YouTube Facebook Twitter RSS
19 Oct 2018, 0

Hukum

Wali Kota Palembang Nonaktif Dipidana Penjara 6 Tahun

Monday, 09 March 2015 | View : 438

siarjustisia.com-JAKARTA.

Pasangan suami istri (pasutri) Romi Herton, dan Masyito dipidana penjara karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan menyuap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar terkait kepengurusan sengketa pilkada Kota Palembang, serta memberikan keterangan palsu selama proses penyidikan.

"Menyatakan terdakwa satu Romi Herton dan terdakwa dua Masyito, terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," kata Ketua Majelis Hakim Mukhlis, membacakan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (9/3/2015).

Lebih lanjut, dalam putusannya, majelis hakim memutus Romi Herton selaku Wali Kota Palembang nonaktif dipidana penjara 6 tahun sedangkan Masyito, sang istri dipidana 4 tahun.

Keduanya dinyatakan terbukti melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kemudian, Majelis Hakim juga menyatakan, pasutri tersebut terbukti bersalah melanggar Pasal 22 jo Pasal 35 UU No.31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Menjatuhkan pidana 6 tahun untuk terdakwa satu, dan terdakwa dua dengan pidana penjara 4 tahun. Dan masing-masing dipidana denda Rp 200 juta subsider 2 bulan," kata Hakim Mukhlis.

Romi Herton dituntut pidana penjara 9 tahun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK. Jaksa juga menuntut pidana tambahan pencabutan hak politik untuk dipilih dan memilih selama 11 tahun setelah perkaranya berkekuatan hukum tetap.

Sedangkan Masyito dituntut pidana penjara selama 6 tahun.

Hakim menolak pidana tambahan pencabutan hak politik terhadap Romi Herton dengan alasan, hak tersebut melekat bagi setiap warga negara. Atas putusan tersebut baik penuntut umum, terdakwa, maupun penasehat hukumnya menyatakan pikir-pikir untuk mengajukan banding. (sp)

See Also

Polisi Limpahkan Berkas Perkara Mantan Wali Kota Depok Ke Kejaksaan
Rekayasa Lalin Di KPU Saat Pengundian Nomor Urut Capres Cawapres
KPK Perpanjang Masa Penahanan Idrus Marham
Kombes Pol. Panca Putra Simanjuntak Jadi Direktur Penyidikan KPK
Kapolda Jambi Bongkar Peredaran Narkoba Dari Aceh Ke Kota-kota Di Sumatera Dan Jawa
Kasus Korupsi Massal DPRD Sumut, KPK Sita Lagi Uang Suap
KPK Periksa Dirjen Minerba
KPK Cegah Bos Borneo Lumbung Energi Ke Luar Negeri
Tim Resmob Polda Kalbar Ringkus Preman Penganiaya Penjaga Toko Arloji
Kongres Advokat Indonesia Tuntut Bebaskan Julius Lobiua
Masyarakat Pulau Pari Kembali Unjuk Rasa PN Jakarta Utara
Densus 88 Antiteror Tahan Satu Keluarga Di Sleman
Penjambret Yang Tewaskan Penumpang Ojol Di Cempaka Putih Terciduk
KPK Geledah Rumah Dinas Gubernur Aceh
Polres Jaktim Terus Buru Penjambret Tewaskan Penumpang Ojol Di Cempaka Putih
Kronologi OTT Gubernur Aceh Dan Bupati Bener Meriah
Gubernur Aceh Ditahan KPK
Gubernur Aceh Jadi Tersangka
KPK Tetapkan Gubernur Aceh Dan Bupati Bener Meriah Sebagai Tersangka
Keppres Pilkada Serentak 27 Juni 2018 Sebagai Hari Libur Nasional
Polda Metro Jaya Kerahkan 41.000 Personel Amankan Pilkada
Jennifer Dunn Divonis 4 Tahun Penjara
Jaksa KPK Tuntut Rita Widyasari Dihukum 15 Tahun Penjara
Densus 88 Antiteror Sergap Terduga Teroris JAD Di Cirebon
Densus 88 Antiteror Lumpuhkan Dua Terduga Teroris Di Depok
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 6.783.787 Since: 07.04.14 | 0.6025 sec