YouTube Facebook Twitter RSS
22 Sep 2019, 0

Hukum

AKKMI Soroti Legalitas Kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan

Friday, 03 May 2019 | View : 337
Tags : Akkmi, Apdhi, Ksop

siarjustisia.com-JAKARTA.

Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia (APDHI) dan Ahli Keselamatan dan Keamanan Maritim Indonesia (AKKMI) telah menyelenggarakan Seminar Nasional "Efektivitas, Efisiensi Tugas dan Kewenangan Kesyahbandaran Dalam Keselamatan dan Keamanan Pelayaran" di Hotel Mercure Convention Centre Ancol, Jl. Pantai Indah, RW010, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara pada hari Kamis (2/5/2019).

Ahli Keselamatan dan Keamanan Maritim Indonesia (AKKMI) mempertanyakan soal legalitas Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP.

Ketua Umum AKKMI, Capt. Sato M. Bisri, S.H., M.M. mengatakan bahwa legalitas itu dipertanyakan karena istilah KSOP tidak ditemukan dalam nomenklatur pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Tidak hanya itu, katanya, aturan turunan dari UU tersebut juga tidak memasukkan nomenklatur KSOP.

“Silakan dicek, baik di UU 17/2008 maupun peraturan turunannya. Ini harus dibenahi dan diluruskan sehingga kerja KSOP memiliki payung hukum yang jelas,” ujarnya dalam seminar tentang pelayaran, Kamis (2/5/2019).

KSOP, lanjutnya, sejauh ini sudah melaksanakan tugasnya, termasuk memungut penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Jika kesimpangsiuran nomenklatur ini dibiarkan berlarut-larut, menurutnya, pemerintah membiarkan terjadinya perbuatan melanggar hukum karena lembaga tersebut tidak memiliki payung hukum.

“Makanya, saat ini butuh payung hukum terlebih dahulu untuk melegalkannya,” tuturnya.

Selain persoalan nomenklatur, pemerintah, lanjutnya, perlu menjelaskan pula kesimpangsiuran mengenai tanggung jawab keselamatan pelayaran sebab dalam UU Pelayaran, pelabuhan dipimpin oleh syahbandar bukan KSOP.

Menurutnya, syahbandar pelabuhan atau yang dikenal di luar Indonesia sebagai harbour master adalah lembaga yang dipimpin oleh seseorang pejabat tertentu dan memiliki hak kewenangan tertinggi menjalankan pengawasan.

“Ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran pelabuhan dipimpin syahbandar,” tuturnya.

Jadi, katanya, istilah Otoritas Pelabuhan Utama, Syahbandar Utama, dan KSOP yang ada saat ini perlu ditinjau ulang dan diganti dengan nama lembaga Syahbandar maupun Otoritas Pelabuhan (OP) sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008.

Sementara itu, Presiden Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia (APDHI) Dr. Dini Dewi Heniarti, S.H., M.Hum. menyoroti sistem tata kelola Syahbandar dan peran strategisnya dalam menjamin terlaksananya keamanan dan keselamatan di perairan Indonesia.

Peranan laut dalam skala yang lebih luas, kata Dini, sebagai pemersatu bagi negara maritim seperti Indonesia. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan, serta masyarakat.

“Menyangkut aspek keselamatan dalam pelayaran harus menjadi perhatian semua pihak terkait,” tegasnya.

Dia juga menyoroti persoalan kecelakaan laut di perairan Indonesia serta sejumlah regulasi yang ada di Indonesia, menyusul maraknya kejadian kapal-kapal asing yang seenaknya masuk perairan Indonesia.

“Kasus paling anyar kapal ikan asing asal Vietnam yang menabrak kapal TNI AL baru-baru ini di perairan Indonesia,” ucapnya.

Menurutnya, seminar yang digagas oleh organisasinya ini merupakan bentuk perhatian terhadap sistem tata kelola Syahbandar yang berperan sangat penting dalam mendukung keamanan dan keselamatan di sektor kemaritiman, guna mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

See Also

Ipda Erwin Yudha Wildani Yang Terbakar Saat Amankan Demo Akhirnya Meninggal Dunia
Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Rumah Sakit Polri Sebut Polisi Yang Terbakar Saat Kawal Demo Alami Luka Bakar 64
Anggota Polres Cianjur Alami Luka Bakar
Artis Rio Reifan Kembali Ditangkap Terkait Narkoba
Umar Kei Ditangkap, Polisi Sita 5 Plastik Sabu Dan Senpi
Jefri Nichol Ditahan Sebagai Tersangka Kasus Ganja
Jefri Nichol Ditangkap Karena Narkoba
Terjerat Narkoba, Jamal Preman Pensiun Ajukan Rehabilitasi
Kronologi Penangkapan Nunung Dan Suaminya
Komedian Nunung Ditangkap Terkait Kasus Narkoba
Hasil Rapat MK Soal Penerimaan Gugatan Pilpres Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
Susunan Tim Kuasa Hukum Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
Hashim Djojohadikusumo Penanggung Jawab Gugatan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Ke MK
Anggota Brimob Sipit Yang Dituduh Dari China Tegaskan Asli Indonesia
BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Daftarkan Gugatan Hasil Pilpres Ke MK Malam Nanti
MK Putuskan Gugatan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Maksimum 14 Hari
Densus 88 Antiteror Tangkap 29 Terduga Teroris Berencana Ledakkan Bom
Sepanjang Tahun 2019, Polri Tangkap 68 Terduga Teroris Jaringan JAD
KPK Geledah Kantor Ditjen PSDKP
KPK Geledah Kantor PT. Daya Radar Utama
KPK Lelang Rumah Mewah Mantan Ketua DPRD Dan Bupati Bangkalan
Dukun Cabul Di Garut Diancam 15 Tahun Bui
Kalapas Dan 13 Petugas Lapas Nusakambangan Dicopot
Ketua Umum AKKMI Pertanyakan KSOP Mengutip PNBP
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 8.438.553 Since: 07.04.14 | 0.8369 sec