YouTube Facebook Twitter RSS
21 Jul 2019, 0

Hukum

Wali Kota Palembang Dituntut 9 Tahun Penjara

Thursday, 12 February 2015 | View : 639

siarjustisia.com-JAKARTA.

Setelah beberapa bulan menjalani sidang, Kamis (12/2/2015) Wali Kota Palembang nonaktif, Romi Herton dan istrinya, Masyito akhirnya akan mendengarkan pembacaan tuntutan dirinya atas tindakan kedua pasutri tersebut disangka menyuap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar untuk memuluskan gugatan untuk memenangkan sengketa Pilkada 2013.

Tepat pukul 17.30 WIB, Kamis (12/2/2015) sidang baru dimulai. Tuntutan setebal 781 lembar mulai dibacakan JPU didepan Majelis Hakim, JPU KPK Pulung Riandoro meminta izin Majelis Hakim, penasehat Hukum dan Romi Herton, jika hanya akan membacakan apa saja yang penting dalam tuntutan tersebut.

"Yah prinsipnya siap yang mulia, lebih cepat lebih baik, semoga saja juga lebih ringan," ujarnya sambil tertawa yang diikuti tawa keluarga Romi Herton.

Wali Kota Palembang nonaktif Romi Herton dan istrinya Masyito mendengarkan pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (12/2/2015).

Suami-istri tersebut disangka menyuap mantan Ketua MK, Akil Mochtar untuk memuluskan gugatan memenangkan sengketa Pilkada Palembang 2013.

Romi Herton dituntut hukuman 9 tahun penjara denda Rp 400 juta subsidair 5 bulan kurungan. Sedangkan Masyito dituntut 6 tahun penjara denda Rp 300 juta subsidair 4 bulan kurungan.

Keduanya terbukti menyuap bekas Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar melalui Muhtar Ependy.‎

Selain diancam kurungan, Jaksa Penuntut Umum (JPU)  juga meminta Hakim mencabut hak politik Romi Herton selama 11 tahun dan menyita seluruh barang bukti terkait kasus ini.

Jaksa menyebutkan, hal yang memberatkan adalah Romi Herton dan Masyito tidak mewujudkan program pemerintah bersih dan adil.

"Terdakwa juga tidak mengakui perbuatannya," ujar Jaksa Pulung.

Sedangkan hal yang meringankan, Romi Herton dan istrinya dianggap berlaku sopan selama persidangan, belum pernah dihukum, dan mengakui telah memberikan keterangan palsu.

Romi Herton dan Masyito didakwa dengan dakwaan alternatif. Keduanya dituding melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Wali Kota Palembang nonaktif Romi Herton dan istrinya, Masyitoh, Kamis (10/7/2014) sore lalu. Keduanya ditahan seusai diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Palembang dan memberi keterangan yang tidak benar di persidangan.

Keduanya ditahan di rutan yang berbeda. Romi Herton ditahan di Rutan Guntur, Jakarta, sedangkan istrinya ditahan di Rutan KPK, Kuningan, Jakarta. "RH (Romi Herton) ditahan di Guntur," beber Juru Bicara KPK Johan Budi Sapto Prabowo saat dikonfirmasi saat itu.

Romi Herton bersama istrinya ditetapkan sebagai tersangka pada Juni 2014 lalu. Keduanya diduga memberikan hadiah atau janji kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar terkait sengketa pemilihan kepala daerah di Palembang.

Keduanya disangka melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengenai dugaan pemberian hadiah atau janji kepada Hakim. Keduanya juga disangka melanggar Pasal 22 juncto Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai penyampaian kesaksian palsu.

Penetapan keduanya sebagai tersangka ini merupakan hasil pengembangan penyidikan kasus suap sengketa pilkada yang menjerat mantan Ketua MK Akil Mochtar. Menurut surat dakwaan yang disusun tim Jaksa KPK, Akil Mochtar menerima uang Rp 19,8 miliar dari Romi Herton terkait permohonan keberatan hasil Pilkada Kota Palembang periode 2013-2018. Uang itu diterima Akil Mochtar melalui orang kepercayaannya, yakni Muhtar Ependy.

Dalam sengketa Pilkada Kota Palembang, pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Romi Herton-Harno Joyo (nomor urut 2) kalah suara dengan pasangan Sarimuda-Nelly Rasdania (nomor urut 3). Romi Herton-Harno Joyo mendapat suara 316.915 dan Sarimuda-Nelly Rasdania memperoleh 316.923 suara. Selain itu, pasangan Mularis Djahri-Husni Thamrin (nomor urut 1) hanya memperoleh 97.810 suara. Romi Herton-Harno Joyo yang kalah dan hanya selisih 8 suara dari Sarimuda-Nelly Rasdania kemudian mengajukan keberatan hasil Pilkada Kota Palembang tersebut.

See Also

Kronologi Penangkapan Nunung Dan Suaminya
Komedian Nunung Ditangkap Terkait Kasus Narkoba
Hasil Rapat MK Soal Penerimaan Gugatan Pilpres Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
Susunan Tim Kuasa Hukum Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
Hashim Djojohadikusumo Penanggung Jawab Gugatan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Ke MK
Anggota Brimob Sipit Yang Dituduh Dari China Tegaskan Asli Indonesia
BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Daftarkan Gugatan Hasil Pilpres Ke MK Malam Nanti
MK Putuskan Gugatan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Maksimum 14 Hari
Densus 88 Antiteror Tangkap 29 Terduga Teroris Berencana Ledakkan Bom
Sepanjang Tahun 2019, Polri Tangkap 68 Terduga Teroris Jaringan JAD
KPK Geledah Kantor Ditjen PSDKP
KPK Geledah Kantor PT. Daya Radar Utama
KPK Lelang Rumah Mewah Mantan Ketua DPRD Dan Bupati Bangkalan
Dukun Cabul Di Garut Diancam 15 Tahun Bui
Kalapas Dan 13 Petugas Lapas Nusakambangan Dicopot
Ketua Umum AKKMI Pertanyakan KSOP Mengutip PNBP
Keberadaan Lembaga KSOP Dinilai Masih Perlu Payung Hukum
AKKMI Soroti Legalitas Kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan
AKKMI Dan APDHI Selenggarakan Seminar Nasional Pertanyakan Keamanan & Keselamatan Pelayaran
Syahbandar Miliki Peran Penting Dalam Mendukung Keamanan Dan Keselamatan Pelayaran
Pembentukan Syahbandar Utama & KSOP Disoroti
Legalitas KSOP Di Seluruh Pelabuhan Dipertanyakan
KPK Panggil Setya Novanto Sebagai Saksi
KPK Periksa Staf Khusus Menteri Agama
KPK Periksa Direktur SDM Adhi Karya
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 8.117.778 Since: 07.04.14 | 0.5655 sec