YouTube Facebook Twitter RSS
20 Jul 2019, 0

Hukum

Ketua Umum AKKMI Pertanyakan KSOP Mengutip PNBP

Friday, 03 May 2019 | View : 52
Tags : Akkmi, Apdhi, Ksop

siarjustisia.com-JAKARTA.

Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia (APDHI) dan Ahli Keselamatan dan Keamanan Maritim Indonesia (AKKMI) telah menyelenggarakan Seminar Nasional "Efektivitas, Efisiensi Tugas dan Kewenangan Kesyahbandaran Dalam Keselamatan dan Keamanan Pelayaran" di Hotel Mercure Convention Centre Ancol, Jl. Pantai Indah, RW010, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara pada hari Kamis (2/5/2019).

Ketua Umum AKKMI Capt. Sato M. Bisri, S.H., M.M. mengatakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran pelabuhan dipimpin Syahbandar.

“Kita gak.mengenal istilah KSOP, dan karenanya agar istilah Otoritas Pelabuhan Utama, Syahbandar Utama dan KSOP yang ada saat ini semestinya ditinjau ulang, dan diganti dengan nama lembaga; Syahbandar maupun Otoritas Pelabuhan (OP) sesuai dgn UU 17/2008,” tuturnya, saat berbicara pada Seminar Nasional bertema "Efektivitas, Efisiensi Tugas dan Kewenangan Kesyahbandaran Dalam Keselamatan dan Keamanan Pelayaran", di Jakarta, Kamis (2/5/2019).

Seminar yang dilaksanakan Ahli Keselamatan dan Keamanan Maritim Indonesia (AKKMI) dan Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia (APDHI) itu diikuti para praktisi, akademisi, unsur SDM keamanan laut, dan unsur Kementerian Perhubungan.

Seminar nasional ini merupakan bentuk perhatian terhadap sistem tata kelola Syahbandar yang berperan sangat penting dalam mendukung keamanan dan keselamatan di sektor kemaritiman guna mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Ketua Umum AKKMI Capt. Sato M. Bisri, S.H., M.M. menegaskan, pemerintah perlu menjelaskan kesimpang siuran ini sebab dalam UU Pelayaran, pelabuhan dipimpin oleh Syahbandar bukan KSOP.

Menurutnya, pelabuhan atau yang dikenal di luar Indonesia sebagai Harbour Master adalah satu lembaga dan di pimpin oleh seseorang pejabat Pemerintah yang memiliki hak kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan namanya Syahbandar.

Ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran pelabuhan dipimpin Syahbandar.

“Sedangkan Syahbandar Utama serta Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), atau Otoritas Pelabuhan utama tidak di kenal dalam undang-undang pelayaran,” ujar Capt. Sato M. Bisri.

“Kalau KSOP memungut PNBP itu kan sama halnya perbuatan melanggar hukum karena nomenklatur lembaga tersebut gak ada payung hukumnya.Makanya saat ini butuh payung hukum terlebih dahulu untuk melegalkannya,” tegas Capt. Sato M. Bisri.

Dia mengatakan, sistem tata kelola Syahbandar berperan penting dalam mendukung keamanan dan keselamatan di perairan Indonesia.

Sementara itu, Presiden APDHI Dr. Dini Dewi Heniarti, S.H., M.Hum. mengatakan peranan laut sebagai pemersatu bagi negara maritim seperti Indonesia.

“Oleh karena itu, menyangkut aspek keselamatan dalam pelayaran harus menjadi perhatian semua pihak terkait,” paparnya.

Dr. Dini Dewi Heniarti, S.H., M.Hum. juga menyoroti persoalan kecelakaan laut di perairan Indonesia, serta sejumlah regulasi yang ada di Indonesia menyusul maraknya kejadian kapal-kapal asing yang seenaknya masuk perairan Indonesia.

“Kasus paling anyar kapal ikan asing asal Vietnam yang menabrak kapal TNI AL baru-baru ini di perairan Indonesia,” pungkas Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung (Unisba) tersebut.

See Also

Hasil Rapat MK Soal Penerimaan Gugatan Pilpres Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
Susunan Tim Kuasa Hukum Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
Hashim Djojohadikusumo Penanggung Jawab Gugatan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Ke MK
Anggota Brimob Sipit Yang Dituduh Dari China Tegaskan Asli Indonesia
BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Daftarkan Gugatan Hasil Pilpres Ke MK Malam Nanti
MK Putuskan Gugatan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Maksimum 14 Hari
Densus 88 Antiteror Tangkap 29 Terduga Teroris Berencana Ledakkan Bom
Sepanjang Tahun 2019, Polri Tangkap 68 Terduga Teroris Jaringan JAD
KPK Geledah Kantor Ditjen PSDKP
KPK Geledah Kantor PT. Daya Radar Utama
KPK Lelang Rumah Mewah Mantan Ketua DPRD Dan Bupati Bangkalan
Dukun Cabul Di Garut Diancam 15 Tahun Bui
Kalapas Dan 13 Petugas Lapas Nusakambangan Dicopot
Keberadaan Lembaga KSOP Dinilai Masih Perlu Payung Hukum
AKKMI Soroti Legalitas Kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan
AKKMI Dan APDHI Selenggarakan Seminar Nasional Pertanyakan Keamanan & Keselamatan Pelayaran
Syahbandar Miliki Peran Penting Dalam Mendukung Keamanan Dan Keselamatan Pelayaran
Pembentukan Syahbandar Utama & KSOP Disoroti
Legalitas KSOP Di Seluruh Pelabuhan Dipertanyakan
KPK Panggil Setya Novanto Sebagai Saksi
KPK Periksa Staf Khusus Menteri Agama
KPK Periksa Direktur SDM Adhi Karya
KPK Tetapkan Mantan Sekda Malang Sebagai Tersangka
Mantan Sekda Malang Ditahan KPK
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 8.110.811 Since: 07.04.14 | 0.5858 sec