YouTube Facebook Twitter RSS
19 Oct 2018, 0

Nusantara

Pemerintah Putuskan Talangi Hutang Lapindo Dengan Beli Tanah Lapindo Rp 781,6 M

siarjustisia.com-JAKARTA.

Kondisi keuangan membuat PT. Minarak Lapindo Jaya tidak mampu lagi menyelesaikan ganti rugi warga korban banjir lumpur panas Lapindo Sidoarjo juga dikenal dengan sebutan Lumpur Lapindo atau Lumpur Sidoarjo (Lusi) di Peta Area Terdampak (PAT).

Peristiwa menyemburnya lumpur panas di lokasi pengeboran Lapindo Brantas Inc. di Dusun Balongnongo Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sejak tanggal 29 Mei 2006.

Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) akhirnya turun tangan mengambil alih pembayaran ganti rugi.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dr. Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc. mengungkapkan, pihaknya sudah meminta rekomendasi Kementerian Hukum dan HAM (KemenkumHAM) terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meminta Negara menjamin pelunasan ganti rugi korban, baik di dalam maupun di luar PAT.

“Jadi, (tanggung jawab ganti rugi) ini diambil oleh Negara, dibayar dan (tanahnya) jadi aset Negara,” terangnya usai sidang kabinet di Istana Negara, Rabu (3/12/2014).

Sebagaimana diketahui, selama ini korban di dalam PAT menjadi tanggung jawab Lapindo, sedangkan korban di luar PAT oleh Pemerintah. Namun, karena Lapindo sudah kehabisan dana, maka belum semua korban di dalam PAT mendapat ganti rugi. Sementara korban di luar PAT sudah mendapat ganti rugi dari Pemerintah.

Maret 2014 silam, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan permohonan enam orang korban lumpur Lapindo yang berada dalam wilayah PAT. Intinya, MK meminta Negara dengan kekuasaan yang dimiliki untuk menjamin dan memastikan pelunasan ganti rugi korban di dalam PAT. Namun, Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai jika putusan itu bukan berarti Pemerintah yang harus mengganti rugi, melainkan memberi kekuatan Pemerintah untuk menekan Lapindo agar segera menyelesaikan kewajibannya.

Multitafsir itulah yang menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dr. Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc. sudah dikaji Pemerintahan Jokowi. Oleh Kementerian Hukum dan HAM, putusan tersebut ditafsirkan jika Pemerintah harus mengambil alih karena Lapindo sudah tidak mungkin lagi menyelesaikan kewajibannya. “Kalau tidak (mengambil alih), kita disalahkan secara konstitusi,” katanya.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dr. Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc.  menyebut, untuk mengambil alih tanggung jawab di wilayah PAT, Pemerintah akan segera mengubah Peraturan Presiden (Perpres) tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) agar menjadi payung hukum yang kuat. “Kami juga minta opini dari Kejaksaan Agung,” tegasnya.

Pemerintah akhirnya memutuskan untuk menalangi kewajiban PT. Minarak Lapindo Jaya membayar ganti rugi pada warga korban luapan lumpur panas Lapindo Sidoarjo juga dikenal dengan sebutan Lumpur Lapindo atau Lumpur Sidoarjo (Lusi).

Pemerintah akhirnya memastikan menalangi sisa ganti rugi untuk korban luapan lumpur panas Lapindo Sidoarjo juga dikenal dengan sebutan Lumpur Lapindo atau Lumpur Sidoarjo (Lusi) yang menjadi tanggungan PT. Minarak Lapindo Jaya.

Jumlah ganti rugi itu sebesar Rp 781,6 miliar di dalam Peta Area Terdampak (PAT). Dana Rp 781,6 miliar dibayarkan dari dana APBN tahun depan.

Hal ini disampaikan Menteri Pekerjaan Umum (PU) dan Perumahan Rakyat Dr. Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc. usai rapat bersama Presiden Indonesia ke-7 yang mulai menjabat sejak 20 Oktober 2014 terpilih bersama Wakil Presiden Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla atau sering ditulis Jusuf Kalla saja atau JK dalam Pemilu Presiden (pilpres) 2014, Ir. H. Joko Widodo yang akrab disapa ‘Jokowi’ di kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/12/2014) malam.

Keputusan tersebut diambil setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengadakan rapat dengan Menteri PU dan Perumahan Rakyat Dr. Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc. dan Menteri Keuangan (Menkeu), Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, S.E., M.UP., Ph.D. Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo, S.H., M.Hum. dan Bupati Sidoarjo, H. Saiful Ilah, S.H. dikabarkan ikut serta.

Keputusan ini diambil setelah PT. Minarak Lapindo Jaya menyatakan tak lagi mampu membayar. “Karena Lapindo sudah menyatakan tidak ada kemampuan lagi untuk melunasi atau membeli tanah itu. Diputuskan oleh rapat tadi, Pemerintah akan membeli tanah itu Rp 781,6 miliar,” ungkap Dr. Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc. seusai rapat di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/12/2014).

Meski demikian, dia menambahkan, dana yang akan dikeluarkan Pemerintah itu tidak hanya untuk luasan tanah senilai Rp 781,6 miliar itu. “Tapi, Lapindo harus menyerahkan keseluruhan tanah yang ada di peta terdampak,” imbuh mantan Ketua Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) tersebut.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) dan Perumahan Rakyat Dr. Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc. juga menyatakan, langkah Pemerintah tersebut terpaksa diambil karena Lapindo menyatakan tidak memiliki kemampuan lagi untuk melunasi atau membeli tanah para korban yang belum terbayar. Dari total ganti rugi Rp 3,8 triliun, Lapindo hanya bisa mengganti Rp 3,03 triliun.

Pada kesempatan tersebut, dia juga menegaskan bahwa niat Pemerintah tidak sekadar membeli tanah yang seharusnya menjadi tanggungan Lapindo. Namun, itu lebih pada keinginan untuk membantu masyarakat yang rumahnya terkena dampak lumpur tersebut. “Para korban sudah delapan tahun menunggu ganti rugi itu,” tegasnya.

Dengan keputusan terakhir tersebut, Pemerintah berharap BPLS bisa bekerja lebih baik dalam menangani lokasi lumpur. Khususnya, memperbaiki tanggul untuk mencegah dampak yang lebih luas lagi di luar Peta Area Terdampak (PAT).

Menurut Basuki Hadimuljono, pembayaran utang Lapindo itu akan menggunakan pos BA99 (dana taktis) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2015. Meski demikian, ujarnya, Pemerintah mengharuskan Lapindo tetap melunasi kewajibannya itu. Sebab, Pemerintah juga turut menyita seluruh aset Lapindo sebagai jaminan.

Skemanya, Lapindo akan menyerahkan seluruh sertifikat tanah Peta Area Terdampak (PAT) kepada Pemerintah. Bila dalam empat tahun dana Rp 781,6 miliar tidak dilunasi, tanah tersebut akan disita Pemerintah. “Saya kira itu (empat tahun) cukup fair karena semangatnya adalah untuk rakyat. Saat ini tidak ada cara lain,” imbuh Menteri PU dan Perumahan Rakyat Dr. Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc.

Pemerintah memberi waktu empat tahun agar perusahaan milik keluarga Bakrie itu melunasinya. “Nanti kalau sudah diberikan semua kepada Pemerintah, Lapindo diberi waktu 4 tahun. Jadi kalau mereka bisa melunasi Rp 781,6 miliar kepada Pemerintah, maka tanah itu dikembalikan kepada Lapindo. Kalau tidak, maka semua disita," tegas Basuki Hadimuljono.

Menurutnya, itu solusi paling tepat yang dapat diambil Pemerintah saat ini sehingga ada rasa keadilan untuk masyarakat yang sudah menunggu cukup lama.

Keputusan ini, lanjut Basuki Hadimuljono, juga telah disepakati oleh Chief Executive Officer (CEO) Lapindo Brantas Inc., Nirwan Bakrie yang merupakan adik kandung dari Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) versi Munas Bali, pengusaha, dan mantan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu, Aburizal Bakrie (ARB). “Saya sudah telepon Pak Nirwan. Beliau setuju. Beliau akan segera menindaklanjuti secara formal dengan Jaksa Agung mestinya untuk surat kuasa jual," tandas Basuki Hadimuljono.

Sebagai informasi, PT. Energi Mega Persada sebagai pemilik saham mayoritas Lapindo Brantas Inc. merupakan anak perusahaan Grup Bakrie. Grup Bakrie memiliki 63,53% saham, sisanya dimiliki komisaris EMP, Rennier A.R. Latief, dengan 3,11%, Julianto Benhayudi 2,18%, dan publik 31,18%.

Saat kampanye pemilihan presiden (pilpres) akhir Mei 2014 lalu, Presiden Jokowi memang sudah menandatangani kontrak politik di hadapan warga korban lumpur Lapindo. “Dalam kondisi seperti ini, dalam kasus seperti ini, Negara harusnya hadir, sebagai representasi dari kedaulatan rakyat. Kalau Negara absen, artinya Negara melupakan rakyat,” tegas mantan Gubernur DKI Jakarta dan mantan Wali Kota Surakarta, Jokowi ketika itu. (jos/jpnn)

See Also

Gerbang Tol Pejompongan Terbakar
Isi Lengkap Deklarasi Dukungan Jaringan Gusdurian Kepada Joko Widodo-Maruf Amin
Anies Baswedan Resmi Cabut Izin Prinsip Pembangunan Pulau Reklamasi
Polisi Sebut Mobilnya Berhenti Mendadak Soal Al Ghazali Pingsan
TNI AL Bentuk Tim Selidiki Kebakaran KRI Rencong 622
Kronologi Terbakar Dan Tenggelamnya KRI Rencong 622
TNI AL Sebut Seluruh Awak KRI Rencong 622 Selamat
Mahasiswa Diminta Tumbuhkan Budaya Menulis
Tim Mahad Aly TBS Lakukan Pengukuran Arah Kiblat
MA. TBS Salurkan Donasi Melalui LAZISNU Dan BPDB
MA AL Ahrom Dapat Wasbang Dari Danramil 09/Karangtengah
Dandim 0716/Demak Hadiri Apel Kehormatan Dan Malam Renungan Suci Di TMP Cahaya Ratna Bintarum
Babinsa Jungpasir Bersama Warga Binaannya Lakukan Doa Bersama Menjelang HUT RI Ke-73
Upacara Detik-Detik Proklamasi Peringatan HUT RI Ke-73 Di Demak
Upacara Penurunan Bendera HUT RI Ke-73 Di Alun-Alun Simpang Enam Demak
Dandim 0716/Demak Berikan Penghargaan Kepada 4 Babinsa Teladan
Kodim 0716/Demak Cek Kesediaan Pangan Di Wilayah Binaan
Babinsa Koramil 01/Demak Kota Bantu Pembuatan Gapura
Peringatan HUT Pramuka Ke-57
Pengukuhan Paskibraka Demak
Kodim 0716/Demak Meriahkan HUT Kemerdekaan RI Ke-73 Dengan Berbagai Lomba Tradisional
Kodim 0716/Demak Dan Polres Kirim Bantuan Ke Lombok
Batuud Koramil 10/Guntur Hadiri Lokakarya Mini Kesehatan
Tingkatkan Kemampuan Menembak, Kodim 0716/Demak Lakukan Perbaikan Lapangan Tembak
Apel Akbar HUT Ke-73 Dan Peringatan Hari Pramuka Ke-57 Kwartir Cabang Demak Digelar
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 6.782.507 Since: 07.04.14 | 0.6757 sec