YouTube Facebook Twitter RSS
21 Jul 2019, 0

Nusantara

Menteri Dalam Negeri Imbau Wali Kota Bogor Buka Gereja Yasmin

Thursday, 25 December 2014 | View : 645

siarjustisia.com-JAKARTA.

Kasus Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin Bogor menjadi salah satu sorotan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Indonesia ke-28 pada Kabinet Kerja Jokowi-JK yang menjabat sejak 27 Oktober 2014, Tjahjo Kumolo, S.H. jelang perayaan Natal pada 25 Desember nanti.

Menurut anggota Komisi I yang membidangi pertahanan, luar negeri, dan informasi di DPR RI, pihaknya sudah mengirimkan tim ke Pemerintahan Kota Bogor untuk membahas persoalan ini. “Mereka sudah menemui kami dan kami sudah mengirim tim kepada Pemda Bogor, sudah kontak Kepolisian juga," ungkap Mendagri Tjahjo Kumolo usai apel operasi lilin di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (22/12/2014).

Mendagri Tjahjo Kumolo menginginkan tak ada konflik dalam perayaan Natal yang ingin dilakukan oleh jemaat GKI Yasmin di Jalan Abdulan bin Nuh, Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Tanah Sereal, Bogor ini. "Yang penting ibadah itu bisa nyaman dan antisipasi dini, jangan sampai menimbulkan konflik. Kalau masyarakat tidak mau menerima yang dipaksakan, kita ingin suasana aman," jelas Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan periode 2010-2015.

Namun, menurut Tjahjo Kumolo, pihaknya belum menemukan solusi atas penyegelan dan penutupan rumah ibadah GKI Yasmin oleh Pemerintah Kota Bogor itu. "Belum ketemu solusinya, ini masalah masyarakat bukan masalah polisi ataupun pemdanya," terangnya.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) periode 2009–2014 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dengan wilayah pemilihan Jawa Tengah I menambahkan, Jemaat GKI Yasmin sudah disarankan untuk melakukan ibadah Natal di Gereja lain di Bogor. Namun para jemaat menolaknya. "Sudah disarankan untuk Gereja lain tetapi tidak mau. Kan masing-masing daerah punya aturan Perda izin masyarakat. Soal ibadah dimana saja kan bisa," terang Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.

Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo mendesak Wali Kota Bogor ke-16 periode 2014-2019 yang mantan Presiden Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Australia periode 2002-2004, Dr. Arya Bima Sugiarto, M.A. tidak mempersulit Jemaat Gereja GKI Yasmin merayakan hari raya Natal di Gerejanya. Kata dia, pemerintah baik Pusat maupun Daerah harus menaungi dan menjamin semua hak warganya tanpa ketercuali.

Mantan Ketua Umum KNPI ini menjamin jemaat GKI Yasmin akan bisa beribadah dengan normal kembali di Gerejanya. Meski demikian, sambung mantan Ketua DPP Bidang Politik PDI-P, memerlukan waktu untuk mewujudkan hal tersebut tercapai. “Bagaimanapun Pemda harus mengayomi warganya. Soal ada aturan saya kira itu perlu dimusyawarahkan. Sebagai bangsa yang menempatkan sila pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa), kita bisa menjaga dengan baik hubungan Agama apapun. Semua harus menjaga dan saling toleransi. Kami pelan-pelan menyelesaikan dengan baik. Kami telah kirmkan tim kesana,” pungkas Mendagri Tjahjo Kumolo kepada wartawan di Gereja Katedral Jakarta yang nama resminya Gereja Katolik Santa Maria Pelindung Diangkat Ke Surga, De Kerk van Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming, Jalan Katedral No.7B, Jakarta Pusat, Kamis (25/12/2014).

Seperti diketahui, polemik Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin memang sudah berlangsung cukup lama. Selama lebih lima tahun terakhir jemaat GKI Yasmin terombang-ambing dalam ketidakpastian hukum atas penyegelan dan penutupan rumah ibadah GKI Yasmin oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Pemkot Bogor menyegel Gereja tersebut karena menilai bahwa keberadaan GKI Yasmin yang berlokasi di Perumahan Taman Yasmin menimbulkan keresahan masyarakat. Pemerintah sudah menyegel secara permanen bangunan GKI Yasmin yang berada di lingkungan Perumahan Taman Yasmin, Kota Bogor. Karena itu, tidak ada lagi penyelenggaraan kebaktian dan misa Natal di Gereja tersebut.

Jemaat GKI Taman Yasmin Bogor, yang sudah memperoleh SK Wali Kota Bogor tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sejak 13 Juli 2006 tiba-tiba harus menghentikan proses pembangunan Gereja. Hal ini menyusul dikeluarkannya pembekuan IMB oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor pada 14 Februari 2008.

Pemerintah Kota Bogor pada era kepemimpinan Diani Budiarto telah mencabut surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas Gereja Yasmin, saat itu Wali Kota Bogor justru menerbitkan Surat Keputusan Nomor 645.45-137 Tahun 2011 tentang Pencabutan IMB GKI Yasmin pada tanggal 11 Maret 2011. Pembekuan IMB ini kemudian berlanjut dengan tindakan penyegelan dan permintaan untuk tidak melakukan kegiatan ibadah dan pembangunan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Taman Yasmin.

Jemaat GKI Yasmin mengajukan gugatan atas keputusan pembekuan IMB Gereja mereka ke Pengadilan TUN Bandung (2008), Pengadilan Tinggi TUN Jakarta (2009), dan Mahkamah Agung (2010) yang semuanya dimenangkan oleh pihak GKI Yasmin. Melalui Putusan Pengadilan TUN Bandung No.41/G/2008/PTUN.BDG Tanggal 4 September 2008; Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta No.241/B/2008/PT.TUN.JKT Tanggal 11 Februari 2009; dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No.127 PK/TUN/2009 Tanggal 9 Desember 2010, surat Ka. DTKP Kota Bogor No.503/208-DTKP Perihal Pembekuan Izin tertanggal 14 Februari 2008 dibatalkan dan Kepala DTKP mencabut surat pembekuan tersebut.

Wali Kota Bogor menerbitkan SK No.503.45-135 Tahun 2006 Tanggal 8 Maret 2011 untuk mencabut surat pembekuan IMB.

Setelah menjalankan proses hukum, Gereja Kristen Indonesia (GKI) Taman Yasmin Bogor telah mengantongi keputusan Mahkamah Agung yang mengeluarkan putusan Nomor 127/PK/TUN/2009 pada 9 Desember 2009 memenangkan GKI Yasmin terkait dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). MA menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Pemkot Bogor berkait dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gereja GKI Taman Yasmin Bogor.

Ombudsman pun mengeluarkan rekomendasi dengan Nomor 0011/REK/0259.2010/BS-15/VII/2011 pada 8 Juli 2011. Berisi pencabutan keputusan Wali Kota Bogor tentang IMB GKI Yasmin.

Akhirnya, selama ini, sesekali jemaat GKI Yasmin dan jemaat dari Gereja lain (HKBP Filadelfia Bekasi) melaksanakan peribadatan dan ibadah Natal di seberang depan Istana Negara Merdeka Jakarta. Pasalnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor hingga kini berkeras melarang jemaat Gereja tersebut untuk mendirikan tempat ibadah dan beribadah di tanahnya sendiri. Hingga hari ini, Natal 25 Desember 2014, jemaat GKI Yasmin terpaksa melakukan ibadah di trotoar jalan depan Gereja tersebut meskipun sudah ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) memenangkan pihak GKI Yasmin. (jos)

See Also

Ritme Pekerjaan TMMD Terus Meningkat
Dandim 0716/Demak Matangkan Acara Pembukaan TMMD
Lestarikan Tradisi Leluhur Di TMMD Reg Ke-105 Kodim 0716/Demak
Senyum Bahagia Bapak Nur Rochman Yang Rumahnya Akan Dibedah Di TMMD
Rumahnya Akan Dirobohkan, Mbah Warsini Bahagia
Danramil 01/Demak Kota Terjun Langsung Pasang Patok
Satgas TMMD Beri Motivasi Anak Atlet Sepak Bola
Tentara Akan Ciptakan Bangunan Berkualitas
Jelang Pembukaan TMMD, Bersama Warga TNI Kodim 0716/Demak Gelar Kerja Bhakti Bersama
Datangkan Bego Untuk Permak Lokasi Upacara Pembukaan TMMD Kodim 0716/Demak
Terus Dimatangkan, Persiapan Pembukaan TMMD Kodim 0716/Demak
Penentuan Warga Penerima Rehab RTLH Dijamin Selektif
Dansatgas TMMD Yang Dekat Dengan Warga
Berharap Ada Over Prestasi Di TMMD Kalikondang
Ternyata Pak Tentara Orangnya Ramah
Keakraban Warga Dan Satgas TMMD Terus Meningkat
Jaga Semangat TMMD Masih Panjang
TNI Wartawan Diminta Jaga Kesehatan Saat Handle Berita TMMD
TNI Dan Warga Adu Ilmu Operasional Molen
Demi Sukses TMMD, Ketua RW Rela Jadi Distributor Snack
Rakitan Besi Untuk Jalan TMMD Terus Dipersiapkan
Di Lokasi TMMD, Berat Sama Dipikul TNI Dan Warga
Santri Akan Total Bantu TMMD Hingga Tuntas
Dagangan Bakso Saya Laris Manis Sejak Ada TMMD
Bina Anak-Anak Desa TMMD Saat Berkesenian
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 8.114.830 Since: 07.04.14 | 0.5645 sec