YouTube Facebook Twitter RSS
22 Sep 2019, 0

Hukum

Keberadaan Lembaga KSOP Dinilai Masih Perlu Payung Hukum

Friday, 03 May 2019 | View : 150
Tags : Akkmi, Apdhi, Ksop

siarjustisia.com-JAKARTA.

Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia (APDHI) dan Ahli Keselamatan dan Keamanan Maritim Indonesia (AKKMI) telah menyelenggarakan Seminar Nasional "Efektivitas, Efisiensi Tugas dan Kewenangan Kesyahbandaran Dalam Keselamatan dan Keamanan Pelayaran" di Hotel Mercure Convention Centre Ancol, Jl. Pantai Indah, RW010, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara pada hari Kamis (2/5/2019).

Keberadaan KSOP (Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan) di pelabuhan dianggap ilegal lantaran belum diatur berdasarkan payung hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008.

Ketua Umum Ahli Keselamatan dan Keamanan Maritim Indonesia (AKKMI) Capt. Sato M. Bisri, S.H., M.M. mempertanyakan lembaga KSOP yang dibuat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.

“Kalau di Undang-undang Pelayaran 17 tahun 2008 yang ada itu Syahbandar bukan KSOP,” tutur Capt. Sato M. Bisri, S.H., M.M. saat dalam seminar bertajuk Efektivitas, Efisiensi Tugas dan Kewenangan Kesyahbandaran Dalam Keselamatan dan Keamanan Pelayaran, Kamis (2/5/2019).

Bahkan KSOP, tambah Capt. Sato telah melakukan pungutan terhadap pengguna jasa pelabuhan. Hal tersebut menjadi ancaman sebab masuk dalam kategori pungutan tak sah berdasarkan Undang-Undang.

“Kami di AKKMI tidak menolak hadirnya KSOP tapi perlu kiranya ada payung hukum atau aturan yang setingkat Undang-Undang," seru Sato.

Ketua Umum AKKMI, Capt. Sato M. Bisri, S.H., M.M. menegaskan, pemerintah perlu menjelaskan kesimpangsiuran ini sebab dalam Undang-Undang Pelayaran, pelabuhan dipimpin oleh Syahbandar bukan KSOP.

“Ini harus selesai dulu, jadi bukan KSOP melainkan Syahbandar yang punya kewenangan tertinggi di pelabuhan,” pungkasnya.

Sementara itu, Laksamana Muda (Laksda) TNI (Purn) Soeleman B. Ponto, S.T., M.H. juga mempertanyakan hadirnya instansi Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) karena nomenklatur mengenai itu tidak ada dalam Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008. (jos/jpnn)

See Also

Ipda Erwin Yudha Wildani Yang Terbakar Saat Amankan Demo Akhirnya Meninggal Dunia
Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Rumah Sakit Polri Sebut Polisi Yang Terbakar Saat Kawal Demo Alami Luka Bakar 64
Anggota Polres Cianjur Alami Luka Bakar
Artis Rio Reifan Kembali Ditangkap Terkait Narkoba
Umar Kei Ditangkap, Polisi Sita 5 Plastik Sabu Dan Senpi
Jefri Nichol Ditahan Sebagai Tersangka Kasus Ganja
Jefri Nichol Ditangkap Karena Narkoba
Terjerat Narkoba, Jamal Preman Pensiun Ajukan Rehabilitasi
Kronologi Penangkapan Nunung Dan Suaminya
Komedian Nunung Ditangkap Terkait Kasus Narkoba
Hasil Rapat MK Soal Penerimaan Gugatan Pilpres Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
Susunan Tim Kuasa Hukum Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
Hashim Djojohadikusumo Penanggung Jawab Gugatan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Ke MK
Anggota Brimob Sipit Yang Dituduh Dari China Tegaskan Asli Indonesia
BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Daftarkan Gugatan Hasil Pilpres Ke MK Malam Nanti
MK Putuskan Gugatan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Maksimum 14 Hari
Densus 88 Antiteror Tangkap 29 Terduga Teroris Berencana Ledakkan Bom
Sepanjang Tahun 2019, Polri Tangkap 68 Terduga Teroris Jaringan JAD
KPK Geledah Kantor Ditjen PSDKP
KPK Geledah Kantor PT. Daya Radar Utama
KPK Lelang Rumah Mewah Mantan Ketua DPRD Dan Bupati Bangkalan
Dukun Cabul Di Garut Diancam 15 Tahun Bui
Kalapas Dan 13 Petugas Lapas Nusakambangan Dicopot
Ketua Umum AKKMI Pertanyakan KSOP Mengutip PNBP
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 8.438.662 Since: 07.04.14 | 0.6441 sec