YouTube Facebook Twitter RSS
16 Aug 2018, 0

Ekonomi

Pemerintah Bakal Hapus NJOP, PBB, Dan BPHTB

Friday, 30 January 2015 | View : 860

siarjustisia.com-JAKARTA.

Pemerintah berjanji mengurai satu per satu hambatan bidang pertanahan dan perumahan. Satu contoh yang sedang dibahas serius Kementerian Agraria dan Tata Ruang adalah rencana penghapusan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Wacana penghapusan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) mulai digemakan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Drs. Ferry Mursyidan Baldan berencana menghapus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang selama ini menjadi patokan harga tanah.

Menurutnya, pembayaran PBB sudah membebani masyarakat kecil, terutama bagi mereka yang tinggal di wilayah strategis sehingga menyulitkan membayar pajak. Politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu menjelaskan wacana penghapusan PBB karena dinilai sudah membebani masyarakat yang selama ini kesulitan membayar pajak.

”Kami tidak ingin PBB menjadi alat usir alamiah bagi masyarakat,” ujar Ferry Mursyidan Baldan saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (30/1/2015).

Sebagai tahap awal, rencana ini berlaku bagi rumah tinggal, rumah ibadah, dan rumah sakit.

PBB dan BPHTB tetap dipungut bagi properti komersial, seperti hotel, restoran dan warung, serta properti dengan luas di atas 200 meter. Politikus Partai NasDem itu menjelaskan bahwa wacana pembebasan membayar PBB itu otomatis tidak berlaku yang diperuntukkan misalnya tanah dan bangunan yang tujuannya komersial untuk dikontrakkan, hotel, dan rumah makan.

"Di bawah luas itu, BPHTB akan dihapus," kata Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kamis (29/1/2015).

Menurut dia, dalam banyak kasus, PBB dinilai kerap membebani masyarakat. Terutama mereka yang berpenghasilan rendah, namun kebetulan tinggal di wilayah-wilayah strategis.

Salah satunya, Ferry Mursyidan Baldan mencontohkan, para pensiunan ataupun janda yang masih tinggal di kawasan-kawasan dengan nilai pajak yang tinggi harus pontang-panting memenuhi kewajiban membayar PBB. Padahal, dari sisi keuangan keluarga, pemasukan juga sudah terbatas.

Pembebasan membayar PBB ini hanya diberlakukan kepada mereka yang memiliki rumah tapi tergolong berpenghasilan rendah.  Seperti para pensiunan ataupun janda yang masih tinggal di kawasan-kawasan dengan nilai pajak yang tinggi.

”Ini contoh saja, kasihan kan mereka. Kalau (PBB) masih diteruskan, sama saja kita ikut mengusir mereka,” imbuh Ferry Mursyidan Baldan saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (31/1/2015).

Dasar lainnya, imbuh Ferry Mursyidan Baldan, berkaitan dengan aspek filosofis bahwa Tuhan itu menciptakan tanah hanya sekali. Karena itu, tidak selayaknya pajak atas bumi ditarik tiap tahun. Ferry Mursyidan Baldan memandang, pajak terhadap bumi cukup dibayar sekali, yaitu saat masyarakat kali pertama membeli sebidang tanah.

”Itu kan karunia (Tuhan), nggak masuk akal kalau dipajakin tiap tahun,” tandasnya.

Logika yang sama diperuntukkan bagi pajak bangunan. Ketika masyarakat sudah mengeluarkan biaya untuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tidak perlu lagi ada pajak yang harus ditarik setiap tahunnya. ”Sepanjang tanah dan bangunan itu untuk tempat tinggal, untuk hunian,” tegas Ferry Mursyidan Baldan.

Dia berjanji rancangan ini segera tuntas dan diusulkan kepada Kementerian Keuangan. Ada sejumlah alasan rencana ini. Ferry Mursyidan Baldan mencontohkan, NJOP selama ini bak tak ada gunanya. Faktanya harga pasaran properti di atas NJOP. NJOP baru dipakai untuk menyiasati pungutan pajak jual beli tanah, agar membayar setoran lebih rendah.

"Makanya, kami ingin agar NJOP dihapus saja," tandasnya.

Sebagai gantinya, Kementerian Agraria akan menetapkan harga pasaran tanah atau bangunan yang berlaku di tiap wilayah dan berlaku satu tahun. Harga patokan ini yang akan dipakai sebagai acuan pungutan pajak daerah.

Sementara rencana penghapusan PBB dan BPHTB bertujuan untuk meringankan beban masyarakat saat membeli rumah. Menurut Ferry Mursyidan Baldan, Kementerian Agraria hanya menetapkan pungutan tersebut sekali saat pengurusan sertifikat tanah atau bangunan.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menyatakan, rencana Kementerian Agraria untuk menghapus PBB tidak akan berdampak besar pada penerimaan negara. Sebab, "PBB sudah masuk ke pajak daerah," ujar Mardiasmo.

Pengusaha properti juga oke-oke saja dengan rencana ini.

Eddy Hussy, Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) menilai, NJOP memang sudah saatnya ditata dan diperbaiki dengan menyesuaikan kondisi pasar.

Pengamat pajak, Yustinus Prastowo, memang setuju bahwa NJOP perlu diganti dengan harga patokan yang lebih jelas. Namun, kebijakan ini bisa membebani pembeli properti. Sebab Pemerintah Daerah (Pemda) bisa saja semena-mena menetapkan pungutan baru dan besaran tarifnya.

Kalau dicermati, manfaat dari penghapusan PBB, NJOP dan BPHTB masih samar-samar. Tiga jenis pungutan itu sudah menjadi domain Pemerintah Daerah (Pemda). Sehingga, penerapan harga patokan tanah, misalnya, bisa saja pada akhirnya juga setara harga yang ditetapkan dalam NJOP. Pun halnya dengan pungutan BPHTB. Selama ini BPHTB juga dipungut sekali saat ada transaksi saja.

See Also

Babinsa 12/Mranggen Bantu Petani Sukseskan Swasembada Pangan
Dandim 0716/Demak Bersama LBB Panen Raya Dan Masyarakat Desa Ruwit
Panen Padi L-58 Aromatik Kodim 0716/Demak Dan Lumbung Banyu Bumi
Dandim 0716/Demak Bersama Masyarakat Panen Raya Demlot
Kodim 0716/Demak Buka Stand Pasar Murah
Koperasi Dinilai Penting Untuk Menunjang Pengembangan Usaha Batik Bakaran
Babinsa Kodim 0716/Demak Perkuat Alsintan Dengan Diklat
Mengoptimalkan LTT Dengan Pemanfaatan Alsintan
Kembangkan Jenis Usaha Yang Unik Dan Berbeda
Harga Pertalite Naik Rp 200 Per Liter
Usaha Sergab Kodim 0716/Demak Di Kala HPP Lebih Rendah Dari Pasar
Bertebaran Padi Di Halaman Kodim 0716/Demak
Bank Sampah Jadi Berkah Bagi Anggota Kodim 0716/Demak
Kodim 0716/Demak Terapkan Teknologi Baru Di Bidang Pertanian
Tim Sergab Kodim 0716/Demak Terus Genjot Serap Beras Ke Bulog
Cegah Penyelewengan, Babinsa Dampingi Pembagian Beras Rastra Yang Layak Konsumsi
Dokter Terkaya Amerika Serikat Beli Surat Kabar LA Times Rp 6,8 Triliun
Dandim 0716/Demak Panen Raya Di Ds. Mijen
Danramil 09/Karangtengah Berharap Pendistribusian Pupuk Tepat Sasaran
Danramil 03/Wonosalam Bersama Forkopimcam Panen Raya Padi
Presiden Joko Widodo Tinjau Proyek Padat Karya Di Dharmasraya
Pasar Saham Australia Dibuka Turun Tajam
5 Maskapai Penerbangan Terbaik Di Dunia
Penjualan Mobil Terbanyak Tahun 2017
Bebas Bea Masuk Belanja Dari Luar Negeri Naik
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 6.433.209 Since: 07.04.14 | 0.6023 sec