YouTube Facebook Twitter RSS
19 May 2019, 0

Nusantara

Bakrie Tak Kuat Bayar Rp 781,6 M, Presiden Jokowi Resmi Beli Aset Lapindo

Thursday, 18 December 2014 | View : 967

siarjustisia.com-JAKARTA.

Presiden Indonesia ke-7 yang mulai menjabat sejak 20 Oktober 2014 terpilih bersama Wakil Presiden Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla atau sering ditulis Jusuf Kalla saja atau JK dalam Pemilu Presiden (pilpres) 2014, Ir. H. Joko Widodo yang akrab disapa ‘Jokowi', Kamis (18/12/2014) sore ini telah menyepakati pembelian aset PT. Minarak Lapindo Jaya yang menyebabkan bencana lumpur panas Lapindo Sidoarjo juga dikenal dengan sebutan Lumpur Lapindo atau Lumpur Sidoarjo (Lusi) di Sidoarjo, provinsi Jawa Timur.

Perusahaan yang sebagian milik Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) versi Munas Bali, Aburizal Bakrie (ARB) alias Ical itu tidak mampu membayar sisa ganti rugi terhadap korban lumpur senilai Rp 781,6 miliar.

Sebelumnya, Direktur utama PT. Minarak Lapindo Jaya, Andi Darussalam Tabussala (ADS) mengatakan, pihaknya sudah melunasi sebagian besar kewajiban pembayaran ganti rugi senilai Rp 3,8 triliun. Namun, masih ada kekurangan Rp 781,6 miliar yang belum dibayar. “Bukan kami tidak mau membayar, tapi kondisi keuangan perusahaan kami lagi tidak ada,” cetusnya.

"Diputuskan rapat tadi pemerintah akan membeli itu (aset Lapindo)," ungkap Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Kabinet Kerja periode 2014-2019, Dr. Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc., di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/12/2014).

Namun, Presiden Jokowi minta pembelian aset itu harus seluruhnya diberikan kepada Pemerintah Indonesia. Hal itu agar PT. Minarak Lapindo Jaya membayar kerugian tersebut langsung kepada pemerintah bukan pada penduduk setempat. "Lapindo harus menyerahkan semuanya tanah yang ada di peta berdampak," beber Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dr. Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc., Kamis (18/12/2014).

Sebab, selama ini penduduk setempat yang terkena dampak lumpur Lapindo sudah sangat sengsara, tidak juga dilunasi ganti rugi oleh PT. Minarak Lapindo Jaya.

Menurutnya, Pemerintah berharap dana ini akan menjadi modal bagi perseroan untuk membayar ganti rugi pada korban lumpur. Selain itu, pihaknya juga meminta Lapindo membayar sisa ganti rugi bagiannya yang belum dilunasi.

Pertimbangan ini diputuskan lebih kepada kesejahteraan rakyat yang dalam hal ini penduduk yang terkena dampak lumpur yang dirugikan. "Tujuannya Pemerintah tidak membeli tanah tetapi untuk membantu masyarakat. Gunanya dengan semangat itu supaya nanti kalau sudah diberikan semua ke Pemerintah berkas-berkas tanah sebesar Rp 303 triliun, " terangnya lagi.

Pemerintah berencana mengambil dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015. Nilai aset itu diperkirakan mencapai Rp 781,6 miliar. Hal itu merupakan tafsiran pemerintah atas putusan mahkamah konstitusi terkait kasus ganti rugi Lapindo.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dr. Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc. menegaskan aset ini nantinya akan menjadi milik negara.

Pemerintah membantah jika kebijakan ini untuk membantu PT. Lapindo Brantas membayar ganti rugi. Skema ini juga akan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS).

Pemerintah memberikan tenggat waktu pelunasan hutang Lapindo kepada PT. Minarak Lapindo Jaya selama 4 tahun. Jika Lapindo tidak juga dapat melunasi, maka seluruh aset Lapindo dimiliki oleh Pemerintah. "Lapindo diberi waktu 4 tahun kalau mereka bisa melunasi Rp 781,6 miliar maka tanah itu akan diberikan lagi dikembalikan lagi ke Lapindo. Kalau tidak Pemerintah akan sita," tegas Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dr. Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc.

Sebelumnya, beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terkait tindak lanjut penanggulangan lumpur panas Lapindo, Sidoarjo, Jawa Timur.

Presiden Jokowi meminta PT. Minarak Lapindo Jaya segera menyelesaikan sisa ganti rugi terhadap korban lumpur yang belum dibayar. "Jadi sekarang kami sedangkan mencari cara bagaimana caranya ke depan 2015 kewajiban-kewajiban itu bisa diselesaikan," beber Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto yang ikut rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/12/2014).

Dari hasil rapat tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dr. Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc. berencana akan membeli aset Minarak Lapindo guna membantu bayar ganti kerugian tersebut. Aset yang dimiliki oleh Aburizal Bakrie (ARB) alias Ical itu senilai Rp 781,6 miliar.

Pemerintah akan membeli aset PT. Lapindo Brantas di dalam Peta Area Terdampak (PAT) semburan lumpur. Perhitungan pemerintah, aset Lapindo yang berada di dalam Peta Area Terdampak (PAT) mencapai 20 persen dari total area Peta Area Terdampak (PAT).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Kabinet Kerja periode 2014-2019, Dr. Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc., mengatakan pihaknya sudah membicarakan mengenai proses ganti rugi ini kepada korban lumpur Lapindo. Nilai pembelian aset ini mencapai Rp 781,6 miliar. "Aset yang ada di dalam peta terdampak, yang sertifikatnya dipegang Lapindo itu kami ambil," papar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dr. Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc. saat ditemui di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/12/2014).

Pemerintah sebenarnya sudah mengeluarkan dana besar untuk menanggulangi banjir lumpur panas Lapindo Sidoarjo juga dikenal dengan sebutan Lumpur Lapindo atau Lumpur Sidoarjo (Lusi). Peristiwa menyemburnya lumpur panas di lokasi pengeboran Lapindo Brantas Inc. di Dusun Balongnongo Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sejak tanggal 29 Mei 2006. Sejak 2007 hingga 2014, anggaran yang dikeluarkan Pemerintah untuk membiayai BPLS sudah menyentuh angka Rp 9,53 triliun. (mer/jos)

See Also

Cuaca Buruk, 7 Pesawat Tempur Prancis Mendarat Darurat Di Lanud Sultan Iskandar Muda
Pekalongan Siapkan Rekayasa Lalin Antisipasi Kemacetan
Momen Kebersamaan Kodim 0716/Demak Dan Polres Demak Berbagi Takjil Di Bulan Puasa
Diduga Konsleting Listrik, Rumah Terbakar Di Demak
Babinsa Koramil 06/Wedung Rujuk Pasien Gangguan Jiwa Ke Semarang
Wiranto Menyesal Tunjuk OSO Jadi Ketua Umum Partai Hanura
Jumlah Petugas KPPS Wafat Bertambah Jadi 318
Ombudsman Sebut Wafatnya Petugas KPPS, Kesalahan Kolektif
22 Polri Gugur Saat Pengamanan Pilpres & Pileg 2019
72 Orang Panwaslu Wafat Di Pilpres & Pileg 2019
Ratusan Santri MA NU Tasywiquth Thullab Salafiyah Ikuti Pembekalan
KPU Sebut Petugas KPPS Yang Meninggal Bertambah Jadi 119 Orang
Peringati Harlah Ke-96 NU, MA NU TBS Gelar Upacara Dan Istighasah
Bupati Demak Resmi Buka TMMD Sengkuyung I TA 2019
SMP Kanisius Kudus Bermain Besama Di Ruang Baca Pengilon
Gunung Karangetang Semburkan Lava
Peringatan Hari Lahir Ke-93 Madrasah Tasywiquth Thullab Salafiyah Kudus
Babinsa 12/Mranggen Bersama Bhabinkamtibmas Dan Masyarakat Berjibaku Memadamkan Api
Mengingat Masa Kecil, Kapolres Demak Bernostalgia Di Koramil 09/Karangtengah
Hilangkan Penat, Dandim 0716/Demak Ajak Para Perwira Jajaran Rekreasi Mancing Mania
Koramil 06/Wedung Bersama Polsek Bersinergi Dengan DPUPPE Berikan Rasa Aman Pengguna Jalan
Kodim 0716/Demak Terima Kunjungan Tim Dalwas Binsat Kodam IV/Diponegoro
Bawaslu Gelar Bawaslu Goes To School Di MA NU TBS
Dandim 0716/Demak Apresiasi Kesigapan Babinsa 01/Kota Bersihkan Pohon Tumbang
Dengan Cepat Babinsa 13/Karangawen Bantu Evakuasi Orang Yang Meninggal
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 7.815.083 Since: 07.04.14 | 0.8802 sec