YouTube Facebook Twitter RSS
19 Dec 2018, 0

Hukum

Pihak-pihak Yang Kecipratan Uang Dari Proyek Hambalang

Thursday, 18 December 2014 | View : 563

siarjustisia.com-JAKARTA.

Kamis (18/12/2014), di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jaksa Fitroh Rohcahyanto mengungkapkan sebelum pelaksanaan lelang proyek Hambalang, Direktur Utama PT. Dutasari Citra Laras, Machfud Suroso mendengar informasi rencana keikutsertaan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. dalam proyek tersebut.

Upaya terdakwa menggaet po­sisi rekanan proyek, beber Jaksa KPK, di­lakukan bersama Kepala Di­visi Konstruksi I PT. Adhi Karya (Persero) Tbk., Teu­ku Bagus Mokhamad Noor. De­ngan kata lain, Machfud  Suroso ber­sama Teuku Bagus Mokhamad Noor berupaya mem­­pe­ngaruhi sejumlah pihak agar PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. memenangi tender proyek.

Para pihak yang dilobi ter­dak­wa dan Teuku Bagus Mokhamad Noor antara lain, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan sejumlah panitia pengadaan proyek. Kepentingan terdakwa me­ngawal pemenangan tender PT. Adhi Karya (Persero) Tbk., agar nantinya peru­sahaan terdakwa kebagian jatah menggarap pekerjaan Mekanikal Elektrikal (ME).

Untuk mewujudkan ambisi itu,  Machfud Suroso bersama Munadi Her­lam­bang sempat menemui Mana­jer Pemasaran Divisi Konstruksi I PT. Adhi Karya (Persero) Tbk., M. Arief Tau­fi­qur­rahman. Pertemuan berisi ren­cana keikutsertaan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. dalam proyek Hambalang.

Lantas, pertemuan ditin­dak­lan­juti Machfud Suroso, M. Arief Taufiqurrahman, dan Teuku Bagus Mokhamad Noor.

Kemudian, ketiganya yakni Machfud Suroso bersama Teuku Bagus Mokhamad Noor selaku Kepala Divisi Konstruksi I PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. dan M. Arief Taufiqurrahman menemui Wafid Muharam selaku Sekretaris Kemenpora.

Kepada Wafid Muharam, M. Arief Ta­ufiqurrahman menyampaikan keinginan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. ber­par­ti­sipasi dalam proyek Hambalang.

Setelah pertemuan itu, Machfud Suroso menginginkan agar ditunjuk sebagai subkontraktor oleh PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. dalam pekerjaan Mekanikal Elektrikal (ME).

Untuk memuluskan keinginan itu, pada 14 September 2009, Machfud Suroso memberikan uang kepada Wafid Muharam sebesar Rp 3 miliar.

Jaksa menguraikan, atas usulan itu, terdakwa pun menyetorkan Rp 3 miliar kepada Wafid Muharam. Uang itu disetor lewat Paul Nelwan pada 14 September 2009. Me­ngi­kuti pemberian tersebut, Teuku Bagus Mokhamad Noor dan M. Arief Taufiqurrahman pun me­nyerahkan uang Rp 2 miliar kepada Wafid Muharam.

Begitu persoalan dengan Wafid Muharam selesai, pada Oktober 2009, Teu­ku Bagus Mokhamad Noor dan M. Arief Taufiqurrahman me­­­nemui Menpora saat itu. Per­temuan dilakukan untuk me­nge­nalkan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk.  dan mem­­presentasikan kesiapannya meng­­garap proyek Hambalang.

Ternyata, persoalan menggarap proyek tak berjalan mulus. Hal itu dilatari tindakan bekas Benda­hara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin yang juga mengi­ngin­kan menggarap proyek ini. Langkah Muhammad Nazaruddin itu dilaku­kan dengan mengeluarkan dana Rp 10 miliar.

Dana itu didistribusikan kepa­da sejumlah pihak, yaitu Kepala BPN Rp 3 miliar. Dana itu di­sam­paikan untuk mengurus pe­ner­bi­tan sertifikat. Dana juga di­sam­paikan kepada Menpora senilai US$ 550 ribu lewat orang de­katnya. Sisanya Rp 2 mi­liar di­sampaikan Muhammad Nazaruddin ke  Ko­misi X DPR RI.

Menemui kendala tersebut, Machfud Suroso lantas minta bantuan Ke­tua Umum Partai Demokrat (PD) Anas Ur­baningrum. “Terdakwa minta ban­­tuan agar Muhammad Nazaruddin ber­se­dia mundur dari proyek tersebut,” ungkap Jaksa Fitroh Rohcahyanto.

Begitu persoalan ini selesai, Teuku Bagus Mokhamad Noor menemui Kepala Biro Kemenpora Deddy Kusdinar, Lisa Lukitawati Isa, dan Muhammad Arifin di Plaza Se­nayan. Pada pertemuan tersebut, Kepala Biro Kemenpora Deddy Kusdinar meminta kesediaan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. selaku calon pemenang lelang untuk jasa konstruksi memberikan komisi fee sebesar 18 persen dari nominal total nilai pro­yek. Atas permintaan itu, Teuku Bagus Mokhamad Noor pun me­nyanggupi, menyetujuinya, dan menyampaikan bahwa realisasi fee akan diberikan melalui Machfud Suroso yang perusahaannya akan menjadi subkontraktor untuk pekerjaan ME.

Berdasarkan perhitungan harga wajar, nilai kontrak untuk pekerjaan ME adalah 245 miliar. Namun, karena ada beban fee sebesar 18 persen, nilai kontrak ditambah Rp 50 miliar sehingga menjadi Rp 295 miliar.

Dari nilai yang diterima Machfud Suroso, yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan ME hanya sebesar Rp 89,150 miliar.

Sementara sisanya diberikan ke sejumlah pihak, dan untuk Machfud Suroso sendiri.

Pihak-pihak yang disebut "kecipratan duit" dari proyek Hambalang adalah mantan Sesmenpora, Wafid Muharam yang menerima Rp 6,5 miliar, mantan Ketua Komisi X DPR RI Mahyudin Rp 500 juta, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Olly Dondokambey sebesar Rp 2,5 miliar.

Kemudian mantan Kepala BPN Joyo Winoto Rp 3 miliar dan Andi Zulkarnain Anwar alias Choel Mallarangeng sebesar Rp 4 miliar, dan US$ 550.000, yang diperuntukkan kepada Andi Alfian Mallarangeng selaku Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

Jadi, pihak-pihak yang menerima uang dalam proyek pembangunan Pu­sat Pendidikan, Pelatihan dan Se­ko­lah Olah Raga Nasio­nal (P3SON) di Desa Ham­ba­lang, Jawa Barat, dari Machfud Suroso antara lain Muhammad Nazaruddin, Joyo Winoto, Andi Alfian Mallarangeng, Choel Mallarangeng, dan Deddy Kusdinar.

Dari uang yang dibagi-bagikan tersebut yang digunakan untuk pribadi Machfud Suroso sejumlah Rp 46,5 miliar.

Uang tersebut, selain berasal dari PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. sebesar Rp 14,6 miliar, yang sebagian bersumber dari PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk. (Wika) sebesar Rp 6,9 miliar, kemudian berasal dari Permai Grup, yang mengurus pemenangan PT. Duta Graha Indah (DGI) sebesar Rp 10 miliar namun gagal. Uang dari Permai Grup dikembalikan dalam tiga tahap, menggunakan uang dari KSO Adhi-Wika, melalui Machfud Suroso dan Wafid Muharam.

Lalu untuk keperluan mengi­kuti proses lelang jasa konstruksi, pihak KSO yakni PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. dan PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk. (KSO Adhi-Wika) menunjuk Teuku Bagus Mokhamad Noor sebagai kuasa KSO.

Atas berbagai kese­pakatan, pada 10 Desember 2010, mewakili KSO, Teuku Bagus Mokhamad Noor me­neken surat perjanjian kontrak in­duk senilai Rp 1,077 triliun dan kontrak anak senilai Rp 246,238 miliar.

Kontrak anak untuk anggaran 2011 pun berlanjut. Pada 29 De­sem­ber, Teuku Bagus Mokhamad Noor kembali meneken kontrak anak tahun 2011 senilai  Rp 507,405 miliar.

Begitu semua urusan kontrak selesai, KSO Adhi-Wika menun­juk perusahaan terdakwa sebagai rekanan alias sub-kontraktor pe­kerjaan ME senilai Rp 295 miliar. Total dana yang dikantongi pe­rusahaan terdakwa ditambah pa­jak menjadi Rp 324,5 miliar.

Jaksa merinci, dana yang di­­te­rima terdakwa bertambah Rp 185,580 miliar. Penambahan nilai dilatari penghitungan lain. Adapun penambahan dana itu di­ambil dari total nilai kontrak yang diterima KSO Adhi-Wika Rp 453,274 miliar.

Penambahan dana diperoleh terdakwa untuk kepentingan membayar bea PT. Duta Citra La­ras Rp 171,580 miliar, pem­ba­ya­ran dari PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. Rp 12,5 mi­liar dan pembayaran dari PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk. (Wika) Rp 1,5 miliar. "Dari total pembayaran yang di­terima terdakwa Rp 185,580 mi­­liar, terdakwa menggunakan dana pekerjaan ME Rp 89,150 mi­liar. Sedangkan dana Rp 96,430 miliar digunakan untuk pemberian ke sejumlah pihak," papar Jaksa Fitroh Rohcahyanto.

Jadi, sebut Jaksa KPK, terdapat sisa dana Rp 46,5 miliar di­per­gu­na­kan terdakwa untuk kepentingan pribadi.

Atas dugaan itu, Jaksa menu­duh terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999, se­bagai­mana diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pem­be­ran­tasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

See Also

Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
KPK Tetapkan Mantan Pejabat Kemendagri Tersangka Korupsi 2 Gedung IPDN
KPK Pelajari Pengajuan JC Budi Mulya
Kemendes Didorong Bentuk Sekretariat Bersama Penanganan Masalah Dana Desa
Kapolri Kukuhkan Polda DIY Jadi Tipe A
KPK Periksa Petinggi Anak Usaha PT. PLN (Persero)
KPK Periksa Corporate Communication PT. PLN (Persero)
KPK Dalami Rekaman Percakapan Idrus Marham Dan Eni Maulani Saragih
Mabes Polri Selidiki Motif Penyerangan Polsek Metro Penjaringan
Sidang Lanjutan Julius Lobiua Mendengarkan 2 Keterangan Ahli
KPK Tahan Wakil Ketua DPR RI
KPK Usut Penggunaan Uang Korupsi Bupati Lampung Selatan
Kasus TPPU Bupati Lampung Selatan, KPK Sita 16 Bidang Tanah
Kronologi OTT DPRD Kalimantan Tengah
KPK OTT Anggota DPRD Kalteng
Bupati Cirebon Setelah Diperiksa Ditahan KPK
KPK Tetapkan Bupati Cirebon Tersangka
KPK Tangkap Bupati Cirebon
KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati Lampung Selatan Nonaktif
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
TNI AL Gagalkan Penyelundupan 506 Gram Narkoba
Polisi Limpahkan Berkas Perkara Mantan Wali Kota Depok Ke Kejaksaan
Rekayasa Lalin Di KPU Saat Pengundian Nomor Urut Capres Cawapres
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 7.119.752 Since: 07.04.14 | 0.6444 sec