YouTube Facebook Twitter RSS
12 Dec 2019, 0

Opini

KPK Itu Bukan Pandawa

Author : Dwi Putra Budiyanto SH MH | Monday, 23 September 2019 | View : 312

siarjustisia.com-JAKARTA.

Lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang kita butuhkan tapi jangan pula kita menganggap lembaga KPK itu lembaga Dewa dan orang-orang atau pegawai di KPK itu sebagai Paradewa.

Persepsi lembaga antikorupsi seperti itu yang selalu dimunculkan masyarakat sipil. Membuat orang atau pegawai  KPK seakan-akan lembaga dewa dan mereka para dewa.

Sehingga menurut pendapat saya, KPK juga tidak pernah mau mengkoreksi dirinya sendiri dan selalu merasa paling benar sendiri dan kemungkinan KPK membuat penangkapan like and dislike atau KPK jadi suka-suka jadi sangat mungkin.

KPK itu lembaga biasa dan lembaga ad hoc. Walaupun Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo meminta semua pihak tak lagi menyebut pihaknya sebagai lembaga ad hoc atau sementara. Semua pegawai yang di KPK itu juga orang biasa yang harusnya bisa dikoreksi.

Saya yakin isu Taliban versus India bukan hanya sekedar isapan jempol semata. Sebelumnya, pegiat media sosial Denny Siregar menulis artikel 'Ada Taliban di Dalam KPK?' di akun Facebook pribadinya pada Kamis (13/6/2019). Isu itu sebetulnya pertama kali disuarakan oleh Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane. Walaupun, isu intrik polisi Taliban versus polisi India di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menimbulkan pro kontra di publik. Ada asap karena ada api.

Dan, bila KPK dijadikan alat politik sangatlah berbahaya karena KPK bisa sangat jadi Alat Pembunuh yang sangat mematikan termasuk bila diperalat untuk membunuh lawan politik yang memperalatnya.

Maka, marilah kita cermat melihat masalah ini kenapa Presiden segera menyetujui ini revisi ini dibahas. Menurut pandangan saya, ada yang sangat mendesak untuk menyelamatkan KPK agar tidak terlalu jauh menyimpang dari tujuan awal pembentukannya seperti diutarakan guru besar di bidang Ilmu Hukum khususnya Hukum Internasional di Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung sejak tahun 1971 yang juga adalah salah satu perumus Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), yakni Undang-undang yang juga menjadi dasar pembentukan KPK, Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. bahwa KPK saat ini sudah menyimpang dari tujuan awal pembentukannya. (dpb/jos)

See Also

Advokat Pukul Hakim Di PN Jakarta Pusat
Berdiri Di Dua Kaki
Double L, Narkoba, Dan Anak Dari Keluarga Penghasilan Rendah
Pernyataan Sikap Komunitas Bulutangkis Indonesia
Hati-hati Dengan Ide Keliru Yang Jahat Sekali
Bahagia Bertemu Ibu Irawati Durban Ardjo
Radio Mercury Dan Never Ending War Against Cancer
Dari Perjalanan Ke Diri: Merekonstruksi Pola Perilaku
Agus Yudhoyono Antara Tanggung Jawab Individu Dan Keluarga
Pertempuran Sultan Agung Dan Musium Kota Jakarta
Kesehatan Masyarakat Dan Pendidikan Kesehatan
Musium Wayang Dan Pembentukan Karakter
Kebijakan Publik Perlu Proses Dan Konsensus Banyak Pihak
Berjuang Dan Bertarung Untuk Yang Benar Dan Adil
Pintu Tertutup Maka Akan Ada Pintu Lagi
Yang Penting Adalah Menemukan Tempat Yang Tepat
Perempuan Perkasa Dalam Diri Seniman
Hasil Dikusi Buku Moemie: Karakter Baik Dan Identitas
Latar Belakang Sebelum Membaca Novel Moemie
Cerita Tentang Pengarang Novel Moemie Sebelum Menulis
Ringkasan Cerita Novel Moemie
Peringati Hari HAM Sedunia, Rohingya Masih Menjadi Manusia Paling Teraniaya
Susi Pudjiastuti Dan Definisi Profesional
Gus Mus, Guru Bangsa Kita
Presiden Bisa Usir Kedubes Myanmar Dari Indonesia
jQuery Slider

Comments

Archives :20192017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 8.882.101 Since: 07.04.14 | 0.6851 sec