YouTube Facebook Twitter RSS
19 Oct 2018, 0

Internasional

Sekjen PBB Tekan Indonesia

siarjustisia.com-NEW YORK.

Tak hanya pemerintah Negeri Kanguru Australia saja yang bereaksi keras terhadap kebijakan eksekusi mati yang diteripkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), tapi juga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki-moon meminta Indonesia untuk menyetop eksekusi mati terpidana kasus narkotik. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki-moon meminta Indonesia tidak mengeksekusi terpidana hukuman mati kasus narkotik.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Ban Ki-moon mengimbau Indonesia, untuk tidak melakukan eksekusi terhadap tahanan hukuman mati kasus kejahatan narkoba, termasuk warga Australia, Brazil, Prancis, Ghana, Indonesia, Nigeria, dan Filipina.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki-moon meminta Pemerintah Indonesia untuk membatalkan eksekusi mati terhadap dua gembong penyelundup narkoba asal Australia.

Permintaan itu diutarakan Ban Ki-moon via pembicaraan telepon dengan Menteri Luar Negeri RI Retno Lestari Priansari Marsudi.

Juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan, Ban Ki-moon telah berbicara dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi, Kamis (12/2/2015), "untuk mengungkapkan keprihatinannya atas penerapan terbaru hukuman mati di Indonesia."

"Sekjen Ban berbicara dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi pada Kamis (12/2/2015). Dalam perbincangan, Sekjen mengutarakan keprihatinannya atas eksekusi mati yang terjadi di Indonesia beberapa saat terakhir,” ujar Juru Bicara PBB Stephane Dujarric, seperti dikutip Guardian, Sabtu (14/2/2015).

“Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menentang hukuman mati dalam segala kondisi di bawah situasi apa pun,” kata juru bicara PBB, Stephane Dujarric, lewat pernyataan pada Jumat (13/2/2015). “Sekretaris Jenderal meminta otoritas Indonesia untuk tidak melaksanakan eksekusi pada terpidana mati kasus narkotik,” tegas dia.

“PBB menolak eksekusi mati atas dasar apapun. Sekjen memintah kepada Pemerintah Indonesia, untuk membatalkan eksekusi mati dari tahanan pelaku kejahatan narkotika,” jelasnya.

"Sekjen meminta pemerintah Indonesia tidak melakukan eksekusi hukuman mati terhadap tahanan kasus narkoba yang tersisa," tandas dia, dalam pernyataannya, Jumat (13/2/2015) lalu.

Kepada wartawan, Retno Lestari Priansari Marsudi membenarkan dirinya menerima telepon dari Ban Ki-moon. “Beliau sudah tahu posisi kita. Kita bicara per telepon pada Jumat pagi pukul 08.40,” kata Retno Lestari Priansari Marsudi lewat pesan pendeknya kepada awak media, Sabtu (14/2/2015).

Pada berbagai kesempatan dan pertemuan, Retno Lestari Priansari Marsudi menegaskan posisi Indonesia terkait dengan hukuman mati bagi para pengedar narkotik akan tetap konsisten dan tidak berubah.

Intervensi dari Ban Ki-moon ini muncul di saat Perdana Menteri Australia Tony Abbott, memohon agar eksekusi terhadap Myuran Sukumaran dan Andrew Chan segera dibatalkan. Tony Abbott juga meminta Indonesia bersikap responsif atas permohonan Australia tersebut.

Awal bulan ini, Jaksa Agung Indonesia H.M. Prasetyo memastikan dua warga Australia yang terkait dengan kasus Bali Nine, Myuran Sukumaran, 33 tahun, dan Andrew Chan, 31 tahun, ada di antara antrean terpidana, delapan tahanan yang akan dieksekusi, setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak permohonan grasi mereka pada Januari lalu. Andrew Chan dan Myuran Sukumaran dijadwalkan untuk dieksekusi mati pada akhir bulan ini.

Rencana eksekusi diperkirakan dalam hitungan hari setelah semua wakil dari negara-negara terpidana dipanggil ke Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Senin lalu. Diplomat dari Australia dan negara lain yang warganya akan dieksekusi mati, akan dipanggil dalam sebuah pertemuan pada Senin (16/2/2015). Pemanggilan ini berkaitan dengan penjelasan prosedur eksekusi mati di Indonesia. Para diplomat asing itu tidak akan diberitahu mengenai tanggal dari pelaksanaan eksekusi.

Indonesia menerapkan hukuman yang keras dalam kasus perdagangan narkoba. Pelaksanaan eksekusi mati dilakukan kembali pada 2013, setelah sempat jeda  selama lima tahun. Lima warga negara asing, dari enam terpidana mati, telah dieksekusi bulan lalu. Warga negara Brasil, Malawi, Belanda, Nigeria, Vietnam, telah dieksekusi oleh regu tembak, Januari. Eksekusi itu merupakan yang pertama sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintah, Oktober lalu.

Indonesia mendapat tekanan Internasional untuk menghentikan hukuman mati bagi terpidana narkotik. Uni Eropa serta Perdana Menteri Belanda dan Raja Belanda mengimbau agar eksekusi dihentikan. Juga, Menteri Luar Negeri Inggris Phillip Hammond yang baru-baru ini berkunjung ke Jakarta. Brasil dan Belanda memanggil Duta Besar di Indonesia. Nigeria memanggil Duta Besar Indonesia di Abuja, setelah pelaksanaan eksekusi bulan lalu.

Indonesia bukanlah satu-satunya negara di dunia yang masih memberlakukan hukuman mati bagi penyelundup narkotik. Pada 2013, terdapat 778 orang yang dieksekusi di seluruh dunia, antara lain di Amerika Serikat 39 orang, Iran 369, Irak 169, dan Arab Saudi 79 orang. Angka itu tidak termasuk China yang diperkirakan mengeksekusi ribuan orang. Pada 2012, sebanyak 111 negara mendukung moratorium hukuman mati yang diusulkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). (reuters/guardian)

See Also

Terlibat Skandal Gratifikasi Seks, Pejabat Imigrasi Singapura Diadili
Teleskop NASA Temukan 2 Planet Baru
Najib Razak Ditahan SPRM
Mantan PM Malaysia Ditahan
Najib Razak Ditahan KPK Malaysia
3 Kapal Perang Jepang Bersandar Di Pelabuhan Tanjung Priok
NASA Klaim Planet Proxima Centauri B Bisa Dihuni
Harun Yahya Tuduh Penangkapan Dirinya Konspirasi Inggris
Harun Yahya Ditangkap Kepolisian Turki
Eks Navy Seal Tewas Dalam Evakuasi Tim Sepak Bola Dari Gua Thailan
Pelaku Penembakan Brutal Staf Capital Gazette Ditangkap
Penembakan Staf Koran Capital Gazette
Seorang Ayah Tendang Dan Tinju Anak Sendiri Ditangkap
Turki Adakan Pemilu Hari Ini
Arab Saudi Resmi Mencabut Larangan Perempuan Menyetir
Gempa Guncang Osaka
Inggris Permudah Pengajuan Visa Bagi Pelajar Indonesia
Amerika Serikat Keluar Dari Dewan HAM PBB
PM Malaysia Mahathir Mohamad Umumkan Gaji Menteri Dipangkas 10 Persen
Suriah Berhasil Usir ISIS
Satgas Malaysia Akan Selidiki Skandal Mega Korupsi 1MDB
Malaysia Ringkus 7 Anggota Terduga Jaringan IS
Sekolah Di Ghouta Timur Dihantam Rudal
Pasar Di Suriah Dihantam Roket
Arab Saudi Dan Inggris Tandatangani Kesepakatan Pembelian Jet Tempur
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 6.782.042 Since: 07.04.14 | 0.6131 sec