YouTube Facebook Twitter RSS
19 Oct 2018, 0

Internasional

Presiden Joko Widodo Tolak Tawaran Australia Barterkan Duo Bali Nine

siarjustisia.com-BOGOR.

Tawaran pertukaran tahanan yang diajukan Australia, akhirnya sampai ke telinga Presiden Joko Widodo.

Menlu Aussie Julie Bishop menawarkan barter tiga napi Warga Negara Indonesia (WNI) dengan terpidana mati duo ‘Bali Nine’. Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop menawarkan untuk merepatriasi tiga warga Indonesia terpidana kasus narkoba di Australia demi membatalkan pelaksanaan eksekusi terpidana mati “Bali Nine”. Usulan Menlu Julie Bishop ini, seperti ditulis The Age, disampaikan dalam upaya terakhir yang dilakukannya untuk menyelamatkan nyawa Andrew Chan dan Myuran Sukumaran dari eksekusi mati.

Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi) secara tegas menolak tawaran pemerintah Australia untuk melakukan pertukaran narapidana Warga Negara Indonesia (WNI) dengan duo Bali Nine, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran yang kini menunggu eksekusi mati.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tegas menolak permintaan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop yang menawarkan penukaran narapidana.

Jokowi panggilan Joko Widodo menyampaikan hal itu di sela-sela perayaan Festival Cap Go Meh di sekitar Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (5/3/2015).

"Tidak ada (barter). Sudah dijawab, tidak ada!" tegasnya.

Presiden Jokowi mengatakan, meski secara tegas menolak tawaran barter napi tersebut, ia akan tetap menjaga hubungan baik dengan negara tetangga. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini, Jokowi menegaskan, Indonesia tetap menjaga hubungan baik dengan Australia maupun negara lainnya.

Akan tetapi, ada batasan-batasan tertentu yang harus di hormati. Lebih lanjut, Presiden Jokowi menegaskan, penegakan hukum tetap akan dijalankan untuk kedaulatan negara. “Kedaulatan hukum tetap kedaulatan hukum, kedaulatan politik tetaplah kedaulatan politik,” jelasnya.

Namun, lanjut mantan Wali Kota Solo tersebut, tidak ada toleransi untuk pelaku narkoba.

Sementara soal waktu eksekusi atas duo Bali Nine, Presiden Jokowi mengaku tidak mengetahuinya.

Yang pasti, sambung Presiden Jokowi, penyelundup dan pengedar narkoba membuat kerusakan fatal.

Presiden Jokowi menjelaskan alasan Pemerintah Indonesia harus menolak tawaran barter napi tersebut. Ia mengatakan, kejahatan narkoba sudah sangat masif akibat praktik yang dilakukan para bandar dan mafia Internasional. Sudah jutaan orang Indonesia meninggal karena narkoba, jutaan yang lain menjalani rehabilitasi, dan banyak di antaranya yang sudah tak mungkin bisa disembuhkan.

“Lihat berapa yang meninggal, generasi kita. Jangan hanya dilihat yang dieksekusi saja, lihatlah korbannya, 4,5 juta orang. Lihatlah masa depan kita," tegas Presiden Jokowi kepada wartawan di Bogor usai menghadiri perayaan Cap Go Meh di pelataran Vihara Dhanagun, Kota Bogor, Kamis (5/3/2015).

"Lihatlah berapa yang meninggal, generasi muda kita. Kita lihat masa depan, 4,5 juta orang harus direhab karena narkoba. Jangan selalu dilihat yang dieksekusi, lihatlah korban-korbannya 4,5 juta orang," tambah Presiden Joko Widodo.

Sekretaris Kabinet (Seskab), Andi Widjajanto mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menerima laporan dari Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Lestari Priansari Marsudi yakni soal prisoner exchange yang disampaikan Menlu Australia Julie Bishop.

Melalui sambungan telepon Menlu Julie Bishop, Australia meminta Indonesia mempertimbangkan pertukaran tahanan 3 Warga Negara Indonesia (WNI) dengan dua warga Australia yakni Andrew Chan dan Myuran Sukumaran.

"Presiden minta kajian dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu) tentang regulasi-regulasi yang ada di Indonesia dan Australia mengenai kemungkinan itu,” kata Seskab Andi Widjajanto seperti dilansir dari situs kantornya, Kamis (5/3/2015).

Namun, Seskab Andi Widjajanto tidak bisa memberikan gambaran soal sikap akhir Pemerintah Indonesia. Apakah permintaan itu diakomodir? “Bisa juga tidak," tutur Seskab Andi Widjajanto.

Seskab Andi Widjajanto meminta wartawan untuk sabar menunggu pernyataan dari Kemenlu terkait kajian yang mereka lakukan mengenai regulasi kedua negara, menyangkut eksekusi terpidana mati narkoba itu.

“Kemenlu harus membuat langkah-langkah yang koordinatif karena masalah eksekusi hukuman mati juga berkaitan dengan hubungan diplomatik kita," singkat Seskab Andi Widjajanto. (theage/jos)

See Also

Terlibat Skandal Gratifikasi Seks, Pejabat Imigrasi Singapura Diadili
Teleskop NASA Temukan 2 Planet Baru
Najib Razak Ditahan SPRM
Mantan PM Malaysia Ditahan
Najib Razak Ditahan KPK Malaysia
3 Kapal Perang Jepang Bersandar Di Pelabuhan Tanjung Priok
NASA Klaim Planet Proxima Centauri B Bisa Dihuni
Harun Yahya Tuduh Penangkapan Dirinya Konspirasi Inggris
Harun Yahya Ditangkap Kepolisian Turki
Eks Navy Seal Tewas Dalam Evakuasi Tim Sepak Bola Dari Gua Thailan
Pelaku Penembakan Brutal Staf Capital Gazette Ditangkap
Penembakan Staf Koran Capital Gazette
Seorang Ayah Tendang Dan Tinju Anak Sendiri Ditangkap
Turki Adakan Pemilu Hari Ini
Arab Saudi Resmi Mencabut Larangan Perempuan Menyetir
Gempa Guncang Osaka
Inggris Permudah Pengajuan Visa Bagi Pelajar Indonesia
Amerika Serikat Keluar Dari Dewan HAM PBB
PM Malaysia Mahathir Mohamad Umumkan Gaji Menteri Dipangkas 10 Persen
Suriah Berhasil Usir ISIS
Satgas Malaysia Akan Selidiki Skandal Mega Korupsi 1MDB
Malaysia Ringkus 7 Anggota Terduga Jaringan IS
Sekolah Di Ghouta Timur Dihantam Rudal
Pasar Di Suriah Dihantam Roket
Arab Saudi Dan Inggris Tandatangani Kesepakatan Pembelian Jet Tempur
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 6.782.497 Since: 07.04.14 | 0.6153 sec