YouTube Facebook Twitter RSS
21 Jul 2019, 0

Hukum

KPK Jemput Paksa Presiden Direktur PT. Sentul City

Tuesday, 30 September 2014 | View : 539

siarjustisia.com-JAKARTA.

Lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil paksa Direktur Utama PT. Sentul City Tbk., Kwee Cahyadi Kumala alias Suiteng. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjemput paksa Presiden Direktur PT. Sentul City Tbk. sekaligus Komisaris PT. Bukit Jonggol Asri (BJA), Kwee Cahyadi Kumala alias Suiteng terkait kasus pemberian suap kepada Bupati Bogor Rachmat Yasin terkait rekomendasi tukar guling kawasan hutan. "Ada 6 orang yang dibawa," ungkap Juru Bicara KPK Johan Budi Sapto Prabowo melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Selasa (30/9/2014).

Cahyadi Kumala yang mengenakan kemeja lengan pendek warna krem dijemput paksa di Sentul dan tiba di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said Kav C-1, Kuningan, Jakarta Selatan pada sekitar pukul 12.35 WIB dengan dikawal oleh polisi Brimob. KPK mengerahkan Brimob bersenjata jemput paksa Bos Sentul City tersebut.

Dia langsung dibawa ke dalam Gedung KPK untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Ada rombongan 5 mobil yang terdiri dari 3 mobil Toyota Kijang Innova, 1 mobil Lexus B 706 CK miliki CK dan 1 mobil lagi.

Ketika datang, Cahyadi Kumala menaiki mobilnya Lexus B 706 CK dengan didampingi tim KPK. Walaupun diberondong dengan sejumlah pertanyaan, namun Bos Sentul City tersebut tetap diam dan tak memberikan komentar. Cahyadi Kumala tidak mengungkapkan apapun mengenai pemanggilan paksanya tersebut.

KPK masih melanjutkan proses penyidikan dalam kasus suap pengurusan izin pengubahan Rancangan Umum Tata Ruang di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Cahyadi Kumala masih berstatus saksi dalam kasus suap alih fungsi hutan dengan tersangka Bupati Bogor Rahmat Yasin. Untuk kesekian kalinya, penyidik lembaga penegak hukum itu memeriksa Direktur Utama PT. Sentul City Tbk., Kwee Cahyadi Kumala alias Suiteng, sebagai saksi perkara setelah berusaha mangkir dari panggilan KPK. “Sementara ini dijemput paksa dari kawasan Sentul,” beber Juru Bicara KPK Johan Budi SP.

Kwee Cahyadi Kumala alias Suiteng merangkap jabatan sebagai Komisaris PT. Bukit Jonggol Asri. Selain Cahyadi Kumala alias Suiteng, KPK juga telah memanggil seorang saksi bernama Robin Zulkarnaen. "Diperiksa untuk tersangka RY (Rachmat Yasin)," tulis Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha.

Uang suap itu berasal dari Cahyadi Kumala yang diberikan secara bertahap oleh Robin Zulkarnaen kepada Yohan Yap. Robin Zulkarnaen adalah orang kepercayaan Cahyadi Kumala.

Yohan Yap ditugasi untuk meneruskan suap kepada mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin untuk kepentingan PT. BJA dalam pembangunan Kota Mandiri.

Uang suap dari Cahyadi Kumala tersebut diberikan kepada Bupati Bogor Rachmat Yasin sejak Februari 2014. Pada 6 Februari di rumah Rachmat Yasin, Yohan Yap memberikan Rp 1 miliar. Pada Maret 2014, Robin Zulkarnaen memberi tahu Yohan Yap bahwa Rachmat Yasin membutuhkan Rp 2 miliar. Yohan Yap lalu memberikan lagi Rp 2 miliar melalui Tenny Ramdhani, sekretaris pribadi Bupati Bogor.

Terakhir, pada 7 Mei 2014, sekitar pukul 16.00 WIB, Yohan Yap bertemu Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor, Muhammad Zairin di Taman Budaya, Kabupaten Bogor, untuk menyerahkan sisa komitmen suap kepada Rachmat Yasin sebesar Rp 1,5 miliar dan setelahnya keduanya ditangkap KPK.

Pihak perusahaan berkeinginan Rachmat Yasin mempercepat terbitnya rekomendasi tukar-menukar kawasan hutan atas nama PT. BJA seluas 2.754 hektar, yang merupakan syarat untuk pemanfaatan lahan 30 ribu hektare Kota Mandiri.

Dalam perkara ini, KPK sudah menetapkan tiga tersangka, adalah RY (Rahmat Yasin) selaku Bupati Bogor dan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor, MZ (Muhammad Zairin) diduga sebagai penerima suap.

Keduanya disangkakan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 5 ayat (2) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Sedangkan, anak buah Cahyadi Kumala, Direktur PT. Bukit Jonggol Asri, YY (Yohan Yap) disangkakan sebagai pemberi suap. YY dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

YY diduga menyuap Bupati Bogor Rahmat Yasin sebesar Rp 4,5 miliar melalui Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor, Muhammad Zairin. Sogokan itu diberikan supaya Pemkab Bogor menerbitkan surat rekomendasi penukaran lahan hutan sebesar 2.754 hektar di kawasan Sentul, Bogor.

Yohan Yap (YY) sudah menjalani proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Dalam berkas dakwaannya, KPK menyebut Suiteng turut serta bersama-sama dengan Yohan Yap menyuap Bupati Bogor Rachmat Yasin. Bahkan, Suiteng menyiapkan duit sogok buat Rachmat Yasin.

Yohan Yap sudah divonis 1 tahun 6 bulan ditambah denda Rp 100 juta subsider 1 bulan kurungan pada 24 September 2014 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung karena dinilai terbukti bersalah karena menyerahkan suap Rp 4,5 miliar kepada Bupati Bogor Rachmat Yasin untuk memperoleh rekomendasi tukar-menukar kawasan hutan seluas 2.754 hektar. (mer/jos)

See Also

Kronologi Penangkapan Nunung Dan Suaminya
Komedian Nunung Ditangkap Terkait Kasus Narkoba
Hasil Rapat MK Soal Penerimaan Gugatan Pilpres Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
Susunan Tim Kuasa Hukum Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
Hashim Djojohadikusumo Penanggung Jawab Gugatan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Ke MK
Anggota Brimob Sipit Yang Dituduh Dari China Tegaskan Asli Indonesia
BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Daftarkan Gugatan Hasil Pilpres Ke MK Malam Nanti
MK Putuskan Gugatan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Maksimum 14 Hari
Densus 88 Antiteror Tangkap 29 Terduga Teroris Berencana Ledakkan Bom
Sepanjang Tahun 2019, Polri Tangkap 68 Terduga Teroris Jaringan JAD
KPK Geledah Kantor Ditjen PSDKP
KPK Geledah Kantor PT. Daya Radar Utama
KPK Lelang Rumah Mewah Mantan Ketua DPRD Dan Bupati Bangkalan
Dukun Cabul Di Garut Diancam 15 Tahun Bui
Kalapas Dan 13 Petugas Lapas Nusakambangan Dicopot
Ketua Umum AKKMI Pertanyakan KSOP Mengutip PNBP
Keberadaan Lembaga KSOP Dinilai Masih Perlu Payung Hukum
AKKMI Soroti Legalitas Kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan
AKKMI Dan APDHI Selenggarakan Seminar Nasional Pertanyakan Keamanan & Keselamatan Pelayaran
Syahbandar Miliki Peran Penting Dalam Mendukung Keamanan Dan Keselamatan Pelayaran
Pembentukan Syahbandar Utama & KSOP Disoroti
Legalitas KSOP Di Seluruh Pelabuhan Dipertanyakan
KPK Panggil Setya Novanto Sebagai Saksi
KPK Periksa Staf Khusus Menteri Agama
KPK Periksa Direktur SDM Adhi Karya
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 8.114.779 Since: 07.04.14 | 0.5885 sec