YouTube Facebook Twitter RSS
21 Nov 2019, 0

Hukum

Ketua Umum AKKMI Pertanyakan KSOP Mengutip PNBP

Friday, 03 May 2019 | View : 916
Tags : Akkmi, Apdhi, Ksop

siarjustisia.com-JAKARTA.

Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia (APDHI) dan Ahli Keselamatan dan Keamanan Maritim Indonesia (AKKMI) telah menyelenggarakan Seminar Nasional "Efektivitas, Efisiensi Tugas dan Kewenangan Kesyahbandaran Dalam Keselamatan dan Keamanan Pelayaran" di Hotel Mercure Convention Centre Ancol, Jl. Pantai Indah, RW010, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara pada hari Kamis (2/5/2019).

Ketua Umum AKKMI Capt. Sato M. Bisri, S.H., M.M. mengatakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran pelabuhan dipimpin Syahbandar.

“Kita gak.mengenal istilah KSOP, dan karenanya agar istilah Otoritas Pelabuhan Utama, Syahbandar Utama dan KSOP yang ada saat ini semestinya ditinjau ulang, dan diganti dengan nama lembaga; Syahbandar maupun Otoritas Pelabuhan (OP) sesuai dgn UU 17/2008,” tuturnya, saat berbicara pada Seminar Nasional bertema "Efektivitas, Efisiensi Tugas dan Kewenangan Kesyahbandaran Dalam Keselamatan dan Keamanan Pelayaran", di Jakarta, Kamis (2/5/2019).

Seminar yang dilaksanakan Ahli Keselamatan dan Keamanan Maritim Indonesia (AKKMI) dan Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia (APDHI) itu diikuti para praktisi, akademisi, unsur SDM keamanan laut, dan unsur Kementerian Perhubungan.

Seminar nasional ini merupakan bentuk perhatian terhadap sistem tata kelola Syahbandar yang berperan sangat penting dalam mendukung keamanan dan keselamatan di sektor kemaritiman guna mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Ketua Umum AKKMI Capt. Sato M. Bisri, S.H., M.M. menegaskan, pemerintah perlu menjelaskan kesimpang siuran ini sebab dalam UU Pelayaran, pelabuhan dipimpin oleh Syahbandar bukan KSOP.

Menurutnya, pelabuhan atau yang dikenal di luar Indonesia sebagai Harbour Master adalah satu lembaga dan di pimpin oleh seseorang pejabat Pemerintah yang memiliki hak kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan namanya Syahbandar.

Ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran pelabuhan dipimpin Syahbandar.

“Sedangkan Syahbandar Utama serta Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), atau Otoritas Pelabuhan utama tidak di kenal dalam undang-undang pelayaran,” ujar Capt. Sato M. Bisri.

“Kalau KSOP memungut PNBP itu kan sama halnya perbuatan melanggar hukum karena nomenklatur lembaga tersebut gak ada payung hukumnya.Makanya saat ini butuh payung hukum terlebih dahulu untuk melegalkannya,” tegas Capt. Sato M. Bisri.

Dia mengatakan, sistem tata kelola Syahbandar berperan penting dalam mendukung keamanan dan keselamatan di perairan Indonesia.

Sementara itu, Presiden APDHI Dr. Dini Dewi Heniarti, S.H., M.Hum. mengatakan peranan laut sebagai pemersatu bagi negara maritim seperti Indonesia.

“Oleh karena itu, menyangkut aspek keselamatan dalam pelayaran harus menjadi perhatian semua pihak terkait,” paparnya.

Dr. Dini Dewi Heniarti, S.H., M.Hum. juga menyoroti persoalan kecelakaan laut di perairan Indonesia, serta sejumlah regulasi yang ada di Indonesia menyusul maraknya kejadian kapal-kapal asing yang seenaknya masuk perairan Indonesia.

“Kasus paling anyar kapal ikan asing asal Vietnam yang menabrak kapal TNI AL baru-baru ini di perairan Indonesia,” pungkas Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung (Unisba) tersebut.

See Also

Ledakan Bom Bunuh Diri Terjadi Di Polrestabes Medan
Kasus Suap Wali Kota Medan, KPK Panggil Direktur PT. Kani Jaya Sentosa
KPK Panggil Direktur Ritel PT. Sarinah (Persero)
KPK Akan Periksa Mantan Wakil Bupati Lampung Utara Hari Ini
KPK Akan Periksa Istri Wali Kota Medan Hari Ini
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
KPK Cecar GM PT. Waskita Beton Precast Tbk. Terkait Kasus Korupsi Jembatan Waterfront City
KPK Tahan Mantan Ketua DPRD Tulungagung
Polresta Palembang Tangkap Ibu Bunuh Bayi Dalam Mesin Cuci
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
Komjen Pol Idham Azis Jadi Kapolri?
Komjen Pol Ari Dono Sukmanto Ditunjuk Menjadi Plt Kapolri
Kasus Penyidikan Fuad Amin Imron Dihentikan
KPK Panggil Staf Keuangan PT. Waskita Karya Tbk
KPK Tetapkan 2 Mantan Kalapas Sukamiskin Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap
Polda Metro Jaya Amankan Artis Vicky Nitinegoro Diduga Terkait Narkotika
KPK Tahan Wali Kota Medan
22 Teroris Dibekuk Di 8 Provinsi Pasca Penusukan MenkoPolhukam
KPK Periksa Anggota BPK Sebagai Tersangka
Polda Metro Jaya Gerebek Kasino Tersembunyi
Putri Sri Bintang Pamungkas Sebut Kasusnya Tak Berkaitan Dengan Politik
Putri Sri Bintang Pamungkas Diduga Sudah Dua Tahun Lebih Konsumsi Sabu-sabu
Putri Sri Bintang Pamungkas Diamankan Terkait Dugaan Narkoba
Putri Sri Bintang Pamungkas Terjerat Kasus Narkoba
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 8.761.642 Since: 07.04.14 | 0.679 sec