YouTube Facebook Twitter RSS
19 Nov 2018, 0

Nusantara

272 Daerah Ikut Pilkada Serentak 2015

Monday, 23 February 2015 | View : 1029
Tags : Daerah, Pilkada

siarjustisia.com-JAKARTA.

Jumlah daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahap pertama Desember mendatang, bertambah.

Penambahan terjadi setelah DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Di mana pada salah satu poin kesepakatan, daerah yang Akhir Masa Jabatan (AMJ) kepala daerahnya semester pertama 2016, melaksanakan Pilkada di Desember 2015.

Oleh karena itu, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Desember 2015, akan diikuti 272 daerah di Indonesia.

Jumlah tersebut bertambah 68 daerah dari yang sebelumnya direncanakan dilaksanakan di 204 daerah, setelah DPR RI menetapkan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Di mana pada salah satu poin kesepakatan, daerah yang akhir masa jabatan (AMJ) kepala daerahnya semester pertama 2016, melaksanakan Pilkada di Desember 2015.

Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, 68 daerah tetap dapat melaksanakan pilkada, meski belum menganggarkan biaya pelaksanaannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015.

"Pilkada serentak tahun 2015 diikuti 204 daerah, ditambah 68 daerah yang AMJ-nya periode semester pertama tahun 2016," beber Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, Minggu (22/2/2015).

"Bagi 68 daerah yang AMJ-nya berakhir periode semester pertama 2016 dan ikut pilkada 2015, sudah dipayungi Peraturan Mendagri Nomor 37 Tahun 2014 (tentang Pedoman Penyusunan APBD 2015)," tambah Tjahjo Kumolo.

“Kalau toh belum menganggarkan, dia (daerah) bisa mengganggarkan. Karena sudah dipayungi Peraturan Mendagri Nomor 37 Tahun 2014, tentang Pedoman Penyusunan APBD 2015,” ungkap Tjahjo Kumolo, Senin (23/2/2015).

Dalam aturan tersebut, urai Tjahjo Kumolo, kepala daerah dimungkinkan melakukan pengeluaran mendahului Perubahan APBD. Caranya, dengan merubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, menggunakan pergeseran anggaran atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).

“Jadi ada ada APBNP, bisa diatur di situ. Tinggal nego dengan KPUD, berapa yang diperlukan dan berapa yang tersedia oleh Pemda. Kalau memang masih kurang dibahas bersama dengan DPRD,” papar Mendagri Tjahjo Kumolo.

Mendagri Tjahjo Kumolo meminta daerah yang akan ikut pilkada untuk secepatnya menyiapkan anggaran. Mengingat waktu pemungutan suara praktis hanya tinggal 10 bulan lagi. Sementara tahapan pelaksanaan diperkirakan sudah akan dimulai Maret mendatang.

"Kemendagri akan menegaskan kembali dengan segera menerbitkan Surat Mendagri dalam waktu dekat kepada Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Jadi dapat saja melakukan pengeluaran mendahului Perubahan APBD," tegas Tjahjo Kumolo.

Saat ditanya apakah pengangggaran dimungkinkan, mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 sudah ditetapkan, Tjahjo Kumolo mengatakan  tidak ada masalah.

Menurut Tjahjo Kumolo, untuk hal tersebut kepala daerah tidak membutuhkan persetujuan DPRD. Cukup memberitahukan, untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang tak diinginkan.

"Setelah diberitahu, selanjutnya DPRD nantinya wajib menyetujui (penggunaan anggaran bagi pelaksanaan pilkada) pada Perubahan anggaran tahun ini (APBD-P)," jelas Tjahjo Kumolo.

Selain pada kepala daerah, Mendagri Tjahjo Kumolo juga mengimbau Komisi Pemilihan Umum (KPU) di sepuluh daerah di Sumut, segera melakukan langkah-langkah persiapan. Agar tidak tertinggal dengan 13 daerah lain di Sumut yang telah lebih dahulu melakukan persiapan, mengingat telah lebih dulu memeroleh kepastian ikut melaksanakan pilkada serentak tahap pertama.

"Saya kira langkkah-langkah persiapan sudah dapat dilakukan sejak sekarang. Misalnya mengajukan anggaran (pelaksanaan pilkada) kepada kepala daerah yang ada di masing-masing daerah. Baik itu terkait besarannya, maupun anggaran tiap tahapannya," kata Tjahjo Kumolo.

"Untuk penyusunan anggaran itu sepenuhnya kewenangan KPUD, sejauh relevan dengan kegiatan Pilkada," pungkas Tjahjo Kumolo.

Daerah-daerah yang akhir masa jabatan (AMJ) kepala daerahnya Januari-Juni 2016:

Sumatera Utara: Kabupaten Mandailing natal (berakhir 28 Juni 2016), Kabupaten Karo (25 Maret 2016), Kota Tanjung Balai (7 Februari 2016), Kabupaten Nias (9 Juni 2016), Nias Selatan (12 April 2016), Nias Selatan (12 April 2016), Labuhan Batu Selatan (11 Februari 2016), Nias Utara (12 April 2016), Nias Barat (13 April 2016), Kota Gunung Sitoli (13 April 2016).

Provinsi Riau: Kabupaten Kuantan Singingi (1 Juni 2016), Siak (16 Juni 2016), Rokan Hilir (7 Juni 2016), Rokan Hulu (19 April 2016), Kabupaten Pelalawan (7 April 2016),

Provinsi Jambi: Kabupaten Tanjung Jabung Barat (27 Januari 2016), Bantanghari (30 Januari 2016), Bungo (14 Juni 2016), Tanjung Jabung Timur (12 April 2016), Kota Sungai Penuh (25 Juni 2016).

Provinsi Bengkulu: Kabupaten Kaur (21 Mei 2016) dan Bengkulu Utara (4 Februari 2016).

Provinsi Kepulauan Riau: Kabupaten Karimun (23 Maret 2016), Kabupaten Natuna (4 Mei 2016) dan Kota Batam (1 Maret 2016).

Provinsi Jawa Barat: Kabupaten Cianjur (18 Mei 2016), Kabupaten Tasikmalaya (8 Maret 2016) dan Kota Depok (26 Januari 2016).

Provinsi Jawa Tengah: Kabupaten Pekalongan (27 Juni 2016), Sragen (4 Mei 2016), Pemalang (24 Januari 2016), Grobogan (14 Maret 2016), Demak (3 Mei 2016).

Provinsi Jawa Timur: Kabupaten Blitar (31 Januari 2016), Pacitan (21 Februari 2016) dan Kabupaten Tuban (20 Juni 2016).

Provinsi Banten: Kabupaten Pandeglang (10 Maret 2016), Kota Tangerang Selatan (20 April 2016).

Provinsi Bali: Kabupaten Jembrana (16 Februari 2016).

Provinsi Nusa Tenggara Barat: Provinsi Sumbawa (17 Januari 2016).

Provinsi Nusa Tenggara Timur: Kabupaten Sabu Raijua (24 Januari 2016).

Provinsi Kalimantan Barat: Kabupaten Sambas (12 Juni 2016).

Provinsi Kalimantan Timur: Kota Balikpapan (30 Mei 2016), Kota Bontang (23 Maret 2016), Kutai Timur (13 Februari 2016), Kutai Barat (19 April 2016).

Provinsi Kalimantan Utara: Kabupaten Nunukan (31 Mei 2016), Kabupaten Malinau (3 April 2016).

Provinsi Sulawesi Utara: Kota Tomohon (7 Januari 2016), Kota Bitung (21 Februari 2016).

Provinsi Sulawesi Tengah: Kabupaten banggai (8 Juni 2016)

Provinsi Sulawesi Selatan: Kabupaten Toraja Utara (31 Maret 2016)

Provinsi Sulawesi Tenggara: Kabupaten Wakatobi (28 Juni 2016), Konawe Utara (21 April 2016).

Provinsi Sulawesi Barat: Kabupaten Majene (25 Juni 2016).

Provinsi Maluku: Kabupaten Maluku Barat Daya (26 April 2016), Buru Selatan (22 Juni 2016).

Provinsi Maluku Utara: Kabupaten Halmahera Selatan (17 Januari 2016), Kabupaten Halmahera Barat (4 Februari 2016).

Provinsi Papua: Kabupaten Boven Digoel (7 Maret 2016), Merauke (8 Januari 2016), Pegunungan Bintang (17 Januari 2016), Yahukimo (5 April 2016), Supiori (21 Mei 2016), Membramo Raya (15 Januari 2016), Yalimo (11 Juni 2016).

Provinsi Papua Barat: Kabupaten Manokwari (7 Februari 2016) dan Teluk Wondama (13 Januari 2016). (jpnn/jos)

See Also

Dandim 0716/Demak Ajak Peserta Sarasehan Untuk Menjaga Keutuhan NKRI
Batuud Koramil 13/Karangawen Hadiri Mujahadah Al Aurodul Jamiah Di Desa Bumirejo
Babinsa 09/Karangtengah Pererat Sinergitas Dengan Perangkat Desa
Kepedulian Babinsa 12/Mranggen Terhadap Generasi Penerus Bangsa
Ratusan Saka Wira Kartika Dikukuhkan Dandim 0716/Demak
Bupati Demak Buka Secara Resmi Apel Akbar Pengukuhan Saka Wira Kartika
Babinsa 05/Mijen Ajak Warga Binaannya Laksanakan Jumat Bersih
Babinsa 06/Wedung Ajak Para Santri Untuk Berdisiplin Dan Berjiwa Nasionalisme
Sasaran Non Fisik TMMD Tingkatkan Rasa Nasionalisme
Tim Kopaska AL Temukan Benda Diduga Mesin Lion Air JT 610
Danramil 07/Gajah Sambangi Keluarga Korban Kecelakaan Lion Air JT 610
Kegiatan Rutin Apel Pagi Kodim 0716/Demak Dilanjutkan Pemeliharaan Pangkalan
Dandim 0716/Demak Pimpin Upacara Sertijab Danramil 02/Bonang
Babinsa Kodim 0716/Demak Peringati Hari Sumpah Pemuda Berikan Wawasan Kebangsaan
Presiden Joko Widodo Resmi Gratiskan Tarif Tol Suramadu
Lepas Santri Ke Luar Negeri Di Momentum Hari Santri
Gerbang Tol Pejompongan Terbakar
Isi Lengkap Deklarasi Dukungan Jaringan Gusdurian Kepada Joko Widodo-Maruf Amin
Anies Baswedan Resmi Cabut Izin Prinsip Pembangunan Pulau Reklamasi
Polisi Sebut Mobilnya Berhenti Mendadak Soal Al Ghazali Pingsan
TNI AL Bentuk Tim Selidiki Kebakaran KRI Rencong 622
Kronologi Terbakar Dan Tenggelamnya KRI Rencong 622
TNI AL Sebut Seluruh Awak KRI Rencong 622 Selamat
Mahasiswa Diminta Tumbuhkan Budaya Menulis
Tim Mahad Aly TBS Lakukan Pengukuran Arah Kiblat
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 6.974.292 Since: 07.04.14 | 0.6575 sec