YouTube Facebook Twitter RSS
10 Dec 2018, 0

Ekonomi

Pemerintah Bakal Hapus NJOP, PBB, Dan BPHTB

Friday, 30 January 2015 | View : 903

siarjustisia.com-JAKARTA.

Pemerintah berjanji mengurai satu per satu hambatan bidang pertanahan dan perumahan. Satu contoh yang sedang dibahas serius Kementerian Agraria dan Tata Ruang adalah rencana penghapusan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Wacana penghapusan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) mulai digemakan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Drs. Ferry Mursyidan Baldan berencana menghapus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang selama ini menjadi patokan harga tanah.

Menurutnya, pembayaran PBB sudah membebani masyarakat kecil, terutama bagi mereka yang tinggal di wilayah strategis sehingga menyulitkan membayar pajak. Politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu menjelaskan wacana penghapusan PBB karena dinilai sudah membebani masyarakat yang selama ini kesulitan membayar pajak.

”Kami tidak ingin PBB menjadi alat usir alamiah bagi masyarakat,” ujar Ferry Mursyidan Baldan saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (30/1/2015).

Sebagai tahap awal, rencana ini berlaku bagi rumah tinggal, rumah ibadah, dan rumah sakit.

PBB dan BPHTB tetap dipungut bagi properti komersial, seperti hotel, restoran dan warung, serta properti dengan luas di atas 200 meter. Politikus Partai NasDem itu menjelaskan bahwa wacana pembebasan membayar PBB itu otomatis tidak berlaku yang diperuntukkan misalnya tanah dan bangunan yang tujuannya komersial untuk dikontrakkan, hotel, dan rumah makan.

"Di bawah luas itu, BPHTB akan dihapus," kata Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kamis (29/1/2015).

Menurut dia, dalam banyak kasus, PBB dinilai kerap membebani masyarakat. Terutama mereka yang berpenghasilan rendah, namun kebetulan tinggal di wilayah-wilayah strategis.

Salah satunya, Ferry Mursyidan Baldan mencontohkan, para pensiunan ataupun janda yang masih tinggal di kawasan-kawasan dengan nilai pajak yang tinggi harus pontang-panting memenuhi kewajiban membayar PBB. Padahal, dari sisi keuangan keluarga, pemasukan juga sudah terbatas.

Pembebasan membayar PBB ini hanya diberlakukan kepada mereka yang memiliki rumah tapi tergolong berpenghasilan rendah.  Seperti para pensiunan ataupun janda yang masih tinggal di kawasan-kawasan dengan nilai pajak yang tinggi.

”Ini contoh saja, kasihan kan mereka. Kalau (PBB) masih diteruskan, sama saja kita ikut mengusir mereka,” imbuh Ferry Mursyidan Baldan saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (31/1/2015).

Dasar lainnya, imbuh Ferry Mursyidan Baldan, berkaitan dengan aspek filosofis bahwa Tuhan itu menciptakan tanah hanya sekali. Karena itu, tidak selayaknya pajak atas bumi ditarik tiap tahun. Ferry Mursyidan Baldan memandang, pajak terhadap bumi cukup dibayar sekali, yaitu saat masyarakat kali pertama membeli sebidang tanah.

”Itu kan karunia (Tuhan), nggak masuk akal kalau dipajakin tiap tahun,” tandasnya.

Logika yang sama diperuntukkan bagi pajak bangunan. Ketika masyarakat sudah mengeluarkan biaya untuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tidak perlu lagi ada pajak yang harus ditarik setiap tahunnya. ”Sepanjang tanah dan bangunan itu untuk tempat tinggal, untuk hunian,” tegas Ferry Mursyidan Baldan.

Dia berjanji rancangan ini segera tuntas dan diusulkan kepada Kementerian Keuangan. Ada sejumlah alasan rencana ini. Ferry Mursyidan Baldan mencontohkan, NJOP selama ini bak tak ada gunanya. Faktanya harga pasaran properti di atas NJOP. NJOP baru dipakai untuk menyiasati pungutan pajak jual beli tanah, agar membayar setoran lebih rendah.

"Makanya, kami ingin agar NJOP dihapus saja," tandasnya.

Sebagai gantinya, Kementerian Agraria akan menetapkan harga pasaran tanah atau bangunan yang berlaku di tiap wilayah dan berlaku satu tahun. Harga patokan ini yang akan dipakai sebagai acuan pungutan pajak daerah.

Sementara rencana penghapusan PBB dan BPHTB bertujuan untuk meringankan beban masyarakat saat membeli rumah. Menurut Ferry Mursyidan Baldan, Kementerian Agraria hanya menetapkan pungutan tersebut sekali saat pengurusan sertifikat tanah atau bangunan.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menyatakan, rencana Kementerian Agraria untuk menghapus PBB tidak akan berdampak besar pada penerimaan negara. Sebab, "PBB sudah masuk ke pajak daerah," ujar Mardiasmo.

Pengusaha properti juga oke-oke saja dengan rencana ini.

Eddy Hussy, Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) menilai, NJOP memang sudah saatnya ditata dan diperbaiki dengan menyesuaikan kondisi pasar.

Pengamat pajak, Yustinus Prastowo, memang setuju bahwa NJOP perlu diganti dengan harga patokan yang lebih jelas. Namun, kebijakan ini bisa membebani pembeli properti. Sebab Pemerintah Daerah (Pemda) bisa saja semena-mena menetapkan pungutan baru dan besaran tarifnya.

Kalau dicermati, manfaat dari penghapusan PBB, NJOP dan BPHTB masih samar-samar. Tiga jenis pungutan itu sudah menjadi domain Pemerintah Daerah (Pemda). Sehingga, penerapan harga patokan tanah, misalnya, bisa saja pada akhirnya juga setara harga yang ditetapkan dalam NJOP. Pun halnya dengan pungutan BPHTB. Selama ini BPHTB juga dipungut sekali saat ada transaksi saja.

See Also

Babinsa 06/Wedung Lakukan Pemantauan Penyemaian Bibit Tanam Padi
Babinsa 09/Karangtengah Pastikan Harga Sembako Di Pasar Masih Relatif Stabil
Percepat Masa Tanam, Babinsa 09/Karangtengah Giat Dampingi Petani
Babinsa 05/Mijen Tunjukkan Peran Aktif Babinsa Terhadap Swasembada Pangan
Tak Kenal Lelah, Babinsa Koramil 07/Gajah Bantu Petani Siangi Rumput
Ciptakan Hubungan Yang Harmonis, Babinsa 01/Rembang Terjun Langsung Ke Lahan Pertanian
Babinsa Pos Koramil Kebonagung Memotivasi Petani Dalam Menggarap Sawah
Babinsa 12/Mranggen Ikuti Sosialisasi Budidaya Sapi Potong
Babinsa 01/Demak Kota Bantu Percepatan Pertumbuhan Padi
Babinsa 02/Bonang Bersama Petani Bantu Persemaian Bibit Padi
Cegah Terjadinya Kelangkaan Pupuk, Babinsa Koramil 09/Karangtengah Cek Langsung Ke Pengecer
Wujudkan Swasembada Pangan, Babinsa 13/Karangawen Dampingi Petani Jagung Siangi Gulma
Babinsa Koramil 01/Demak Kota Laksanakan Upsus Bersama Petani Menanam Jagung
Babinsa Koramil 13/Karangawen Pacu Petani Guna Swasembada Pangan
Sinergitas Babinsa 13/Karangawen Dengan PPL Saat Dampingi Petani Tanam Kedelai
Danramil 01/Demak Kota Hadiri Launching Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Babinsa Pos Koramil Kebonagung Bersama Warga Bahu Membahu Buat Sumur Penampungan Air
Babinsa 03/Wonosalam Himbau Petani Untuk Segera Persiapkan Lahan Pertanian
Babinsa 01/Demak Kota Turun Langsung Ke Sawah Tebar Benih Padi
Finishing Pembuatan Jalan Beton TMMD Sengkuyung III Tahun 2018
Dandim 0716/Demak Bersama Petani Tanam Padi Dengan Sistem Gogorancah MT1
Menjalin Keharmonisan, Babinsa Dan Masyarakat Laksanakan Kerja Bakti Pengecoran Jalan Desa
Babinsa Turun Ke Sawah Bantu Petani Siapkan Lahan Pertanian
Anggota Saka Wira Kartika Ikut Bantu Satgas TMMD Bangun Jalan
Babinsa Koramil 10/Guntur Bergotong Royong Bantu Rehab Rumah Warga
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 7.069.843 Since: 07.04.14 | 0.6648 sec