YouTube Facebook Twitter RSS
20 Feb 2020, 0

Hukum

MenKoPolhukam Akan Panggil Menteri BUMN Dan MenKeu

Friday, 10 January 2020 | View : 37

siarjustisia.com-JAKARTA.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (MenKo Polhukam), Mahfud MD segera memanggil Menteri BUMN dan Menteri Keuangan untuk meminta kejelasan soal dugaan korupsi di PT. Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri).

"Dalam waktu tidak lama, saya akan undang Bu Sri Mulyani (Menkeu), sebagai penyedia dana negara, dan Bapak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN," kata Mahfud MD, di Kantor Kemko Polhukam, Jl. Medan Merdeka Barat No.15, RT02/RW03, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2020).

Mahfud MD ingin menanyakan duduk permasalahan atas kasus Asabri, mengingat perusahaan itu berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan diperkirakan kerugian negaranya cukup besar.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menegaskan tidak akan menoleransi segala bentuk tindakan korupsi.

"Kita tidak boleh toleran terhadap korupsi. Kita akan segera panggil Bu Sri Mulyani dan Pak Erick Thohir untuk menanyakan duduk masalahnya," katanya lagi.

Mahfud MD juga meminta masyarakat untuk tidak berspekulasi mengenai kasus Asabri, termasuk keterlibatan pihak-pihak tertentu yang belum tentu kebenarannya.

"Ya, nanti dilihat saja lah perkembangannya. Tidak usah berspekulasi si A terlibat, ini terlibat. Tidak ada itu. Pokoknya Presiden sudah memerintahkan gebuki semua yang korupsi itu. Jangan ditutup-tutupi," katanya pula.

Sebagaimana pemberitaan di berbagai media, saham-saham yang menjadi portofolio Asabri berguguran sepanjang 2019, dan penurunan harga saham dapat mencapai lebih dari 90 persen sepanjang tahun.

Dikutip dari website resmi Asabri, perusahaan pelat merah itu berbentuk perseroan terbatas yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara diwakili Menteri BUMN selaku pemegang saham atau RUPS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41/2003.

Secara filosofis, Asabri adalah perusahaan asuransi jiwa bersifat sosial yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan undang-undang dan memberikan perlindungan finansial untuk kepentingan prajurit TNI, anggota Polri dan PNS Kemhan/Polri. (ant)

See Also

Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 15 Saksi Pemilik Rekening Saham
Polda Metro Jaya Akan Musnahkan Sejumlah Narkoba
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
Polda Metro Jaya Tahan Lucinta Luna Di Ruang Khusus Blok Perempuan
Kasus Suap PAW, KPK Periksa Mantan Kepala Sekretariat DPP PDIP
Wali Kota Non Aktif Medan Segera Diadili
Bupati Non Aktif Indramayu Segera Diadili
Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan Dikembalikan Ke Jaksa
Polres Metro Jakarta Utara Ungkap Sindikat Penyedia PSK Di Bawah Umur
Polda Metro Jaya Tangkap Artis Pengedar Kokain
Pembunuh Suami Dan Anak Tiri Terancam Hukuman Mati
Diskotek Golden Crown Ditutup Pemprov DKI Jakarta
Kasus Suap PAW, KPK Periksa Anggota DPR RI Riezky Aprilia
KPK Tahan Bupati Bengkalis
Kejagung Tetapkan Satu Tersangka Baru Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero)
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
jQuery Slider

Comments

Archives :2020201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 9.251.277 Since: 07.04.14 | 0.683 sec