YouTube Facebook Twitter RSS
22 Jul 2018, 0

Nusantara

Komisioner Kompolnas Tidak Kompak

Thursday, 12 February 2015 | View : 968

siarjustisia.com-JAKARTA.

Para Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) ternyata memiliki sikap yang berbeda terkait usulan calon Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri).

Bila, Komisioner Kompolnas Hamidah Abdurrahman pada Selasa (10/2/2015) lalu menyebut bahwa calon Kapolri bertambah dua orang, namun Rabu (11/2/2015) kemarin, Komisioner Kompolnas Edi Hasibuan justru membantahnya.

Menurut Edi Hasibuan, hingga saat ini belum ada penambahan jumlah calon Kapolri. Sebab, sebenarnya penambahan usulan Calon Kapolri itu harus mendapatkan istruksi dari Presiden Jokowi.

"Mekanismenya, presiden minta ada calon lain. Baru kemudian, Kompolnas mencari dan mengusulkan kembali. Namun, sekarang itu belum ada instruksi tersebut dari presiden," jelasnya Rabu (11/2/2015) kemarin.

Dengan begitu, sebenarnya yang paling penting adalah keputusan pelantikan Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol.) Drs. Budi Gunawan, S.H., M.Si., Ph.D. Alangkah baik, bila Presiden secepatnya memberikan keputusan untuk masalah tersebut. "Butuh kepastian siapa Kapolrinya atau malah justru apa membutuhkan usulan lagi," cetus Edi Hasibuan.

Kondisi mengambang seperti ini, sebenarnya disadari atau tidak tetap Polri yang menjadi korban. Polri menjadi obyek tarik menarik kepentingan politik dari semuanya, baik Presiden Jokowi, petinggi Polri hingga KPK.

"Kalau Presiden Jokowi terus menunggu, masalah KPK-Polri akan terus bertambah tingkat kerumitannya," tukas Edi Hasibuan.

Buktinya, laporan terhadap pimpinan KPK, penyidik dan semua pegawai Komisi Anti Rasuah tersebut terus mengalir, kendati proses praperadilan sedang berjalan. Posisi menunggu Presiden juga tidak membuat konflik mereda.

"Dengan demikian, diharapkan Presiden Jokowi tidak bisa lagi menggantungkan pada praperadilan yang masih berlangsung," terang Edi Hasibuan.

Dikabarkan, anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), M. Nasser, mengatakan Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol.) Budi Waseso belum pantas menjadi kandidat calon Kepala Polri (Kapolri). Namun, M. Nasser enggan menyebutkan alasannya.

"Kalau saya pribadi, sih, dia itu belum pantas," tegas M. Nasser di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (10/2/2015).

Namun, nama Komjen Pol. Budi Waseso tetap masuk daftar calon Kepala Polri (Kapolri) yang akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Selasa (10/2/2015) sore, Presiden RI ke-7, Joko Widodo atau Jokowi memanggil para anggota Kompolnas ke Istana. Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Tedjo Edhy Purdijatno bersama Komisioner Kompolnas menemui Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (10/2/2015) sore ini. Kompolnas ke Istana karena dipanggil Presiden Jokowi yang baru pulang dari lawatannya di luar negeri. Saat tiba di Istana, Tedjo Edhy Purdijatno dan anggota Kompolnas terlihat memegang beberapa amplop berwarna hijau bertuliskan Kompolnas. Di dalam amplop ini berisi biodata calon Kapolri.

Komisioner Kompolnas M. Nasser mengatakan lembaganya membawa enam nama calon Kepala Polri untuk menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi). Nama calon Kapolri itu sebagai pengganti Kepala Lembaga Pendidikan Polisi Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol.) Budi Gunawan, yang hampir pasti batal dilantik jadi Kapolri.

Namun, sambung M. Nasser, Presiden Jokowi belum meminta nama baru untuk diusulkan menjadi pengganti Komjen Pol. Budi Gunawan. "Ini sebenarnya kami menunggu Pak Jokowi minta nama ke kami, kalau kami sih sudah bawa nama-nama itu," ungkap M. Nasser di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (10/2/2015).

Menurut anggota Kompolnas lainnya, Syafriadi Cut Ali, ada enam nama yang akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sekretaris Kompolnas Syafriadi Cut Ali mengatakan ada enam nama calon Kapolri yang akan diserahkan ke Jokowi. Dua nama di antaranya merupakan calon Kapolri yang namanya muncul belakangan yaitu mantan Kabareskrim Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisaris Jenderal Polisi Anang Iskandar. Dua nama baru yang masuk, menurut Syafriadi Cut Ali, adalah mantan Kabareskrim Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol.) Suhardi Alius dan Kepala BNN Komisaris Jenderal Polisi (Komjen. Pol.) Dr. Anang Iskandar, S.H., M.H.

Komjen Pol. Suhardi Alius dan Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol.) Anang Iskandar kembali masuk bursa calon Kepala Kepolisian (Kapolri). Komjen Pol. Suhardi Alius kini menjabat Sestama di Lemhanas dan Komjen Pol. Anang Iskandar menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). "Karena berdasarkan kelayakan, kedua nama itu kami anggap layak untuk masuk," kata Sekretaris Komisi Kepolisian Nasional Syafriadi Cut Ali di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/2/2015).

Dua nama itu sebelumnya terlempar dari bursa Kapolri untuk pengajuan baru seandainya Komjen Pol. Budi Gunawan benar-benar tak dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kabar bahwa Presiden Jokowi tak akan melantik Komjen Pol. Budi Gunawan disampaikan Buya Syafii Maarif, Ketua Tim 9. Guna mengantisipasi bila Presiden Jokowi meminta nama baru, Kompolnas memproses sejumlah nama dan mendapatkan empat nama.

Empat nama sebelumnya itu adalah Komjen Pol. Dwi Priyatno, Komjen Pol. Budi Waseso, Komjen Pol. Badrodin Haiti, dan Komjen Pol. Putut Eko Bayuseno.

Namun demikian, lanjut Syafriadi Cut Ali, keenam nama tersebut belum diserahkan kepada presiden. Mereka hanya berjaga-jaga bila Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta nama baru.

Ada empat nama yang tengah digodok sebagai calon Kapolri. Keempat calon Kapolri lainnya yakni Kepala Bareskrim Komjen Pol. Budi Waseso, Inspektur Pengawasan Umum Komjen Pol. Dwi Prayitno, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Komjen Pol. Putut Bayu Seno, dan Wakil Kapolri Komjen Pol. Badrodin Haiti.

Keempat nama ini merupakan hasil rapat Kompolnas, Kamis (5/2/2015) pekan lalu.

Empat nama ini rencananya diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika pencalonan Komjen Pol. Budi Gunawan dibatalkan. Namun bisa saja empat nama tersebut tidak diajukan jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih memilih rekomendasi sebelumnya yang berisi delapan nama.

Seperti diketahui, apakah Komjen Pol. Budi Gunawan dilantik atau tidak belumlah final. Kabar Presiden Jokowi tak jadi melantik tidak keluar dari mulut Presiden Jokowi sendiri. Pernyataan resmi Presiden Jokowi terakhir adalah menunggu hasil praperadilan Komjen Pol. Budi Gunawan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menetapkannya sebagai tersangka.

See Also

Kodim 0716/Demak Gelar Rakor Dalam Rangka Pecahkan MURI Tari Gemu Famire
Atraksi Kolone Senapan TNI Polri Demak Yang Memukau
Polres Demak Gelar Upacara Di HUT Bhayangkara Ke-72
Forkopimda Demak Larut Dalam Goyang Nasi Padang Di HUT Ke-72 Bhayangkara
Pembukaan TMMD Sengkuyung Tahap II Kodim 0716/Demak Berlangsung Meriah
Bupati Demak Cek Lokasi TMMD Sengkuyung Tahap II Kodim 0716/Demak
Wujud Sinergitas Dan Soliditas Kedua Abdi Negara Dalam TMMD Sengkuyung Tahap II
Kapolri Ajak Nobar Film 22 Menit
TMMD Sengkuyung Tahap II TA 2018 Kodim 0716/Demak Resmi Dibuka
Awali Pengecoran, Kapolres Demak Dukung TMMD Di Desa Kebonsari
Warga Desa Kebonsari Girang Lantaran Dijadikan Lokasi TMMD Sengkuyung Tahap II
Luar Biasa Antusias Warga Kebonsari Dalam TMMD Sengkuyung Tahap II
Ada Kebanggaan Tersendiri Bagi Ibu-Ibu Dalam TMMD Di Demak
TMMD Sengkuyung Tahap II 2018 Kodim 0716/Demak Hadirkan Pemerataan Pembangunan
Babinsa Kodim 0716/Demak Ikuti Sosialisasi Pendampingan Ber-KB
Eratkan Sinergitas, Danramil Hadiri Halal Bihalal
Satgas TMMD Sky II Dan Rakyat Guyub Rukun Tanpa Ada Batas
Kokohnya Kebersamaan TNI Dan Polri Dalam TMMD Sengkuyung Tahap II
KPU Tetapkan Ridwan Kamil-Uu Pemenang Pilgub Jabar
Hibah Joint Curriculum Tingkatkan Daya Saing Perguruan Tinggi
Tadarus Puisi Di Balai Budaya Rejosari
Pasi Log Kodim 0716/Demak Hadiri Rakor Kirab Pemuda Nasional
Dandim 0716/Demak Bersama LBB Dan Petani Ruwit Sarapan Bareng Di Sawah
Fakultas Teknik UMK Raih Hibah PPK
Dandim 0716/Demak Pimpin Korp Raport Dan Sertijab Danramil Di Jajaran Kodim 0716/Demak
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 6.307.196 Since: 07.04.14 | 0.6488 sec