YouTube Facebook Twitter RSS
17 Jul 2019, 0

Hukum

BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Daftarkan Gugatan Hasil Pilpres Ke MK Malam Nanti

Friday, 24 May 2019 | View : 33

siarjustisia.com-JAKARTA.

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan mengajukan gugatan hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dijadwalkan akan mendaftarkan gugatan sengketa Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (24/5/2019). Berkas gugatan akan didaftarkan malam nanti.

"Insyaallah gugatan @prabowo @sandiuno terkait perselisihan hasil Pilpres di @Humas_MKRI akan dikirimkan hari ini, tepatnya malam nanti," kata Koordinator Juru Bicara BPN Dahnil Anzar Simanjuntak lewat akun Twitternya, @Dahnilanzar, Jumat (24/5/2019).

Gugatan akan dilayangkan melalui sejumlah tim kuasa hukum, diantaranya Bambang Widjojanto, Irman Putra Sidin, Denny Indrayana dan Rikrik Rizkian.

Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan tim kuasa hukum akan dipimpin mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjayanto. "Kuasa hukum dipimpin oleh Mantan Wakil ketua KPK, Dr Bambang Widjayanto. @sosmedbw. Perkembangan selanjutnya akan dikabarkan segera," ungkapnya.

Cawapres Sandiaga Uno sebelumnya meminta pendukung bersabar menanti masuknya gugatan hasil Pilpres 2019 ke MK. Pihaknya telah menyiapkan dokumen-dokumen untuk mengajukan gugatan itu.

"Pagi ini kami telah menyiapkan beberapa dokumentasi yang rencananya menjadi bagian daripada kesiapan proses untuk memasukkan gugatan sengketa pilpres dan upaya-upaya hukum yang tentunya dalam langkah-langkah kita mengupayakan proses-proses," ucap Sandiaga Uno kepada wartawan di Jalan Sriwijaya Raya, Jakarta Selatan, Jumat (24/5/2019).

Sandiaga Uno belum memastikan akan ikut ke MK atau tidak. Pembahasan masalah gugatan langsung dipimpin oleh Hashim Djojohadikusumo.

"Belum dipastikan, karena materinya terus dikebut nanti Pak Hashim yang memberikan keterangan prosesnya gimana, prosesnya, seperti apa rencana kita untuk menggugat, apakah kita harus mendampingi atau tidak," pungkas Sandiaga Uno.

Sebelumnya, dari informasi yang beredar, gugatan rencananya akan dilakukan sekitar pukul 14.00 WIB. Namun, hingga pukul 14.30 WIB belum ada satupun tim kuasa hukum Prabowo-Sandi yang mendatangi Gedung MK.

Juru Bicara BPN Andre Rosiade, menjelaskan, gugatan ke MK sedianya baru akan dilakukan sekitar pukul 20.30 WIB. "20.30 (WIB)," kata Andre Rosiade, ketika dikonfirmasi, di Jakarta, Jumat (24/5/2019).

Tim kuasa hukum nantinya akan membawa sengketa Pilpres 2019 ke MK dengan membawa sejumlah barang bukti. Diantaranya tentunya juga akan dilampirkan bukti formulir C1.

Sebelumnya, pendaftaran gugatan sengketa Pilpres 2019 yang dilakukan BPN akan dilakukan Kamis (23/5/2019). Namun, tanpa alasan yang jelas, langkah tersebut batal dilakukan.

Pantauan di Gedung MK, Jakarta, ribuan petugas gabungan TNI-Polri sudah berjaga-jaga, mulai dari dalam gedung, hingga sepanjang jalan Medan Merdeka Barat dan Jalan Abdul Muis, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Penjagaan juga dilakukan di gedung-gedung yang bersebelahan langsung dengan Gedung MK.

Menjelang pendaftaran, akses masuk menuju Gedung MK pun dibatasi. Khusus akses jalan utama di depan Gedung MK, kepolisian juga sudah menutup jalan mulai dari depan arah patung kuda. (det/sp/jos)

See Also

Hasil Rapat MK Soal Penerimaan Gugatan Pilpres Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
Susunan Tim Kuasa Hukum Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
Hashim Djojohadikusumo Penanggung Jawab Gugatan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Ke MK
Anggota Brimob Sipit Yang Dituduh Dari China Tegaskan Asli Indonesia
MK Putuskan Gugatan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Maksimum 14 Hari
Densus 88 Antiteror Tangkap 29 Terduga Teroris Berencana Ledakkan Bom
Sepanjang Tahun 2019, Polri Tangkap 68 Terduga Teroris Jaringan JAD
KPK Geledah Kantor Ditjen PSDKP
KPK Geledah Kantor PT. Daya Radar Utama
KPK Lelang Rumah Mewah Mantan Ketua DPRD Dan Bupati Bangkalan
Dukun Cabul Di Garut Diancam 15 Tahun Bui
Kalapas Dan 13 Petugas Lapas Nusakambangan Dicopot
Ketua Umum AKKMI Pertanyakan KSOP Mengutip PNBP
Keberadaan Lembaga KSOP Dinilai Masih Perlu Payung Hukum
AKKMI Soroti Legalitas Kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan
AKKMI Dan APDHI Selenggarakan Seminar Nasional Pertanyakan Keamanan & Keselamatan Pelayaran
Syahbandar Miliki Peran Penting Dalam Mendukung Keamanan Dan Keselamatan Pelayaran
Pembentukan Syahbandar Utama & KSOP Disoroti
Legalitas KSOP Di Seluruh Pelabuhan Dipertanyakan
KPK Panggil Setya Novanto Sebagai Saksi
KPK Periksa Staf Khusus Menteri Agama
KPK Periksa Direktur SDM Adhi Karya
KPK Tetapkan Mantan Sekda Malang Sebagai Tersangka
Mantan Sekda Malang Ditahan KPK
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 8.100.162 Since: 07.04.14 | 0.5525 sec