YouTube Facebook Twitter RSS
22 Sep 2019, 0

Hukum

Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang

Saturday, 24 August 2019 | View : 95

siarjustisia.com-JAKARTA.

Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) pada hari Jumat (23/8/2019) kembali menggelar sidang Praperadilan terkait eksekusi terhadap Rektor Sekolah Tinggi Theologia Injili Arastamar (STT SETIA), Matheus Mangentang serta Direktur STT SETIA, Ernawaty Simbolon.

Pada kesempatan ini, pihak pemohon menghadirkan Ahli untuk dimintai keterangannya.

Sidang dibuka oleh hakim tunggal Suparman Nyompa, S.H., M.H. yang langsung memberikan kesempatan pada kuasa hukum pemohon untuk bertanya pada Ahli.

“Silahkan, kasih tanya ahli perdebatan ilmiah secara hukum,” kata Hakim Suparman Nyompa kepada pihak kuasa hukum pemohon di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jl. Dr. Sumarno No.1, RT07/RW04, Kelurahan, Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Jumat (23/8/2019).

Herwanto dan Dwi Putra Budiyanto langsung menggunakan kesempatan tersebut, tanpa basa basi pihak pemohon langsung bertanya kepada ahli.

“Saudara Ahli, apakah setiap amar putusan dapat dibunyikan atau dilaksanakan separuh/tidak full, misal ada 1,2,3,4 dan 5 itu hanya dilaksanakan separuh, bagaimana menurut Ahli," tanya Dwi.

“Ya, dalam sistim peradilan pidana kita, putusan pengadilan itu merupakan satu kesatuan dan amar putusan inipun bertentangan satu sama yang lain, artinya ketika ini sudah diputuskan maka angka yang sudah diputuskan oleh hakim, baik itu bait 1,2,3 dan seterusnya harus ada tali temali atau satu kesatuan”, sehingga kita tidak bisa penggal penggal antara satu dan yang lainnya," terang ahli.

"Jadi, ini juga yang akan diperbaiki dalam sistim peradilan kita nanti kedepan, melalui rancangan KUHAP yang saat ini sedang digodok di Legislator kita. Maka jangan sampai nanti kemudian, putusan hakim itu nanti masih bersifat hal yang multi tafsir, sebab putusan hakim itu tidak boleh ditafsirkan atau dikaji ulang," kata ahli menambahkan.

"Tetapi kalau masih ada disitu kemungkinan untuk melakukan upaya hukum, maka disitulah para pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan, apakah itu melalui upaya hukum banding, kasasi ataupun Peninjauan Kembali (PK)," tegas ahli.

“Bagaimana jika suatu putusan para terdakwa tetap dalam tahanan kota, sedangkan amar pertama menyatakan bahwa terdakwa, mempunyai keyakinan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer, itu satu,” kata Dwi.

Dua, Menjatuhkan/Menetapkan pidana selama 7 tahun dan denda uang Rp 1 miliar atau subsider 3 bulan.

Tiga, menetapkan masa penangkapan/penahanan rutan atau kota yang dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan.

Empat, Terdakwa tetap Ditahan dalam tahanan kota.

Lima, Menetapkan barang bukti Dan seterusnya dikembalikan pada saksi dan korban," papar Dwi Putra Budiyanto.

"Yang mau saya tanyakan disini, ini adalah bulat suatu putusan, dari 1 sampai 5, bagaimana tanggapan ahli didalam amar nomor 4 ini yang menjadi perdebatan bagi kami mem pra peradilan karena klien kami sekarang sudah ditahan, sedangkan amar tersebut ada tulisan terdakwa tetap ditahan dalam tahanan kota," tanya Dwi.

“Baik, melalui yang mulia, kalau kita perhatikan dalam amar putusan pengadilan, ketika amar putusannya sudah menyatakan bahwa terdakwa 1,2,3 dan seterusnya dinyatakan dijatuhi pidana, apakah itu pidana penjara atau pidana denda maka hal selanjutnya yang mesti kita cermati demi kepastian hukum butir yang berikutnya adalah seyogyanya segera, misalnya memasukan kedalam lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan, dengan demikian satu kesatuan tadi antara 1,2 dan seterusnya merupakan suatu salinan yang tidak dapat dipisahkan satu sama yang lain,” jelas ahli.

Masih kata ahli, nah..ketika tadi saudara PH menyatakan ada putusan yang menyatakan bahwa terdakwa dijatuhi pidana penjara, tetapi kemudian ada lagi dalam butir berikutnya, Menetapkan Tetap berada dalam tahanan kota ini merupakan dua hal yang bertolak belakang menurut saya, karena ini jadi hal yang bingung dalam suatu putusan yang pada akhirnya menimbulkan ketidak pastian hukum," terang ahli.

Sebagaimana yang sudah kita pahami pada umumnya, ketika suatu putusan dijatuhkan dengan pemidanaan seorang terdakwa maka hal yang berikutnya adalah memerintahkan segera ditahan, apakah dilembaga pemasyarakatan atau dirumah tahanan sehingga tidak terdapat kesangsian lagi dalam hal penetapan atau penegakkan hukumnya. Bahwa apa yang sudah diputus oleh hakim tersebut tinggal di eksekusi oleh penuntut umum," ahli menambahkan.

Lanjut ahli, tetapi kalau didalam putusan tersebut masih ada kata menetapkan untuk ditahan dalam tahanan kota seperti yang saya katakan tadi, menurut hemat saya ini yang mesti kita cermati baik baik, apakah ini sesuatu yang Ambigu cacat hukum, sehingga dengan demikian terdapat keragu raguan dalam hal seperti ini maka dapat kita harus kembalikan dalam azas yang sudah sangat tua, bahwa hal yang terjadi keragu raguan atau terdapat keragu raguan maka yang ditekan kan kepada terdakwa adalah yang menguntungkan terdakwa, meskipun kalau kita perhatikan dalam hukum acara pidana kita yang namanya tahanan itu memang dibatasi jangka waktunya. Dan kalau kita perhatikan didalam kuhap, mulai dari seseorang itu ditahan ditingkat penyidikan sampai dengan putusan Mahkamah Agung itu setidak tidaknya ada waktu sampai 400 hari atau lebih dari setahun untuk masa penahanan,” ujar ahli.

Setelah pemohon menggunakan kesempatannya untuk bertanya kepada ahli kini giliran dari pihak termohon dalam hal ini Kejaksaan Negeri Jakarta Timur (Kejari Jaktim) Jandri untuk bertanya kepada ahli.

“Saudara ahli, Menurut ahli pra peradilan ini rolling nya apa? Sebatas apa pra peradilan ini,” tanya JPU Jandri.

Baik, kata ahli, Melalui yang mulia, kalau kita perhatikan didalam hukum acara pidana kita, di Pasal 1 butir 10 menyatakan bahwa tentang pra peradilan sebagai wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan tersangka itu satu.

Dua, Sah atau tidaknya penyidikan demi tegaknya hukum dan keadilan.

Ketiga, Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka.

Namun demikian masih kata ahli, dalam perkembangan lebih lanjut pra peradilan ini juga diperluas Mahkamah Konstitusi dengan menambahkan objek pra peradilan dengan masalah penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan untuk tidak diajukan ke Pengadilan, jelasnya.

Jadi dengan demikian walaupun sejatinya, apa yang disebutkan disini dalam kaitan dengan pra peradilan dalam Pasal 77 dan Pasal 1 butir 10 disebutkan, demikian juga bahwa pra peradilan itu soal permintaan ganti kerugian sekalipun disitu hanya disebutkan masih dalam proses pemeriksaan," ucap ahli.

“Artinya, kalau saudara ahli sendiri berpendapat demikian, batasan ukurannya pra peradilan itu sendiri apakah harus sesuai dengan 7 hari atau bagaimana,” tanya Jaksa Jandri kepada ahli.

“Ya, ini yang mestinya diluruskan memang oleh Legislatif kita, artinya memang kita lihat pada dasarnya seseorang yang sudah diputus status terpidana pun masih dimungkinkan untuk mengajukan pra peradilan sekalipun dalam pemeriksaan pokok perkara sudah selesai,” jelas ahli kembali.

Tak seraya ketinggalan oleh pemohon dan termohon, Hakim tunggal Suparman Nyompa juga turut menanyakan kepada ahli.

“Saudara ahli, bagaimana perbedaannya yang namanya pemidanaan dengan penahanan, bisa dijelaskan," tanya Hakim kepada ahli.

“Baik yang mulia, jadi kalau kita lihat Pemidanaan itu adalah suatu hal yang dirampas untuk kemerdekaan seseorang yang sudah diputus oleh pengadilan yang mana putusan itu sudah berkekuatan hukum tetap. Sedangkan Penahanan tadi masih ada kemungkinan untuk dilakukannya upaya pemeriksaan dalam hal, katakanlah masa penahanan tersebut belum terpenuhi, tapi ketika upaya penahanan itu sudah melampaui, maka seseorang yang sedang diperiksa dalam persidangan pidana tersebut harus dikeluarkan demi hukum. Jadi disinilah kita lihat ketika penahanan itu dikatakan ada maka seseorang itu belum berstatus sebagai terpidana. beda dengan pidana penjara tadi, Ketika seorang itu sudah menjadi pidana penjara dan mempunyai hukum tetap maka barulah seseorang itu menjalani pidana penjara itu,” terang ahli.

Akhirnya sidang pun ditutup dan akan dilanjutkan kembali pada hari Senin (26/8/2019) dengan agenda putusan Hakim.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) telah menggelar sidang praperadilan terkait eksekusi terhadap Matheus Mangentang serta Ernawaty Simbolon pada Selasa (20/8/2019). Sidang yang dipimpin oleh hakim tunggal, Suparman Nyompa, S.H., M.H. tersebut dengan agenda penyerahan jawaban dari pihak Kejari Jaktim berjalan singkat dan dilanjutkan kembali pada Rabu (21/8/2019) dengan agenda bukti. (kopro/rd/jos)

See Also

Ipda Erwin Yudha Wildani Yang Terbakar Saat Amankan Demo Akhirnya Meninggal Dunia
Rumah Sakit Polri Sebut Polisi Yang Terbakar Saat Kawal Demo Alami Luka Bakar 64
Anggota Polres Cianjur Alami Luka Bakar
Artis Rio Reifan Kembali Ditangkap Terkait Narkoba
Umar Kei Ditangkap, Polisi Sita 5 Plastik Sabu Dan Senpi
Jefri Nichol Ditahan Sebagai Tersangka Kasus Ganja
Jefri Nichol Ditangkap Karena Narkoba
Terjerat Narkoba, Jamal Preman Pensiun Ajukan Rehabilitasi
Kronologi Penangkapan Nunung Dan Suaminya
Komedian Nunung Ditangkap Terkait Kasus Narkoba
Hasil Rapat MK Soal Penerimaan Gugatan Pilpres Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
Susunan Tim Kuasa Hukum Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
Hashim Djojohadikusumo Penanggung Jawab Gugatan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Ke MK
Anggota Brimob Sipit Yang Dituduh Dari China Tegaskan Asli Indonesia
BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Daftarkan Gugatan Hasil Pilpres Ke MK Malam Nanti
MK Putuskan Gugatan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Maksimum 14 Hari
Densus 88 Antiteror Tangkap 29 Terduga Teroris Berencana Ledakkan Bom
Sepanjang Tahun 2019, Polri Tangkap 68 Terduga Teroris Jaringan JAD
KPK Geledah Kantor Ditjen PSDKP
KPK Geledah Kantor PT. Daya Radar Utama
KPK Lelang Rumah Mewah Mantan Ketua DPRD Dan Bupati Bangkalan
Dukun Cabul Di Garut Diancam 15 Tahun Bui
Kalapas Dan 13 Petugas Lapas Nusakambangan Dicopot
Ketua Umum AKKMI Pertanyakan KSOP Mengutip PNBP
Keberadaan Lembaga KSOP Dinilai Masih Perlu Payung Hukum
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 8.438.663 Since: 07.04.14 | 0.6578 sec