YouTube Facebook Twitter RSS
22 Jun 2018, 0

Hukum

Wali Kota Palembang Dituntut 9 Tahun Penjara

Thursday, 12 February 2015 | View : 498

siarjustisia.com-JAKARTA.

Setelah beberapa bulan menjalani sidang, Kamis (12/2/2015) Wali Kota Palembang nonaktif, Romi Herton dan istrinya, Masyito akhirnya akan mendengarkan pembacaan tuntutan dirinya atas tindakan kedua pasutri tersebut disangka menyuap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar untuk memuluskan gugatan untuk memenangkan sengketa Pilkada 2013.

Tepat pukul 17.30 WIB, Kamis (12/2/2015) sidang baru dimulai. Tuntutan setebal 781 lembar mulai dibacakan JPU didepan Majelis Hakim, JPU KPK Pulung Riandoro meminta izin Majelis Hakim, penasehat Hukum dan Romi Herton, jika hanya akan membacakan apa saja yang penting dalam tuntutan tersebut.

"Yah prinsipnya siap yang mulia, lebih cepat lebih baik, semoga saja juga lebih ringan," ujarnya sambil tertawa yang diikuti tawa keluarga Romi Herton.

Wali Kota Palembang nonaktif Romi Herton dan istrinya Masyito mendengarkan pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (12/2/2015).

Suami-istri tersebut disangka menyuap mantan Ketua MK, Akil Mochtar untuk memuluskan gugatan memenangkan sengketa Pilkada Palembang 2013.

Romi Herton dituntut hukuman 9 tahun penjara denda Rp 400 juta subsidair 5 bulan kurungan. Sedangkan Masyito dituntut 6 tahun penjara denda Rp 300 juta subsidair 4 bulan kurungan.

Keduanya terbukti menyuap bekas Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar melalui Muhtar Ependy.‎

Selain diancam kurungan, Jaksa Penuntut Umum (JPU)  juga meminta Hakim mencabut hak politik Romi Herton selama 11 tahun dan menyita seluruh barang bukti terkait kasus ini.

Jaksa menyebutkan, hal yang memberatkan adalah Romi Herton dan Masyito tidak mewujudkan program pemerintah bersih dan adil.

"Terdakwa juga tidak mengakui perbuatannya," ujar Jaksa Pulung.

Sedangkan hal yang meringankan, Romi Herton dan istrinya dianggap berlaku sopan selama persidangan, belum pernah dihukum, dan mengakui telah memberikan keterangan palsu.

Romi Herton dan Masyito didakwa dengan dakwaan alternatif. Keduanya dituding melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Wali Kota Palembang nonaktif Romi Herton dan istrinya, Masyitoh, Kamis (10/7/2014) sore lalu. Keduanya ditahan seusai diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Palembang dan memberi keterangan yang tidak benar di persidangan.

Keduanya ditahan di rutan yang berbeda. Romi Herton ditahan di Rutan Guntur, Jakarta, sedangkan istrinya ditahan di Rutan KPK, Kuningan, Jakarta. "RH (Romi Herton) ditahan di Guntur," beber Juru Bicara KPK Johan Budi Sapto Prabowo saat dikonfirmasi saat itu.

Romi Herton bersama istrinya ditetapkan sebagai tersangka pada Juni 2014 lalu. Keduanya diduga memberikan hadiah atau janji kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar terkait sengketa pemilihan kepala daerah di Palembang.

Keduanya disangka melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengenai dugaan pemberian hadiah atau janji kepada Hakim. Keduanya juga disangka melanggar Pasal 22 juncto Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai penyampaian kesaksian palsu.

Penetapan keduanya sebagai tersangka ini merupakan hasil pengembangan penyidikan kasus suap sengketa pilkada yang menjerat mantan Ketua MK Akil Mochtar. Menurut surat dakwaan yang disusun tim Jaksa KPK, Akil Mochtar menerima uang Rp 19,8 miliar dari Romi Herton terkait permohonan keberatan hasil Pilkada Kota Palembang periode 2013-2018. Uang itu diterima Akil Mochtar melalui orang kepercayaannya, yakni Muhtar Ependy.

Dalam sengketa Pilkada Kota Palembang, pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Romi Herton-Harno Joyo (nomor urut 2) kalah suara dengan pasangan Sarimuda-Nelly Rasdania (nomor urut 3). Romi Herton-Harno Joyo mendapat suara 316.915 dan Sarimuda-Nelly Rasdania memperoleh 316.923 suara. Selain itu, pasangan Mularis Djahri-Husni Thamrin (nomor urut 1) hanya memperoleh 97.810 suara. Romi Herton-Harno Joyo yang kalah dan hanya selisih 8 suara dari Sarimuda-Nelly Rasdania kemudian mengajukan keberatan hasil Pilkada Kota Palembang tersebut.

See Also

Babinsa Kodim 0716/Demak Evakuasi Sosok Mayat Berhelm Yang Gantung Diri
Kapolres Bogor Larang Anggotanya Ambil Jatah Libur
Dana BOS Malah Dipakai Beli Buku Yang Jauh Lebih Mahal Daripada Buku Resmi
6 Saksi Penting Kasus BLBI Kembali Dicekal
Buku Penerbit Yang Di Black List Pemerintah Malah Dibagikan Ke Sekolah-sekolah Di Jombang
Dua Bos First Travel Dituntut 20 Tahun Penjara
Mabes Polri Sebut Operasi Keselamatan Lalulintas Berhasil
4 Pegawai Bank Jatim Sudah Jadi Terdakwa
Dokter Bimanesh Sutarjo Bantah Kesaksian Kepala IGD RS Permata Hijau
BPOM Minta Importir Tarik Sarden Kaleng Terindikasi Mengandung Cacing
Ketua RT Yang Telanjangi Dua Sejoli Dituntut 7 Tahun Penjara
KPK Geledah Rumah Wali Kota Malang
Peran Pelaku Skimming ATM Bank
Cara Sindikat Skimming ATM Bank Jalankan Aksinya
Pembobol Skimming ATM Bank Sudah Bobol 64 Bank Di Dunia
Polda Metro Jaya Bekuk 5 Pembobol Skimming ATM Bank
BNN Sita Sabu 51.4 Kg Dari Bandar Narkoba Di Ancol
BNN Telusuri TPPU Bandar Sabu 51,4 Kg
JD Resmi Jadi Penghuni Rutan
BNN Sergap 3 Bandar Narkoba Di Ancol
Hakim Senior Terjaring OTT Rp 30 Juta
Polres Kudus Ciduk 5 Orang Pengedar Uang Palsu
KPK Jerat Cagub Maluku Utara
KPK Periksa Isteri Bos PT. MRA
Hacker Surabaya Black Hat Telah Retas 600 Situs
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 6.162.883 Since: 07.04.14 | 0.5921 sec