YouTube Facebook Twitter RSS
17 Jul 2019, 0

Hukum

Kasus PLTU Riau-1, Direktur Utama PT. PLN (Persero) Non Aktif Mangkir Dari Pemeriksaan KPK

Friday, 24 May 2019 | View : 35

siarjustisia.com-JAKARTA.

Direktur Utama (Dirut) nonaktif PT. PLN (Persero), Sofyan Basir mangkir atau tak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (24/5/2019).

Sofyan Basir sedianya diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1. Ketidakhadiran ini disampaikan Sofyan Basir melalui surat kepada tim penyidik.

"Sudah ada surat yang kami terima dari pihak SFB (Sofyan Basir)," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jl. Kuningan Persada Kavling K4, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (24/5/2019).

Febri Diansyah tak menjelaskan secara rinci alasan Sofyan Basir mangkir dari panggilan penyidik. Yang jelas, imbuh Febri Diansyah, dalam surat itu, Sofyan Basir meminta penyidik menjadwalkan ulang pemeriksaannya.

"Intinya tidak bisa hadir memenuhi penggilan penyidik hari ini dan meminta penjadwalan ulang," papar Febri Diansyah.

Febri Diansyah menyatakan pihaknya belum menentukan sikap atas permintaan Sofyan Basir tersebut. Tim penyidik, kata Febri Diansyah akan menelaah terlebih dahulu untuk menentukan langkah berikutnya.

"Surat tersebut nanti kami pelajari dulu untuk menentukan apa yang akan dilakukan sesuai kebutuhan lenyidikan ini," terang Febri Diansyah.

Dalam kasus ini, Sofyan Basir diduga bersama-sama atau membantu mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Eni Maulani Saragih dan mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham menerima suap dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

Lembaga antirasuah tersebut, KPK menduga Sofyan Basir dijanjikan mendapat fee yang sama besar dengan Eni Maulani Saragih dan Idrus Marham.

Keterlibatan Sofyan Basir dalam kasus ini bermula pada Oktober 2015. Saat itu Direktur PT. Samantaka Batubara mengirimkan surat pada PT. PLN (Persero) yang pada pokoknya memohon pada PT. PLN (Persero) agar memasukkan proyek dimaksud ke dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT. PLN (Persero).

Namun, tak ada tanggapan hingga akhirnya Johannes Budisutrisno Kotjo mencari bantuan agar diberikan jalan untuk berkoordinasi dengan PT. PLN (Persero) untuk mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-1.

Diduga telah terjadi sejumlah pertemuan yang dihadiri oleh Sofyan Basir, Eni Maulani Saragih dan Johannes Budisutrisno Kotjo untuk membahas proyek senilai US$ 900 juta tersebut.

Setelah sejumlah pertemuan pada 2016, Sofyan Basir lantas menunjuk Johannes Budisutrisno Kotjo untuk mengerjakan proyek di Riau-1 karena untuk PLTU di Jawa sudah penuh dan sudah ada kandidat. Padahal, saat itu belum terbit Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang menugaskan PT. PLN (Persero) menyelenggarakan Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan (PIK).

Kemudian, PLTU Riau-I dengan kapasitas 2x300 MW masuk dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN.

Johannes pun meminta anak buahnya siap-siap karena sudah dipastikan Riau-I milik PT. Samantaka. Selanjutnya, Sofyan Basir diduga menyuruh salah satu Direktur PT. PLN (Persero) agar PPA antara PT. PLN (Persero) dengan Blackgold Natural Resources Limited dan CHEC segera direalisasikan. (bs)

See Also

Hasil Rapat MK Soal Penerimaan Gugatan Pilpres Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
Susunan Tim Kuasa Hukum Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
Hashim Djojohadikusumo Penanggung Jawab Gugatan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Ke MK
Anggota Brimob Sipit Yang Dituduh Dari China Tegaskan Asli Indonesia
BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Daftarkan Gugatan Hasil Pilpres Ke MK Malam Nanti
MK Putuskan Gugatan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Maksimum 14 Hari
Densus 88 Antiteror Tangkap 29 Terduga Teroris Berencana Ledakkan Bom
Sepanjang Tahun 2019, Polri Tangkap 68 Terduga Teroris Jaringan JAD
KPK Geledah Kantor Ditjen PSDKP
KPK Geledah Kantor PT. Daya Radar Utama
KPK Lelang Rumah Mewah Mantan Ketua DPRD Dan Bupati Bangkalan
Dukun Cabul Di Garut Diancam 15 Tahun Bui
Kalapas Dan 13 Petugas Lapas Nusakambangan Dicopot
Ketua Umum AKKMI Pertanyakan KSOP Mengutip PNBP
Keberadaan Lembaga KSOP Dinilai Masih Perlu Payung Hukum
AKKMI Soroti Legalitas Kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan
AKKMI Dan APDHI Selenggarakan Seminar Nasional Pertanyakan Keamanan & Keselamatan Pelayaran
Syahbandar Miliki Peran Penting Dalam Mendukung Keamanan Dan Keselamatan Pelayaran
Pembentukan Syahbandar Utama & KSOP Disoroti
Legalitas KSOP Di Seluruh Pelabuhan Dipertanyakan
KPK Panggil Setya Novanto Sebagai Saksi
KPK Periksa Staf Khusus Menteri Agama
KPK Periksa Direktur SDM Adhi Karya
KPK Tetapkan Mantan Sekda Malang Sebagai Tersangka
Mantan Sekda Malang Ditahan KPK
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 8.100.148 Since: 07.04.14 | 0.605 sec