YouTube Facebook Twitter RSS
19 Oct 2018, 0

Hukum

Wali Kota Palembang Dituntut 9 Tahun Penjara

Thursday, 12 February 2015 | View : 533

siarjustisia.com-JAKARTA.

Setelah beberapa bulan menjalani sidang, Kamis (12/2/2015) Wali Kota Palembang nonaktif, Romi Herton dan istrinya, Masyito akhirnya akan mendengarkan pembacaan tuntutan dirinya atas tindakan kedua pasutri tersebut disangka menyuap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar untuk memuluskan gugatan untuk memenangkan sengketa Pilkada 2013.

Tepat pukul 17.30 WIB, Kamis (12/2/2015) sidang baru dimulai. Tuntutan setebal 781 lembar mulai dibacakan JPU didepan Majelis Hakim, JPU KPK Pulung Riandoro meminta izin Majelis Hakim, penasehat Hukum dan Romi Herton, jika hanya akan membacakan apa saja yang penting dalam tuntutan tersebut.

"Yah prinsipnya siap yang mulia, lebih cepat lebih baik, semoga saja juga lebih ringan," ujarnya sambil tertawa yang diikuti tawa keluarga Romi Herton.

Wali Kota Palembang nonaktif Romi Herton dan istrinya Masyito mendengarkan pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (12/2/2015).

Suami-istri tersebut disangka menyuap mantan Ketua MK, Akil Mochtar untuk memuluskan gugatan memenangkan sengketa Pilkada Palembang 2013.

Romi Herton dituntut hukuman 9 tahun penjara denda Rp 400 juta subsidair 5 bulan kurungan. Sedangkan Masyito dituntut 6 tahun penjara denda Rp 300 juta subsidair 4 bulan kurungan.

Keduanya terbukti menyuap bekas Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar melalui Muhtar Ependy.‎

Selain diancam kurungan, Jaksa Penuntut Umum (JPU)  juga meminta Hakim mencabut hak politik Romi Herton selama 11 tahun dan menyita seluruh barang bukti terkait kasus ini.

Jaksa menyebutkan, hal yang memberatkan adalah Romi Herton dan Masyito tidak mewujudkan program pemerintah bersih dan adil.

"Terdakwa juga tidak mengakui perbuatannya," ujar Jaksa Pulung.

Sedangkan hal yang meringankan, Romi Herton dan istrinya dianggap berlaku sopan selama persidangan, belum pernah dihukum, dan mengakui telah memberikan keterangan palsu.

Romi Herton dan Masyito didakwa dengan dakwaan alternatif. Keduanya dituding melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Wali Kota Palembang nonaktif Romi Herton dan istrinya, Masyitoh, Kamis (10/7/2014) sore lalu. Keduanya ditahan seusai diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Palembang dan memberi keterangan yang tidak benar di persidangan.

Keduanya ditahan di rutan yang berbeda. Romi Herton ditahan di Rutan Guntur, Jakarta, sedangkan istrinya ditahan di Rutan KPK, Kuningan, Jakarta. "RH (Romi Herton) ditahan di Guntur," beber Juru Bicara KPK Johan Budi Sapto Prabowo saat dikonfirmasi saat itu.

Romi Herton bersama istrinya ditetapkan sebagai tersangka pada Juni 2014 lalu. Keduanya diduga memberikan hadiah atau janji kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar terkait sengketa pemilihan kepala daerah di Palembang.

Keduanya disangka melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengenai dugaan pemberian hadiah atau janji kepada Hakim. Keduanya juga disangka melanggar Pasal 22 juncto Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai penyampaian kesaksian palsu.

Penetapan keduanya sebagai tersangka ini merupakan hasil pengembangan penyidikan kasus suap sengketa pilkada yang menjerat mantan Ketua MK Akil Mochtar. Menurut surat dakwaan yang disusun tim Jaksa KPK, Akil Mochtar menerima uang Rp 19,8 miliar dari Romi Herton terkait permohonan keberatan hasil Pilkada Kota Palembang periode 2013-2018. Uang itu diterima Akil Mochtar melalui orang kepercayaannya, yakni Muhtar Ependy.

Dalam sengketa Pilkada Kota Palembang, pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Romi Herton-Harno Joyo (nomor urut 2) kalah suara dengan pasangan Sarimuda-Nelly Rasdania (nomor urut 3). Romi Herton-Harno Joyo mendapat suara 316.915 dan Sarimuda-Nelly Rasdania memperoleh 316.923 suara. Selain itu, pasangan Mularis Djahri-Husni Thamrin (nomor urut 1) hanya memperoleh 97.810 suara. Romi Herton-Harno Joyo yang kalah dan hanya selisih 8 suara dari Sarimuda-Nelly Rasdania kemudian mengajukan keberatan hasil Pilkada Kota Palembang tersebut.

See Also

Polisi Limpahkan Berkas Perkara Mantan Wali Kota Depok Ke Kejaksaan
Rekayasa Lalin Di KPU Saat Pengundian Nomor Urut Capres Cawapres
KPK Perpanjang Masa Penahanan Idrus Marham
Kombes Pol. Panca Putra Simanjuntak Jadi Direktur Penyidikan KPK
Kapolda Jambi Bongkar Peredaran Narkoba Dari Aceh Ke Kota-kota Di Sumatera Dan Jawa
Kasus Korupsi Massal DPRD Sumut, KPK Sita Lagi Uang Suap
KPK Periksa Dirjen Minerba
KPK Cegah Bos Borneo Lumbung Energi Ke Luar Negeri
Tim Resmob Polda Kalbar Ringkus Preman Penganiaya Penjaga Toko Arloji
Kongres Advokat Indonesia Tuntut Bebaskan Julius Lobiua
Masyarakat Pulau Pari Kembali Unjuk Rasa PN Jakarta Utara
Densus 88 Antiteror Tahan Satu Keluarga Di Sleman
Penjambret Yang Tewaskan Penumpang Ojol Di Cempaka Putih Terciduk
KPK Geledah Rumah Dinas Gubernur Aceh
Polres Jaktim Terus Buru Penjambret Tewaskan Penumpang Ojol Di Cempaka Putih
Kronologi OTT Gubernur Aceh Dan Bupati Bener Meriah
Gubernur Aceh Ditahan KPK
Gubernur Aceh Jadi Tersangka
KPK Tetapkan Gubernur Aceh Dan Bupati Bener Meriah Sebagai Tersangka
Keppres Pilkada Serentak 27 Juni 2018 Sebagai Hari Libur Nasional
Polda Metro Jaya Kerahkan 41.000 Personel Amankan Pilkada
Jennifer Dunn Divonis 4 Tahun Penjara
Jaksa KPK Tuntut Rita Widyasari Dihukum 15 Tahun Penjara
Densus 88 Antiteror Sergap Terduga Teroris JAD Di Cirebon
Densus 88 Antiteror Lumpuhkan Dua Terduga Teroris Di Depok
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 6.783.758 Since: 07.04.14 | 0.6161 sec