YouTube Facebook Twitter RSS
24 May 2019, 0

Hukum

Pembentukan Syahbandar Utama & KSOP Disoroti

Friday, 03 May 2019 | View : 33
Tags : Akkmi, Apdhi, Ksop

siarjustisia.com-JAKARTA.

Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia (APDHI) dan Ahli Keselamatan dan Keamanan Maritim Indonesia (AKKMI) telah menyelenggarakan Seminar Nasional "Efektivitas, Efisiensi Tugas dan Kewenangan Kesyahbandaran Dalam Keselamatan dan Keamanan Pelayaran" di Hotel Mercure Convention Centre Ancol, Jl. Pantai Indah, RW010, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara pada hari Kamis (2/5/2019).

Pembubaran kantor Syahbandar dan pembentukan 4 kantor Kesyahbandaran Utama serta 96 Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) menjadi sorotan dalam Seminar Nasional bertajuk: 

"Efektivitas, Efisiensi Tugas dan Kewenangan Kesyahbandaran Dalam Keselamatan dan Keamanan Pelayaran" di Hotel Mercure Convention Centre Ancol, Jl. Pantai Indah, RW010, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara pada hari Kamis (2/5/2019).

Seminar yang digelar perkumpulan Ahli Keselamatan dan Keamanan Maritim Indonesia (AKKMI) serta Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia (APDHI), diikuti 150 peserta dari berbagai kalangan seperti praktisi, akademisi, konsultan hukum serta unsur TNI / Polri dan lainnya.

Keberadaan KSOP (Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan) di pelabuhan dianggap ilegal sebab tidak ada atau tidak masuk dalam Undang-undang Pelayaran.

Ketua Umum Ahli Keselamatan dan Keamanan Maritim Indonesia (AKKMI) Capt. Sato M. Bisri, S.H., M.M. mempertanyakan lembaga KSOP yang dibuat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.

“Di Undang-undang yang ada Syahbandar bukan KSOP,” tutur Capt. Sato M. Bisri saat berbicara dalam seminar nasional ‘Efektivitas, Efisiensi Tugas dan Kewenangan Kesyahbandaran Dalam Keselamatan dan Keamanan Pelayaran, Kamis (2/5/2019).

Bahkan KSOP telah banyak melakukan pungutan terhadap pengguna jasa pelabuhan. “Ini bahaya bisa dikategorikan pungutan liar sebab lembaga saja tidak syah menurut undang-undang,” cerita Capt. Sato M. Bisri.

Menurutnya, AKKMI tidak menolak hadirnya KSOP, namun kiranya lembaga ini perlu ada payungnya perlu aturan baru yang setingkat dengan Undang-Udang. “Pemerintah perlu menjelaskan kesimpang siuran ini sebab dalam UU Pelayaran, pelabuhan dipimpin oleh Syahbandar bukan KSOP,” ujar mantan Kepala Administrator Pelabuhan (Adpel) Tanjung Priok.

Pembicara lainnya, Laksamana Muda (Laksda) TNI AL (Purn) Soleman B. Ponto, S.T., M.H., dalam presentasinya juga mempertanyakan hadirnya instansi Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) karena nomenklatur mengenai itu tidak ada dalam Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008.

Pembicara dari Dewan Pertimbangan Ahli Keselamatan dan Keamanan Maritim Indonesia (AKKMI), Laksamana Muda (Laksda) TNI AL (Purn.) Soeleman B. Ponto, S.T., M.H. menilai pembubaran Kesyahbandaran dan pembentukan Kesyahbandaran Utama serta KSOP merupakan kasus aneh bin ajaib.

Dewan Pembina Ahli Keselamatan dan Keamanan Maritim Indonesia (AKKMI), Laksamana Muda (Laksda) TNI AL (Purn.) Soeleman B. Ponto, S.T., M.H. mengatakan kasus ini menjadi aneh karena lembaga Syahbandar dibentuk atas perintah Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah (PP) 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, justru mau dicabut oleh Peraturan Menteri Perhubungan, Permenhub No. PM 34 dan No. PM 36 Tahun 2012 yang bertentangan dengan Undang-Undang di atasnya (UU Pelayaran).

Permenhub No. PM 34/2012 tentang Organisasi Tata Kerja Kesyahbandaran Utama menjadi dasar hukum untuk membubarkan Kantor Syahbandar sekaligus membentuk 4 Kantor Kesyahbandaran Utama masing-masing di Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Makassar.

Di beberapa tempat Kantor Syahbandar dan Kantor Otoritas Pelabuhan dibubarkan dan dibentuk kantor baru dengan nama Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP). Dasar hukum pembentukan KSOP yaitu Permenhub No. PM 36 Tahun 2012.

"Nomenklatur Kesyahbandaran Utama mau pun KSOP tidak dikenal baik dalam Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008 maupun dalam PP 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan," tambahnya.

Dewan Pembina Ahli Keselamatan dan Keamanan Maritim Indonesia (AKKMI), Laksamana Muda (Laksda) TNI AL (Purn.) Soeleman B. Ponto, S.T., M.H. menegaskan Permenhub Nomor 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kesyahbandaran Utama serta Permenhub No. PM 36/2012 tentang Organisasi & Tata Kerja KSOP bertentangan dengan Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008

Dikatakannya, sistem tata kelola Syahbandar berperan penting dalam mendukung keamanan dan keselamatan di perairan Indonesia. Apalagi Pemerintah Indonesia saat ini sedang berjuang keras untuk mewujudkan RI sebagai Poros Maritim dunia.

Sebelumnya, Ahli Keselamatan dan Keamanan Maritim Indonesia (AKKMI) mempertanyakan hadirnya Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) karena tidak ada dalam Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008.

AKKMI meminta agar Otoritas Pelabuhan Utama, Syahbandar Utama dan KSOP yang ada saat ini, harus ditinjau ulang, dan diganti dengan lembaga Syahbandar, dan Otoritas Pelabuhan (OP) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Dewan Pembina AKKMI Laksda TNI (Purn) Soleman B. Ponto dan Ketua umumnya Capt. Sato M Bisri mempertanyakan kesimpang siuran ini sebab dalam UU Pelayaran pelabuhan dipimpin oleh Syahbandar bukan KSOP.

Kedua ahli keselamatan dan keamanan maritim Indonesia ini mengatakan pelabuhan atau yang dikenal di luar indonesia sebagai Harbour Master adalah satu lembaga dan dipimpin oleh seseorang pejabat Pemerintah yang memiliki hak kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan namanya Syahbandar.

Ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran pelabuhan dipimpin Syahbandar.

Namun realitanya, cerita Dewan Pembina AKKMI Laksda TNI (Purn) Soeleman B. Ponto, S.T., M.H. saat ini di sejumlah pelabuhan dipimpin oleh KSOP, Syahbandar Utama, dan Otoritas Pelabuhan utama.

Laksamana Muda TNI AL (Purn.) Soeleman B. Ponto, S.T., M.H. yang juga mantan KABAIS menyatakan dengan ketiadaannya Syahbandar ini, memberikan potensi ancaman terhadap keselamatan dan keamanan maritim Indonesia.

Namun, Staf Ahli Menteri Perhubungan (Menhub) bidang logistik, multimoda, dan keselamatan Kemenhub, dr. Cris Kuntandi, S.E., M.M., CA., CAP., QIA, AK. menilai pembentukan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) tidak masalah sebagai unit kerja. Karena pada KSOP masih ada peran kesyahbandaran.

Sementara itu, Ketua Umum (Ketum) Ahli Keselamatan dan Keamanan Maritim Indonesia (AKKMI), Capt. Sato M. Bisri, S.H., M.M. mengatakan UU Pelayaran mengamanatkan Syahbandar memiliki kewenangan tertinggi di Pelabuhan, tapi kewenangan tersebut belum terlaksana secara optimal.

Ketua Umum AKKMI, Capt. Sato M. Bisri, S.H., M.M. memberikan contoh setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) yang dikeluarkan Syahbandar, pemeriksaan pedahuluan kecelakaan kapal, pemeriksaan kapal dan banyak lagi.

Presiden Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia (APDHI), Dr. Dini Dewi Heniarti, S.H., M.Hum. mengatakan laut berperan penting sebagai pemersatu bagi negara maritim seperti Indonesia.

“Oleh karena itu, menyangkut aspek keselamatan dalam pelayaran harus menjadi perhatian semua pihak terkait,” pungkas Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung (Unisba), Dr. Dini Dewi Heniarti.

See Also

Hashim Djojohadikusumo Penanggung Jawab Gugatan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Ke MK
Anggota Brimob Sipit Yang Dituduh Dari China Tegaskan Asli Indonesia
BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Daftarkan Gugatan Hasil Pilpres Ke MK Malam Nanti
MK Putuskan Gugatan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Maksimum 14 Hari
Densus 88 Antiteror Tangkap 29 Terduga Teroris Berencana Ledakkan Bom
Sepanjang Tahun 2019, Polri Tangkap 68 Terduga Teroris Jaringan JAD
KPK Geledah Kantor Ditjen PSDKP
KPK Geledah Kantor PT. Daya Radar Utama
KPK Lelang Rumah Mewah Mantan Ketua DPRD Dan Bupati Bangkalan
Dukun Cabul Di Garut Diancam 15 Tahun Bui
Kalapas Dan 13 Petugas Lapas Nusakambangan Dicopot
Ketua Umum AKKMI Pertanyakan KSOP Mengutip PNBP
Keberadaan Lembaga KSOP Dinilai Masih Perlu Payung Hukum
AKKMI Soroti Legalitas Kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan
AKKMI Dan APDHI Selenggarakan Seminar Nasional Pertanyakan Keamanan & Keselamatan Pelayaran
Syahbandar Miliki Peran Penting Dalam Mendukung Keamanan Dan Keselamatan Pelayaran
Legalitas KSOP Di Seluruh Pelabuhan Dipertanyakan
KPK Panggil Setya Novanto Sebagai Saksi
KPK Periksa Staf Khusus Menteri Agama
KPK Periksa Direktur SDM Adhi Karya
KPK Tetapkan Mantan Sekda Malang Sebagai Tersangka
Mantan Sekda Malang Ditahan KPK
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
KPK Periksa GM Adhi Karya
KPK Tetapkan Direktur PT. Krakatau Steel Tersangka Suap
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 7.841.147 Since: 07.04.14 | 0.6412 sec