YouTube Facebook Twitter RSS
16 Jul 2019, 0

Ekonomi

Pemerintah Bakal Hapus NJOP, PBB, Dan BPHTB

Friday, 30 January 2015 | View : 959

siarjustisia.com-JAKARTA.

Pemerintah berjanji mengurai satu per satu hambatan bidang pertanahan dan perumahan. Satu contoh yang sedang dibahas serius Kementerian Agraria dan Tata Ruang adalah rencana penghapusan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Wacana penghapusan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) mulai digemakan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Drs. Ferry Mursyidan Baldan berencana menghapus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang selama ini menjadi patokan harga tanah.

Menurutnya, pembayaran PBB sudah membebani masyarakat kecil, terutama bagi mereka yang tinggal di wilayah strategis sehingga menyulitkan membayar pajak. Politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu menjelaskan wacana penghapusan PBB karena dinilai sudah membebani masyarakat yang selama ini kesulitan membayar pajak.

”Kami tidak ingin PBB menjadi alat usir alamiah bagi masyarakat,” ujar Ferry Mursyidan Baldan saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (30/1/2015).

Sebagai tahap awal, rencana ini berlaku bagi rumah tinggal, rumah ibadah, dan rumah sakit.

PBB dan BPHTB tetap dipungut bagi properti komersial, seperti hotel, restoran dan warung, serta properti dengan luas di atas 200 meter. Politikus Partai NasDem itu menjelaskan bahwa wacana pembebasan membayar PBB itu otomatis tidak berlaku yang diperuntukkan misalnya tanah dan bangunan yang tujuannya komersial untuk dikontrakkan, hotel, dan rumah makan.

"Di bawah luas itu, BPHTB akan dihapus," kata Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kamis (29/1/2015).

Menurut dia, dalam banyak kasus, PBB dinilai kerap membebani masyarakat. Terutama mereka yang berpenghasilan rendah, namun kebetulan tinggal di wilayah-wilayah strategis.

Salah satunya, Ferry Mursyidan Baldan mencontohkan, para pensiunan ataupun janda yang masih tinggal di kawasan-kawasan dengan nilai pajak yang tinggi harus pontang-panting memenuhi kewajiban membayar PBB. Padahal, dari sisi keuangan keluarga, pemasukan juga sudah terbatas.

Pembebasan membayar PBB ini hanya diberlakukan kepada mereka yang memiliki rumah tapi tergolong berpenghasilan rendah.  Seperti para pensiunan ataupun janda yang masih tinggal di kawasan-kawasan dengan nilai pajak yang tinggi.

”Ini contoh saja, kasihan kan mereka. Kalau (PBB) masih diteruskan, sama saja kita ikut mengusir mereka,” imbuh Ferry Mursyidan Baldan saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (31/1/2015).

Dasar lainnya, imbuh Ferry Mursyidan Baldan, berkaitan dengan aspek filosofis bahwa Tuhan itu menciptakan tanah hanya sekali. Karena itu, tidak selayaknya pajak atas bumi ditarik tiap tahun. Ferry Mursyidan Baldan memandang, pajak terhadap bumi cukup dibayar sekali, yaitu saat masyarakat kali pertama membeli sebidang tanah.

”Itu kan karunia (Tuhan), nggak masuk akal kalau dipajakin tiap tahun,” tandasnya.

Logika yang sama diperuntukkan bagi pajak bangunan. Ketika masyarakat sudah mengeluarkan biaya untuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tidak perlu lagi ada pajak yang harus ditarik setiap tahunnya. ”Sepanjang tanah dan bangunan itu untuk tempat tinggal, untuk hunian,” tegas Ferry Mursyidan Baldan.

Dia berjanji rancangan ini segera tuntas dan diusulkan kepada Kementerian Keuangan. Ada sejumlah alasan rencana ini. Ferry Mursyidan Baldan mencontohkan, NJOP selama ini bak tak ada gunanya. Faktanya harga pasaran properti di atas NJOP. NJOP baru dipakai untuk menyiasati pungutan pajak jual beli tanah, agar membayar setoran lebih rendah.

"Makanya, kami ingin agar NJOP dihapus saja," tandasnya.

Sebagai gantinya, Kementerian Agraria akan menetapkan harga pasaran tanah atau bangunan yang berlaku di tiap wilayah dan berlaku satu tahun. Harga patokan ini yang akan dipakai sebagai acuan pungutan pajak daerah.

Sementara rencana penghapusan PBB dan BPHTB bertujuan untuk meringankan beban masyarakat saat membeli rumah. Menurut Ferry Mursyidan Baldan, Kementerian Agraria hanya menetapkan pungutan tersebut sekali saat pengurusan sertifikat tanah atau bangunan.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menyatakan, rencana Kementerian Agraria untuk menghapus PBB tidak akan berdampak besar pada penerimaan negara. Sebab, "PBB sudah masuk ke pajak daerah," ujar Mardiasmo.

Pengusaha properti juga oke-oke saja dengan rencana ini.

Eddy Hussy, Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) menilai, NJOP memang sudah saatnya ditata dan diperbaiki dengan menyesuaikan kondisi pasar.

Pengamat pajak, Yustinus Prastowo, memang setuju bahwa NJOP perlu diganti dengan harga patokan yang lebih jelas. Namun, kebijakan ini bisa membebani pembeli properti. Sebab Pemerintah Daerah (Pemda) bisa saja semena-mena menetapkan pungutan baru dan besaran tarifnya.

Kalau dicermati, manfaat dari penghapusan PBB, NJOP dan BPHTB masih samar-samar. Tiga jenis pungutan itu sudah menjadi domain Pemerintah Daerah (Pemda). Sehingga, penerapan harga patokan tanah, misalnya, bisa saja pada akhirnya juga setara harga yang ditetapkan dalam NJOP. Pun halnya dengan pungutan BPHTB. Selama ini BPHTB juga dipungut sekali saat ada transaksi saja.

See Also

Bursa Asia Ditutup Tergerus
Ditunggu Warga, Pensertifikatan Tanah Massal Di TMMD Kalikondang
Bursa Asia Bervariasi
Bursa Asia Bervariasi
Wall Street Menguat
10 Maskapai Penerbangan Terbaik Di Dunia Tahun 2019
Boeing Tak Terima Pesanan Pesawat Sejak April 2019
Bursa Saham AS Turun
12 Pelabuhan & Bandar Udara Deklarasi Zona Integritas
Rabobank Indonesia Resmi Hengkang Dari Indonesia
Bursa Asia Ditutup Bervariasi
Bursa Saham AS Ditutup Turun
Bursa Saham AS Menguat
Tingkatkan Harga Yang Maksimal, Babinsa 13/Karangawen Bantu Petani Jemur Hasil Panen
Bantu Percepatan Pembangunan, Danramil 01/Demak Kota Hadiri Musrembangdes
Babinsa 09/Karangtengah Beri Motivasi Kepada Para Petambak Bandeng
Tingkatkan Motivasi Petani Swasembada Pajale, Babinsa 13/Karangawen Bantu Panen Jagung
Babinsa 01/Demak Dampingi Program Kotaku Di Desa Mulyorejo
Antisipasi Kelangkaan Dan Kestabilan Harga Pupuk, Babinsa 12/Mranggen Cek Langsung
Wall Street Menguat
Semangat Babinsa Koramil 09/Karangtengah Dampingi Panen Perdana MT I
Bersama Warga, Babinsa 06/Wedung Siap Sukseskan Swasembada Pangan
Kontrol Hasil Panen, Babinsa 03/Wonosalam Lakukan Pengubinan Padi
Mendesa Klaim Bank Dunia Contoh Indonesia Terkait Penganggaran Dana Desa
Mulai Hari Ini Harga Pertamina Dex, Dexlite, Pertamax, Pertalite Turun
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 8.093.640 Since: 07.04.14 | 0.3522 sec