YouTube Facebook Twitter RSS
16 Aug 2018, 0

Nusantara

Kubu Agung Laksono Sebut Golkar Yang Perjuangkan Pilpres Langsung

Wednesday, 24 December 2014 | View : 498

siarjustisia.com-JAKARTA.

Kubu Agung Laksono menyebutkan bahwa Partai Golongan Karya (Golkar) lah yang memperjuangkan pemilihan presiden (pilpres) secara langsung dan jangan dibalik.

Ketua Mahkamah Partai Golongan Karya (Golkar) pimpinan Agung Laksono yang juga adalah mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ke-26 menggantikan Hamid Awaluddin pada Kabinet Indonesia Bersatu dengan masa jabatan 9 Mei 2007-22 Oktober 2009, Mohammad Andi Mattalatta, S.H., M.H. mengingatkan agar kubu Ir. H. Aburizal Bakrie (ARB) alias Ical tak sembarangan mengembalikan pemilihan Presiden dan wakil Presiden, dari langsung menjadi tak langsung.

Mantan Ketua Fraksi Golkar di DPR RI itu mengaku ikut menjadi penanggung jawab dalam amandemen Undang-undang 1945. Salah satu amandemen adalah pemilihan Presiden dan wakil Presiden dilakukan secara langsung. “Golkar lah yang memperjuangkan pemilihan presiden (pilpres) secara langsung, jangan di balik-balik lagi ke MPR,” tukas mantan Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR RI periode 2004-2007, Moh. Andi Mattalatta di kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (23/12/2014).

Atas dasar itulah, menurut Moh. Andi Mattalatta, kubu Agung Laksono akan berjuang agar Partai Golkar tetap mempertahankan pilpres dilakukan secara langsung, bukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat RI seperti yang digagas kubu Ical.

Selain sikap tentang pilpres secara langsung, kubu Agung Laksono juga mengajukan empat hal ke kubu Ical. Keempat opsi tersebut adalah sebagai berikut, Partai Golkar keluar dari KMP, pemilihan anggota legislatif dengan sistem proporsional terbuka, mendukung Perppu Pilkada, dan mendukung pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla.

Rabu (24/12/2014) sore ini tim juru runding dari kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakrie (ARB) alias Ical mengadakan pertemuan di kantor DPP Golkar. Perundingan antara kubu Aburizal Bakrie dengan kubu Agung Laksono akan dimulai Rabu (24/12/2014) sore nanti.

Agenda pertemuan ini akan membahas persamaan visi misi dan rekonsiliasi antara dua pihak. Namun perundingan dianggap tak mudah karena ada beberapa syarat yang diajukan kubu Agung Laksono.

Juru runding kubu Ical, Dr. M. Aziz Syamsuddin, S.H., S.E., M.H. menyatakan siap memenuhi syarat itu. "Insya Allah demi kepentingan bangsa dan negara serta rakyat kami penuhi," kata Aziz Syamsuddin saat kunjungan Komisi III DPR RI ke Pengadilan Tinggi Jakarta, Jl. Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat (Jakpus), Selasa (23/12/2014).

Anggota DPR RI 2009-2014 dari Lampung II yang mulai menjabat sejak 1 Oktober 2009, Aziz Syamsuddin  memaparkan, di antara syarat yang diajukan misalkan soal Partai Golkar keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP).

Menurut anggota DPR RI dari Partai Golkar (2004-2014) yang lahir pada 31 Juli 1970 tersebut, syarat itu bisa dipenuhi karena posisi Partai berlambang beringin tersebut, Golkar di KMP bukanlah bagian dari ideologi partai. “KMP atau KIH itu kan bukan hal yang merupakan ideologi partai, itu bagaimana mewakili dan mendengarkan suara rakyat. Apapun posisi kami yang penting untuk membela kepentingan rakyat kami akan bela,” tukas alumnus S2 University of Western Sydney, Australia pada tahun 1998.

“Dalam hal itu saya kira bukan hal yang prinsip dalam ideologi partai kami. Ideologi dalam Tridharma kami kan ada aturan dan saya nggak usahlah menceritakan itu. Kan itu internal," imbuh Ketua Komisi III DPR RI yang juga mantan Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Bappilu DPP Partai Golkar itu.

Karenanya, pendiri Syam dan Syam Law Office Jakarta serta Bendahara Umum PB PABBSI ini, Aziz Syamsuddin selaku juru runding yang ditunjuk Ical, optimistis perdamaian bisa dicapai. “Ya kalau islah ya harus dong. Tuhan saja Maha Memaafkan masa kita nggak memaafkan? Minta syarat mah biasa. Sama dengan Tuhan. Kalau mau masuk surga, syaratnya salat 5 waktu,” tegas alumnus S2 Hukum Universitas Padjajaran (Unpad), Bandung pada tahun 2003 dan S3 Bidang Hukum Pidana Internasional Universitas Padjajaran (Unpad), Bandung pada tahun 2007 itu. (jos)

See Also

Lombok Diguncang Gempa Lagi 6,2 Skala Richter
Peduli Gempa Lombok, Siswa MA NU TBS Gelar Istighasah
TNI-Polri Kirim Bantuan Ke Daerah Gempa Di Lombok
Gempa Susulan Kembali Terjadi Di Lombok
PT. PLN (Persero) Upayakan Listrik Menyala Di Kepulauan Gili Lombok
Dandim 0716/Demak Tutup TMMD Sengkuyung Tahap II Tahun 2018
Bhabinkamtibmas Dan Babinsa 03/Wonosalam Bersinergi Amankan Apitan
Terasa Kompak, Babinsa Dan Bhabinkamtibmas Mijen Ramaikan Lomba 17-An
Dialog Interaktif Dandim 0716/Demak Bersama Forkopimda Menyambut HUT RI Ke-73
Babinsa 06/Wedung Rela Bagikan Air Bersih Dari Rumah Ke Rumah
Mahasiswa UMK Ikuti Agri-Relationship ASEAN Universities Network
Partai Hanura Ajukan Sengketa Pendaftaran Bacaleg Ke Bawaslu
Guna Matangkan Penutupan TMMD Kodim 0716/Demak Gelar Rakor
Jelang HUT RI Ke-73, Babinsa Latih Paskibraka
Acungan Tangan Mungil Rizki Ajukan Pertanyaan Bagaimana Cara Menjadi TNI Pak Babinsa?
Babinsa Kodim 0716/Demak Bersama Bhabinkamtibmas Turut Serta Pelatihan Ketrampilan
Untuk Pecahkan Rekor MURI, Kodim 0716/Demak Latihan Senam Gemu Famire
UMK Didorong Buka Korean Corner
Al-Jalsah Ula Ma Had Aly TBS
Peran Aktif Babinsa 06/Wedung Terhadap Generasi Penerus
Dandim 0716/Demak Hadiri Pembukaan Manasik Haji II Dan Pelepasan Calon Jemaah Haji Demak
30 Peserta Diklat Pim IV Dapat Materi Wasbang
Kunjungan Tim Wasev Sterad Bidang Komsos Ke Kodim 0716/Demak
Sosok Anak Pedagang Gorengan Yang Ingin Jadi Jenderal
Babinsa Koramil 09/Karangtengah Seleksi Calon Paskibra
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 6.433.211 Since: 07.04.14 | 0.6067 sec