YouTube Facebook Twitter RSS
22 Feb 2020, 0

Nusantara

Rapat Paripurna Hak Angket DPRD DKI Ditunda

Wednesday, 01 April 2015 | View : 348

siarjustisia.com-JAKARTA.

Pelaksanaan rapat paripurna tentang penyampaian hasil angket dari Panitia Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI batal digelar hari ini, Rabu (1/4/2015).

Rencananya, paripurna akan dilaksanakan besok, Kamis (2/4/2015).

Anggota Panitia Angket DPRD DKI asal Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Soenirman mengatakan Rapat Paripurna Angket tidak jadi dilaksanakan hari ini.

Pembatalan itu karena sembilan fraksi yang ada di DPRD DKI masih melakukan rapat internal untuk persiapan paripurna.

"Paripurna baru akan kami laksanakan besok. Hari ini agendanya rapat internal fraksi-fraksi buat persiapan paripurna," ungkap Politisi Fraksi Gerindra ini, Prabowo Soenirman, Rabu (1/4/2015).

Politisi asal Gerindra ini menegaskan rapat paripurna untuk penyampaian hasil angket ini harus segera dilaksanakan agar ada keputusan dan langkah yang akan dilakukan dewan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

"Nanti kan dalam paripurna akan kita sampaikan hasilnya hak angket yaitu Gubernur DKI telah mengirimkan dokumen palsu ke Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri). Nah nanti kita putuskan dalam paripurna itu," ujar mantan Dirut PD Pasar Jaya ini.

Dalam paripurna nanti, para anggota Dewan akan mengeluarkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Kemudian dalam HMP tersebut nantinya ada, tim khusus yang akan membawa hasil pelanggaran ke Mahkamah Agung (MA).

Wakil Ketua DPRD DKI Muhammad Taufik membenarkan penundaan rapat paripurna angket. Dipastikannya, paripurna akan digelar besok.

Ketua DPD Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DKI ini tetap bersikukuh Basuki Tjahaja Purnama melakukan pelanggaran. Kendati demikian, lanjutnya, DPRD DKI tidak menyalahkan Kemdagri yang melakukan evaluasi terhadap dokumen RAPBD DKI 2015 palsu tersebut.

"Memang tugasnya Kemdagri menerima apa yang disampaikan eksekutif. Kemudian kami beritahu, kalau dokumen itu palsu. Salahnya di Ahok (Basuki) semua. Karena dia yang menyerahkan dan dia tidak menaati peraturan perundang-undangan," ketus Muhammad Taufik.

Seperti diketahui, Panitia Angket telah menyerahkan hasil hak angket kepada pimpinan DPRD DKI Senin (30/3/2015). Dari laporan tersebut, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang (UU) dan etika.

Dokumen hasil hak angket telah diserahkan oleh Ketua Panitia Angket yang juga politikus Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Muhammad Ongen Sangadji kepada pimpinan DPRD pada siang hari ini. Penyerahan hasil hal angket dilakukan dalam sebuah rapat tertutup.

Para pimpinan DPRD yang hadir adalah empat Wakil Ketua, tanpa Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi. Keempatnya yakni wakil dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Muhammad Taufik, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yang politikus di bawah naungan Partai Keadilan Sejahtera (PKS),  Ir. Triwisaksana, M.Sc., wakil Fraksi PPP, Haji Abraham "Lulung" Lunggana, S.H. dan wakil Fraksi Partai Demokrat (PD) Mayjen TNI (Purn.) H. Ferrial Sofyan.

Ketidakhadiran Prasetio Edi Marsudi, diungkapkan Muhammad Taufik, karena sakit.

Hasil hak angket tersebut menyatakan pelanggaran yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama adalah menyerahkan draf Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) ke Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) yang diduga bukan hasil pembahasan dengan DPRD DKI dan hasil penetapan Paripurna.

Serta, etika Basuki Tjahaja Purnama yang dianggap tak sesuai dalam kapasitasnya sebagai seorang Kepala Daerah. (sp/jos)

See Also

Presiden Joko Widodo Tegaskan Pemerintah Tak Akan Pulangkan ISIS Eks WNI
Laksdya TNI Aan Kurnia Dilantik Jadi Kabakamla
Menpan RB Sebut Pemerintah Tanpa Pers Tidak Ada Gunanya
Megawati Soekarnoputri Resmikan Patung Soekarno Di Akmil Magelang
Panglima TNI Tunggu Perintah Menlu Evakuasi WNI Di China
Presiden Joko Widodo Hadiri Perayaan Imlek Nasional
Pengerjaan Proyek Revitalisasi Monas Dihentikan
Presiden Joko Widodo Katakan Pemerintah Belum Bisa Evakuasi WNI Dari China
Penyebab Kecelakaan Bus Damri Di Tol Arah Bandara Soekarno Hatta
Bus Damri Kecelakaan Di Tol Arah Bandara Soekarno Hatta
Alasan Pemkab Purworejo Akan Tutup Keraton Agung Sejagat
Keraton Agung Sejagat Akan Ditutup
Polda Jateng Tugaskan Tim Khusus Ke Keraton Agung Sejagat
Polda Jateng Dalami Motif Klaim Berdirinya Keraton Agung Sejagat
Klaim Keraton Agung Sejagat Purworejo
Gubernur Jawa Tengah Minta Usut Munculnya Keraton Agung Sejagat
Polres Purworejo Akan Klarifikasi Keraton Agung Sejagat
Banjir Yang Melanda Di Demak, Menjadi Tanggung Jawab Bersama
TNI Tambah 4 KRI Jaga Natuna
Gempa 6,4 SR Guncang Sinabang
TNI AU Kirim 4 Jet Tempur F-16 Ke Natuna
Prajurit Kodim 0716/Demak Menyerbu Desa Sayung
Al Mawaddah Gelar Hypno Motivasi Untuk Mengisi Liburan Sekolah
Kebakaran Di Mal Lokasari
Ruko Di Jalan Gajah Mada Terbakar
jQuery Slider

Comments

Archives :2020201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 9.256.674 Since: 07.04.14 | 0.6964 sec