YouTube Facebook Twitter RSS
24 May 2019, 0

Hukum

KPK Cecar Pertanyaan Seputar Proyek PLTU Riau-1 Ke Bupati Temanggung

Friday, 03 May 2019 | View : 17

siarjustisia.com-JAKARTA.

Tim penyidik lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar Bupati Temanggung Al Khadziq soal aliran dana dari proyek PLTU Riau-1. Al Khadziq diduga menerima uang dari istrinya mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) Eni Maulani Saragih yang kini menjadi terpidana perkara suap proyek PLTU Riau-1 dan perkara gratifikasi. Uang tersebut diterima Al Khadziq untuk kepentingan kampanyenya di Pilkada Temanggung 2018.

"Untuk saksi dari unsur Bupati Temanggung terpilih hari ini penyidik mendalami keterangan saksi terkait dengan dana dari Eni Saragih untuk pencalonan dia sebagai Bupati Temanggung," kata Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Yuyuk Andriati di Gedung KPK, Jl. Kuningan Persada Kavling K4, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (2/5/2019).

Usai diperiksa tim penyidik Al Khadziq mengaku hanya dikonfirmasi ulang mengenai keterangannya saat diperiksa terkait perkara yang menjerat sang istri tersebut. Al Khadziq mengklaim pemeriksaan ini lantaran penetapan terhadap Dirut nonaktif PT. PLN (Persero) Sofyan Basir sebagai tersangka baru kasus ini.

"Karena ada tersangka baru, jadi kita diperiksa, di BAP lagi. Intinya sama," katanya.

Al Khadziq enggan berkomentar mengenai aliran dana dari proyek PLTU Riau-1 untuk kepentingannya dalam Pilkada Temanggung. Padahal, dalam persidangan, Eni Maulani Saragih mengakui sebagian uang yang diterimanya dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo terkait proyek PLTU Riau-1 dipergunakan untuk kepentingan kampanye Al Khadziq.

"Oke makasih ya," katanya singkat.

Dalam kasus ini, Sofyan Basir diduga bersama-sama atau membantu mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Golkar Eni Maulani Saragih dan mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham menerima suap dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. KPK menduga Sofyan Basir dijanjikan mendapat fee yang sama besar dengan Eni Maulani Saragih dan Idrus Marham.

Keterlibatan Sofyan Basir dalam kasus ini bermula pada Oktober 2015. Saat itu Direktur PT. Samantaka Batubara mengirimkan surat pada PT. PLN (Persero) yang pada pokoknya memohon pada PLN agar memasukan proyek dimaksud ke dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN. Namun, tak ada tanggapan hingga akhirnya Johannes Budisutrisno Kotjo mencari bantuan agar diberikan jalan untuk berkoordinasi dengan PLN untuk mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-1. Diduga telah terjadi sejumlah pertemuan yang dihadiri oleh Sofyan Basir, Eni Maulani Saragih, dan Johannes Budisutrisno Kotjo untuk membahas proyek senilai US$ 900 juta tersebut.

Setelah sejumlah pertemuan, ada 2016, Sofyan lantas menunjuk Johannes Budisutrisno Kotjo untuk mengerjakan proyek di Riau-1 karena untuk PLTU di Jawa sudah penuh dan sudah ada kandidat. Padahal, saat itu belum terbit Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang menugaskan PT. PLN (Persero) menyelenggarakan Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan (PIK). Kemudian, PLTU Riau-I dengan kapasitas 2x300 MW masuk dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN. Johannes pun meminta anak buahnya siap-siap karena sudah dipastikan Riau-I milik PT Samantaka. Selanjutnya, Sofyan Basir diduga menyuruh salah satu Direktur PT. PLN (Persero) agar PPA antara PLN dengan Blackgold Natural Resources Limited dan CHEC segera direalisasikan. (sp/bs)

See Also

Hashim Djojohadikusumo Penanggung Jawab Gugatan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Ke MK
Anggota Brimob Sipit Yang Dituduh Dari China Tegaskan Asli Indonesia
BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Daftarkan Gugatan Hasil Pilpres Ke MK Malam Nanti
MK Putuskan Gugatan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Maksimum 14 Hari
Densus 88 Antiteror Tangkap 29 Terduga Teroris Berencana Ledakkan Bom
Sepanjang Tahun 2019, Polri Tangkap 68 Terduga Teroris Jaringan JAD
KPK Geledah Kantor Ditjen PSDKP
KPK Geledah Kantor PT. Daya Radar Utama
KPK Lelang Rumah Mewah Mantan Ketua DPRD Dan Bupati Bangkalan
Dukun Cabul Di Garut Diancam 15 Tahun Bui
Kalapas Dan 13 Petugas Lapas Nusakambangan Dicopot
Ketua Umum AKKMI Pertanyakan KSOP Mengutip PNBP
Keberadaan Lembaga KSOP Dinilai Masih Perlu Payung Hukum
AKKMI Soroti Legalitas Kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan
AKKMI Dan APDHI Selenggarakan Seminar Nasional Pertanyakan Keamanan & Keselamatan Pelayaran
Syahbandar Miliki Peran Penting Dalam Mendukung Keamanan Dan Keselamatan Pelayaran
Pembentukan Syahbandar Utama & KSOP Disoroti
Legalitas KSOP Di Seluruh Pelabuhan Dipertanyakan
KPK Panggil Setya Novanto Sebagai Saksi
KPK Periksa Staf Khusus Menteri Agama
KPK Periksa Direktur SDM Adhi Karya
KPK Tetapkan Mantan Sekda Malang Sebagai Tersangka
Mantan Sekda Malang Ditahan KPK
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
KPK Periksa GM Adhi Karya
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 7.841.101 Since: 07.04.14 | 0.6294 sec