YouTube Facebook Twitter RSS
21 Nov 2019, 0

Hukum

Keberadaan Lembaga KSOP Dinilai Masih Perlu Payung Hukum

Friday, 03 May 2019 | View : 184
Tags : Akkmi, Apdhi, Ksop

siarjustisia.com-JAKARTA.

Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia (APDHI) dan Ahli Keselamatan dan Keamanan Maritim Indonesia (AKKMI) telah menyelenggarakan Seminar Nasional "Efektivitas, Efisiensi Tugas dan Kewenangan Kesyahbandaran Dalam Keselamatan dan Keamanan Pelayaran" di Hotel Mercure Convention Centre Ancol, Jl. Pantai Indah, RW010, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara pada hari Kamis (2/5/2019).

Keberadaan KSOP (Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan) di pelabuhan dianggap ilegal lantaran belum diatur berdasarkan payung hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008.

Ketua Umum Ahli Keselamatan dan Keamanan Maritim Indonesia (AKKMI) Capt. Sato M. Bisri, S.H., M.M. mempertanyakan lembaga KSOP yang dibuat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.

“Kalau di Undang-undang Pelayaran 17 tahun 2008 yang ada itu Syahbandar bukan KSOP,” tutur Capt. Sato M. Bisri, S.H., M.M. saat dalam seminar bertajuk Efektivitas, Efisiensi Tugas dan Kewenangan Kesyahbandaran Dalam Keselamatan dan Keamanan Pelayaran, Kamis (2/5/2019).

Bahkan KSOP, tambah Capt. Sato telah melakukan pungutan terhadap pengguna jasa pelabuhan. Hal tersebut menjadi ancaman sebab masuk dalam kategori pungutan tak sah berdasarkan Undang-Undang.

“Kami di AKKMI tidak menolak hadirnya KSOP tapi perlu kiranya ada payung hukum atau aturan yang setingkat Undang-Undang," seru Sato.

Ketua Umum AKKMI, Capt. Sato M. Bisri, S.H., M.M. menegaskan, pemerintah perlu menjelaskan kesimpangsiuran ini sebab dalam Undang-Undang Pelayaran, pelabuhan dipimpin oleh Syahbandar bukan KSOP.

“Ini harus selesai dulu, jadi bukan KSOP melainkan Syahbandar yang punya kewenangan tertinggi di pelabuhan,” pungkasnya.

Sementara itu, Laksamana Muda (Laksda) TNI (Purn) Soeleman B. Ponto, S.T., M.H. juga mempertanyakan hadirnya instansi Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) karena nomenklatur mengenai itu tidak ada dalam Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008. (jos/jpnn)

See Also

Ledakan Bom Bunuh Diri Terjadi Di Polrestabes Medan
Kasus Suap Wali Kota Medan, KPK Panggil Direktur PT. Kani Jaya Sentosa
KPK Panggil Direktur Ritel PT. Sarinah (Persero)
KPK Akan Periksa Mantan Wakil Bupati Lampung Utara Hari Ini
KPK Akan Periksa Istri Wali Kota Medan Hari Ini
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
KPK Cecar GM PT. Waskita Beton Precast Tbk. Terkait Kasus Korupsi Jembatan Waterfront City
KPK Tahan Mantan Ketua DPRD Tulungagung
Polresta Palembang Tangkap Ibu Bunuh Bayi Dalam Mesin Cuci
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
Komjen Pol Idham Azis Jadi Kapolri?
Komjen Pol Ari Dono Sukmanto Ditunjuk Menjadi Plt Kapolri
Kasus Penyidikan Fuad Amin Imron Dihentikan
KPK Panggil Staf Keuangan PT. Waskita Karya Tbk
KPK Tetapkan 2 Mantan Kalapas Sukamiskin Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap
Polda Metro Jaya Amankan Artis Vicky Nitinegoro Diduga Terkait Narkotika
KPK Tahan Wali Kota Medan
22 Teroris Dibekuk Di 8 Provinsi Pasca Penusukan MenkoPolhukam
KPK Periksa Anggota BPK Sebagai Tersangka
Polda Metro Jaya Gerebek Kasino Tersembunyi
Putri Sri Bintang Pamungkas Sebut Kasusnya Tak Berkaitan Dengan Politik
Putri Sri Bintang Pamungkas Diduga Sudah Dua Tahun Lebih Konsumsi Sabu-sabu
Putri Sri Bintang Pamungkas Diamankan Terkait Dugaan Narkoba
Putri Sri Bintang Pamungkas Terjerat Kasus Narkoba
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 8.761.638 Since: 07.04.14 | 0.6671 sec