YouTube Facebook Twitter RSS
24 May 2019, 0

Nusantara

SIPP, Big Data Informasi Pelayanan Publik

siarjustisia.com-JAKARTA.

Salah satu komponen penting dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyediaan big datasebagai sumber segala informasi, terutama mengenai pelayanan publik. Untuk itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui Kedeputian bidang Pelayanan Publik, terus mendorong setiap instansi pemerintah agar menginput informasi pelayanan publik ke dalam Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP).

Kebijakan PermenPANRB No.13 Tahun 2017 Tentang SIPP menjelaskan, SIPP sebagai media informasi elektronik satu pintu meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat. "Nantinya, SIPP diharapkan dapat menjadi big data informasi terkait pelayanan publik," ujar Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik M. Imanuddin, dalam Pendampingan Intensif Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (SP4N-LAPOR!) di Jakarta, Kamis (02/05).

Dalam SIPP, masyarakat bisa mengakses informasi mengenai Indeks Pelayanan Publik, Indeks Reformasi Birokrasi, dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Selain itu, masing-masing instansi juga menyertakan informasi mengenai jenis pelayanan, standar pelayanan, SOP, dan alur mengenai cara mendapatkan layanan, hingga besaran biaya yang dibutuhkan untuk suatu layanan.

Melalui Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik, sebenarnya konsep revolusi industri 4.0 terkait big data sudah diakomodir melalui konsep pelayanan terpadu. Namun pemahaman dan implementasi kebijakan tersebut belum berjalan secara optimal. "Jika dilihat, masih banyak instansi pemerintah yang mengelola pengaduan dan sistem publikasi informasi pelayanan publiknya secara parsial dan tidak terkoordinir dengan baik," ungkap Imanuddin.

Kegiatan ini juga untuk memberikan pendampingan mengenai penggunaan aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) versi 3.0. Kebijakan SP4N melalui kanal aplikasi LAPOR! diatur dalam PermenPANRB No.62 Tahun 2018. "Diharapkan, LAPOR! bisa menjadi aplikasi berbagi pakai atau aplikasi umum pada e-government dalam pengelolaan pengaduan di tiap instansi pemerintah," ujar Imanuddin.

Untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan, maka harus memiliki strategi yang baik pula. Sesuai amanat UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa penyelenggara pelayanan publik diwajibkan untuk menempatkan pelaksana layanan yang kompeten dalam setiap proses pelayanan. SDM aparatur yang kredibel di bidangnya, tentu akan menghasilkan pelayanan publik yang optimal. Targetnya, tahun 2025 akan terwujud pelayanan publik yang prima.

Selain peningkatan kompetensi melalui bimbingan teknis ini, diharapkan kegiatan ini dapat ditindaklanjuti dengan munculnya komitmen untuk pengelolaan baik itu dalam bentuk SK maupun pemanfaatan dan penggunaan sistem aplikasi secara penuh dengan indikator yang telah kita tetapkan. "Pemerintah kabupaten/kota juga diharapkan dapat menghasilkan strategi dalam mengambil kebijakan yang tidak melenceng dari kepentingan masyarakat," pungkas Imanuddin.

Pelaksanaan bimbingan teknis sistem aplikasi SIPP dan LAPOR! versi 3.0 dirasa perlu, mengingat banyak pengembangan tampilan dan fitur baru dalam aplikasi yang belum diketahui oleh pengguna aplikasi. Acara ini dihadiri oleh perwakilan kabupaten/kota, yang terdiri dari satu petugas pengelola SP4N-LAPOR! dan satu orang pengelola SIPP dari tiap kabupaten/kota yang nantinya akan menyampaikan hasil tindak lanjut dari kegiatan ini ke instansi masing-masing. Kegiatan ini merupakan kegiatan batch kedua pendampingan intensif untuk instansi yang belum terhubung. (HUMAS MENPANRB)

See Also

Cegah Gangguan Hama Burung, Babinsa Brumbung Bantu Petani Pasang Jaring
Jalin Silaturahmi, Babinsa Pundenarum Sholat Tarwih Bersama Warga Di Desa Binaan
Danramil 09/Karangtengah Hadiri Pembukaan Pasar Murah
Dandim 0716/Demak Hadiri Buka Puasa Dan Silaturahmi Bersama Ulama Umaro
Berikan Kultum, Dandim 0716/Demak Ajak Masyarakat Tetap Jaga Tali Silaturahmi
Dandim 0716/Demak Pimpin Upacara Hari Kebangkitan Nasional
Cuaca Buruk, 7 Pesawat Tempur Prancis Mendarat Darurat Di Lanud Sultan Iskandar Muda
Pekalongan Siapkan Rekayasa Lalin Antisipasi Kemacetan
Momen Kebersamaan Kodim 0716/Demak Dan Polres Demak Berbagi Takjil Di Bulan Puasa
Diduga Konsleting Listrik, Rumah Terbakar Di Demak
Babinsa Koramil 06/Wedung Rujuk Pasien Gangguan Jiwa Ke Semarang
Wiranto Menyesal Tunjuk OSO Jadi Ketua Umum Partai Hanura
Jumlah Petugas KPPS Wafat Bertambah Jadi 318
Ombudsman Sebut Wafatnya Petugas KPPS, Kesalahan Kolektif
22 Polri Gugur Saat Pengamanan Pilpres & Pileg 2019
72 Orang Panwaslu Wafat Di Pilpres & Pileg 2019
Ratusan Santri MA NU Tasywiquth Thullab Salafiyah Ikuti Pembekalan
KPU Sebut Petugas KPPS Yang Meninggal Bertambah Jadi 119 Orang
Peringati Harlah Ke-96 NU, MA NU TBS Gelar Upacara Dan Istighasah
Bupati Demak Resmi Buka TMMD Sengkuyung I TA 2019
SMP Kanisius Kudus Bermain Besama Di Ruang Baca Pengilon
Gunung Karangetang Semburkan Lava
Peringatan Hari Lahir Ke-93 Madrasah Tasywiquth Thullab Salafiyah Kudus
Babinsa 12/Mranggen Bersama Bhabinkamtibmas Dan Masyarakat Berjibaku Memadamkan Api
Mengingat Masa Kecil, Kapolres Demak Bernostalgia Di Koramil 09/Karangtengah
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 7.841.067 Since: 07.04.14 | 0.6521 sec