YouTube Facebook Twitter RSS
21 Feb 2018, 0

Editorial

Wagub DKI Kesal Orang Kaya Protes Pajak Naik

siarjustisia.com-JAKARTA.

Sabtu (5/4/2014) siang tadi, Reformed Center for Religion and Society (RCRS) baru saja usai menggelar Seminar bertajuk “Politik Kepemimpinan Nasional dan Moralitas" di Katedral Mesias, Reformed Millennium Center Indonesia (RMCI), Kemayoran, Jakarta yang dihadiri sekitar 2.500 peserta dengan narasumber, pendiri RCRS, Pdt. Dr. Stephen Tong sebagai keynote speaker, Direktur Pasca Sarjana STF Driyarkara, Romo Prof. Dr. Franz Magnis Suseno, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M., anggota DPR RI Komisi XI, Maruarar Sirait, S.IP., dan Benyamin Fleming Intan, Ph.D. selaku Direktur Eksekutif RCRS serta moderator yang juga Pemimpin Redaksi Metro TV, Putra Nababan.

Menjelang akhir acara, berlangsung acara tanya jawab antara nara sumber dengan peserta seminar yang dilayangkan via sms termasuk hadirin yang hadir melalui relay live di Singapore, San Fransisco, Los Angeles, Perth, Melbourne, Sydney, Batam, Denpasar, Surabaya, Palembang, Medan dll. Sebelum acara tanya jawab, Pdt. Dr. S.A.E. Nababan menegaskan empat syarat penting dalam memilih pemimpin yang baik yakni mampu atau kompetensi, takut akan Tuhan, dapat dipercaya, dan benci akan suap.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang akrab disapa ‘Ahok’ kesal terhadap orang kaya Jakarta yang protes pajak naik. "Orang kaya Jakarta ini baru dinaikkan pajaknya saja dikit-dikit protes," jawab Ahok, sapaan Basuki Tjahaja Purnama saat menjawab pertanyaan salah satu peserta seminar di sela seminar di Katedral Mesias, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (5/4/2014).

Padahal, menurut dia, pajak tinggi adalah konsekuensi bagi orang kaya. Basuki Tjahaja Purnama mengatakan akan aneh jika orang kaya yang tinggal di rumah besar dengan halaman luas mendapat pajak murah. "Kalau memang ingin murah ya tinggal di apartemen seperti Singapura atau Tokyo," jelasnya. Harga tanah di dua kota tersebut mahal sehingga orang lebih memilih tinggal di apartemen.

Sedangkan di Indonesia, Basuki Tjahaja Purnama melihat pola pikirnya malah terbalik. Orang kaya malah membangun rumah mendatar, tapi giliran ditarik pajak banyak yang protes. “Beda cerita kalau yang tinggal di rumah gede itu veteran. Mereka bisa dapat keringanan pajak sampai 75 persen jika disetujui," terangnya. Aturan potongan pajak ini ada dalam Peraturan Gubernur Nomor 211 Tahun 2012.

Basuki Tjahaja Purnama meminta orang kaya di Ibu Kota agar introspeksi terkait pajak yang mereka bayar. "Soalnya saya enggak yakin orang kaya itu jujur bayar pajaknya," tukasnya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan alasannya menaikkan nilai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Menurut dia, salah satunya adalah karena ada potensi penyelewengan jika tidak dinaikkan. "Harga pasar dan sebelum pajak dinaikkan selisihnya sangat jauh. Jika diaudit, maka ada potensi kerugian negara," jelas Ahok, sapaan akrab Basuki Tjahaja Purnama, di sela seminar di Katedral Mesias, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (5/4/2014).

Menurut Basuki Tjahaja Purnama, kerugian negaranya berupa potensi pajak yang tidak ditarik. Ini bisa dikategorikan korupsi oleh Pemerintah Provinsi DKI. "Karena pemerintah daerah rugi, sedangkan segelintir orang untung karena pajak murah," katanya.

Basuki Tjahaja Purnama mengakui kebijakan ini mengundang pro dan kontra di masyarakat. Oleh karena itu, mereka yang tidak setuju akan kenaikan pajak ini, ucapnya, bisa minta keringanan.

Mekanisme keringanan ini diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 211 Tahun 2012. Dalam aturan tersebut yang mendapat keringanan di antaranya adalah veteran atau pejuang kemerdekaan, warga yang penghasilannya dari pensiunan, dan warga berpenghasilan rendah. "Ajukan surat ke kami kalau memang dia tidak sanggup nanti," kata mantan Bupati Belitung Timur ini. Dia menjanjikan bisa ada potongan sampai 75 persen.

Seperti diberitakan sebelumnya, harga nilai jual objek pajak di Jakarta naik 20 sampai 140 persen sejak Februari lalu, mengikuti harga pasar. Sejak Februari lalu Pemerintah Provinsi DKI menaikkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar 20 hingga 140 persen untuk mengikuti harga pasar. Kenaikan ini berpengaruh pada nilai PBB. Akibatnya, Pajak Bumi dan Bangunan objek pajak ikut naik.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebelumnya menyatakan DKI telah memutuskan menaikkan NJOP tanah pada 2014. Kenaikan NJOP di Jakarta bervariasi, yakni 120-140 persen, dan disesuaikan dengan lokasi wilayah.

Kenaikan NJOP, menurut Basuki Tjahaja Purnama, perlu diambil mengingat selama empat tahun ini belum ada kenaikan.

Dia menambahkan, kenaikan ini bertujuan menyetarakan harga yang beredar di lapangan. Sebab perbedaan dengan harga pasar cukup signifikan. "Jadi akan kami buat aturan, kalau nantinya tidak sanggup bisa mengajukan diskon.”

Kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar 120-240 persen memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Beberapa di antaranya merasa kenaikan NJOP itu memberatkan karena berpengaruh ke nilai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Dikabarkan, Pemerintah Provinsi Jakarta masih belum puas dengan pendapatan daerah sebesar Rp 64,7 triliun pada  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2014. Kini, Pemprov DKI menaikkan Nilai Jual objek Pajak (NJOP) kelewat tinggi, antara 20-140 persen yang diprotes banyak pihak. “Kenaikan itu harus dilakukan karena ada lost potential di dalam rentang NJOP dan harga pasaran tanah yang terlalu jauh," dalih Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta Robert Tobing, Selasa (18/3/2014).

Robert Tobing mencontohkan kasus di kawasan Jalan Sudirman dan Jalan Thamrin, Jakarta Pusat. Di pusat bisnis ini,  harga pasar tanah mencapai Rp 80-90 juta permeter persegi. Sedangkan NJOP sebelum kenaikan hanya sekitar Rp 31 juta. "Kami naikkan agar mendekati pasar sebesar Rp 66-68 juta," ungkap dia.

Menurut Robert Tobing, kenaikan NJOP ini dilalukan untuk menyesuaikan dengan transaksi jual beli. "Kenaikannya pun kami sesuaikan dengan lokasi dan geografis lahan," terang dia.  Selain itu, sejak tahun 2010 pihaknya belum melakukan penyesuaian lagi.

Februari 2014 lalu. Pemerintah Provinsi Jakarta memang menaikan NJOP dari mulai 20-140 persen. Kebijakan tersebut, diakui Robert Tobing, masih mendapat protes dari masyarakat karena Pajak Bumi dan Bangunan pun ikut naik.

Namun, dia memastikan akan ada keringanan dari Gubernur DKI Jakarta bagi warga yang tidak mampu. Mereka tinggal datang ke dinas terkait untuk mengajukan keringanan pembayaran pajak.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Ir. H. Joko Widodo yang akrab disapa ‘Jokowi’ meminta masyarakat untuk tidak menjerit akan kenaikan NJOP ini. Ia berkata bahwa masyarakat dari kalangan ekonomi rendah akan diberi keringanan jika kenaikan itu dirasa memberatkan. (tem/jos)

See Also

UMK Rilis Buku Sedulur Sikep Menggugat
Pidato Pertanggungjawaban Atas Penerimaan Soetandyo Wignjosoebroto Award
Keluarga Besar DPP IPHI Dan DPP KAI Gelar Acara Halal Bihalal Bersama
Sugeng Tindak K. H. Mahfudz Ridwan
Ekspedisi 1.000 Jembatan Gantung Untuk Indonesia
Merenungi Kepergian KH Hasyim Muzadi
Sejarah Kota Jakarta Di Musium Kota Jakarta
Lukisan Mengisahkan Tentang Keadilan Di Depan Ruang Pengadilan
Lebih Mengenal Jakarta Melalui Kota Tua
Dialog Dengan Alam, Budaya, Dan Orang
Audiensi AHY Dengan DPD KAI DKI Jakarta
Turut Berduka Cita, Kiai Nafis Misbah Mustofa Berpulang
Silaturahmi Sowan Gus Mus
Transparansi Memberdayakan Masyarakat
Marhaenisme Dan Penutupan Sosial Dengan Pengucilan
Menuliskan Pengamalan Ilmu Seseorang
Analisis Hubungan Partnership Bung Karno
Syafii Maarif Penerus Gus Dur
Di Tanah Rantau, Keluarga Kudus Yogyakarta Akan Gelar Makrab Bersama Bupati
1 Oktober Hari Kesaktian Pancasila
Tua Bersinar, Bisakah Kita Lakukan?
Batik Print Yang Murah Meriah
Plumbon Dan Film Everything Is Illuminated
Perkawinan Jangan Dikorbankan Demi Politik Pemilihan
Kekuasaan Formal Dan Informal
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 5.395.764 Since: 07.04.14 | 0.4964 sec