YouTube Facebook Twitter RSS
21 Jul 2019, 0

Hukum

Wali Kota Palembang Nonaktif Dipidana Penjara 6 Tahun

Monday, 09 March 2015 | View : 523

siarjustisia.com-JAKARTA.

Pasangan suami istri (pasutri) Romi Herton, dan Masyito dipidana penjara karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan menyuap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar terkait kepengurusan sengketa pilkada Kota Palembang, serta memberikan keterangan palsu selama proses penyidikan.

"Menyatakan terdakwa satu Romi Herton dan terdakwa dua Masyito, terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," kata Ketua Majelis Hakim Mukhlis, membacakan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (9/3/2015).

Lebih lanjut, dalam putusannya, majelis hakim memutus Romi Herton selaku Wali Kota Palembang nonaktif dipidana penjara 6 tahun sedangkan Masyito, sang istri dipidana 4 tahun.

Keduanya dinyatakan terbukti melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kemudian, Majelis Hakim juga menyatakan, pasutri tersebut terbukti bersalah melanggar Pasal 22 jo Pasal 35 UU No.31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Menjatuhkan pidana 6 tahun untuk terdakwa satu, dan terdakwa dua dengan pidana penjara 4 tahun. Dan masing-masing dipidana denda Rp 200 juta subsider 2 bulan," kata Hakim Mukhlis.

Romi Herton dituntut pidana penjara 9 tahun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK. Jaksa juga menuntut pidana tambahan pencabutan hak politik untuk dipilih dan memilih selama 11 tahun setelah perkaranya berkekuatan hukum tetap.

Sedangkan Masyito dituntut pidana penjara selama 6 tahun.

Hakim menolak pidana tambahan pencabutan hak politik terhadap Romi Herton dengan alasan, hak tersebut melekat bagi setiap warga negara. Atas putusan tersebut baik penuntut umum, terdakwa, maupun penasehat hukumnya menyatakan pikir-pikir untuk mengajukan banding. (sp)

See Also

Kronologi Penangkapan Nunung Dan Suaminya
Komedian Nunung Ditangkap Terkait Kasus Narkoba
Hasil Rapat MK Soal Penerimaan Gugatan Pilpres Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
Susunan Tim Kuasa Hukum Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
Hashim Djojohadikusumo Penanggung Jawab Gugatan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Ke MK
Anggota Brimob Sipit Yang Dituduh Dari China Tegaskan Asli Indonesia
BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Daftarkan Gugatan Hasil Pilpres Ke MK Malam Nanti
MK Putuskan Gugatan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Maksimum 14 Hari
Densus 88 Antiteror Tangkap 29 Terduga Teroris Berencana Ledakkan Bom
Sepanjang Tahun 2019, Polri Tangkap 68 Terduga Teroris Jaringan JAD
KPK Geledah Kantor Ditjen PSDKP
KPK Geledah Kantor PT. Daya Radar Utama
KPK Lelang Rumah Mewah Mantan Ketua DPRD Dan Bupati Bangkalan
Dukun Cabul Di Garut Diancam 15 Tahun Bui
Kalapas Dan 13 Petugas Lapas Nusakambangan Dicopot
Ketua Umum AKKMI Pertanyakan KSOP Mengutip PNBP
Keberadaan Lembaga KSOP Dinilai Masih Perlu Payung Hukum
AKKMI Soroti Legalitas Kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan
AKKMI Dan APDHI Selenggarakan Seminar Nasional Pertanyakan Keamanan & Keselamatan Pelayaran
Syahbandar Miliki Peran Penting Dalam Mendukung Keamanan Dan Keselamatan Pelayaran
Pembentukan Syahbandar Utama & KSOP Disoroti
Legalitas KSOP Di Seluruh Pelabuhan Dipertanyakan
KPK Panggil Setya Novanto Sebagai Saksi
KPK Periksa Staf Khusus Menteri Agama
KPK Periksa Direktur SDM Adhi Karya
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 8.117.794 Since: 07.04.14 | 0.5664 sec