YouTube Facebook Twitter RSS
16 Nov 2018, 0

Hukum

Penjelasan Pihak AL Terkait Insiden Kompleks Kodamar Batal Dieksekusi

Wednesday, 14 January 2015 | View : 3578

siarjustisia.com-JAKARTA.

Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Rabu (14/1/2015) berupaya mengeksekusi lahan di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Namun, eksekusi lahan yang diduduki Marinir dan TNI AL itu tidak berjalan mudah.

Kasus sengketa itu sudah lama terjadi. Akhirnya, dengan surat keputusan pengadilan menyatakan lahan seluas 20,5 hektar yang digunakan TNI AL sebagai Mako Pomal secara hukum menjadi milik keluarga ahli waris.

Surat Ketetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.42/Eks/2007/PN.Jkt.Ut., Jo No.77/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Ut., Jo. No.271/PDT/2005/PT.DKI., Jo. No.1470K/PDT/2006., Jo No.322 PK/Pdt/2008 pada tanggal 27 Januari 2014 telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam rilis yang diterima, Kepala Dispenal TNI AL Kolonel Laut Moelyanto menjelaskan tanah yang akan dieksekusi telah dikuasai TNI AL sejak tahun 1960. Kepemilikan tanah melalui pembebasan tanah dengan ganti rugi kepada pemilik, Pemegang Hak Usaha, dan pemegang hak sewa berdasarkan akta jual beli mutlak tanah milik dan akta penyerahan hak usaha.

Tanah tersebut kini digunakan pihak TNI AL untuk perkantoran dan untuk kepentingan dinas TNI AL di antaranya, Markas Komando Pusat Militer Angkatan Laut (Mako Puspomal), Dinas Pembinaan Potensi Maritim Angkatan Laut (Dispotmar), Dinas Kesehatan Pangkalan Utama Angkatan Laut III (Diskes Lantamal III), dan Mess para prajurit TNI AL.

"Tidak ada sedikit pun perbuatan TNI AL yang dapat dikategorikan melawan hukum karena dalam kapasitasnya selaku pengguna barang milik negara. TNI AL wajib mengamankan dan memelihara tanah tersebut," kata Kolonel Laut Moelyanto.

Juru bicara TNI Angkatan Laut (AL) Letnan Kolonel (Letkol) Laut Amir Mahmud mengatakan klaim batas kepemilikan lahan oleh pihak penuntut sangat tidak jelas. "Nah luas lahan yang dia klaim itu sampai sekarang dia tidak bisa sebutkan batas, dia baru sebutkan, Utara itu batasnya Jalan Tabah, padahal jalan itu baru dibangun 2010. Itu masalah alamatnya dia mengatakan kandang sapi padahal itu ada di Marunda," paparnya.

Juru bicara TNI Angkatan Laut (AL) Letnan Kolonel (Letkol) Laut Amir Mahmud mengatakan tanah yang saat ini ditempati Polisi Militer TNI AL (Pomal) bukan merupakan hasil rampasan dari rakyat atau pihak manapun. Hal itu menurut Letkol Laut Amir Mahmud menjadi alasan pihaknya tetap mempertahankan tanah itu dari eksekusi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Letkol Laut Amir Mahmud menjelaskan tanah itu merupakan hasil dari pembebasan lahan oleh tim 9 untuk kepentingan pemerintah pada tahun 1960. "Hari ini sudah dilihat dari pihak pengadilan telah berupaya mengeksekusi tanah negara yg selama ini dikuasai TNI AL. Perlu kami sampaikan bahwa penguasaan tanah ini bukan merupakan hasil rampasan (okupasi) dari siapapun atau mengambil tanah rakyat, dibebaskan tahun 1960 oleh panitia 9 yang waktu itu negara bentuk untuk membantu membebaskan tanah tanah untuk kepentingan pemerintah," urai Letkol Laut Amir Mahmud di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (14/1/2015).

Letkol Laut Amir Mahmud menegaskan pihaknya akan mempertahankan tanah tersebut karena merupakan kewajiban TNI AL mempertahankan aset negara. Ia juga mengatakan di atas tanah itu terdapat sejumlah kantor milik TNI AL salah satunya Yon Maharlan untuk latihan pasukan TNI AL. "Pasukan ini hanya membantu kewajiban kita untuk mempertahankan tanah ini, dan Lantamal secara rutin melaksanakan latihan," pungkasnya.

Letkol Laut Amir Mahmud menegaskan, pihak TNI AL menolak eksekusi, sebab dalam proses pengadilan yang digelar, bukti-bukti dari pihak TNI diabaikan. Letkol Laut Amir Mahmud menegaskan pihaknya mengacu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, sehingga sikap 'pasang badan' terhadap eksekusi lahan merupakan bentuk membela negara. "Jadi kami jelaskan mengapa kami bertahan, bahwa dalam UU No.1  Tahun 2004 Pasal 50 tentang UU Perbendaharan Negara. Berdasarkan UU No.1 Tahun 2004, pihak manapun dilarang untuk menyita barang milik Negara, itu UU Perbendaharaan Negara, sekaligus PP Nomor 27 Tahun 2004 bahwa kami sebagai pihak yang dititipkan oleh Negara, amanat rakyat wajib untuk mengamankan aset negara itu, wajib mempertahankan fisik administrasi, maupun hukum," pungkas Letkol Laut Amir Mahmud.

Bunyi dentuman meriam mewarnai kericuhan saat pembacaan berita acara pengeksekusian lahan Markas Komando Polisi Militer Angkatan Laut (Pomal) di RW 02, 03 dan 05, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Rabu (14/1/2015) pukul 10.30 WIB.

Dentuman beradius sekitar 500 meter ini membuat ratusan anggota polisi dan warga yang ada di lokasi terkejut. Bahkan, mereka yang mengira itu adalah suara meriam berpeluru, langsung berhamburan menyelamatkan diri.

Massa dari TNI AL membunyikan meriam untuk memukul mundur petugas. Bunyi dentuman meriam sudah terdengar sejak pukul 08.00 WIB atau dua jam sebelum petugas juru sita tiba di lokasi. Ada tiga kali bunyi dentuman meriam dan belasan bunyi senjata laras panjang.

Ketika dikonfirmasi bunyi dentuman meriam mewarnai kericuhan saat pembacaan berita acara pengeksekusian lahan Markas Komando Polisi Militer Angkatan Laut (Pomal) di RW 02, 03 dan 05, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Rabu (14/1/2015) pukul 10.30 WIB, Kepala Seksi Barang Milik Negara (BMN) TNI AL Letnan Kolonel Laut (KH) Amir Mahmud, membantah bahwa pihaknya sengaja membunyikan meriam kosong untuk memukul barisan petugas.

Letkol Laut Amir Mahmud menegaskan, bunyi dentuman itu merupakan bunyi senjata pasukan TNI AL yang sendang latihan.

“Tiap tahun memang kita latihan, itu bukan untuk menakut-nakuti petugas PN Jakut, tapi bunyi senjata saat petugas latihan,” tukas Letkol Laut Amir Mahmud.

Pada kesempatan itu, Bagian Bantuan Hukum, Direktur Jendral Kekayaan Kementerian Keuangan RI, Sungkana, menyatakan, bahwa bangunan milik TNI AL itu berdiri di atas lahan milik Negara. Oleh karenanya, eksekusi tidak tepat. Mengingat UU No.1 Tahun 2004 Pasal 50 menyebutkan barang milik Negara tidak boleh di eksekusi dan merupakan aset Negara.

“Secara letigasi kami tengah melakukan upaya hukum di PN Jakarta Utara dan Klaten. Saat ini usaha yang kita lakukan sampai dengan PK (Peninjauan Kembali),” jelas Sungkana.

Sementara itu, Ngatino, selaku penasihat hukum dari ahli waris Drs. Sumardjono, mengatakan, pada prinsipnya pihanya tidak ingin terjadi benturan saat proses eksekusi, namun ia tidak menyangkal bahwa dalam proses eksekusi Rabu (14/1/2015) besok akan mendapatkan pengamanan dari pihak kepolisian.

“Prinsipnya kami tidak imgin terjadi benturan, namun semua semua harus sesuai Undang-undang (UU) yang ditetapkan pengadilan, kalau proses eksekusi selalu ditunda mau sampai kapan, negara ini kan negara hukum,” ucap Ngatino.

Menurut Ngatino, berbagai pihak yang datang dalam rapat koordinasi baik dari pihak kepolisian, Wali Kota Jakarta Utara, dan Garnisun, menyarankan semua menaati keputusan UU dan tetap menciptakan suasana yang kondusif.

“Dari pihak Polres Jakarta Utara memang menyarankan untuk ditunda, namun kami tetap akan melaksanakan eksekusi esok, kita sudah melalui semua prosedur hukum yang berlaku,” cetus Ngatino.

Wakil Ketua Panitera PN Jakut yang bertindak sebagai juru sita, Supyantoro Muchidin mengatakan, kendati eksekusi gagal, namun pihaknya tetap berhasil membacakan putusan tersebut di tempat lain yang dekat dengan lokasi.

"Prinsipnya kita sudah melaksanakan putusan pengadilan untuk lakukan penyitaan. Setelah mendapat info tidak kondusif, segera kami mendekat ke lokasi lahan dan membacakan putusan di Jl. Perintis Kemerdekaan," katanya di PN Jakarta Utara, Rabu (14/1/2015).

Supyantoro Muchidin menambahkan, setelah eksekusi dilakukan, secara hukum urusan dengan PN Jakarta Utara telah selesai. Terkait eksekusi pengosongan atau pembongkaran, diserahkan pada pihak pemohon yakni ahli waris Drs Sumardjono. (editor Joseph H. Gunawan)

See Also

KPK Dalami Rekaman Percakapan Idrus Marham Dan Eni Maulani Saragih
Mabes Polri Selidiki Motif Penyerangan Polsek Metro Penjaringan
Sidang Lanjutan Julius Lobiua Mendengarkan 2 Keterangan Ahli
KPK Tahan Wakil Ketua DPR RI
KPK Usut Penggunaan Uang Korupsi Bupati Lampung Selatan
Kasus TPPU Bupati Lampung Selatan, KPK Sita 16 Bidang Tanah
Kronologi OTT DPRD Kalimantan Tengah
KPK OTT Anggota DPRD Kalteng
Bupati Cirebon Setelah Diperiksa Ditahan KPK
KPK Tetapkan Bupati Cirebon Tersangka
KPK Tangkap Bupati Cirebon
KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati Lampung Selatan Nonaktif
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
TNI AL Gagalkan Penyelundupan 506 Gram Narkoba
Polisi Limpahkan Berkas Perkara Mantan Wali Kota Depok Ke Kejaksaan
Rekayasa Lalin Di KPU Saat Pengundian Nomor Urut Capres Cawapres
KPK Perpanjang Masa Penahanan Idrus Marham
Kombes Pol. Panca Putra Simanjuntak Jadi Direktur Penyidikan KPK
Kapolda Jambi Bongkar Peredaran Narkoba Dari Aceh Ke Kota-kota Di Sumatera Dan Jawa
Kasus Korupsi Massal DPRD Sumut, KPK Sita Lagi Uang Suap
KPK Periksa Dirjen Minerba
KPK Cegah Bos Borneo Lumbung Energi Ke Luar Negeri
Tim Resmob Polda Kalbar Ringkus Preman Penganiaya Penjaga Toko Arloji
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 6.960.146 Since: 07.04.14 | 0.6651 sec