YouTube Facebook Twitter RSS
19 Dec 2018, 0

Nusantara

Pemerintah Ambil Alih Yang Tidak Dibayar PT. Minarak Lapindo Jaya

siarjustisia.com-JAKARTA.

Menteri Sosial Republik Indonesia (RI) ke-26 di Kabinet Kerja periode 2014-2019 yang mulai menjabat sejak 27 Oktober 2014, Dra. Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan sisa 20 persen yang tidak dibayarkan oleh PT. Minarak Lapindo Jaya akan dibeli Pemerintah. Namun, ganti rugi sekitar 80 persen yang sudah dibayarkan oleh Pemerintah akan menjadi colateral. "Jadi yang dibayar (Lapindo) 80 persen, jaminan untuk membayar 20 persen karena sudah ada notulensi rapat bahwa Minarak Lapindo sudah tidak mampu menyelesaikan 20 persen. Oleh karena itu Pemerintah segera berikan solusi, 80 persen akan menjadi colateral bagi Pemerintah sampai 20 persen," ungkap mantan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI ke-5 pada Kabinet Persatuan Nasional dengan masa jabatan 26 Oktober 1999-9 Agustus 2001, Khofifah Indar Parawansa, Kamis (18/12/2014).

Nantinya keputusan rapat ini akan dituangkan dalam Perpres yang segera disiapkan. "Ada nanti Perpresnya, ini kan baru saja rapat," beber alumnus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga (Unair), Surabaya pada tahun 1990, Dra. Khofifah Indar Parawansa.

Seperti dikabarkan sebelumnya, PT. Minarak Lapindo Jaya yang bertanggungjawab atas ganti rugi area lahan warga Sidoarjo yang jadi korban lumpur panas Lapindo Sidoarjo, Jawa Timur juga dikenal dengan sebutan Lumpur Lapindo atau Lumpur Sidoarjo (Lusi), menyatakan menyerah memberikan ganti rugi.

Dalam rapat koordinasi Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), Rabu (24/9/2014), di Jakarta, PT. Minarak Lapindo Jaya menyatakan sudah tidak mampu membayar sisa tanggungan Rp 781,6 miliar.

Pemerintah kembali harus menanggung ganti rugi terhadap korban yang terkena dampak lumpur Lapindo, Sidoarjo, Jawa Timur, sebesar Rp 781,6 miliar. Hal ini karena perusahaan milik Bakrie, PT. Minarak Lapindo Brantas mengatakan tidak sanggup melakukan kewajibannya karena kondisi keuangan perusahaan.

Rapat tersebut dihadiri Menteri Perhubungan, Letjen TNI (Purn.) Everte Ernest (E.E.) Mangindaan, S.E. dan Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo, S.H., M.Hum., serta Bupati Sidoarjo, H. Saiful Ilah, S.H. Turut hadir perwakilan dari PT. Minarak Lapindo Jaya, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup, Komando Daerah Militer (Kodam) V/Brawijaya, serta pihak Polri.

Direktur utama PT. Minarak Lapindo Jaya, Andi Darussalam Tabussala (ADS) mengaku hingga kini pihaknya memiliki data bahwa terdapat 13.000 lebih berkas jual beli lahan yang harus ia selesaikan pembayarannya dan sisa yang belum pihaknya selesaikan tersisa yakni sekitar 3.000 lebih berkas. adapun sisa dana yang belum terselesaikan sebanyak Rp 781,6 millyar. Direktur utama PT. Minarak Lapindo Jaya, Andi Darussalam Tabussala (ADS) mengaku, kondisi saat ini hingga waktu yang belum ditentukan, tidak bisa untuk mengganti rugi sisa 3174 berkas sebesar Rp 781,6 miliar, karena kondisi keuangan perusahaan krisis.

Saat ditanya batas waktu yang dibutuhkan dari pihak perusahaan Bakrie untuk melakukan pembayaran atau pelunasan jual beli lahan terhadap korban dari lumpur Lapindo, Andi Darussalam Tabusalla mengaku pihaknya tidak bisa menentukan batas waktu pembayaran untuk melunasi lantaran perusahaan Bakrie kini mengalami penurunan. Namun, dirinya mengatakan akan dilakukan dalam waktu cepat. "Sisa dana itu, Minarak tidak bisa membayar," beber Andi Darussalam Tabussala kepada awak media, Rabu (24/9/2014).

Direktur Utama Minarak Lapindo Jaya, Andi Darussalam Tabusalla (ADS) menegaskan, apapun hasil keputusan dari Pemerintah maka akan dipatuhi. Pihaknya tidak akan memilih hasil keputusan yang menghasilkan dua alternatif. "Pokoknya kita serahkan dulu kepada Pemerintah hasilnya kita patuhi gitu. Karena tidak ada alternatif lain karena tidak batas waktu yang kita punyai dengan kondisi keuangan yang dipunyai keluarga Bakrie,” tukas dia.

Dari hasil rapat dengan BPLS tadi pagi, menghasilkan dua jalan keluar alternatif. Pertama, memberikan talangan terlebih dulu dari Pemerintah kemudian pihak PT. Minarak Lapindo Brantas mengganti rugi.

Alternatif kedua, sisa yang belum dibayar oleh Lapindo dibayar oleh Pemerintah. Sehingga nanti di dalam peta terdampak sekitar 20 persen dari luas area yang terdampak sebesar 600an hektar akan menjadi milik Pemerintah.

PT. Minarak Lapindo Jaya mengakui jika hingga saat ini masih berusaha dan tidak menyerah dari kewajibannya untuk menyelesaikan pembayaran kompensasi bagi warga korban lumpur di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Hal ini disampaikan Direktur Utama PT. Minarak Lapindo Jaya, Andi Darussalam Tabusalla (ADS) dihadapan sejumlah wartawan di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (5/12/2014), menyusul adanya desakan Pemerintah untuk segera menuntaskan tunggakan pembayaran senilai Rp 781,6 miliar kepada warga yang menjadi korban semburan lumpur tenggat waktu yang diberikan Pemerintah yakni tahun 2015.

ADS yang diberi tanggung jawab dalam melakukan pembayaran jual beli lahan sebagai ganti rugi terhadap korban lumpur Lapindo Sidoarjo mengungkapkan akan membayar korban akibat musibah lumpur Lapindo Sidoarjo.

Namun disampaikan jika Pemerintah mendesak pihaknya untuk segera membayarkan jual beli lahan atau ganti rugi terhadap sejumlah korban dirinya mengaku tidak akan mungkin bisa menyelesaikannya dalam waktu dekat ini lantaran menilai perusahaan Bakrie tersebut, kini tidak memungkinkan untuk melakukan pembayaran pelunasan tersebut karena mengalami kesulitan keuangan.

Kendati putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengatakan Lapindo tidak bersalah dan kejadian lumpur Lapindo Sidoarjo dinilai merupakan bencana alam, Andi Darussalam Tabussala (ADS) mengatakan keluarga Bakrie tetap melakukan pembayaran terhadap warga yang menjadi korban dari dampak lumpur Lapindo Sidoarjo berdasarkan pembayaran yang dilakukan oleh keluarga Bakrie itu terhadap para korban dinilai merupakan jual beli bukan ganti rugi hal ini dinilai berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No.14 Tahun 2007 lalu yang mengatakan pembayaran bukan ganti rugi melainakan jual beli.

Andi Darussalam Tabussala marah jika disebutkan penggantian uang sebagai ganti rugi. Alasannya, berdasarkan Keppres Tahun 2007, cara pembayaran kepada lahan warga yang terkena dampak lumpur Lapindo menggunakan sistem jual beli. "Saya enggak mau ada istilah ganti rugi, ini jual beli," pungkas Andi Darussalam Tabussala.

Pemerintah akan membayar ganti rugi yang ditagih korban lumpur Lapindo, Sidoarjo. Dana untuk pembayaran korban lumpur dimasukkan dalam APBN 2015.

“Yang belum terbayar di area peta terdampak itu ada Rp 781,6 miliar yang belum terbayar jadi kalau itu yang harus dibeli maka itu yang harus dikeluarkan dari APBN," papar Menteri Pekerjaan Umum pada Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, Ir. Djoko Kirmanto, Dipl. H.E. di Jakarta, Rabu (24/9/2014).

Menteri Pekerjaan Umum pada Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, Ir. Djoko Kirmanto, Dipl. H.E. menegaskan uang tersebut akan masuk ke dalam anggaran Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran (TA) 2015. Namun, keputusan ini masih harus mendapatkan persetujuan dari Presiden dan DPR RI. "Yang penting tadi keputusan politik dan kebijakan dituntaskan dulu, nanti yang sifatnya teknis itu selanjutnya," jelas dia.

Ganti rugi yang harus dibayarkan oleh Pemerintah, lanjut Djoko Kirmanto, merupakan hasil rapat dengan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) yang berdasarkan keputusan MK. Keputusan MK tersebut menyatakan memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada Pemerintah untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Dia menegaskan, dari hasil rapat dengan BPLS menghasilkan dua jalan keluar alternatif. Pertama, memberikan talangan terlebih dulu dari Pemerintah kemudian pihak Minarak Lapindo Brantas mengganti rugi. Alternatif kedua, sisa yang belum dibayar oleh Lapindo dibayar oleh Pemerintah. Sehingga nanti di dalam peta terdampak sekitar 20 persen dari luas area yang terdampak sebesar 600an hektar akan menjadi milik Pemerintah.

"Kami memberikan dua opsi. Pertama, menggunakan dana talangan Pemerintah. Kedua, penyelesaian pembayaran diambil alih oleh Pemerintah dan sebagian aset dalam Peta Area Terdampak (PAT) per 22 Maret 2007 sekitar 25% selanjutnya akan menjadi milik Pemerintah," tandas Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto.

"Tapi proses itu masih berlarut-larut aturannya cukup banyak, mulai dari rapat-rapat dengan DPR dan sebagainya," tambah dia.

Lebih lanjut, sambung dia, peserta rakor sepakat sisa pembayaran akan dibayar dengan APBN. "Saya pastikan ganti rugi akan dibayar Pemerintah. Hasil rapat akan segera disampaikan ke rapat kabinet. Intinya hanya menunggu persetujuan Presiden," ucapnya. "Hasil rapat ini akan kita laporkan ke Pak Presiden saat sidang kabinet nanti. Kita selesaikan secepatnya," tegas dia lagi.

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menegaskan keputusan hari ini, bakal disampaikan ke Gubernur Jawa Timur dan Bupati Sidoarjo agar disosialisasikan ke masyarakat. Maksudnya, agar masyarakat tidak menghalangi lagi saat BPLS melakukan penutupan lubang kebocoran lumpur akibat pengeboran dari PT. Minarak Lapindo Jaya.

Untuk jalan kereta sudah menjadi perhatian, begitu pula untuk jalan tol akan dibahas dengan Jasa Marga. Sedangkan, jalan arteri sudah diganti. "Kita mencari jalan keluar yang baik yang dilindungi oleh hukum. Tapi jalan keluar ini tidak serta merta diambil,” tandas Menteri PU.

Dengan kesepakatan ini, BPLS bisa melanjutkan pekerjaan membangun dan memperbaiki tanggul. Sebelumnya, warga korban lumpur Lapindo mengusir pekerja BPLS. Warga menolak adanya pengerjaan sebelum ada pelunasan. "Nanti BPLS bisa langsung bekerja," tegas Bupati Sidoarjo, H. Saiful Ilah, S.H.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia ke-16 di Kabinet Kerja periode 2014-2019 yang mulai menjabat sejak 27 Oktober 2014, Dr. Sofyan A. Djalil, S.H., M.A., M.A.L.D. menambahkan, Pemerintah sebenarnya masih berharap Lapindo bisa menyelesaikan kewajibannya. Dia menyebut, secara prinsip, siapa yang berbuat maka harus bertanggung jawab. Namun, di sisi lain, Pemerintah juga melihat kepentingan publik yang terabaikan. Lalu, berapa dana yang disiapkan pemerintah. “Itu teknis yang masih dibicarakan, kita lihat kemampuan APBN seperti apa,” katanya.

Sebagai informasi, progres pembayaran korban lumpur Sidoarjo per 9 September 2014, sisa pembayaran dalam Peta Area Terdampak (PAT) oleh PT. Minarak Lapindo Jaya sebesar Rp 781,6 miliar dari total kewajiban Rp 3,8 triliun. Sedangkan di luar PAT oleh Pemerintah diwakili BPLS sebesar Rp 1,3 triliun dari total kewajiban Rp 4 triliun.

Peristiwa menyemburnya lumpur panas di lokasi pengeboran Lapindo Brantas Inc. di Dusun Balongnongo Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, provinsi Jawa Timur, sejak tanggal 29 Mei 2006. (mer/jos)

See Also

Dandim 0716/Demak Serahkan Piala Dalam Rangka Peringati HUT Korpri Dan HUT PGRI
Dandim 0716/Demak Hadiri Upacara HUT PGRI Ke-73 Dan HUT Korpri Ke-47
Peran Aktif Koramil 11/Sayung Dalam Membantu Mengatasi Kesulitan Warganya
Semangat Tanpa Batas, Babinsa 01/Demak Bantu Petani Dukuh Gesik Tanam Padi
Semangat Prajurit Kodim 0716/Demak Dalam Mengisi Jadwal Minggu Militer
Kodim 0716/Demak Ikuti Apel Siaga Darurat Banjir Musim Penghujan
Bersinergi Dengan Bhabinkamtibmas, Babinsa Desa Pundenarum Tangkal Banjir
Dandim 0716/Demak Bersama Forkopimda Kabupaten Demak Melepas Keberangkatan Banser Dan GP Ansor
Peringati HUT PGRI Dan KORPRI, Kodim 0716/Demak Ajak Masyarakat Bersihkan Sungai Pelayaran
Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Di Kodim 0716/Demak
Babinsa 13/Karangawen Hadiri Rakor Pembahasan ADD Dan DD Tlogorejo
Anggota Kodim 0716/Demak Terima Pengarahan Dari Irdam IV/Diponegoro
Kodim 0716/Demak Terima Kunjungan Tim Wasrik Itdam IV/Diponegoro
Jelang Kenaikan Pangkat Prajurit, Kodim 0716/Demak Gelar Sidang Pankar UKP
Terungkap...!!! Sosok Pencipta Opini Di TMMD Sengkuyung III Kodim 0716/Demak
Pelayanan Kesehatan Gratis Turut Warnai Penutupan TMMD Sengkuyung III Kodim 0716/Demak
TMMD Sengkuyung III Kodim 0716/Demak Ditutup
Upacara Penutupan TMMD Sengkuyung III Kodim 0716/Demak Membawa Berkah Tersendiri Bagi Pedagang Kecil
Babinsa 06/Wedung Pacu Dan Memotivasi Pengusaha Tenun Di Desa Binaannya
Danramil Jajartan Kodim 0716/Demak Hadiri Rakor Menghadapi Musim Penghujan Tingkat Kabupaten
Optimalkan Tugas Babinsa, Dandim 0716/Demak Serahkan Motor Dinas
Sejumlah Perwira Kodim 0716/Demak Hadiri Upacara Hari Pahlawan
Babinsa Pos Koramil Kebonagung Bahu Membahu Anyam Kawat Untuk Persiapan Pengecoran Jalan
Babinsa Bersama Bhabinkamtibmas Berikan Sosialisasi Rambu-Rambu Lalu Lintas
Peringati Hari Pahlawan, Santri TBS Ziarahi Makam Sosrokartono
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 7.119.799 Since: 07.04.14 | 0.6575 sec