YouTube Facebook Twitter RSS
17 Jul 2019, 0

Hukum

Hasil Rapat MK Soal Penerimaan Gugatan Pilpres Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno

siarjustisia.com-JAKARTA.

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar rapat terkait penerimaan permohonan sengketa Pilpres 2019 yang akan diajukan pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Wakil Ketua MK Aswanto mengatakan permohonan sengketa akan diterima panitera.

"Kami baru saja rapat di atas. Yang akan menerima (gugatan sengketa pilpres) nanti kalau ada ya, kalau ada, yang menerima nanti, kalau ada, langsung panitera," ujar Aswanto di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat No.6, RT02/RW03, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2019). 

Dikatakan Aswanto, MK memutuskan tak ada hakim yang hadir dalam penerimaan pendaftaran sengketa pilpres. Menurutnya, keputusan itu diambil demi menunjukkan netralitas MK.

"Kemudian kita sepakat hakim tidak boleh hadir, karena khawatir jangan sampai ada gestur yang dipelintir. Jadi tidak ada hakim yang hadir, karena kan di luar sudah ada isu yang berkembang hakimnya ada kampret, ada cebong," jelasnya.

Sementara itu, Aswanto mengatakan persidangan sengketa pilpres nanti akan ditangani sembilan hakim konstitusi. Kesembilan hakim itu diberi kebebasan menggali semua data dari ahli dan saksi.

"Semua (hakim), jadi pilpres dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi (Anwar Usman), kemudian anggota pleno delapan hakim lain. Semua akan menangani dan semua hakim diberi kebebasan menggali apa yang ingin dia peroleh dari ahli dari saksi," lanjutnya. 

Aswanto menyarankan tak perlu ada pengerahan massa pada saat proses persidangan berlangsung. Ia menegaskan MK tidak akan terpengaruh tekanan massa.

"Kita sebenarnya berharap tidak perlu ada pengerahan massa karena kita yakin-seyakinnya hakim tidak akan terpengaruh oleh pengerahan massa. Lebih bagus mereka konsentrasi menyiapkan bukti-bukti karena yang menjadi dasar MK dalam memutus nanti adalah apa yang didalilkan harus dibuktikan," tegas Aswanto. (det)

See Also

Susunan Tim Kuasa Hukum Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
Hashim Djojohadikusumo Penanggung Jawab Gugatan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Ke MK
Anggota Brimob Sipit Yang Dituduh Dari China Tegaskan Asli Indonesia
BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Daftarkan Gugatan Hasil Pilpres Ke MK Malam Nanti
MK Putuskan Gugatan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Maksimum 14 Hari
Densus 88 Antiteror Tangkap 29 Terduga Teroris Berencana Ledakkan Bom
Sepanjang Tahun 2019, Polri Tangkap 68 Terduga Teroris Jaringan JAD
KPK Geledah Kantor Ditjen PSDKP
KPK Geledah Kantor PT. Daya Radar Utama
KPK Lelang Rumah Mewah Mantan Ketua DPRD Dan Bupati Bangkalan
Dukun Cabul Di Garut Diancam 15 Tahun Bui
Kalapas Dan 13 Petugas Lapas Nusakambangan Dicopot
Ketua Umum AKKMI Pertanyakan KSOP Mengutip PNBP
Keberadaan Lembaga KSOP Dinilai Masih Perlu Payung Hukum
AKKMI Soroti Legalitas Kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan
AKKMI Dan APDHI Selenggarakan Seminar Nasional Pertanyakan Keamanan & Keselamatan Pelayaran
Syahbandar Miliki Peran Penting Dalam Mendukung Keamanan Dan Keselamatan Pelayaran
Pembentukan Syahbandar Utama & KSOP Disoroti
Legalitas KSOP Di Seluruh Pelabuhan Dipertanyakan
KPK Panggil Setya Novanto Sebagai Saksi
KPK Periksa Staf Khusus Menteri Agama
KPK Periksa Direktur SDM Adhi Karya
KPK Tetapkan Mantan Sekda Malang Sebagai Tersangka
Mantan Sekda Malang Ditahan KPK
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 8.100.173 Since: 07.04.14 | 0.5541 sec