YouTube Facebook Twitter RSS
17 Jul 2019, 0

Hukum

KPK Periksa Istri Muda Mantan Bupati Bangkalan

Friday, 13 March 2015 | View : 1143

siarjustisia.com-JAKARTA.

Siti Masnuri memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (13/3/2015).

Siti Masnuri adalah istri muda Ketua DPRD Bangkalan, R.K.H. Fuad Amin Imron yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka pada kasus tersebut.

Penyidik KPK melakukan pemeriksaan terhadap istri muda Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron, Siti Masnuri terkait kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat suaminya.

KPK resmi menetapkan Ketua DPRD Bangkalan, Fuad Amin Imron, sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang sejak Senin (29/12/2014).

Mantan Bupati Bangkalan tersebut disangka telah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.

Pemeriksaan dilakukan berkaitan dengan perkara dugaan penerimaan suap untuk Ketua DPRD Bangkalan, terkait dana minyak dan jual beli gas alam untuk pembangkit listrik di Gresik dan Gili Timur, Bangkalan Madura, yang menjadikan Fuad Amin Imron sebagai tersangka.

Siti Masnuri yang tiba sekitar pukul 14.00 WIB di Gedung KPK, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Jumat (13/3/2015), enggan berkomentar apapun. Ditemani kerabatnya ia langsung masuk ke dalam lobby KPK.

Menurut anggota tim penasihat hukum keluarga Fuad Amin Imron, Danies Kurniartha, kliennya akan memberikan keterangan lanjutan soal asal muasal harta Fuad Amin Imron.

"Jadi diperiksa untuk kasus TPPU. Ini pemeriksaan lanjutan," ungkap advokat Danies Kurniartha saat ditemui di Gedung KPK.

Namun, pengacara Danies Kurniartha enggan menjelaskan materi apa yang dicecar penyidik KPK.

Siti Masnuri awalnya sempat hendak dicalonkan sebagai Bupati Bangkalan pada 2013 lalu oleh R.K.H. Fuad Amin Imron yang merupakan Bupati Bangkalan periode 2003-2013, namun hal tersebut tidak jadi karena R.K.H. Fuad Amin Imron malah mengajukan anaknya, Makmun Ibnu Fuad, sebagai Bupati Bangkalan.

Istri muda mantan Bupati Bangkalan tersebut, Siti Masnuri yang juga menjadi tersangka dalam perkara itu, diperiksa penyidik lembaga antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi jual beli gas alam untuk Pembangkit Tenaga Listrik Gas (PLTG) di Gresik dan Desa Gili Timur, Bangkalan, Madura, Jawa Timur.

Sebelumnya, Rabu (7/1/2015), Komisi Pemberantasan Korupsi, memeriksa Siti Masnuri, istri muda Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan, Jawa Timur, Fuad Amin Imron.

Komisi antirasuah pada Desember 2014 lalu pernah menggeledah rumah Siti Masnuri di Bangkalan, Jawa Timur, antara lain rumah megah dua lantai di Jalan Teuku Umar, bersebelahan dengan Bank Tabungan Negara, dan sebuah rumah berpagar hijau di Jalan K.H. Mohammad Kholil. Menurut penyidik saat itu, kedua rumah tersebut ditinggali Siti Masnuri.

Fuad Amin Imron ditangkap penyidik KPK di rumahnya di Bangkalan, Senin (1/12/2014) malam. Saat itu Fuad Amin Imron dan dua orang lain ditangkap dalam sebuah Operasi Tangkap Tangan (OTT) dengan tuduhan menerima suap proyek minyak dan gas dari Direktur PT. Media Karya Sentosa, Antonio Bambang Djatmiko. Kasus ini terungkap setelah penyidik menangkap dua orang perantara, masing-masing dari pihak Fuad Amin Imron dan Antonio Bambang Djatmiko. Perantara dari pihak Antonio Bambang Djatmiko yakni perantara pemberi suap, Darmono menyerahkan uang Rp 700 juta kepada perantara Fuad Amin Imron, perantara penerima suap, Rauf. Uang itu adalah bagian dari suap berkala yang diberikan Antonio Bambang Djatmiko kepada Fuad Amin Imron.

Fuad Amin Imron diduga menerima suap saat masih menjadi Bupati Bangkalan. Suap berkaitan dengan perjanjian yang ditandatangani saat Fuad Amin Imron menjadi kepala daerah terkait dengan suplai gas, yang diduga telah berlangsung berkali-kali sejak 2007. Dalam penangkapan itu, tim KPK menyita barang bukti berupa uang Rp 700 juta.

Tak hanya itu saja, dari hasil penyidikan berjalan, ditemukan adanya penyimpangan di dalam kontrak. PT. Media Karya Sentosa seharusnya menyuplai gas alam untuk keperluan PLTG Gili di Bangkalan. Nyatanya, gas itu tak pernah ada dan malah dijual kembali oleh PT. Media Karya Sentosa untuk pembangkit listrik Jawa dan Bali.

Permainan yang dilakukan PT. Media Karya Sentosa, perusahaan yang mengelola gas tersebut, dengan Pemerintah Kabupaten Bangkalan, terjadi bertahun-tahun. Dalam perjalanannya, PT. Media Karya Sentosa membayar imbalan atas pengelolaan kontrak gas tersebut kepada Fuad Amin Imron.

Jatah itu diterima setelah Fuad Amin Imron menerima PT. Media Karya Sentosa sebagai pengelola tunggal gas dari PLTG Gili. Padahal, PT. Media Karya Sentosa menjadi konsorsium bersama PD Sumber Daya, yang merupakan BUMD Bangkalan, dalam kontrak penggelolaan gas yang dibeli dari PT. Pertamina EP.

PT. ‎Media Karya Sentosa melalui penasihat hukumnya juga telah mengakui pernah melakukan amandemen kontrak dengan PD Sumber Daya sebagai BUMD yang ditunjuk Pemkab Bangkalan. Kontrak yang semula PT MKS menyuplai gas untuk keperluan PLTG Gili Timur Bangkalan, dirubah menjadi menjual kembali gas ke PT. Pembangkit Jawa Bali.

Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron dan ajudan Fuad Amin Imron yang bernama Rauf diduga sebagai pihak penerima suap, Direktur PT. Media Karya Sentosa Antonio Bambang Djatmiko diduga sebagai pihak pemberi suap.

Fuad Amin Imron dan Rauf yang diduga merupakan sebagai pihak penerima dalam perkara ini disangka telah melanggar Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron, Ajudan Fuad yang bernama Rauf - See more at: http://nasional.inilah.com/read/detail/2168143/kpk-periksa-istri-muda-fuad-amin#sthash.GGYeY7Gc.dpuf diduga sebagai pihak penerima suap, Antonio diduga sebagai pihak pemberi suap.Fuad dan Rauf yang diduga merupakan sebagai pihak penerima dalam perkara ini disangka telah melanggar pasal 12 huruf a, pasal 12 huruf b, pasal 5 ayat 2, pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Antonio Bambang Djatmiko yang diduga sebagai pemberi suap dikenai Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b serta Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (jos/tem)

See Also

Hasil Rapat MK Soal Penerimaan Gugatan Pilpres Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
Susunan Tim Kuasa Hukum Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
Hashim Djojohadikusumo Penanggung Jawab Gugatan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Ke MK
Anggota Brimob Sipit Yang Dituduh Dari China Tegaskan Asli Indonesia
BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Daftarkan Gugatan Hasil Pilpres Ke MK Malam Nanti
MK Putuskan Gugatan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Maksimum 14 Hari
Densus 88 Antiteror Tangkap 29 Terduga Teroris Berencana Ledakkan Bom
Sepanjang Tahun 2019, Polri Tangkap 68 Terduga Teroris Jaringan JAD
KPK Geledah Kantor Ditjen PSDKP
KPK Geledah Kantor PT. Daya Radar Utama
KPK Lelang Rumah Mewah Mantan Ketua DPRD Dan Bupati Bangkalan
Dukun Cabul Di Garut Diancam 15 Tahun Bui
Kalapas Dan 13 Petugas Lapas Nusakambangan Dicopot
Ketua Umum AKKMI Pertanyakan KSOP Mengutip PNBP
Keberadaan Lembaga KSOP Dinilai Masih Perlu Payung Hukum
AKKMI Soroti Legalitas Kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan
AKKMI Dan APDHI Selenggarakan Seminar Nasional Pertanyakan Keamanan & Keselamatan Pelayaran
Syahbandar Miliki Peran Penting Dalam Mendukung Keamanan Dan Keselamatan Pelayaran
Pembentukan Syahbandar Utama & KSOP Disoroti
Legalitas KSOP Di Seluruh Pelabuhan Dipertanyakan
KPK Panggil Setya Novanto Sebagai Saksi
KPK Periksa Staf Khusus Menteri Agama
KPK Periksa Direktur SDM Adhi Karya
KPK Tetapkan Mantan Sekda Malang Sebagai Tersangka
Mantan Sekda Malang Ditahan KPK
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 8.097.466 Since: 07.04.14 | 0.5592 sec