YouTube Facebook Twitter RSS
19 May 2019, 0

Nusantara

Pemerintah Putuskan Talangi Hutang Lapindo Dengan Beli Tanah Lapindo Rp 781,6 M

siarjustisia.com-JAKARTA.

Kondisi keuangan membuat PT. Minarak Lapindo Jaya tidak mampu lagi menyelesaikan ganti rugi warga korban banjir lumpur panas Lapindo Sidoarjo juga dikenal dengan sebutan Lumpur Lapindo atau Lumpur Sidoarjo (Lusi) di Peta Area Terdampak (PAT).

Peristiwa menyemburnya lumpur panas di lokasi pengeboran Lapindo Brantas Inc. di Dusun Balongnongo Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sejak tanggal 29 Mei 2006.

Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) akhirnya turun tangan mengambil alih pembayaran ganti rugi.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dr. Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc. mengungkapkan, pihaknya sudah meminta rekomendasi Kementerian Hukum dan HAM (KemenkumHAM) terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meminta Negara menjamin pelunasan ganti rugi korban, baik di dalam maupun di luar PAT.

“Jadi, (tanggung jawab ganti rugi) ini diambil oleh Negara, dibayar dan (tanahnya) jadi aset Negara,” terangnya usai sidang kabinet di Istana Negara, Rabu (3/12/2014).

Sebagaimana diketahui, selama ini korban di dalam PAT menjadi tanggung jawab Lapindo, sedangkan korban di luar PAT oleh Pemerintah. Namun, karena Lapindo sudah kehabisan dana, maka belum semua korban di dalam PAT mendapat ganti rugi. Sementara korban di luar PAT sudah mendapat ganti rugi dari Pemerintah.

Maret 2014 silam, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan permohonan enam orang korban lumpur Lapindo yang berada dalam wilayah PAT. Intinya, MK meminta Negara dengan kekuasaan yang dimiliki untuk menjamin dan memastikan pelunasan ganti rugi korban di dalam PAT. Namun, Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai jika putusan itu bukan berarti Pemerintah yang harus mengganti rugi, melainkan memberi kekuatan Pemerintah untuk menekan Lapindo agar segera menyelesaikan kewajibannya.

Multitafsir itulah yang menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dr. Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc. sudah dikaji Pemerintahan Jokowi. Oleh Kementerian Hukum dan HAM, putusan tersebut ditafsirkan jika Pemerintah harus mengambil alih karena Lapindo sudah tidak mungkin lagi menyelesaikan kewajibannya. “Kalau tidak (mengambil alih), kita disalahkan secara konstitusi,” katanya.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dr. Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc.  menyebut, untuk mengambil alih tanggung jawab di wilayah PAT, Pemerintah akan segera mengubah Peraturan Presiden (Perpres) tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) agar menjadi payung hukum yang kuat. “Kami juga minta opini dari Kejaksaan Agung,” tegasnya.

Pemerintah akhirnya memutuskan untuk menalangi kewajiban PT. Minarak Lapindo Jaya membayar ganti rugi pada warga korban luapan lumpur panas Lapindo Sidoarjo juga dikenal dengan sebutan Lumpur Lapindo atau Lumpur Sidoarjo (Lusi).

Pemerintah akhirnya memastikan menalangi sisa ganti rugi untuk korban luapan lumpur panas Lapindo Sidoarjo juga dikenal dengan sebutan Lumpur Lapindo atau Lumpur Sidoarjo (Lusi) yang menjadi tanggungan PT. Minarak Lapindo Jaya.

Jumlah ganti rugi itu sebesar Rp 781,6 miliar di dalam Peta Area Terdampak (PAT). Dana Rp 781,6 miliar dibayarkan dari dana APBN tahun depan.

Hal ini disampaikan Menteri Pekerjaan Umum (PU) dan Perumahan Rakyat Dr. Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc. usai rapat bersama Presiden Indonesia ke-7 yang mulai menjabat sejak 20 Oktober 2014 terpilih bersama Wakil Presiden Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla atau sering ditulis Jusuf Kalla saja atau JK dalam Pemilu Presiden (pilpres) 2014, Ir. H. Joko Widodo yang akrab disapa ‘Jokowi’ di kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/12/2014) malam.

Keputusan tersebut diambil setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengadakan rapat dengan Menteri PU dan Perumahan Rakyat Dr. Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc. dan Menteri Keuangan (Menkeu), Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, S.E., M.UP., Ph.D. Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo, S.H., M.Hum. dan Bupati Sidoarjo, H. Saiful Ilah, S.H. dikabarkan ikut serta.

Keputusan ini diambil setelah PT. Minarak Lapindo Jaya menyatakan tak lagi mampu membayar. “Karena Lapindo sudah menyatakan tidak ada kemampuan lagi untuk melunasi atau membeli tanah itu. Diputuskan oleh rapat tadi, Pemerintah akan membeli tanah itu Rp 781,6 miliar,” ungkap Dr. Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc. seusai rapat di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/12/2014).

Meski demikian, dia menambahkan, dana yang akan dikeluarkan Pemerintah itu tidak hanya untuk luasan tanah senilai Rp 781,6 miliar itu. “Tapi, Lapindo harus menyerahkan keseluruhan tanah yang ada di peta terdampak,” imbuh mantan Ketua Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) tersebut.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) dan Perumahan Rakyat Dr. Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc. juga menyatakan, langkah Pemerintah tersebut terpaksa diambil karena Lapindo menyatakan tidak memiliki kemampuan lagi untuk melunasi atau membeli tanah para korban yang belum terbayar. Dari total ganti rugi Rp 3,8 triliun, Lapindo hanya bisa mengganti Rp 3,03 triliun.

Pada kesempatan tersebut, dia juga menegaskan bahwa niat Pemerintah tidak sekadar membeli tanah yang seharusnya menjadi tanggungan Lapindo. Namun, itu lebih pada keinginan untuk membantu masyarakat yang rumahnya terkena dampak lumpur tersebut. “Para korban sudah delapan tahun menunggu ganti rugi itu,” tegasnya.

Dengan keputusan terakhir tersebut, Pemerintah berharap BPLS bisa bekerja lebih baik dalam menangani lokasi lumpur. Khususnya, memperbaiki tanggul untuk mencegah dampak yang lebih luas lagi di luar Peta Area Terdampak (PAT).

Menurut Basuki Hadimuljono, pembayaran utang Lapindo itu akan menggunakan pos BA99 (dana taktis) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2015. Meski demikian, ujarnya, Pemerintah mengharuskan Lapindo tetap melunasi kewajibannya itu. Sebab, Pemerintah juga turut menyita seluruh aset Lapindo sebagai jaminan.

Skemanya, Lapindo akan menyerahkan seluruh sertifikat tanah Peta Area Terdampak (PAT) kepada Pemerintah. Bila dalam empat tahun dana Rp 781,6 miliar tidak dilunasi, tanah tersebut akan disita Pemerintah. “Saya kira itu (empat tahun) cukup fair karena semangatnya adalah untuk rakyat. Saat ini tidak ada cara lain,” imbuh Menteri PU dan Perumahan Rakyat Dr. Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc.

Pemerintah memberi waktu empat tahun agar perusahaan milik keluarga Bakrie itu melunasinya. “Nanti kalau sudah diberikan semua kepada Pemerintah, Lapindo diberi waktu 4 tahun. Jadi kalau mereka bisa melunasi Rp 781,6 miliar kepada Pemerintah, maka tanah itu dikembalikan kepada Lapindo. Kalau tidak, maka semua disita," tegas Basuki Hadimuljono.

Menurutnya, itu solusi paling tepat yang dapat diambil Pemerintah saat ini sehingga ada rasa keadilan untuk masyarakat yang sudah menunggu cukup lama.

Keputusan ini, lanjut Basuki Hadimuljono, juga telah disepakati oleh Chief Executive Officer (CEO) Lapindo Brantas Inc., Nirwan Bakrie yang merupakan adik kandung dari Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) versi Munas Bali, pengusaha, dan mantan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu, Aburizal Bakrie (ARB). “Saya sudah telepon Pak Nirwan. Beliau setuju. Beliau akan segera menindaklanjuti secara formal dengan Jaksa Agung mestinya untuk surat kuasa jual," tandas Basuki Hadimuljono.

Sebagai informasi, PT. Energi Mega Persada sebagai pemilik saham mayoritas Lapindo Brantas Inc. merupakan anak perusahaan Grup Bakrie. Grup Bakrie memiliki 63,53% saham, sisanya dimiliki komisaris EMP, Rennier A.R. Latief, dengan 3,11%, Julianto Benhayudi 2,18%, dan publik 31,18%.

Saat kampanye pemilihan presiden (pilpres) akhir Mei 2014 lalu, Presiden Jokowi memang sudah menandatangani kontrak politik di hadapan warga korban lumpur Lapindo. “Dalam kondisi seperti ini, dalam kasus seperti ini, Negara harusnya hadir, sebagai representasi dari kedaulatan rakyat. Kalau Negara absen, artinya Negara melupakan rakyat,” tegas mantan Gubernur DKI Jakarta dan mantan Wali Kota Surakarta, Jokowi ketika itu. (jos/jpnn)

See Also

Cuaca Buruk, 7 Pesawat Tempur Prancis Mendarat Darurat Di Lanud Sultan Iskandar Muda
Pekalongan Siapkan Rekayasa Lalin Antisipasi Kemacetan
Momen Kebersamaan Kodim 0716/Demak Dan Polres Demak Berbagi Takjil Di Bulan Puasa
Diduga Konsleting Listrik, Rumah Terbakar Di Demak
Babinsa Koramil 06/Wedung Rujuk Pasien Gangguan Jiwa Ke Semarang
Wiranto Menyesal Tunjuk OSO Jadi Ketua Umum Partai Hanura
Jumlah Petugas KPPS Wafat Bertambah Jadi 318
Ombudsman Sebut Wafatnya Petugas KPPS, Kesalahan Kolektif
22 Polri Gugur Saat Pengamanan Pilpres & Pileg 2019
72 Orang Panwaslu Wafat Di Pilpres & Pileg 2019
Ratusan Santri MA NU Tasywiquth Thullab Salafiyah Ikuti Pembekalan
KPU Sebut Petugas KPPS Yang Meninggal Bertambah Jadi 119 Orang
Peringati Harlah Ke-96 NU, MA NU TBS Gelar Upacara Dan Istighasah
Bupati Demak Resmi Buka TMMD Sengkuyung I TA 2019
SMP Kanisius Kudus Bermain Besama Di Ruang Baca Pengilon
Gunung Karangetang Semburkan Lava
Peringatan Hari Lahir Ke-93 Madrasah Tasywiquth Thullab Salafiyah Kudus
Babinsa 12/Mranggen Bersama Bhabinkamtibmas Dan Masyarakat Berjibaku Memadamkan Api
Mengingat Masa Kecil, Kapolres Demak Bernostalgia Di Koramil 09/Karangtengah
Hilangkan Penat, Dandim 0716/Demak Ajak Para Perwira Jajaran Rekreasi Mancing Mania
Koramil 06/Wedung Bersama Polsek Bersinergi Dengan DPUPPE Berikan Rasa Aman Pengguna Jalan
Kodim 0716/Demak Terima Kunjungan Tim Dalwas Binsat Kodam IV/Diponegoro
Bawaslu Gelar Bawaslu Goes To School Di MA NU TBS
Dandim 0716/Demak Apresiasi Kesigapan Babinsa 01/Kota Bersihkan Pohon Tumbang
Dengan Cepat Babinsa 13/Karangawen Bantu Evakuasi Orang Yang Meninggal
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 7.815.073 Since: 07.04.14 | 0.6622 sec