YouTube Facebook Twitter RSS
17 Jul 2019, 0

Hukum

Mantan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 284 Miliar

Friday, 24 May 2019 | View : 37

siarjustisia.com-JAKARTA.

Mantan Direktur Utama (Dirut) PT. Pertamina (Persero) Karen Agustiawan ditahan Jaksa penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung).

Guru besar di Harvard University, Boston, Amerika Serikat itu telah dituntut pidana penjara 15 tahun oleh Jaksa.

Selain hukuman pidana, Jaksa juga menuntut mantan Dirut PT. Pertamina (Persero) Karen Agustiawan membayar uang pengganti. Karen Agustiawan dituntut membayar uang pengganti Rp 284 miliar karena merugikan negara.

Apabila Karen Agustiawan tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang. Apabila harta yang disita tidak mencukupi membayar uang pengganti, maka Karen Agustiawan dipidana penjara selama 5 tahun.

"Membayar uang pengganti Rp 284 miliar, apabila tidak membayar uang pengganti maka harta benda disita oleh jaksa untuk dilelang, apabila harta tidak mencukupi maka dikenakan pidana tambahan selama 5 tahun," kata Jaksa saat membacakan surat tuntutan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya No.24, 26, 28, RT01/RW01, Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2019).

Karen Agustiawan diyakini Jaksa bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Terkait hal yang memberatkan, Karen Agustiawan tidak mendukung program pemerintah memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Selain itu, Karen Agustiawan juga tidak mengelola perusahaan dengan baik dan benar.

Hal yang meringankan bagi Karen Agustiawan mempunyai tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum.

Karen Agustiawan sebelumnya dituntut 15 tahun penjara, denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Karen diyakini Jaksa bersalah melakukan korupsi dalam investasi blok Basker Manta Gummy (BMG).

Jaksa menyatakan Karen bersalah melawan hukum dalam investasi Pertamina sehingga menyebakan kerugian keuangan negara. Berdasarkan perhitungan akuntan publik, kerugian negara mencapai Rp 568 miliar.

Sebelum meniti karir, Karen Agustiawan sebelumnya mengenyam pendidikan di Faktultas Teknik Industri di Institut Teknologi Bandung (ITB). Kemudian dia memulai karisnya sebagai business development manajer di Landmark Concurrent Solusi Indonesia selama 4 tahun.

Setelah itu Karen bekerja sebagai commercial manager for consulting and project management fi Halliburton Indonesia dari 2002 hingga 2006.

Sebelum menjadi Dirut PT. Pertamina (Persero), wanita kelahiran Bandung 19 Oktober 1958 itu memulai karir di PT. Pertamina (Persero) sebagai Staf Ahli Direktur Utama untuk Bisnis Hulu pada periode 2006-2008.
Kemudian pada 5 Maret 2008, istri Herman Agustiawan itu dipercaya menjabat sebagai Direktur Hulu Pertamina sebelum ditunjuk pemegang saham untuk memimpin Pertamina.
Karen Agustiawan kemudian diangkat oleh Menteri BUMN yang kala itu dijabat Sofyan Djalil pada tahun 2009. Karen Agustiawan menggantikan Ari Soemarno yang sudah habis masa jabatannya.
Dalam era kepemimpinannya, PT. Pertamina (Persero) banyak menuai penghargaan, salah satunya adalah masuk dalam daftar 500 perusahaan terbesar dunia atau Fortune Global 500.
Pada 2011, Karen Agustiawan juga masuk dalam daftar Asia's 50 Power Businesswomen yang dikeluarkan oleh media kenamaan Forbes.

Setelah kurang lebih 6 tahun menjabat sebagai Direktur Utama PT. Pertamina (Persero), Karen Agustiawan mengundurkan diri dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Migas tersebut. Karen merupakan satu-satunya wanita yang bisa memimpin Pertamina.
Selama ini kursi Dirut PT. Pertamina (Persero) selalu dipegang oleh kaum Adam, mulai dari Soegijanto, Martiono Hadianto, Baihaki Hakim, Ariffi Nawawi, Widya Purnama, sampai Ari Hernanto Soemarno. (det/jos)

See Also

Hasil Rapat MK Soal Penerimaan Gugatan Pilpres Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
Susunan Tim Kuasa Hukum Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
Hashim Djojohadikusumo Penanggung Jawab Gugatan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Ke MK
Anggota Brimob Sipit Yang Dituduh Dari China Tegaskan Asli Indonesia
BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Daftarkan Gugatan Hasil Pilpres Ke MK Malam Nanti
MK Putuskan Gugatan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Maksimum 14 Hari
Densus 88 Antiteror Tangkap 29 Terduga Teroris Berencana Ledakkan Bom
Sepanjang Tahun 2019, Polri Tangkap 68 Terduga Teroris Jaringan JAD
KPK Geledah Kantor Ditjen PSDKP
KPK Geledah Kantor PT. Daya Radar Utama
KPK Lelang Rumah Mewah Mantan Ketua DPRD Dan Bupati Bangkalan
Dukun Cabul Di Garut Diancam 15 Tahun Bui
Kalapas Dan 13 Petugas Lapas Nusakambangan Dicopot
Ketua Umum AKKMI Pertanyakan KSOP Mengutip PNBP
Keberadaan Lembaga KSOP Dinilai Masih Perlu Payung Hukum
AKKMI Soroti Legalitas Kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan
AKKMI Dan APDHI Selenggarakan Seminar Nasional Pertanyakan Keamanan & Keselamatan Pelayaran
Syahbandar Miliki Peran Penting Dalam Mendukung Keamanan Dan Keselamatan Pelayaran
Pembentukan Syahbandar Utama & KSOP Disoroti
Legalitas KSOP Di Seluruh Pelabuhan Dipertanyakan
KPK Panggil Setya Novanto Sebagai Saksi
KPK Periksa Staf Khusus Menteri Agama
KPK Periksa Direktur SDM Adhi Karya
KPK Tetapkan Mantan Sekda Malang Sebagai Tersangka
Mantan Sekda Malang Ditahan KPK
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 8.100.161 Since: 07.04.14 | 0.582 sec