YouTube Facebook Twitter RSS
20 Aug 2018, 0

Hukum

Pihak-pihak Yang Kecipratan Uang Dari Proyek Hambalang

Thursday, 18 December 2014 | View : 521

siarjustisia.com-JAKARTA.

Kamis (18/12/2014), di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jaksa Fitroh Rohcahyanto mengungkapkan sebelum pelaksanaan lelang proyek Hambalang, Direktur Utama PT. Dutasari Citra Laras, Machfud Suroso mendengar informasi rencana keikutsertaan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. dalam proyek tersebut.

Upaya terdakwa menggaet po­sisi rekanan proyek, beber Jaksa KPK, di­lakukan bersama Kepala Di­visi Konstruksi I PT. Adhi Karya (Persero) Tbk., Teu­ku Bagus Mokhamad Noor. De­ngan kata lain, Machfud  Suroso ber­sama Teuku Bagus Mokhamad Noor berupaya mem­­pe­ngaruhi sejumlah pihak agar PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. memenangi tender proyek.

Para pihak yang dilobi ter­dak­wa dan Teuku Bagus Mokhamad Noor antara lain, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan sejumlah panitia pengadaan proyek. Kepentingan terdakwa me­ngawal pemenangan tender PT. Adhi Karya (Persero) Tbk., agar nantinya peru­sahaan terdakwa kebagian jatah menggarap pekerjaan Mekanikal Elektrikal (ME).

Untuk mewujudkan ambisi itu,  Machfud Suroso bersama Munadi Her­lam­bang sempat menemui Mana­jer Pemasaran Divisi Konstruksi I PT. Adhi Karya (Persero) Tbk., M. Arief Tau­fi­qur­rahman. Pertemuan berisi ren­cana keikutsertaan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. dalam proyek Hambalang.

Lantas, pertemuan ditin­dak­lan­juti Machfud Suroso, M. Arief Taufiqurrahman, dan Teuku Bagus Mokhamad Noor.

Kemudian, ketiganya yakni Machfud Suroso bersama Teuku Bagus Mokhamad Noor selaku Kepala Divisi Konstruksi I PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. dan M. Arief Taufiqurrahman menemui Wafid Muharam selaku Sekretaris Kemenpora.

Kepada Wafid Muharam, M. Arief Ta­ufiqurrahman menyampaikan keinginan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. ber­par­ti­sipasi dalam proyek Hambalang.

Setelah pertemuan itu, Machfud Suroso menginginkan agar ditunjuk sebagai subkontraktor oleh PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. dalam pekerjaan Mekanikal Elektrikal (ME).

Untuk memuluskan keinginan itu, pada 14 September 2009, Machfud Suroso memberikan uang kepada Wafid Muharam sebesar Rp 3 miliar.

Jaksa menguraikan, atas usulan itu, terdakwa pun menyetorkan Rp 3 miliar kepada Wafid Muharam. Uang itu disetor lewat Paul Nelwan pada 14 September 2009. Me­ngi­kuti pemberian tersebut, Teuku Bagus Mokhamad Noor dan M. Arief Taufiqurrahman pun me­nyerahkan uang Rp 2 miliar kepada Wafid Muharam.

Begitu persoalan dengan Wafid Muharam selesai, pada Oktober 2009, Teu­ku Bagus Mokhamad Noor dan M. Arief Taufiqurrahman me­­­nemui Menpora saat itu. Per­temuan dilakukan untuk me­nge­nalkan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk.  dan mem­­presentasikan kesiapannya meng­­garap proyek Hambalang.

Ternyata, persoalan menggarap proyek tak berjalan mulus. Hal itu dilatari tindakan bekas Benda­hara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin yang juga mengi­ngin­kan menggarap proyek ini. Langkah Muhammad Nazaruddin itu dilaku­kan dengan mengeluarkan dana Rp 10 miliar.

Dana itu didistribusikan kepa­da sejumlah pihak, yaitu Kepala BPN Rp 3 miliar. Dana itu di­sam­paikan untuk mengurus pe­ner­bi­tan sertifikat. Dana juga di­sam­paikan kepada Menpora senilai US$ 550 ribu lewat orang de­katnya. Sisanya Rp 2 mi­liar di­sampaikan Muhammad Nazaruddin ke  Ko­misi X DPR RI.

Menemui kendala tersebut, Machfud Suroso lantas minta bantuan Ke­tua Umum Partai Demokrat (PD) Anas Ur­baningrum. “Terdakwa minta ban­­tuan agar Muhammad Nazaruddin ber­se­dia mundur dari proyek tersebut,” ungkap Jaksa Fitroh Rohcahyanto.

Begitu persoalan ini selesai, Teuku Bagus Mokhamad Noor menemui Kepala Biro Kemenpora Deddy Kusdinar, Lisa Lukitawati Isa, dan Muhammad Arifin di Plaza Se­nayan. Pada pertemuan tersebut, Kepala Biro Kemenpora Deddy Kusdinar meminta kesediaan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. selaku calon pemenang lelang untuk jasa konstruksi memberikan komisi fee sebesar 18 persen dari nominal total nilai pro­yek. Atas permintaan itu, Teuku Bagus Mokhamad Noor pun me­nyanggupi, menyetujuinya, dan menyampaikan bahwa realisasi fee akan diberikan melalui Machfud Suroso yang perusahaannya akan menjadi subkontraktor untuk pekerjaan ME.

Berdasarkan perhitungan harga wajar, nilai kontrak untuk pekerjaan ME adalah 245 miliar. Namun, karena ada beban fee sebesar 18 persen, nilai kontrak ditambah Rp 50 miliar sehingga menjadi Rp 295 miliar.

Dari nilai yang diterima Machfud Suroso, yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan ME hanya sebesar Rp 89,150 miliar.

Sementara sisanya diberikan ke sejumlah pihak, dan untuk Machfud Suroso sendiri.

Pihak-pihak yang disebut "kecipratan duit" dari proyek Hambalang adalah mantan Sesmenpora, Wafid Muharam yang menerima Rp 6,5 miliar, mantan Ketua Komisi X DPR RI Mahyudin Rp 500 juta, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Olly Dondokambey sebesar Rp 2,5 miliar.

Kemudian mantan Kepala BPN Joyo Winoto Rp 3 miliar dan Andi Zulkarnain Anwar alias Choel Mallarangeng sebesar Rp 4 miliar, dan US$ 550.000, yang diperuntukkan kepada Andi Alfian Mallarangeng selaku Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

Jadi, pihak-pihak yang menerima uang dalam proyek pembangunan Pu­sat Pendidikan, Pelatihan dan Se­ko­lah Olah Raga Nasio­nal (P3SON) di Desa Ham­ba­lang, Jawa Barat, dari Machfud Suroso antara lain Muhammad Nazaruddin, Joyo Winoto, Andi Alfian Mallarangeng, Choel Mallarangeng, dan Deddy Kusdinar.

Dari uang yang dibagi-bagikan tersebut yang digunakan untuk pribadi Machfud Suroso sejumlah Rp 46,5 miliar.

Uang tersebut, selain berasal dari PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. sebesar Rp 14,6 miliar, yang sebagian bersumber dari PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk. (Wika) sebesar Rp 6,9 miliar, kemudian berasal dari Permai Grup, yang mengurus pemenangan PT. Duta Graha Indah (DGI) sebesar Rp 10 miliar namun gagal. Uang dari Permai Grup dikembalikan dalam tiga tahap, menggunakan uang dari KSO Adhi-Wika, melalui Machfud Suroso dan Wafid Muharam.

Lalu untuk keperluan mengi­kuti proses lelang jasa konstruksi, pihak KSO yakni PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. dan PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk. (KSO Adhi-Wika) menunjuk Teuku Bagus Mokhamad Noor sebagai kuasa KSO.

Atas berbagai kese­pakatan, pada 10 Desember 2010, mewakili KSO, Teuku Bagus Mokhamad Noor me­neken surat perjanjian kontrak in­duk senilai Rp 1,077 triliun dan kontrak anak senilai Rp 246,238 miliar.

Kontrak anak untuk anggaran 2011 pun berlanjut. Pada 29 De­sem­ber, Teuku Bagus Mokhamad Noor kembali meneken kontrak anak tahun 2011 senilai  Rp 507,405 miliar.

Begitu semua urusan kontrak selesai, KSO Adhi-Wika menun­juk perusahaan terdakwa sebagai rekanan alias sub-kontraktor pe­kerjaan ME senilai Rp 295 miliar. Total dana yang dikantongi pe­rusahaan terdakwa ditambah pa­jak menjadi Rp 324,5 miliar.

Jaksa merinci, dana yang di­­te­rima terdakwa bertambah Rp 185,580 miliar. Penambahan nilai dilatari penghitungan lain. Adapun penambahan dana itu di­ambil dari total nilai kontrak yang diterima KSO Adhi-Wika Rp 453,274 miliar.

Penambahan dana diperoleh terdakwa untuk kepentingan membayar bea PT. Duta Citra La­ras Rp 171,580 miliar, pem­ba­ya­ran dari PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. Rp 12,5 mi­liar dan pembayaran dari PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk. (Wika) Rp 1,5 miliar. "Dari total pembayaran yang di­terima terdakwa Rp 185,580 mi­­liar, terdakwa menggunakan dana pekerjaan ME Rp 89,150 mi­liar. Sedangkan dana Rp 96,430 miliar digunakan untuk pemberian ke sejumlah pihak," papar Jaksa Fitroh Rohcahyanto.

Jadi, sebut Jaksa KPK, terdapat sisa dana Rp 46,5 miliar di­per­gu­na­kan terdakwa untuk kepentingan pribadi.

Atas dugaan itu, Jaksa menu­duh terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999, se­bagai­mana diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pem­be­ran­tasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

See Also

Tim Resmob Polda Kalbar Ringkus Preman Penganiaya Penjaga Toko Arloji
Kongres Advokat Indonesia Tuntut Bebaskan Julius Lobiua
Masyarakat Pulau Pari Kembali Unjuk Rasa PN Jakarta Utara
Densus 88 Antiteror Tahan Satu Keluarga Di Sleman
Penjambret Yang Tewaskan Penumpang Ojol Di Cempaka Putih Terciduk
KPK Geledah Rumah Dinas Gubernur Aceh
Polres Jaktim Terus Buru Penjambret Tewaskan Penumpang Ojol Di Cempaka Putih
Kronologi OTT Gubernur Aceh Dan Bupati Bener Meriah
Gubernur Aceh Ditahan KPK
Gubernur Aceh Jadi Tersangka
KPK Tetapkan Gubernur Aceh Dan Bupati Bener Meriah Sebagai Tersangka
Keppres Pilkada Serentak 27 Juni 2018 Sebagai Hari Libur Nasional
Polda Metro Jaya Kerahkan 41.000 Personel Amankan Pilkada
Jennifer Dunn Divonis 4 Tahun Penjara
Jaksa KPK Tuntut Rita Widyasari Dihukum 15 Tahun Penjara
Densus 88 Antiteror Sergap Terduga Teroris JAD Di Cirebon
Densus 88 Antiteror Lumpuhkan Dua Terduga Teroris Di Depok
Anggota DPRD Kota Bogor Diamankan Polresta Bogor Kota
Polisi Siaga Jaga Sidang Vonis Aman Abdurrahman
Aman Abdurrahman Divonis Hukuman Mati
Polres Manggarai Barat Bekuk Pemerkosa 2 Turis Mancanegara
Babinsa Kodim 0716/Demak Evakuasi Sosok Mayat Berhelm Yang Gantung Diri
Kapolres Bogor Larang Anggotanya Ambil Jatah Libur
Dana BOS Malah Dipakai Beli Buku Yang Jauh Lebih Mahal Daripada Buku Resmi
6 Saksi Penting Kasus BLBI Kembali Dicekal
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 6.449.382 Since: 07.04.14 | 0.6816 sec