YouTube Facebook Twitter RSS
26 Mar 2019, 0

Hukum

KPK Periksa Istri Muda Mantan Bupati Bangkalan

Friday, 13 March 2015 | View : 1107

siarjustisia.com-JAKARTA.

Siti Masnuri memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (13/3/2015).

Siti Masnuri adalah istri muda Ketua DPRD Bangkalan, R.K.H. Fuad Amin Imron yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka pada kasus tersebut.

Penyidik KPK melakukan pemeriksaan terhadap istri muda Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron, Siti Masnuri terkait kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat suaminya.

KPK resmi menetapkan Ketua DPRD Bangkalan, Fuad Amin Imron, sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang sejak Senin (29/12/2014).

Mantan Bupati Bangkalan tersebut disangka telah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.

Pemeriksaan dilakukan berkaitan dengan perkara dugaan penerimaan suap untuk Ketua DPRD Bangkalan, terkait dana minyak dan jual beli gas alam untuk pembangkit listrik di Gresik dan Gili Timur, Bangkalan Madura, yang menjadikan Fuad Amin Imron sebagai tersangka.

Siti Masnuri yang tiba sekitar pukul 14.00 WIB di Gedung KPK, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Jumat (13/3/2015), enggan berkomentar apapun. Ditemani kerabatnya ia langsung masuk ke dalam lobby KPK.

Menurut anggota tim penasihat hukum keluarga Fuad Amin Imron, Danies Kurniartha, kliennya akan memberikan keterangan lanjutan soal asal muasal harta Fuad Amin Imron.

"Jadi diperiksa untuk kasus TPPU. Ini pemeriksaan lanjutan," ungkap advokat Danies Kurniartha saat ditemui di Gedung KPK.

Namun, pengacara Danies Kurniartha enggan menjelaskan materi apa yang dicecar penyidik KPK.

Siti Masnuri awalnya sempat hendak dicalonkan sebagai Bupati Bangkalan pada 2013 lalu oleh R.K.H. Fuad Amin Imron yang merupakan Bupati Bangkalan periode 2003-2013, namun hal tersebut tidak jadi karena R.K.H. Fuad Amin Imron malah mengajukan anaknya, Makmun Ibnu Fuad, sebagai Bupati Bangkalan.

Istri muda mantan Bupati Bangkalan tersebut, Siti Masnuri yang juga menjadi tersangka dalam perkara itu, diperiksa penyidik lembaga antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi jual beli gas alam untuk Pembangkit Tenaga Listrik Gas (PLTG) di Gresik dan Desa Gili Timur, Bangkalan, Madura, Jawa Timur.

Sebelumnya, Rabu (7/1/2015), Komisi Pemberantasan Korupsi, memeriksa Siti Masnuri, istri muda Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan, Jawa Timur, Fuad Amin Imron.

Komisi antirasuah pada Desember 2014 lalu pernah menggeledah rumah Siti Masnuri di Bangkalan, Jawa Timur, antara lain rumah megah dua lantai di Jalan Teuku Umar, bersebelahan dengan Bank Tabungan Negara, dan sebuah rumah berpagar hijau di Jalan K.H. Mohammad Kholil. Menurut penyidik saat itu, kedua rumah tersebut ditinggali Siti Masnuri.

Fuad Amin Imron ditangkap penyidik KPK di rumahnya di Bangkalan, Senin (1/12/2014) malam. Saat itu Fuad Amin Imron dan dua orang lain ditangkap dalam sebuah Operasi Tangkap Tangan (OTT) dengan tuduhan menerima suap proyek minyak dan gas dari Direktur PT. Media Karya Sentosa, Antonio Bambang Djatmiko. Kasus ini terungkap setelah penyidik menangkap dua orang perantara, masing-masing dari pihak Fuad Amin Imron dan Antonio Bambang Djatmiko. Perantara dari pihak Antonio Bambang Djatmiko yakni perantara pemberi suap, Darmono menyerahkan uang Rp 700 juta kepada perantara Fuad Amin Imron, perantara penerima suap, Rauf. Uang itu adalah bagian dari suap berkala yang diberikan Antonio Bambang Djatmiko kepada Fuad Amin Imron.

Fuad Amin Imron diduga menerima suap saat masih menjadi Bupati Bangkalan. Suap berkaitan dengan perjanjian yang ditandatangani saat Fuad Amin Imron menjadi kepala daerah terkait dengan suplai gas, yang diduga telah berlangsung berkali-kali sejak 2007. Dalam penangkapan itu, tim KPK menyita barang bukti berupa uang Rp 700 juta.

Tak hanya itu saja, dari hasil penyidikan berjalan, ditemukan adanya penyimpangan di dalam kontrak. PT. Media Karya Sentosa seharusnya menyuplai gas alam untuk keperluan PLTG Gili di Bangkalan. Nyatanya, gas itu tak pernah ada dan malah dijual kembali oleh PT. Media Karya Sentosa untuk pembangkit listrik Jawa dan Bali.

Permainan yang dilakukan PT. Media Karya Sentosa, perusahaan yang mengelola gas tersebut, dengan Pemerintah Kabupaten Bangkalan, terjadi bertahun-tahun. Dalam perjalanannya, PT. Media Karya Sentosa membayar imbalan atas pengelolaan kontrak gas tersebut kepada Fuad Amin Imron.

Jatah itu diterima setelah Fuad Amin Imron menerima PT. Media Karya Sentosa sebagai pengelola tunggal gas dari PLTG Gili. Padahal, PT. Media Karya Sentosa menjadi konsorsium bersama PD Sumber Daya, yang merupakan BUMD Bangkalan, dalam kontrak penggelolaan gas yang dibeli dari PT. Pertamina EP.

PT. ‎Media Karya Sentosa melalui penasihat hukumnya juga telah mengakui pernah melakukan amandemen kontrak dengan PD Sumber Daya sebagai BUMD yang ditunjuk Pemkab Bangkalan. Kontrak yang semula PT MKS menyuplai gas untuk keperluan PLTG Gili Timur Bangkalan, dirubah menjadi menjual kembali gas ke PT. Pembangkit Jawa Bali.

Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron dan ajudan Fuad Amin Imron yang bernama Rauf diduga sebagai pihak penerima suap, Direktur PT. Media Karya Sentosa Antonio Bambang Djatmiko diduga sebagai pihak pemberi suap.

Fuad Amin Imron dan Rauf yang diduga merupakan sebagai pihak penerima dalam perkara ini disangka telah melanggar Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron, Ajudan Fuad yang bernama Rauf - See more at: http://nasional.inilah.com/read/detail/2168143/kpk-periksa-istri-muda-fuad-amin#sthash.GGYeY7Gc.dpuf diduga sebagai pihak penerima suap, Antonio diduga sebagai pihak pemberi suap.Fuad dan Rauf yang diduga merupakan sebagai pihak penerima dalam perkara ini disangka telah melanggar pasal 12 huruf a, pasal 12 huruf b, pasal 5 ayat 2, pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Antonio Bambang Djatmiko yang diduga sebagai pemberi suap dikenai Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b serta Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (jos/tem)

See Also

KPK Tetapkan Direktur PT. Krakatau Steel Tersangka Suap
KPK Amankan 6 Orang Dalam OTT Krakatau Steel
KPK OTT Direktur Produksi Dan Teknologi PT. Krakatau Steel
KPK Tetapkan Bupati Mesuji Sebagai Tersangka
Bupati Mesuji Ditangkap KPK
KPK Tahan Bupati Mesuji
Dandim 0716/Demak Hadiri Sosialisasi Milenial Road Safety Festival
Polda Metro Jaya Bekuk Guru Penyebar Hoax Surat Suara
PT. NKE Dihukum Denda Rp 85,49 Miliar
Polda Jatim Ingatkan VA Bisa Jadi Tersangka
KPK Tahan 2 Mantan Anggota DPRD Sumatera Utara
Polda Jatim Sebut VA Terima 15 Kali Transfer Uang Dari Muncikari
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Usai Diperiksa Polda Jatim, VA Dan AS Minta Maaf
Polda Jatim Ringkus Muncikari Dua Artis Ibu Kota
Polda Jawa Timur Tetapkan 2 Tersangka Prostitusi Online Artis
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Polres Magelang Kota Dalami Motif Tersangka Perusakan Nisan
Perusak Nisan Di 4 TPU Kota Magelang Ditangkap
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Perusakan Nisan Di TPU Kota Magelang Masih Berlanjut
Polres Magelang Selidiki Perusakan Belasan Nisan Di Pemakaman Umum
Pembelian Alat Sekolah SMK Bernilai Ratusan Miliar Di Dinas Pendidikan Prov Jatim Perlu Diperiksa
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 7.578.350 Since: 07.04.14 | 0.5934 sec