YouTube Facebook Twitter RSS
17 Oct 2018, 0

Ekonomi

Harga Baru BBM Bersubsidi Diumumkan, Berlaku 1 Januari 2015

Wednesday, 31 December 2014 | View : 585

siarjustisia.com-JAKARTA.

Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Ron 88 alias Premium, Minyak Tanah, dan Diesel alias Solar sampai saat ini masih diatur oleh Pemerintah. Penghujung tahun 2014 ini, Pemerintahan Jokowi-JK mengeluarkan kebijakan yang cukup mengagetkan. Pemerintah tiba-tiba menurunkan harga BBM subsidi jenis Ron 88 alias Premium dan Diesel alias Solar. Padahal, sekitar 45 hari lalu pemerintah menaikkan harga Premium dan Solar masing masing sebesar Rp 2.000 per liter.

Pemerintah akhirnya memutuskan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi turun. Penurunan harga BBM tidak lepas dari anjloknya harga minyak dunia.

Kini, Pemerintah menetapkan harga BBM jenis Ron 88 alias Premium sebesar Rp 7.600 per liter. Turun dibandingkan sebelumnya yaitu Rp 8.500 per liter. Sementara itu, untuk harga Diesel alias Solar ditetapkan menjadi Rp 7.250 per liter. Juga turun dari harga sebelumnya yaitu Rp 7.500 per liter. "Ini pertama kalinya nantinya akan dievaluasi pemerintah dengan begitu kita ingin Pertamina lebih efisien," ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia ke-16 di Kabinet Kerja periode 2014-2019 yang mulai menjabat sejak 27 Oktober 2014, Dr. Sofyan A. Djalil, S.H., M.A., M.A.L.D. di Kantornya, Jakarta, Rabu (31/12/2014). Harga baru Premium dan Solar ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2015 pukul 00.00 WIB.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia ke-16 di Kabinet Kerja periode 2014-2019 yang mulai menjabat sejak 27 Oktober 2014, Dr. Sofyan A. Djalil, S.H., M.A., M.A.L.D. mengungkapkan Pemerintah akan segera mengumumkan kebijakan baru terkait subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Kebijakan ini akan diumumkan Rabu (31/12/2014) dan mulai berlaku 1 Januari 2015.

"Tadi kita sudah rapat dengan Menteri Keuangan, Menteri ESDM. Mudah-mudahan kebijakannya bisa diumumkan besok pagi dan berlaku pada 1 Januari 2015," ungkap Sofyan Djalil di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (30/12/2014).

Alumnus Sarjana Hukum (SH), Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Jakarta, bidang studi Hukum Bisnis pada tahun 1984, Sofyan Djalil masih enggan menyebutkan kebijakan apa yang akan ditempuh pemerintah. "Tunggu saja dulu," ujarnya.

Namun intinya, lanjut Sofyan Djalil, Pemerintah akan menyesuaikan harga baru BBM di dalam negeri dengan perkembangan harga minyak dunia.

Menurut alumnus Master of Arts (M.A.), The Graduate School of Arts and Sciences, Tufts University, Medford, Massachusetts, Amerika Serikat (AS), bidang studi Public Policy pada tahun 1989, memang perlu ada penyesuaian agar ada rasa keadilan kepada masyarakat.

"Prinsipnya, sesuai dengan perkembangan harga minyak dunia, tentu ada juga penyesuaian supaya pemerintah fair terhadap masyarakat. Sebab kalau harga naik, kita juga meminta masyarakat berkorban lebih banyak. Dengan harga minyak dunia ini, tentu akan disesuaikan," paparnya.

Alumnus Master of Arts in Law and Diplomacy (M.A.L.D.), The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, Medford, Massachusetts, AS, bidang studi International Economic Relation, tahun 1991, Sofyan Djalil tidak menyebutkan dengan jelas apakah harga BBM akan diturunkan mengikuti harga minyak dunia yang anjlok. "Amin," ucapnya kala ditanya apakah Pemerintah akan menurunkan harga BBM.

Alumnus Doctor of Philosophy (Ph.D), The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, Medford, Massachusetts, AS, bidang studi International Financial and Capital Market Law and Policy, tahun 1993, Sofyan Djalil menggarisbawahi bahwa harga BBM bersubsidi akan berubah. Sejak 18 November lalu, Pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 2.000/liter. Harga Premium menjadi Rp 8.500/liter, dan Solar Rp 7.500/liter.

"Pada saat Tahun Baru, masyarakat akan membeli BBM dengan harga baru. Per 1 Januari 2015," ungkap mantan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke-4 pada Kabinet Indonesia Bersatu dengan masa jabatan 9 Mei 2007-22 Oktober 2009, Sofyan Djalil.

Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019, Agus Hermanto pun juga tidak mau berspekulasi soal kemungkinan Pemerintah menurunkan harga BBM jenis premium pada awal Januari 2015.

Mantan DPR RI dari Partai Demokrat (2009-2014), Agus Hermanto menyarankan agar Presiden Jokowi harus segera memperbaiki tim ekonomi di kabinetnya.

Alumnus Magister Manajemen Institut Pengembangan Pariwisata Indonesia, Jakarta pada tahun 2000, melihat kebijakan-kebijakan energi yang dikeluarkan Pemerintah menunjukan lemahnya tim ekonomi Jokowi.

Mantan Ketua Komisi X yang menangani Pendidikan, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, dan Kebudayaan pada periode 2004-2009, Agus Hermanto mencontohkan soal program bantuan sosial yang dikeluarkan Presiden Jokowi sebagai kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi.

Menurutnya program-program sosial Presiden Jokowi yang termanifestasi dalam bentuk kartu Indonesia sehat, kartu Indonesia pintar, dan sebagainya, tidak berbeda dengan program Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Cuma ganti nama saja," kritik Agus Hermanto di kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/12).

Apalagi, imbuh Agus Hermanto, Jokowi tidak pernah menjelaskan kepada publik berapa biaya yang dikeluarkan Pemerintah untuk mencetak kartu-kartu tersebut. "Karena tidak transparan," ketus mantan Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Antar-Lembaga DPP Demokrat (2005-2010), Agus Hermanto.

Politikus Partai Demokrat tersebut berharap wacana menurunkan harga BBM bukan sekadar pencitraan Pemerintahan Jokowi. Sebab menurutnya belum lama ini Pemerintah juga baru mewacanakan penghapusan BBM jenis Premium dari pasaran. "Pencitraan saja yang dilaksanakan sekarang. Memberi sinyal BBM akan turun, kita tunggu saja," pungkas mantan Wakil Ketua Komisi VI dari Fraksi Partai Demokrat (2006-2007) Agus Hermanto.

Senada dengan rekan sejawatnya Agus Hermanto, salah satu anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Sartono Hutomo pun ikut angkat bicara terkait kebijakan ini. Sartono Hutomo berharap penurunan harga BBM subsidi bukan pencitraan untuk menarik hati rakyat, apalagi menaikkan dan menurunkan harga BBM subsidi dilakukan dalam waktu lebih kurang satu bulan. "Yang penting kebijakan ini benar tulus tidak karena pencitraan," tegas Sartono Hutomo ketika dihubungi wartawan di Jakarta.

See Also

The Fed Naikkan Suku Bunga
Babinsa 12/Mranggen Bantu Petani Sukseskan Swasembada Pangan
Dandim 0716/Demak Bersama LBB Panen Raya Dan Masyarakat Desa Ruwit
Panen Padi L-58 Aromatik Kodim 0716/Demak Dan Lumbung Banyu Bumi
Dandim 0716/Demak Bersama Masyarakat Panen Raya Demlot
Kodim 0716/Demak Buka Stand Pasar Murah
Koperasi Dinilai Penting Untuk Menunjang Pengembangan Usaha Batik Bakaran
Babinsa Kodim 0716/Demak Perkuat Alsintan Dengan Diklat
Mengoptimalkan LTT Dengan Pemanfaatan Alsintan
Kembangkan Jenis Usaha Yang Unik Dan Berbeda
Harga Pertalite Naik Rp 200 Per Liter
Usaha Sergab Kodim 0716/Demak Di Kala HPP Lebih Rendah Dari Pasar
Bertebaran Padi Di Halaman Kodim 0716/Demak
Bank Sampah Jadi Berkah Bagi Anggota Kodim 0716/Demak
Kodim 0716/Demak Terapkan Teknologi Baru Di Bidang Pertanian
Tim Sergab Kodim 0716/Demak Terus Genjot Serap Beras Ke Bulog
Cegah Penyelewengan, Babinsa Dampingi Pembagian Beras Rastra Yang Layak Konsumsi
Dokter Terkaya Amerika Serikat Beli Surat Kabar LA Times Rp 6,8 Triliun
Dandim 0716/Demak Panen Raya Di Ds. Mijen
Danramil 09/Karangtengah Berharap Pendistribusian Pupuk Tepat Sasaran
Danramil 03/Wonosalam Bersama Forkopimcam Panen Raya Padi
Presiden Joko Widodo Tinjau Proyek Padat Karya Di Dharmasraya
Pasar Saham Australia Dibuka Turun Tajam
5 Maskapai Penerbangan Terbaik Di Dunia
Penjualan Mobil Terbanyak Tahun 2017
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 6.775.235 Since: 07.04.14 | 0.6168 sec