YouTube Facebook Twitter RSS
18 Jan 2020, 0

Hukum

Kasus Penyidikan Fuad Amin Imron Dihentikan

Thursday, 17 October 2019 | View : 194

siarjustisia.com-JAKARTA.

Lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Ketua DPRD Bangkalan dan juga mantan Bupati Bangkalan, Madura, RKH Fuad Amin Imron sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait fasilitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Sukamiskin, Jl. A. H. Nasution No.114, Cisaranten Bina Harapan, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat (Jabar).

Dalam proses penyidikan kasus ini, KPK memutuskan menggugurkan proses penyidikan atas kasus suap yang menjerat Fuad Amin Imron, terpidana kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang meninggal dunia pada 16 September 2019 lalu.

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan mengatakan, Pasal 77 KUHP menyebutkan kewenangan menuntut pidana hapus jika terdakwa meninggal dunia. Namun, pihaknya memutuskan tidak melanjutkan proses penyidikan lantaran akhir dari proses penyidikan adalah tahapan penuntutan.

"Meskipun Pasal 77 KUHP tersebut mengatur di tahapan penuntutan, namun karena tahapan lebih lanjut dari penyidikan adalah penuntutan, sedangkan kewenangan penuntutan hapus karena terdakwa meninggal, maka secara logis proses penyidikan untuk tersangka FA (Fuad Amin) tersebut tidak dapat diteruskan hingga tahapan lebih lanjut," kata Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jl. Kuningan Persada Kavling K4, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (16/10/2019) malam.

Selain itu, Basaria Panjaitan mengatakan, pihaknya tidak dapat menerapkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan, dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada jaksa pengacara negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya. Basaria mengatakan, KPK tidak dapat menerapkan pasal tersebut lantaran Fuad Amin ditetapkan sebagai tersangka suap yang tidak memiliki unsur kerugian keuangan negara.

"Ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat diterapkan karena kasus ini adalah perkara suap, sehingga tidak membuktikan ada atau tidaknya unsur kerugian keuangan negara," papar Basaria Panjaitan.

Seperti dikabarkan sebelumnya, mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron, yang juga terpidana kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), meninggal dunia pada usia 71 tahun di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soetomo, Jl. Mayjen Prof. Dr. Moestopo No.6-8, Airlangga, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya.

"Benar Pak Fuad Amin meninggal dunia di RS Soetomo Gedung Graha Amerta Surabaya pada sekitar pukul 16.12 WIB," kata Kepala Lapas Klas 1 Surabaya Tony Nainggolan saat dikonfirmasi Antara, Senin (16/9/2019).

Fuad Amin Imron telah divonis 13 tahun penjara dan seluruh hartanya yang mencapai Rp 250 miliar dirampas untuk negara.

"Beliau sudah sakit lama, sakitnya komplikasi jantung dan ginjal, tetapi yang tahu persis kondisinya adalah dokter," kata Tony.

Menurutnya, Fuad Amin Imron baru tiga hari dirawat di RSUD dr. Soetomo Gedung Graha Amerta Surabaya. Sebelumnya, Fuad dirawat di RS Sidoardjo," ungkap Tony.

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 3 Februari 2016 memutuskan memperberat vonis Fuad Amin Imron menjadi 13 tahun penjara ditambah denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan dan pencabutan hak memilih dan dipilih selama lima tahun sejak selesai menjalani pidana penjara karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Pengadilan Negeri Jakarta pada 19 Oktober 2015 menjatuhkan vonis delapan tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsisder enam bulan penjara ditambah perampasan uang yang diduga berasal dari hasil Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), yaitu sebesar Rp 234,07 miliar dan 563.322 dolar AS, terhadap Fuad Amin Imron.

Fuad Amin Imron dinyatakan terbukti melakukan tiga perbuatan pidana. Pertama, mendapat uang Rp 15,65 miliar dari PT. Media Karya Sentosa (MKS) sebagai balas jasa atas perannya mengarahkan tercapainya perjanjian konsorsium dan perjanjian kerja sama antara PT. MKS dan PD Sumber Daya di Bangkalan.

Fuad Amin Imron juga memberikan dukungan untuk PT. MKS kepada Codeco Energy Co Ltd terkait permintaan penyaluran gas alam ke Gili Timur.

Kedua, Fuad Amin Imron terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dalam kurun waktu Oktober 2010-Desember 2014, yaitu menerima uang dari PT. MKS sejak bulan Oktober 2010-Desember 2014 Rp 14,45 miliar dan menerima uang dari pemotongan realisasi anggaran SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemkab Bangkalan sekitar 10 persen dari Oktober 2010-2014 yaitu sebesar Rp 182,574 miliar.

Jumlah keseluruhan uang yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi yang diterima Fuad Amin Imron, baik selaku Bupati Bangkalan maupun selaku Ketua DPRD Bangkalan mencapai Rp 197,224 miliar.

Fuad Amin Imron kemudian menempatkan harta kekayaan di penyedia jasa keuangan, melakukan pembayaran asuransi, membeli kendaraan bermotor, membayar pembelian tanah dan bangunan dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Ketiga, Fuad Amin Imron melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada periode 2003-2010. (ant/jos)

See Also

Benny Tjokro Ditahan Kejagung
Polda Metro Jaya Akan Periksa Siwi Pramugari Terkait Kasus Gundik
KPK Dalami Peran Direktur PT. Milades Indah Mandiri
KPK Sita Dokumen Di Sidoarjo
MenKoPolhukam Akan Panggil Menteri BUMN Dan MenKeu
Komisioner KPU Pengganti Wahyu Setiawan
Wahyu Setiawan Resmi Mundur Dari KPU
KPK Geledah 3 Lokasi Di Sidoarjo
KPK Geledah Kantor Dinas PU Sidoarjo
Bupati Sidoarjo Diperiksa KPK Sebagai Tersangka
Polda Sumatera Utara Ungkap Pembunuh Hakim PN Medan
Polda Sumatera Utara Tangkap Pembunuh Hakim PN Medan
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Densus 88 Antiteror Bekuk Terduga Teroris Di Yogyakarta
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Polri Ringkus Terduga Teroris Di Papua
Irjen Pol Listyo Sigit Prabowo Jadi Kabareskrim
Polsek Senen Selidiki Penemuan Jenazah Pria Di Underpass Senen
Ledakan Bom Bunuh Diri Terjadi Di Polrestabes Medan
Kasus Suap Wali Kota Medan, KPK Panggil Direktur PT. Kani Jaya Sentosa
KPK Panggil Direktur Ritel PT. Sarinah (Persero)
KPK Akan Periksa Mantan Wakil Bupati Lampung Utara Hari Ini
KPK Akan Periksa Istri Wali Kota Medan Hari Ini
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
KPK Cecar GM PT. Waskita Beton Precast Tbk. Terkait Kasus Korupsi Jembatan Waterfront City
jQuery Slider

Comments

Archives :2020201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 9.090.104 Since: 07.04.14 | 0.7114 sec