YouTube Facebook Twitter RSS
18 Nov 2018, 0

Hukum

KPK Periksa Istri Muda Mantan Bupati Bangkalan

Friday, 13 March 2015 | View : 1069

siarjustisia.com-JAKARTA.

Siti Masnuri memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (13/3/2015).

Siti Masnuri adalah istri muda Ketua DPRD Bangkalan, R.K.H. Fuad Amin Imron yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka pada kasus tersebut.

Penyidik KPK melakukan pemeriksaan terhadap istri muda Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron, Siti Masnuri terkait kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat suaminya.

KPK resmi menetapkan Ketua DPRD Bangkalan, Fuad Amin Imron, sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang sejak Senin (29/12/2014).

Mantan Bupati Bangkalan tersebut disangka telah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.

Pemeriksaan dilakukan berkaitan dengan perkara dugaan penerimaan suap untuk Ketua DPRD Bangkalan, terkait dana minyak dan jual beli gas alam untuk pembangkit listrik di Gresik dan Gili Timur, Bangkalan Madura, yang menjadikan Fuad Amin Imron sebagai tersangka.

Siti Masnuri yang tiba sekitar pukul 14.00 WIB di Gedung KPK, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Jumat (13/3/2015), enggan berkomentar apapun. Ditemani kerabatnya ia langsung masuk ke dalam lobby KPK.

Menurut anggota tim penasihat hukum keluarga Fuad Amin Imron, Danies Kurniartha, kliennya akan memberikan keterangan lanjutan soal asal muasal harta Fuad Amin Imron.

"Jadi diperiksa untuk kasus TPPU. Ini pemeriksaan lanjutan," ungkap advokat Danies Kurniartha saat ditemui di Gedung KPK.

Namun, pengacara Danies Kurniartha enggan menjelaskan materi apa yang dicecar penyidik KPK.

Siti Masnuri awalnya sempat hendak dicalonkan sebagai Bupati Bangkalan pada 2013 lalu oleh R.K.H. Fuad Amin Imron yang merupakan Bupati Bangkalan periode 2003-2013, namun hal tersebut tidak jadi karena R.K.H. Fuad Amin Imron malah mengajukan anaknya, Makmun Ibnu Fuad, sebagai Bupati Bangkalan.

Istri muda mantan Bupati Bangkalan tersebut, Siti Masnuri yang juga menjadi tersangka dalam perkara itu, diperiksa penyidik lembaga antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi jual beli gas alam untuk Pembangkit Tenaga Listrik Gas (PLTG) di Gresik dan Desa Gili Timur, Bangkalan, Madura, Jawa Timur.

Sebelumnya, Rabu (7/1/2015), Komisi Pemberantasan Korupsi, memeriksa Siti Masnuri, istri muda Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan, Jawa Timur, Fuad Amin Imron.

Komisi antirasuah pada Desember 2014 lalu pernah menggeledah rumah Siti Masnuri di Bangkalan, Jawa Timur, antara lain rumah megah dua lantai di Jalan Teuku Umar, bersebelahan dengan Bank Tabungan Negara, dan sebuah rumah berpagar hijau di Jalan K.H. Mohammad Kholil. Menurut penyidik saat itu, kedua rumah tersebut ditinggali Siti Masnuri.

Fuad Amin Imron ditangkap penyidik KPK di rumahnya di Bangkalan, Senin (1/12/2014) malam. Saat itu Fuad Amin Imron dan dua orang lain ditangkap dalam sebuah Operasi Tangkap Tangan (OTT) dengan tuduhan menerima suap proyek minyak dan gas dari Direktur PT. Media Karya Sentosa, Antonio Bambang Djatmiko. Kasus ini terungkap setelah penyidik menangkap dua orang perantara, masing-masing dari pihak Fuad Amin Imron dan Antonio Bambang Djatmiko. Perantara dari pihak Antonio Bambang Djatmiko yakni perantara pemberi suap, Darmono menyerahkan uang Rp 700 juta kepada perantara Fuad Amin Imron, perantara penerima suap, Rauf. Uang itu adalah bagian dari suap berkala yang diberikan Antonio Bambang Djatmiko kepada Fuad Amin Imron.

Fuad Amin Imron diduga menerima suap saat masih menjadi Bupati Bangkalan. Suap berkaitan dengan perjanjian yang ditandatangani saat Fuad Amin Imron menjadi kepala daerah terkait dengan suplai gas, yang diduga telah berlangsung berkali-kali sejak 2007. Dalam penangkapan itu, tim KPK menyita barang bukti berupa uang Rp 700 juta.

Tak hanya itu saja, dari hasil penyidikan berjalan, ditemukan adanya penyimpangan di dalam kontrak. PT. Media Karya Sentosa seharusnya menyuplai gas alam untuk keperluan PLTG Gili di Bangkalan. Nyatanya, gas itu tak pernah ada dan malah dijual kembali oleh PT. Media Karya Sentosa untuk pembangkit listrik Jawa dan Bali.

Permainan yang dilakukan PT. Media Karya Sentosa, perusahaan yang mengelola gas tersebut, dengan Pemerintah Kabupaten Bangkalan, terjadi bertahun-tahun. Dalam perjalanannya, PT. Media Karya Sentosa membayar imbalan atas pengelolaan kontrak gas tersebut kepada Fuad Amin Imron.

Jatah itu diterima setelah Fuad Amin Imron menerima PT. Media Karya Sentosa sebagai pengelola tunggal gas dari PLTG Gili. Padahal, PT. Media Karya Sentosa menjadi konsorsium bersama PD Sumber Daya, yang merupakan BUMD Bangkalan, dalam kontrak penggelolaan gas yang dibeli dari PT. Pertamina EP.

PT. ‎Media Karya Sentosa melalui penasihat hukumnya juga telah mengakui pernah melakukan amandemen kontrak dengan PD Sumber Daya sebagai BUMD yang ditunjuk Pemkab Bangkalan. Kontrak yang semula PT MKS menyuplai gas untuk keperluan PLTG Gili Timur Bangkalan, dirubah menjadi menjual kembali gas ke PT. Pembangkit Jawa Bali.

Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron dan ajudan Fuad Amin Imron yang bernama Rauf diduga sebagai pihak penerima suap, Direktur PT. Media Karya Sentosa Antonio Bambang Djatmiko diduga sebagai pihak pemberi suap.

Fuad Amin Imron dan Rauf yang diduga merupakan sebagai pihak penerima dalam perkara ini disangka telah melanggar Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron, Ajudan Fuad yang bernama Rauf - See more at: http://nasional.inilah.com/read/detail/2168143/kpk-periksa-istri-muda-fuad-amin#sthash.GGYeY7Gc.dpuf diduga sebagai pihak penerima suap, Antonio diduga sebagai pihak pemberi suap.Fuad dan Rauf yang diduga merupakan sebagai pihak penerima dalam perkara ini disangka telah melanggar pasal 12 huruf a, pasal 12 huruf b, pasal 5 ayat 2, pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Antonio Bambang Djatmiko yang diduga sebagai pemberi suap dikenai Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b serta Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (jos/tem)

See Also

KPK Dalami Rekaman Percakapan Idrus Marham Dan Eni Maulani Saragih
Mabes Polri Selidiki Motif Penyerangan Polsek Metro Penjaringan
Sidang Lanjutan Julius Lobiua Mendengarkan 2 Keterangan Ahli
KPK Tahan Wakil Ketua DPR RI
KPK Usut Penggunaan Uang Korupsi Bupati Lampung Selatan
Kasus TPPU Bupati Lampung Selatan, KPK Sita 16 Bidang Tanah
Kronologi OTT DPRD Kalimantan Tengah
KPK OTT Anggota DPRD Kalteng
Bupati Cirebon Setelah Diperiksa Ditahan KPK
KPK Tetapkan Bupati Cirebon Tersangka
KPK Tangkap Bupati Cirebon
KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati Lampung Selatan Nonaktif
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
TNI AL Gagalkan Penyelundupan 506 Gram Narkoba
Polisi Limpahkan Berkas Perkara Mantan Wali Kota Depok Ke Kejaksaan
Rekayasa Lalin Di KPU Saat Pengundian Nomor Urut Capres Cawapres
KPK Perpanjang Masa Penahanan Idrus Marham
Kombes Pol. Panca Putra Simanjuntak Jadi Direktur Penyidikan KPK
Kapolda Jambi Bongkar Peredaran Narkoba Dari Aceh Ke Kota-kota Di Sumatera Dan Jawa
Kasus Korupsi Massal DPRD Sumut, KPK Sita Lagi Uang Suap
KPK Periksa Dirjen Minerba
KPK Cegah Bos Borneo Lumbung Energi Ke Luar Negeri
Tim Resmob Polda Kalbar Ringkus Preman Penganiaya Penjaga Toko Arloji
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 6.971.329 Since: 07.04.14 | 0.616 sec