YouTube Facebook Twitter RSS
24 Apr 2019, 0

Internasional

PM Australia Kembali Desak Grasi Duo Bali Nine

siarjustisia.com-CANBERRA.

Sikap kukuh Pemerintahan Joko Widodo untuk segera eksekusi para terpidana mati gelombang II memaksa pucuk pimpinan Pemerintah Australia turun tangan.

Setelah Menteri Luar Negeri Australia Julie Isabel Bishop agresif menyatakan sikap, kali ini Perdana Menteri (PM) Australia Tony Abbott yang memohon agar Indonesia membatalkan rencana eksekusi.

Perdana Menteri (PM) Australia Tony Abbott meningkatkan seruan kepada Indonesia untuk memberikan ampunan kepada Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, dua warga Australia yang menghadapi hukuman mati karena menyelundupkan narkoba.

Pemimpin Partai Liberal itu meminta Indonesia memperhatikan permohonan grasi untuk duo terpidana mati tersebut.

PM Australia Tony Abbott kembali mendesak grasi untuk kedua warganya itu. Dia mengatakan, Australia mengharapkan Indonesia untuk menanggapi permintaan itu.

Menurut Tony Abbott, Indonesia perlu menyadari bahwa jutaan rakyat Australia saat ini marah atas rencana eksekusi tersebut. Karena itu, dia terus berusaha menyampaikan pesan kepada Pemerintah Indonesia. 

"Bahkan di saat-saat terakhir seperti ini, saya masih memohon agar Indonesia responsif terhadap kami. Harapan ini sama dengan harapan Indonesia ke negara lain saat mengajukan permohonan pengampunan untuk WNI di luar negeri," tutur Tony Abbott dalam wawancara doorstop di kawasan Manly, Sydney, seperti dikutip dari situs resmi PM Australia, Sabtu (14/2/2015) kemarin.

Dalam lansiran Channel NewsAsia, PM Australia Tony Abbott memang pernah menyatakan bahwa pemerintah Australia menganggap eksekusi mati sebagai tindakan barbar. "Kami membenci hukuman mati, kami mengganggapnya sebagai barbar dan meminta Indonesia untuk menanggapi permintaan kami dengan cara yang sama seperti Indonesia mengharapkan negara-negara lain menanggapi permintaan itu," kata Tony Abbott kepada News Corp's Saturday Telegraph.

Apalagi, Australia diakui selalu membantu Indonesia di saat susah, misalnya ketika menghadapi bencana tsunami pada 2004. Dia juga mengingatkan warga Australia akan marah mengingat bantuan keuangan yang telah diberikan kepada Indonesia setelah tsunami pada 2004.

Australia enggan memanggil duta besarnya karena ingin menjaga agar saluran komunikasi tetap terbuka.

PM Australia Tony Abbott mengatakan, Pemerintah akan mencari cara untuk menunjukkan ketidaksenangan jika eksekusi itu tetap dilakukan. "Kami menghargai kedaulatan Indonesia dalam hal ini. Tapi, kami akan sangat menghargai kemurahan hati dari pemerintah Indonesia. Jika memang terjadi, kami akan mencari cara untuk mengungkapkan ketidaksenangan kami," ungkap Tony Abbott.

Otoritas penjara dan keamanan Indonesia berencana menggelar pertemuan untuk persiapan eksekusi Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, kemarin, namun pertemuan itu batal dilakukan.

See Also

Laut China Selatan Tegang
Presiden AS Pecat Direktur Dinas Rahasia
Kapal China Dekati Pulau Filipina
Pangkalan Militer Yaman Diserang Gerakan Houthi
Penutupan Pelayanan Pemerintah AS
Ketua Bank Sentral AS Ingatkan Dampak Negatif Penutupan Berkepanjangan Pemerintah
Raja Malaysia Mengundurkan Diri
Thailand Dilanda Badai Pabuk
Warga Kelas Menengah Australia Akan Kian Sulit Dapat Kredit Perumahan
Donald Trump Kunjungi Militer AS Di Irak
Kota Surabaya Raih Guangzhou Awards 2018
Dubes Indonesia Untuk Arab Saudi Benarkan Rilis Soal Rizieq Shihab Darinya
Dunia Kembali Dihantui Era Perang Dingin
2 Negara Eropa Kecam Rencana Amerika Serikat Keluar Dari Perjanjian INF
Rusia Tuding Amerika Serikat Bermain Kasar
Presiden AS Batalkan Perjanjian Nuklir 1987 Dengan Rusia
Terlibat Skandal Gratifikasi Seks, Pejabat Imigrasi Singapura Diadili
Teleskop NASA Temukan 2 Planet Baru
Najib Razak Ditahan SPRM
Mantan PM Malaysia Ditahan
Najib Razak Ditahan KPK Malaysia
3 Kapal Perang Jepang Bersandar Di Pelabuhan Tanjung Priok
NASA Klaim Planet Proxima Centauri B Bisa Dihuni
Harun Yahya Tuduh Penangkapan Dirinya Konspirasi Inggris
Harun Yahya Ditangkap Kepolisian Turki
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 7.704.880 Since: 07.04.14 | 0.6003 sec