YouTube Facebook Twitter RSS
25 Jun 2018, 0

Nusantara

Bakrie Tak Kuat Bayar Rp 781,6 M, Presiden Jokowi Resmi Beli Aset Lapindo

Thursday, 18 December 2014 | View : 797

siarjustisia.com-JAKARTA.

Presiden Indonesia ke-7 yang mulai menjabat sejak 20 Oktober 2014 terpilih bersama Wakil Presiden Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla atau sering ditulis Jusuf Kalla saja atau JK dalam Pemilu Presiden (pilpres) 2014, Ir. H. Joko Widodo yang akrab disapa ‘Jokowi', Kamis (18/12/2014) sore ini telah menyepakati pembelian aset PT. Minarak Lapindo Jaya yang menyebabkan bencana lumpur panas Lapindo Sidoarjo juga dikenal dengan sebutan Lumpur Lapindo atau Lumpur Sidoarjo (Lusi) di Sidoarjo, provinsi Jawa Timur.

Perusahaan yang sebagian milik Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) versi Munas Bali, Aburizal Bakrie (ARB) alias Ical itu tidak mampu membayar sisa ganti rugi terhadap korban lumpur senilai Rp 781,6 miliar.

Sebelumnya, Direktur utama PT. Minarak Lapindo Jaya, Andi Darussalam Tabussala (ADS) mengatakan, pihaknya sudah melunasi sebagian besar kewajiban pembayaran ganti rugi senilai Rp 3,8 triliun. Namun, masih ada kekurangan Rp 781,6 miliar yang belum dibayar. “Bukan kami tidak mau membayar, tapi kondisi keuangan perusahaan kami lagi tidak ada,” cetusnya.

"Diputuskan rapat tadi pemerintah akan membeli itu (aset Lapindo)," ungkap Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Kabinet Kerja periode 2014-2019, Dr. Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc., di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/12/2014).

Namun, Presiden Jokowi minta pembelian aset itu harus seluruhnya diberikan kepada Pemerintah Indonesia. Hal itu agar PT. Minarak Lapindo Jaya membayar kerugian tersebut langsung kepada pemerintah bukan pada penduduk setempat. "Lapindo harus menyerahkan semuanya tanah yang ada di peta berdampak," beber Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dr. Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc., Kamis (18/12/2014).

Sebab, selama ini penduduk setempat yang terkena dampak lumpur Lapindo sudah sangat sengsara, tidak juga dilunasi ganti rugi oleh PT. Minarak Lapindo Jaya.

Menurutnya, Pemerintah berharap dana ini akan menjadi modal bagi perseroan untuk membayar ganti rugi pada korban lumpur. Selain itu, pihaknya juga meminta Lapindo membayar sisa ganti rugi bagiannya yang belum dilunasi.

Pertimbangan ini diputuskan lebih kepada kesejahteraan rakyat yang dalam hal ini penduduk yang terkena dampak lumpur yang dirugikan. "Tujuannya Pemerintah tidak membeli tanah tetapi untuk membantu masyarakat. Gunanya dengan semangat itu supaya nanti kalau sudah diberikan semua ke Pemerintah berkas-berkas tanah sebesar Rp 303 triliun, " terangnya lagi.

Pemerintah berencana mengambil dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015. Nilai aset itu diperkirakan mencapai Rp 781,6 miliar. Hal itu merupakan tafsiran pemerintah atas putusan mahkamah konstitusi terkait kasus ganti rugi Lapindo.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dr. Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc. menegaskan aset ini nantinya akan menjadi milik negara.

Pemerintah membantah jika kebijakan ini untuk membantu PT. Lapindo Brantas membayar ganti rugi. Skema ini juga akan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS).

Pemerintah memberikan tenggat waktu pelunasan hutang Lapindo kepada PT. Minarak Lapindo Jaya selama 4 tahun. Jika Lapindo tidak juga dapat melunasi, maka seluruh aset Lapindo dimiliki oleh Pemerintah. "Lapindo diberi waktu 4 tahun kalau mereka bisa melunasi Rp 781,6 miliar maka tanah itu akan diberikan lagi dikembalikan lagi ke Lapindo. Kalau tidak Pemerintah akan sita," tegas Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dr. Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc.

Sebelumnya, beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terkait tindak lanjut penanggulangan lumpur panas Lapindo, Sidoarjo, Jawa Timur.

Presiden Jokowi meminta PT. Minarak Lapindo Jaya segera menyelesaikan sisa ganti rugi terhadap korban lumpur yang belum dibayar. "Jadi sekarang kami sedangkan mencari cara bagaimana caranya ke depan 2015 kewajiban-kewajiban itu bisa diselesaikan," beber Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto yang ikut rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/12/2014).

Dari hasil rapat tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dr. Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc. berencana akan membeli aset Minarak Lapindo guna membantu bayar ganti kerugian tersebut. Aset yang dimiliki oleh Aburizal Bakrie (ARB) alias Ical itu senilai Rp 781,6 miliar.

Pemerintah akan membeli aset PT. Lapindo Brantas di dalam Peta Area Terdampak (PAT) semburan lumpur. Perhitungan pemerintah, aset Lapindo yang berada di dalam Peta Area Terdampak (PAT) mencapai 20 persen dari total area Peta Area Terdampak (PAT).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Kabinet Kerja periode 2014-2019, Dr. Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc., mengatakan pihaknya sudah membicarakan mengenai proses ganti rugi ini kepada korban lumpur Lapindo. Nilai pembelian aset ini mencapai Rp 781,6 miliar. "Aset yang ada di dalam peta terdampak, yang sertifikatnya dipegang Lapindo itu kami ambil," papar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dr. Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc. saat ditemui di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/12/2014).

Pemerintah sebenarnya sudah mengeluarkan dana besar untuk menanggulangi banjir lumpur panas Lapindo Sidoarjo juga dikenal dengan sebutan Lumpur Lapindo atau Lumpur Sidoarjo (Lusi). Peristiwa menyemburnya lumpur panas di lokasi pengeboran Lapindo Brantas Inc. di Dusun Balongnongo Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sejak tanggal 29 Mei 2006. Sejak 2007 hingga 2014, anggaran yang dikeluarkan Pemerintah untuk membiayai BPLS sudah menyentuh angka Rp 9,53 triliun. (mer/jos)

See Also

Basarnas Telah Mengetahui Lokasi Tenggelamnya KM Sinar Bangun
Radius Pencarian Korban KM Sinar Bangun Diperluas
Kementerian Sosial Sediakan Logistik Untuk Pencarian Korban KM Sinar Bangun
Kecelakaan Tragis Mobil Menabrak Baja Pembatas Jalan
Mendagri Lantik Penjabat Gubernur Sumatera Utara
Nahkoda KM Sinar Bangun Diamankan
Forkopimda Kabupaten Demak Gelar Halal Bi Halal
Dandim 0716/Demak Tekankan Netralitas Dalam Apel Pengecekan Personel Jelang Pilkada
Pencarian Korban KM Sinar Bangun Terkendala Kedalaman Danau Toba
Kodim 0716/Demak Gelar Apel Pengecekan Usai Cuti Lebaran
Arus Balik Di Jalan Arteri Karawang Padat Merayap
Daftar Korban Hilang KM Sinar Bangun
Mendagri Lantik Plt Gubernur Jawa Barat
Jasad Seorang Wanita Ditemukan Dalam Perut Ular Sanca
Perempuan Ditelan Ular Sanca
Kronologi Perempuan Tewas Dimakan Ular
Truk Sampah Dinas LH DKI Hampir Jatuh Dari Jalan Tol Layang
Mahasiswa UMK Kembangkan Kap Lampu Bertema Kebangsaan Dan Pluralisme
Ringankan Beban Warga Kurang Mampu, Koramil 01/Demak Buat Jamban Sehat
Babinsa Koramil 02/Bonang Bantu Bagikan Sembako Saat Jelang Lebaran
Koramil 02/Bonang Bersama FKU Dan Umaroh Bersinergi Ciptakan Kebaikan Dan Kedamaian
Prajurit Kodim 0716/Demak Tes Urine Secara Acak
Babinsa Terus Dampingi Petani Saat Pengubinan
Tausiyah Gus Ghofur Dalam Peringatan Nuzulul Quran Di UMK
Danramil 05/Mijen Tekankan Pentingnya Membaca Dan Mengamalkan Al-Quran Dalam Kehidupan Sehari-hari
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 6.176.121 Since: 07.04.14 | 0.5981 sec