YouTube Facebook Twitter RSS
10 Dec 2018, 0

Nusantara

Bakrie Tak Kuat Bayar Rp 781,6 M, Presiden Jokowi Resmi Beli Aset Lapindo

Thursday, 18 December 2014 | View : 902

siarjustisia.com-JAKARTA.

Presiden Indonesia ke-7 yang mulai menjabat sejak 20 Oktober 2014 terpilih bersama Wakil Presiden Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla atau sering ditulis Jusuf Kalla saja atau JK dalam Pemilu Presiden (pilpres) 2014, Ir. H. Joko Widodo yang akrab disapa ‘Jokowi', Kamis (18/12/2014) sore ini telah menyepakati pembelian aset PT. Minarak Lapindo Jaya yang menyebabkan bencana lumpur panas Lapindo Sidoarjo juga dikenal dengan sebutan Lumpur Lapindo atau Lumpur Sidoarjo (Lusi) di Sidoarjo, provinsi Jawa Timur.

Perusahaan yang sebagian milik Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) versi Munas Bali, Aburizal Bakrie (ARB) alias Ical itu tidak mampu membayar sisa ganti rugi terhadap korban lumpur senilai Rp 781,6 miliar.

Sebelumnya, Direktur utama PT. Minarak Lapindo Jaya, Andi Darussalam Tabussala (ADS) mengatakan, pihaknya sudah melunasi sebagian besar kewajiban pembayaran ganti rugi senilai Rp 3,8 triliun. Namun, masih ada kekurangan Rp 781,6 miliar yang belum dibayar. “Bukan kami tidak mau membayar, tapi kondisi keuangan perusahaan kami lagi tidak ada,” cetusnya.

"Diputuskan rapat tadi pemerintah akan membeli itu (aset Lapindo)," ungkap Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Kabinet Kerja periode 2014-2019, Dr. Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc., di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/12/2014).

Namun, Presiden Jokowi minta pembelian aset itu harus seluruhnya diberikan kepada Pemerintah Indonesia. Hal itu agar PT. Minarak Lapindo Jaya membayar kerugian tersebut langsung kepada pemerintah bukan pada penduduk setempat. "Lapindo harus menyerahkan semuanya tanah yang ada di peta berdampak," beber Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dr. Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc., Kamis (18/12/2014).

Sebab, selama ini penduduk setempat yang terkena dampak lumpur Lapindo sudah sangat sengsara, tidak juga dilunasi ganti rugi oleh PT. Minarak Lapindo Jaya.

Menurutnya, Pemerintah berharap dana ini akan menjadi modal bagi perseroan untuk membayar ganti rugi pada korban lumpur. Selain itu, pihaknya juga meminta Lapindo membayar sisa ganti rugi bagiannya yang belum dilunasi.

Pertimbangan ini diputuskan lebih kepada kesejahteraan rakyat yang dalam hal ini penduduk yang terkena dampak lumpur yang dirugikan. "Tujuannya Pemerintah tidak membeli tanah tetapi untuk membantu masyarakat. Gunanya dengan semangat itu supaya nanti kalau sudah diberikan semua ke Pemerintah berkas-berkas tanah sebesar Rp 303 triliun, " terangnya lagi.

Pemerintah berencana mengambil dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015. Nilai aset itu diperkirakan mencapai Rp 781,6 miliar. Hal itu merupakan tafsiran pemerintah atas putusan mahkamah konstitusi terkait kasus ganti rugi Lapindo.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dr. Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc. menegaskan aset ini nantinya akan menjadi milik negara.

Pemerintah membantah jika kebijakan ini untuk membantu PT. Lapindo Brantas membayar ganti rugi. Skema ini juga akan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS).

Pemerintah memberikan tenggat waktu pelunasan hutang Lapindo kepada PT. Minarak Lapindo Jaya selama 4 tahun. Jika Lapindo tidak juga dapat melunasi, maka seluruh aset Lapindo dimiliki oleh Pemerintah. "Lapindo diberi waktu 4 tahun kalau mereka bisa melunasi Rp 781,6 miliar maka tanah itu akan diberikan lagi dikembalikan lagi ke Lapindo. Kalau tidak Pemerintah akan sita," tegas Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dr. Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc.

Sebelumnya, beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terkait tindak lanjut penanggulangan lumpur panas Lapindo, Sidoarjo, Jawa Timur.

Presiden Jokowi meminta PT. Minarak Lapindo Jaya segera menyelesaikan sisa ganti rugi terhadap korban lumpur yang belum dibayar. "Jadi sekarang kami sedangkan mencari cara bagaimana caranya ke depan 2015 kewajiban-kewajiban itu bisa diselesaikan," beber Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto yang ikut rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/12/2014).

Dari hasil rapat tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dr. Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc. berencana akan membeli aset Minarak Lapindo guna membantu bayar ganti kerugian tersebut. Aset yang dimiliki oleh Aburizal Bakrie (ARB) alias Ical itu senilai Rp 781,6 miliar.

Pemerintah akan membeli aset PT. Lapindo Brantas di dalam Peta Area Terdampak (PAT) semburan lumpur. Perhitungan pemerintah, aset Lapindo yang berada di dalam Peta Area Terdampak (PAT) mencapai 20 persen dari total area Peta Area Terdampak (PAT).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Kabinet Kerja periode 2014-2019, Dr. Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc., mengatakan pihaknya sudah membicarakan mengenai proses ganti rugi ini kepada korban lumpur Lapindo. Nilai pembelian aset ini mencapai Rp 781,6 miliar. "Aset yang ada di dalam peta terdampak, yang sertifikatnya dipegang Lapindo itu kami ambil," papar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dr. Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc. saat ditemui di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/12/2014).

Pemerintah sebenarnya sudah mengeluarkan dana besar untuk menanggulangi banjir lumpur panas Lapindo Sidoarjo juga dikenal dengan sebutan Lumpur Lapindo atau Lumpur Sidoarjo (Lusi). Peristiwa menyemburnya lumpur panas di lokasi pengeboran Lapindo Brantas Inc. di Dusun Balongnongo Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sejak tanggal 29 Mei 2006. Sejak 2007 hingga 2014, anggaran yang dikeluarkan Pemerintah untuk membiayai BPLS sudah menyentuh angka Rp 9,53 triliun. (mer/jos)

See Also

Dandim 0716/Demak Serahkan Piala Dalam Rangka Peringati HUT Korpri Dan HUT PGRI
Dandim 0716/Demak Hadiri Upacara HUT PGRI Ke-73 Dan HUT Korpri Ke-47
Peran Aktif Koramil 11/Sayung Dalam Membantu Mengatasi Kesulitan Warganya
Semangat Tanpa Batas, Babinsa 01/Demak Bantu Petani Dukuh Gesik Tanam Padi
Semangat Prajurit Kodim 0716/Demak Dalam Mengisi Jadwal Minggu Militer
Kodim 0716/Demak Ikuti Apel Siaga Darurat Banjir Musim Penghujan
Bersinergi Dengan Bhabinkamtibmas, Babinsa Desa Pundenarum Tangkal Banjir
Dandim 0716/Demak Bersama Forkopimda Kabupaten Demak Melepas Keberangkatan Banser Dan GP Ansor
Peringati HUT PGRI Dan KORPRI, Kodim 0716/Demak Ajak Masyarakat Bersihkan Sungai Pelayaran
Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Di Kodim 0716/Demak
Babinsa 13/Karangawen Hadiri Rakor Pembahasan ADD Dan DD Tlogorejo
Anggota Kodim 0716/Demak Terima Pengarahan Dari Irdam IV/Diponegoro
Kodim 0716/Demak Terima Kunjungan Tim Wasrik Itdam IV/Diponegoro
Jelang Kenaikan Pangkat Prajurit, Kodim 0716/Demak Gelar Sidang Pankar UKP
Terungkap...!!! Sosok Pencipta Opini Di TMMD Sengkuyung III Kodim 0716/Demak
Pelayanan Kesehatan Gratis Turut Warnai Penutupan TMMD Sengkuyung III Kodim 0716/Demak
TMMD Sengkuyung III Kodim 0716/Demak Ditutup
Upacara Penutupan TMMD Sengkuyung III Kodim 0716/Demak Membawa Berkah Tersendiri Bagi Pedagang Kecil
Babinsa 06/Wedung Pacu Dan Memotivasi Pengusaha Tenun Di Desa Binaannya
Danramil Jajartan Kodim 0716/Demak Hadiri Rakor Menghadapi Musim Penghujan Tingkat Kabupaten
Optimalkan Tugas Babinsa, Dandim 0716/Demak Serahkan Motor Dinas
Sejumlah Perwira Kodim 0716/Demak Hadiri Upacara Hari Pahlawan
Babinsa Pos Koramil Kebonagung Bahu Membahu Anyam Kawat Untuk Persiapan Pengecoran Jalan
Babinsa Bersama Bhabinkamtibmas Berikan Sosialisasi Rambu-Rambu Lalu Lintas
Peringati Hari Pahlawan, Santri TBS Ziarahi Makam Sosrokartono
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 7.069.819 Since: 07.04.14 | 0.6639 sec