namun, Nicke enggan membeberkan lebih jauh mengenai pemeriksaan yang dijalaninya. Nicke hanya menyebut materi pemeriksaannya tak jauh berbeda dengan yang pernah dijalaninya sebelumnya. Saat itu, Nicke digarap penyidik KPK sebagai saksi untuk tersangka mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih.

"Sama dengan yang dulu (materinya). Kurang lebih sama," kata Nicke.

Nama Nicke sempat mencuat dalam persidangan perkara yang telah menjerat mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) Eni Maulani Saragih, mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo ini. Dalam persidangan terhadap Johannes Budisutrisno Kotjo dan Eni Maulani Saragih misalnya, Nicke yang saat itu menjabat Direktur Perencanaan PT. PLN (Persero) diketahui pernah menghadiri pertemuan pertama membahas proyek PLTU Riau-1 di Hotel Fairmont Jakarta, Jl. Asia Afrika No.8, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pertemuan itu turut dihadiri oleh Eni Maulani Saragih, Sofyan Basir, Johannes Budisutrisno Kotjo dan Direktur Pengadaan Strategis 2 PLN, Supangkat Iwan Santoso. Selain itu, Nicke bersama Supangkat Iwan juga pernah dipanggil ke ruangan Sofyan Basir dan diperkenalkan dengan perwakilan China Huadian Engineering Company (CHEC) yang menjadi investor dalam proyek senilai US$ 900 juta tersebut.

Dalam kasus ini, Sofyan Basir diduga bersama-sama atau membantu mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Golkar Eni Maulani Saragih dan mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham menerima suap dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. KPK menduga Sofyan Basir dijanjikan mendapat fee yang sama besar dengan Eni Maulani Saragih dan Idrus Marham.

Keterlibatan Sofyan Basir dalam kasus ini bermula pada Oktober 2015. Saat itu Direktur PT. Samantaka Batubara mengirimkan surat pada PT. PLN (Persero) yang pada pokoknya memohon pada PLN agar memasukan proyek dimaksud ke dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN. Namun, tak ada tanggapan hingga akhirnya Johannes Budisutrisno Kotjo mencari bantuan agar diberikan jalan untuk berkoordinasi dengan PLN untuk mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-1. Diduga telah terjadi sejumlah pertemuan yang dihadiri oleh Sofyan Basir, Eni Maulani Saragih, dan Johannes Budisutrisno Kotjo untuk membahas proyek senilai US$ 900 juta tersebut.

Setelah sejumlah pertemuan, ada 2016, Sofyan Basir lantas menunjuk Johannes Budisutrisno Kotjo untuk mengerjakan proyek di Riau-1 karena untuk PLTU di Jawa sudah penuh dan sudah ada kandidat. Padahal, saat itu belum terbit Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang menugaskan PT. PLN (Persero) menyelenggarakan Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan (PIK). Kemudian, PLTU Riau-I dengan kapasitas 2x300 MW masuk dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN. Johannes pun meminta anak buahnya siap-siap karena sudah dipastikan Riau-I milik PT. Samantaka. Selanjutnya, Sofyan Basir diduga menyuruh salah satu Direktur PT. PLN (Persero) agar PPA antara PLN dengan Blackgold Natural Resources Limited dan CHEC segera direalisasikan. (sp)

See Also

Rumah Sakit Polri Sebut Polisi Yang Terbakar Saat Kawal Demo Alami Luka Bakar 64
Anggota Polres Cianjur Alami Luka Bakar
Artis Rio Reifan Kembali Ditangkap Terkait Narkoba
Umar Kei Ditangkap, Polisi Sita 5 Plastik Sabu Dan Senpi
Jefri Nichol Ditahan Sebagai Tersangka Kasus Ganja
Jefri Nichol Ditangkap Karena Narkoba
Terjerat Narkoba, Jamal Preman Pensiun Ajukan Rehabilitasi
Kronologi Penangkapan Nunung Dan Suaminya
Komedian Nunung Ditangkap Terkait Kasus Narkoba
Hasil Rapat MK Soal Penerimaan Gugatan Pilpres Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
Susunan Tim Kuasa Hukum Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
Hashim Djojohadikusumo Penanggung Jawab Gugatan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Ke MK
Anggota Brimob Sipit Yang Dituduh Dari China Tegaskan Asli Indonesia
BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Daftarkan Gugatan Hasil Pilpres Ke MK Malam Nanti
MK Putuskan Gugatan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Maksimum 14 Hari
Densus 88 Antiteror Tangkap 29 Terduga Teroris Berencana Ledakkan Bom
Sepanjang Tahun 2019, Polri Tangkap 68 Terduga Teroris Jaringan JAD
KPK Geledah Kantor Ditjen PSDKP
KPK Geledah Kantor PT. Daya Radar Utama
KPK Lelang Rumah Mewah Mantan Ketua DPRD Dan Bupati Bangkalan
Dukun Cabul Di Garut Diancam 15 Tahun Bui
Kalapas Dan 13 Petugas Lapas Nusakambangan Dicopot
Ketua Umum AKKMI Pertanyakan KSOP Mengutip PNBP
Keberadaan Lembaga KSOP Dinilai Masih Perlu Payung Hukum
AKKMI Soroti Legalitas Kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 8.267.908 Since: 07.04.14 | 3.3329 sec