YouTube Facebook Twitter RSS
17 Aug 2018, 0

Internasional

Presiden Jokowi Tegaskan Tolak Grasi 64 Terpidana Mati Narkoba

Friday, 12 December 2014 | View : 364

siarjustisia.com-BUSAN.

Presiden Indonesia ke-7 yang mulai menjabat sejak 20 Oktober 2014 terpilih bersama Wakil Presiden Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla atau sering ditulis Jusuf Kalla saja atau JK dalam Pemilu Presiden (pilpres) 2014, Ir. H. Joko Widodo yang akrab disapa ‘Jokowi’ menegaskan, ditolaknya grasi 64 terpidana mati kasus narkoba merupakan upaya penegakan hukum untuk memerangi peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang.

Presiden Joko Widodo menolak permohonan grasi yang diajukan oleh 64 terpidana mati kasus narkoba. Menurut “Jokowi” sapaan Presiden Joko Widodo saat ini sebagian dari permohonan grasi terpidana narkoba itu sudah ada di mejanya. Tetapi tidak akan diproses lebih lanjut.

Meski diwarnai pro dan kontra, mantan Gubernur DKI Jakarta ini menandasan, eksekusi hukuman mati akan segera dilaksanakan. Menurut mantan Wali Kota Surakarta ini, setiap hari setidaknya 40 orang meninggal dunia karena penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang.  “Sekarang 64 orang yang sudah diputuskan mati, sudah bertahun-tahun diambangkan," cetus Presiden Joko Widodo saat berdialog dengan masyarakat Indonesia di Universitas Kyungsung, Busan, Korea Selatan, Kamis (11/12/2014) malam.

Presiden RI ke-7 tersebut, Joko Widodo menambahkan, dari 64 orang itu sesuai putusan pengadilan, hukuman yang dijalani adalah hukuman mati dan grasi yang diajukan sudah ditolak. Oleh karena itu, proses eksekusinya harus dijalankan sesuai proses hukum yang berlaku.

Presiden Joko Widodo mengungkapkan Indonesia sudah sampai ke tahap darurat narkoba. Menurut Presiden Jokowi, kesalahan para terpidana kasus narkoba sulit untuk dimaafkan karena umumnya adalah para bandar besar yang demi keuntungan pribadi dan kelompoknya telah merusak masa depan generasi penerus bangsa. "Memang ada tekanan dari sana sini. Tapi tidak ada ampunan," tukas Presiden Jokowi.

Presiden Joko Widodo menekankan Pemerintah memandang serius upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang karena merupakan ancaman serius bagi masa depan Indonesia.

Penolakan permohonan grasi itu, menurut Presiden Joko Widodo, sangat penting untuk menjadi shock therapy bagi para bandar, pengedar, maupun pengguna.

Presiden Jokowi mengaku, dia mendapatkan laporan, sedikitnya ada 4,5 juta masyarakat Indonesia telah menjadi pemakai narkoba. Dari jumlah itu, 1,2 juta sudah tidak bisa direhabilitasi karena sudah sangat parah dan antara 30 sampai 40 orang setiap harinya meninggal dunia karena narkoba. “Tantangan kita sekarang adalah narkoba, lebih dari 4,5 juta orang dalam proses rehabilitasi, tetapi yang 1,2 juta sudah tidak bisa karena sudah sangat parah,” pungkasnya.

Dalam dialog ini, Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, serta beberapa menteri di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dr. Sofyan A. Djalil, S.H., M.A., M.A.L.D., Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI ke-15 Dr. H. Yuddy Chrisnandi, M.E., serta Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letnan Jenderal TNI (Purn.) Marciano Norman. 

See Also

Harun Yahya Tuduh Penangkapan Dirinya Konspirasi Inggris
Harun Yahya Ditangkap Kepolisian Turki
Eks Navy Seal Tewas Dalam Evakuasi Tim Sepak Bola Dari Gua Thailan
Pelaku Penembakan Brutal Staf Capital Gazette Ditangkap
Penembakan Staf Koran Capital Gazette
Seorang Ayah Tendang Dan Tinju Anak Sendiri Ditangkap
Turki Adakan Pemilu Hari Ini
Arab Saudi Resmi Mencabut Larangan Perempuan Menyetir
Gempa Guncang Osaka
Inggris Permudah Pengajuan Visa Bagi Pelajar Indonesia
Amerika Serikat Keluar Dari Dewan HAM PBB
PM Malaysia Mahathir Mohamad Umumkan Gaji Menteri Dipangkas 10 Persen
Suriah Berhasil Usir ISIS
Satgas Malaysia Akan Selidiki Skandal Mega Korupsi 1MDB
Malaysia Ringkus 7 Anggota Terduga Jaringan IS
Sekolah Di Ghouta Timur Dihantam Rudal
Pasar Di Suriah Dihantam Roket
Arab Saudi Dan Inggris Tandatangani Kesepakatan Pembelian Jet Tempur
Kementerian Pertanian Cegah Rock Melon Australia Masuk Indonesia
Presiden Suriah Tegaskan Serangan Di Ghouta Timur Akan Terus Berlanjut
Skandal Seks Wakil PM Australia Dan Staf Picu Usulan Larangan
Hujan Salju Tebal Lumpuhkan Paris
PBB Selidiki Dugaan Penggunaan Senjata Kimia Di Suriah
Kurdi Irak Tahan 4.000 Ekstremis
Kereta Tabrak Ke Kereta Di Amerika Serikat
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 6.437.894 Since: 07.04.14 | 0.6248 sec