YouTube Facebook Twitter RSS
21 Jun 2019, 0

Hukum

Hashim Djojohadikusumo Penanggung Jawab Gugatan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Ke MK

siarjustisia.com-JAKARTA.

Calon wakil presiden nomor urut 02, H. Sandiaga Salahuddin Uno, B.B.A., M.B.A. mengatakan Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) resmi menunjuk adik kandung Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, sebagai pimpinan yang melaporkan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan akan dikirim setelah diumumkan secara resmi usai Salat Jumat (23/5/2019) besok.

"Yang akan dikomandoi (gugatan ke MK) Pak Hashim Djodjohadikusumo," kata Sandiaga Uno di Jalan Kertanegara, Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (23/5/2019)

Jalur MK, kata Sandiaga, merupakan langkah konstitusi yang ditempuh BPN dalam menyikapi kecurangan Pilpres 2019.

Koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan pihaknya sudah menyiapkan file gugatan Pilpres dan akan disampaikan ke MK pada Jumat.

Dia mengatakan, untuk mengajukan gugatan tersebut, BPN Prabowo-Sandi telah menyiapkan tim hukum yang dipimpin Rikrik Rizkian.

Tim hukum tersebut terdiri dari Rikrik Rizkian, Bambang Widjojanto, Irman Putra Sidin, dan Denny Indrayana.

Sebelumnya dikabarkan, Mahkamah Konstitusi (MK) mengaku belum menerima informasi resmi dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga bahwa mereka akan mengajukan gugatan sengketa Pilpres 2019.

Sampai saat ini, MK baru sebatas mendengar kabar pengajuan gugatan lewat media. MK pun menyatakan siap menerima permohonan gugatan dari BPN hingga batas waktu akhir pengajuan gugatan.

"Intinya Mahkamah Konstitusi siap menunggu sampai tenggat waktu habis. Tenggat waktu pengajuan permohonan sengketa pilpres itu besok malam jumat jam 24.00 WIB. Oleh karena itu monggo terserah calon pemohon ini akan datang jam berapa yang pasti MK standby," kata Juru Bicara MK Fajar Laksono di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jl. Medan Merdeka Barat No.6, RT02/RW03, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (23/5/2019).

"Sampai hari ini tidak ada pemberitahuan, tidak ada informasi secara official kepada MK bahwa mereka akan datang jam berapa," imbuh Fajar

Fajar mengatakan, sudah ada puluhan pihak yang mengajukan konsultasi sengketa pemilu, tetapi ia belum melihat pengajuan permohonan dari BPN langsung.

"Ada sekitar 30 orang atau pihak yang berkonsultasi, saya belum melihat ada tim BPN yang konsultasi. Ada dari partai, tapi BPN belum," tutur Fajar.

Fajar menerangkan, prosedur gugatan pilpres sama seperti legislatif. Para pemohon harus mengajukan gugatan secara pribadi atau lewat kuasa hukum.

Para pemohon juga harus menyerahkan permohonan tertulis kepada MK untuk mengajukan gugatan, serta harus menyertakan daftar alat bukti untuk pengajuan ke MK.

"Kita sama mendengar rencana itu dari media juga mereka akan datang sore ini tapi jam berapanya kita tidak tahu. Apapun sekali lagi MK siap menerima mereka (BPN) kapanpun," ujar Fajar.

See Also

Hasil Rapat MK Soal Penerimaan Gugatan Pilpres Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
Susunan Tim Kuasa Hukum Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
Anggota Brimob Sipit Yang Dituduh Dari China Tegaskan Asli Indonesia
BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Daftarkan Gugatan Hasil Pilpres Ke MK Malam Nanti
MK Putuskan Gugatan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Maksimum 14 Hari
Densus 88 Antiteror Tangkap 29 Terduga Teroris Berencana Ledakkan Bom
Sepanjang Tahun 2019, Polri Tangkap 68 Terduga Teroris Jaringan JAD
KPK Geledah Kantor Ditjen PSDKP
KPK Geledah Kantor PT. Daya Radar Utama
KPK Lelang Rumah Mewah Mantan Ketua DPRD Dan Bupati Bangkalan
Dukun Cabul Di Garut Diancam 15 Tahun Bui
Kalapas Dan 13 Petugas Lapas Nusakambangan Dicopot
Ketua Umum AKKMI Pertanyakan KSOP Mengutip PNBP
Keberadaan Lembaga KSOP Dinilai Masih Perlu Payung Hukum
AKKMI Soroti Legalitas Kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan
AKKMI Dan APDHI Selenggarakan Seminar Nasional Pertanyakan Keamanan & Keselamatan Pelayaran
Syahbandar Miliki Peran Penting Dalam Mendukung Keamanan Dan Keselamatan Pelayaran
Pembentukan Syahbandar Utama & KSOP Disoroti
Legalitas KSOP Di Seluruh Pelabuhan Dipertanyakan
KPK Panggil Setya Novanto Sebagai Saksi
KPK Periksa Staf Khusus Menteri Agama
KPK Periksa Direktur SDM Adhi Karya
KPK Tetapkan Mantan Sekda Malang Sebagai Tersangka
Mantan Sekda Malang Ditahan KPK
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 8.000.827 Since: 07.04.14 | 0.5465 sec