YouTube Facebook Twitter RSS
17 Oct 2019, 0

Hukum

Syahbandar Miliki Peran Penting Dalam Mendukung Keamanan Dan Keselamatan Pelayaran

Friday, 03 May 2019 | View : 104
Tags : Akkmi, Apdhi, Ksop

siarjustisia.com-JAKARTA.

Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia (APDHI) dan Ahli Keselamatan dan Keamanan Maritim Indonesia (AKKMI) telah menyelenggarakan Seminar Nasional "Efektivitas, Efisiensi Tugas dan Kewenangan Kesyahbandaran Dalam Keselamatan dan Keamanan Pelayaran" di Hotel Mercure Convention Centre Ancol, Jl. Pantai Indah, RW010, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara pada hari Kamis (2/5/2019).

Sistem tata kelola Syahbandar berperan penting dalam mendukung keamanan dan keselamatan di perairan Indonesia. Hal itu diungkapkan Presiden Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia (APDHI) Dr. Dini Dewi Heniarti, S.H., M.Hum.

Menurutnya, laut mempunyai peran sebagai pemersatu bagi negara maritim seperti Indonesia. "Karenanya aspek keselamatan dalam pelayaran harus menjadi perhatian semua pihak," ujarnya saat membuka Seminar Nasional "Efektivitas, Efisiensi Tugas dan Kewenangan Kesyahbandaran Dalam Keselamatan dan Keamanan Pelayaran" di Jakarta, Kamis (2/5/2019).

Seminar tersebut digelar oleh Ahli Keselamatan dan Keamanan Maritim Indonesia (AKKMI) dan Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia (APDHI). Serta diikuti para praktisi, akademisi, unsur SDM keamanan laut dan unsur Kementerian Perhubungan.

"Seminar nasional ini merupakan bentuk perhatian terhadap sistem tata kelola Syahbandar yang berperan sangat penting dalam mendukung keamanan dan keselamatan di sektor kemaritiman guna mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia," tutur Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung (Unisba), Dr. Dini Dewi Heniarti.

Lebih lanjut dia mengatakan, pihaknya menyoroti persoalan kecelakaan laut di perairan Indonesia. Serta sejumlah regulasi yang ada di Indonesia menyusul maraknya kejadian kapal-kapal asing yang seenaknya masuk perairan Indonesia.

"Kasus paling anyar kapal ikan asing asal Vietnam yang menabrak kapal TNI AL baru-baru ini di perairan Indonesia," ujarnya.

Sementara itu, Laksamana Muda (Laksda) TNI (Purn) Soeleman B. Ponto, S.T., M.H. dari Perkumpulan AKKMI dalam makalahnya menyampaikan, Pemerintah Indonesia saat ini sedang berjuang keras untuk mewujudkan RI sebagai Poros Maritim dunia. "Jadi kelembagaan Syahbandar dibentuk untuk melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran," paparnya.

Sementara itu, Ketua Umum AKKMI Capt. Sato M. Bisri, S.H., M.M. mengatakan hadirnya instansi Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), juga dibahas. Sebab nomenklatur mengenai itu tidak ada dalam Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008.

"Karenanya agar istilah Otoritas Pelabuhan Utama, Syahbandar Utama dan KSOP yang ada saat ini semestinya ditinjau ulang. Diganti dengan nama lembaga Syahbandar maupun Otoritas Pelabuhan (OP) sesuai dengan Undang-Undang No. 17/2008," ujar Ketua Umum AKKMI Capt. Sato M. Bisri.

Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan kesimpang siuran ini. "Sebab dalam UU Pelayaran, pelabuhan dipimpin oleh Syahbandar bukan KSOP," jelas Capt. Sato M. Bisri.

Menurutnya, pelabuhan atau yang di luar negeri dikenal sebagai Harbour Master adalah satu lembaga dan di pimpin oleh seseorang pejabat Pemerintah yang memiliki hak kewenangan tertinggi. "Yakni untuk menjalankan dan melakukan pengawasan namanya Syahbandar," terangnya.

Ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran pelabuhan dipimpin Syahbandar.

"Sedangkan Syahbandar Utama serta Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), atau Otoritas Pelabuhan utama tidak di kenal dalam undang - undang pelayaran. KSOP juga jangan memungut PNBP, karena nomenklatur lembaga tersebut belum ada payung hukumnya. Karenanya butuh payung hukum terlebih dahulu untuk melegalkannya," pungkasnya.

See Also

KPK Periksa Anggota BPK Sebagai Tersangka
Polda Metro Jaya Gerebek Kasino Tersembunyi
Putri Sri Bintang Pamungkas Sebut Kasusnya Tak Berkaitan Dengan Politik
Putri Sri Bintang Pamungkas Diduga Sudah Dua Tahun Lebih Konsumsi Sabu-sabu
Putri Sri Bintang Pamungkas Diamankan Terkait Dugaan Narkoba
Putri Sri Bintang Pamungkas Terjerat Kasus Narkoba
Putri Sri Bintang Pamungkas Diduga Tersangkut Kasus Narkoba
Ipda Erwin Yudha Wildani Yang Terbakar Saat Amankan Demo Akhirnya Meninggal Dunia
Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Rumah Sakit Polri Sebut Polisi Yang Terbakar Saat Kawal Demo Alami Luka Bakar 64
Anggota Polres Cianjur Alami Luka Bakar
Artis Rio Reifan Kembali Ditangkap Terkait Narkoba
Umar Kei Ditangkap, Polisi Sita 5 Plastik Sabu Dan Senpi
Jefri Nichol Ditahan Sebagai Tersangka Kasus Ganja
Jefri Nichol Ditangkap Karena Narkoba
Terjerat Narkoba, Jamal Preman Pensiun Ajukan Rehabilitasi
Kronologi Penangkapan Nunung Dan Suaminya
Komedian Nunung Ditangkap Terkait Kasus Narkoba
Hasil Rapat MK Soal Penerimaan Gugatan Pilpres Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
Susunan Tim Kuasa Hukum Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
Hashim Djojohadikusumo Penanggung Jawab Gugatan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Ke MK
Anggota Brimob Sipit Yang Dituduh Dari China Tegaskan Asli Indonesia
BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Daftarkan Gugatan Hasil Pilpres Ke MK Malam Nanti
MK Putuskan Gugatan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Maksimum 14 Hari
Densus 88 Antiteror Tangkap 29 Terduga Teroris Berencana Ledakkan Bom
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 8.578.617 Since: 07.04.14 | 0.6893 sec