YouTube Facebook Twitter RSS
29 Feb 2020, 0

Hukum

AKKMI Soroti Legalitas Kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan

Friday, 03 May 2019 | View : 397
Tags : Akkmi, Apdhi, Ksop

siarjustisia.com-JAKARTA.

Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia (APDHI) dan Ahli Keselamatan dan Keamanan Maritim Indonesia (AKKMI) telah menyelenggarakan Seminar Nasional "Efektivitas, Efisiensi Tugas dan Kewenangan Kesyahbandaran Dalam Keselamatan dan Keamanan Pelayaran" di Hotel Mercure Convention Centre Ancol, Jl. Pantai Indah, RW010, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara pada hari Kamis (2/5/2019).

Ahli Keselamatan dan Keamanan Maritim Indonesia (AKKMI) mempertanyakan soal legalitas Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP.

Ketua Umum AKKMI, Capt. Sato M. Bisri, S.H., M.M. mengatakan bahwa legalitas itu dipertanyakan karena istilah KSOP tidak ditemukan dalam nomenklatur pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Tidak hanya itu, katanya, aturan turunan dari UU tersebut juga tidak memasukkan nomenklatur KSOP.

“Silakan dicek, baik di UU 17/2008 maupun peraturan turunannya. Ini harus dibenahi dan diluruskan sehingga kerja KSOP memiliki payung hukum yang jelas,” ujarnya dalam seminar tentang pelayaran, Kamis (2/5/2019).

KSOP, lanjutnya, sejauh ini sudah melaksanakan tugasnya, termasuk memungut penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Jika kesimpangsiuran nomenklatur ini dibiarkan berlarut-larut, menurutnya, pemerintah membiarkan terjadinya perbuatan melanggar hukum karena lembaga tersebut tidak memiliki payung hukum.

“Makanya, saat ini butuh payung hukum terlebih dahulu untuk melegalkannya,” tuturnya.

Selain persoalan nomenklatur, pemerintah, lanjutnya, perlu menjelaskan pula kesimpangsiuran mengenai tanggung jawab keselamatan pelayaran sebab dalam UU Pelayaran, pelabuhan dipimpin oleh syahbandar bukan KSOP.

Menurutnya, syahbandar pelabuhan atau yang dikenal di luar Indonesia sebagai harbour master adalah lembaga yang dipimpin oleh seseorang pejabat tertentu dan memiliki hak kewenangan tertinggi menjalankan pengawasan.

“Ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran pelabuhan dipimpin syahbandar,” tuturnya.

Jadi, katanya, istilah Otoritas Pelabuhan Utama, Syahbandar Utama, dan KSOP yang ada saat ini perlu ditinjau ulang dan diganti dengan nama lembaga Syahbandar maupun Otoritas Pelabuhan (OP) sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008.

Sementara itu, Presiden Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia (APDHI) Dr. Dini Dewi Heniarti, S.H., M.Hum. menyoroti sistem tata kelola Syahbandar dan peran strategisnya dalam menjamin terlaksananya keamanan dan keselamatan di perairan Indonesia.

Peranan laut dalam skala yang lebih luas, kata Dini, sebagai pemersatu bagi negara maritim seperti Indonesia. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan, serta masyarakat.

“Menyangkut aspek keselamatan dalam pelayaran harus menjadi perhatian semua pihak terkait,” tegasnya.

Dia juga menyoroti persoalan kecelakaan laut di perairan Indonesia serta sejumlah regulasi yang ada di Indonesia, menyusul maraknya kejadian kapal-kapal asing yang seenaknya masuk perairan Indonesia.

“Kasus paling anyar kapal ikan asing asal Vietnam yang menabrak kapal TNI AL baru-baru ini di perairan Indonesia,” ucapnya.

Menurutnya, seminar yang digagas oleh organisasinya ini merupakan bentuk perhatian terhadap sistem tata kelola Syahbandar yang berperan sangat penting dalam mendukung keamanan dan keselamatan di sektor kemaritiman, guna mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

See Also

Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 15 Saksi Pemilik Rekening Saham
Polda Metro Jaya Akan Musnahkan Sejumlah Narkoba
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
Polda Metro Jaya Tahan Lucinta Luna Di Ruang Khusus Blok Perempuan
Kasus Suap PAW, KPK Periksa Mantan Kepala Sekretariat DPP PDIP
Wali Kota Non Aktif Medan Segera Diadili
Bupati Non Aktif Indramayu Segera Diadili
Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan Dikembalikan Ke Jaksa
Polres Metro Jakarta Utara Ungkap Sindikat Penyedia PSK Di Bawah Umur
Polda Metro Jaya Tangkap Artis Pengedar Kokain
Pembunuh Suami Dan Anak Tiri Terancam Hukuman Mati
Diskotek Golden Crown Ditutup Pemprov DKI Jakarta
Kasus Suap PAW, KPK Periksa Anggota DPR RI Riezky Aprilia
KPK Tahan Bupati Bengkalis
Kejagung Tetapkan Satu Tersangka Baru Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero)
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
jQuery Slider

Comments

Archives :2020201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 9.287.014 Since: 07.04.14 | 0.6909 sec