YouTube Facebook Twitter RSS
22 Sep 2019, 0

Hukum

Ketua Umum AKKMI Pertanyakan KSOP Mengutip PNBP

Friday, 03 May 2019 | View : 612
Tags : Akkmi, Apdhi, Ksop

siarjustisia.com-JAKARTA.

Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia (APDHI) dan Ahli Keselamatan dan Keamanan Maritim Indonesia (AKKMI) telah menyelenggarakan Seminar Nasional "Efektivitas, Efisiensi Tugas dan Kewenangan Kesyahbandaran Dalam Keselamatan dan Keamanan Pelayaran" di Hotel Mercure Convention Centre Ancol, Jl. Pantai Indah, RW010, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara pada hari Kamis (2/5/2019).

Ketua Umum AKKMI Capt. Sato M. Bisri, S.H., M.M. mengatakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran pelabuhan dipimpin Syahbandar.

“Kita gak.mengenal istilah KSOP, dan karenanya agar istilah Otoritas Pelabuhan Utama, Syahbandar Utama dan KSOP yang ada saat ini semestinya ditinjau ulang, dan diganti dengan nama lembaga; Syahbandar maupun Otoritas Pelabuhan (OP) sesuai dgn UU 17/2008,” tuturnya, saat berbicara pada Seminar Nasional bertema "Efektivitas, Efisiensi Tugas dan Kewenangan Kesyahbandaran Dalam Keselamatan dan Keamanan Pelayaran", di Jakarta, Kamis (2/5/2019).

Seminar yang dilaksanakan Ahli Keselamatan dan Keamanan Maritim Indonesia (AKKMI) dan Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia (APDHI) itu diikuti para praktisi, akademisi, unsur SDM keamanan laut, dan unsur Kementerian Perhubungan.

Seminar nasional ini merupakan bentuk perhatian terhadap sistem tata kelola Syahbandar yang berperan sangat penting dalam mendukung keamanan dan keselamatan di sektor kemaritiman guna mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Ketua Umum AKKMI Capt. Sato M. Bisri, S.H., M.M. menegaskan, pemerintah perlu menjelaskan kesimpang siuran ini sebab dalam UU Pelayaran, pelabuhan dipimpin oleh Syahbandar bukan KSOP.

Menurutnya, pelabuhan atau yang dikenal di luar Indonesia sebagai Harbour Master adalah satu lembaga dan di pimpin oleh seseorang pejabat Pemerintah yang memiliki hak kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan namanya Syahbandar.

Ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran pelabuhan dipimpin Syahbandar.

“Sedangkan Syahbandar Utama serta Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), atau Otoritas Pelabuhan utama tidak di kenal dalam undang-undang pelayaran,” ujar Capt. Sato M. Bisri.

“Kalau KSOP memungut PNBP itu kan sama halnya perbuatan melanggar hukum karena nomenklatur lembaga tersebut gak ada payung hukumnya.Makanya saat ini butuh payung hukum terlebih dahulu untuk melegalkannya,” tegas Capt. Sato M. Bisri.

Dia mengatakan, sistem tata kelola Syahbandar berperan penting dalam mendukung keamanan dan keselamatan di perairan Indonesia.

Sementara itu, Presiden APDHI Dr. Dini Dewi Heniarti, S.H., M.Hum. mengatakan peranan laut sebagai pemersatu bagi negara maritim seperti Indonesia.

“Oleh karena itu, menyangkut aspek keselamatan dalam pelayaran harus menjadi perhatian semua pihak terkait,” paparnya.

Dr. Dini Dewi Heniarti, S.H., M.Hum. juga menyoroti persoalan kecelakaan laut di perairan Indonesia, serta sejumlah regulasi yang ada di Indonesia menyusul maraknya kejadian kapal-kapal asing yang seenaknya masuk perairan Indonesia.

“Kasus paling anyar kapal ikan asing asal Vietnam yang menabrak kapal TNI AL baru-baru ini di perairan Indonesia,” pungkas Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung (Unisba) tersebut.

See Also

Ipda Erwin Yudha Wildani Yang Terbakar Saat Amankan Demo Akhirnya Meninggal Dunia
Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Rumah Sakit Polri Sebut Polisi Yang Terbakar Saat Kawal Demo Alami Luka Bakar 64
Anggota Polres Cianjur Alami Luka Bakar
Artis Rio Reifan Kembali Ditangkap Terkait Narkoba
Umar Kei Ditangkap, Polisi Sita 5 Plastik Sabu Dan Senpi
Jefri Nichol Ditahan Sebagai Tersangka Kasus Ganja
Jefri Nichol Ditangkap Karena Narkoba
Terjerat Narkoba, Jamal Preman Pensiun Ajukan Rehabilitasi
Kronologi Penangkapan Nunung Dan Suaminya
Komedian Nunung Ditangkap Terkait Kasus Narkoba
Hasil Rapat MK Soal Penerimaan Gugatan Pilpres Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
Susunan Tim Kuasa Hukum Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
Hashim Djojohadikusumo Penanggung Jawab Gugatan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Ke MK
Anggota Brimob Sipit Yang Dituduh Dari China Tegaskan Asli Indonesia
BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Daftarkan Gugatan Hasil Pilpres Ke MK Malam Nanti
MK Putuskan Gugatan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Maksimum 14 Hari
Densus 88 Antiteror Tangkap 29 Terduga Teroris Berencana Ledakkan Bom
Sepanjang Tahun 2019, Polri Tangkap 68 Terduga Teroris Jaringan JAD
KPK Geledah Kantor Ditjen PSDKP
KPK Geledah Kantor PT. Daya Radar Utama
KPK Lelang Rumah Mewah Mantan Ketua DPRD Dan Bupati Bangkalan
Dukun Cabul Di Garut Diancam 15 Tahun Bui
Kalapas Dan 13 Petugas Lapas Nusakambangan Dicopot
Keberadaan Lembaga KSOP Dinilai Masih Perlu Payung Hukum
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 8.438.668 Since: 07.04.14 | 0.6595 sec