YouTube Facebook Twitter RSS
20 Jul 2019, 0

Nusantara

Penjelasan Presiden Jokowi Soal DP Mobil Pejabat Rp 210 Juta

Sunday, 05 April 2015 | View : 741

siarjustisia.com-JAKARTA.

Presiden RI ke-7, Ir. H. Joko Widodo yang akrab disapa "Jokowi" baru saja telah menandatangani terbitnya Perpres No.39/2015 yang mengatur tentang pemberian besaran tunjangan uang muka kendaraan bermotor perorangan bagi pejabat negara. Dengan demikian para pejabat negara dapat membeli kendaraan yang besaran uang mukanya adalah Rp 210.890.000.

Presiden Jokowi setuju tunjangan uang muka pembelian kendaraan pejabat negara naik dari Rp 116.650.000 menjadi Rp 210.890.000. Hal itu tertuang dalam Perpres Nomor 39/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68/2010 mengenai Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan.

Perpres Nomor 39/2015 ini hanya mengubah Pasal 3 ayat (1) Perpres Nomor 68/2010. Perpres Nomor 68/2010 disebutkan: Fasilitas uang muka diberikan kepada pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp 116.650.000. Dalam Perpres Nomor 39/2015 diubah menjadi sebesar Rp 210.890.000.

Terbitnya Perpres Nomor 39 Tahun 2015 tentang tunjangan uang muka kendaraan bermotor perorangan pejabat negara menuai kritikan pedas. Pengesahan Perpres kenaikan tunjangan uang muka pembelian kendaraan pejabat perorangan ini menuai kritikan tajam. Pemberian tunjangan itu disebut sebagai pemborosan uang negara.

Presiden RI ke-7, Ir. H. Joko Widodo yang akrab disapa "Jokowi" akhirnya menjawab kritikan publik soal naiknya uang muka pembelian kendaraan bermotor pejabat negara menjadi Rp 210 juta. Angka fantastis itu merupakan pengejawantahan dari Perpres No.39 Tahun 2015 yang diteken Presiden Jokowi.

"Tidak semua hal itu saya ketahui 100 persen, artinya hal-hal seperti itu harusnya di Kementerian. Kementerian men-screening apakah itu akan berakibat baik atau tidak baik untuk negara ini," jawab Presiden Jokowi ketika dikonfirmasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Provinsi Banten, Minggu (5/4/2015).

Presiden Jokowi baru saja mendarat dari liburan ke kampung halamannya di Solo, Jawa Tengah.

Presiden Joko Widodo mengaku dalam rapat terbatas beberapa waktu lalu para Menteri Kabinert Kerja tidak membahas kenaikan tunjangan uang muka kendaraan bermotor untuk pejabat negara. Namun, Presiden Jokowi mengaku telah meneken Perpres No.39 Tahun 2015 yang mengatur soal kenaikan tunjangan mobil itu pada 20 Maret lalu.

Saat ditanya, apakah dirinya kecolongan, Presiden Jokowi tidak merasa demikian. Sebab, saat ini kebijakan kenaikan tunjangan mobil pejabat negara menuai kontroversi.

Menurut dia biasanya hal-hal yang menyangkut dengan uang negara dibahas dalam rapat kabinet. "Bukan masalah kecolongan harusnya setiap hal yang berkaitan dengan uang negara yang banyak mestinya disampaikan dalam ratas. Atau rapat kabinet tidak lantas disorong-sorong seperti ini," sebut Presiden Jokowi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Minggu (5/4/2015).

Mengenai kebijakan kenaikan DP pembelian kendaraan bermotor untuk pejabat negara sendiri, bagi Presiden Jokowi sangat tak tepat. Terlebih lagi ketika sejumlah harga kebutuhan masyarakat mengalami kenaikan.

Menurut Presiden Jokowi, kebijakan kenaikan tunjangan mobil buat pejabat negara perorangan ini bukan keputusan yang tepat.

"Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) harga BBM," tutur Presiden Jokowi.

Adapun langkah selanjutnya, Jokowi mengaku akan mengecek kembali Perpres tersebut.

Presiden Jokowi kemudian menjelaskan bahwa dia sudah memiliki tim administrator yang bertugas untuk mengecek surat yang masuk. Meski membantah telah kecolongan, Presiden Jokowi berjanji akan mengecek kembali Perpres yang telah dia tanda tangani itu.

"Coba saya lihat lagi," imbuh Presiden Jokowi yang mengenakan kemeja putih.

"Itu coba di cek (Perpres) atas usulan siapa?" lanjut Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi mengeluhkan banyak pekerjaan yang harus ditangani termasuk banyak Perpres, Keppres dan peraturan lainnya yang membutuhkan tanda tanganya. Presiden Jokowi menyerahkan urusan teknis administrasinya kepada para Menterinya.

"Tiap hari ada segini banyak yang harus saya tanda tangan. Enggak mungkin satu-satu saya cek kalau sudah satu lembar ada 5 sampai 10 orang yang paraf atau tanda tangan apakah harus saya cek satu-satu? Berapa lembar satu Perpres, satu Keppres. Saya tidak tahu, saya cek dulu," tutupnya.

Sekretariat Kabinet kemudian menyebutkan bahwa yang pertama kali mengusulkan kenaikan uang muka itu adalah Ketua DPR RI Setya Novanto.

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengungkapkan bahwa usulan kenaikan subsidi untuk tunjangan uang muka pembelian mobil bagi pejabat negara merupakan permintaan berasal dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Setya Novanto. Usulan itu kemudian dikaji oleh Kementerian Keuangan dan menetapkan uang muka bisa ditingkatkan dari Rp 116.650.000,- ke Rp 210.890.000,-

Dia mengatakan, Pemerintah hanya memproses permintaan itu karena subsidi uang muka mobil ini sudah ada sejak tahun 2010.

"Waktu itu surat dari Ketua DPR tentang permintaan penyesuaian uang muka itu diterima awal Januari, kalau ga salah 5 Januari 2015. Kami proses di Februari, kira-kira pertengahan Februari dapat persetujuan dari Menkeu, yang semula di Perpres 2010 Rp 161 juta, oleh Ketua DPR uang muka untuk pejabat negara di lembaga-lembaga tinggi itu DPR, maka Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, DPD diusulkan naik Rp 250 juta," urai Andi Widjajanto.

"Kemenkeu membuat kajian dan menetapkan uang muka bisa ditingkatkan Rp 116.650.000,- jadi Rp 210.890.000,- Jadi dibawah permintaan Ketua DPR. Kajiannya sudah selesai lalu kami sampaikan ke presiden dengan penjelasan bahwa ini rutin dilakukan dan sudah ada permintaan dari Ketua DPR, baru Perpresnya turun," ujarnya lagi.

"Pertimbangan teknisnya silakan tanya ke Kemenkeu, yang bisa menjelaskan lebih baik. Karena diusulkan oleh lembaga, pertimbangan teknisnya ada di Kemenkeu, Kemenkeu setujui, berdasarkan itu Perpres dikeluarkan," ujar Seskab Andi Widjajanto di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (1/4/2015) lalu.

Lembaga yang dimaksud adalah DPR RI yang diketuai oleh Setya Novanto.

Rupanya usulan Perpres tersebut pertama kali justru dilayangkan oleh Ketua DPR Setya Novanto sejak Januari 2015 lalu. Perpres itu memang diawali atas usul Ketua DPR RI Setya Novanto dalam surat pada tanggal 5 Januari 2015.

Surat itu kemudian ditindaklanjuti oleh Seskab Andi Widjajanto kepada Menkeu Bambang Brodjonegoro untuk membuat pertimbangan. Usulan Setya Novanto sebesar Rp 250 juta kemudian dipangkas menjadi Rp 210 juta.

Tunjangan pembayaran uang muka kendaraan bagi pejabat negara dinaikkan menjadi Rp 210.890.000 dari sebelumnya Rp 116.650.000. Itu didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2010 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan, diteken Jokowi pada 20 Maret 2015.

Fasilitas ini bakal diberikan per periode masa jabatan. Pejabat negara bakal menerimanya enam bulan setelah dilantik.

Melaui situs resmi mereka www.setkab.go.id yang dikutip awak media pada Minggu (5/4/2015), disebutkan bahwa Setya Novanto mengirim surat dengan nomor AG/00026/DPR RI/I/2015. Isi surat yang bertanggal 5 Januari 2015 itu adalah meminta dilakukan revisi besaran tunjangan uang muka bagi pejabat negara dan lembaga negara untuk pembelian kendaraan perorangan.

Ada pun nominal yang diminta oleh Setya Novanto dalam suratnya itu yakni Rp 250.000.000 untuk uang muka kendaraan. Sementara dalam Perpres No.68/2010 yang mengatur sebelumnya adalah Rp Rp 116.500.000.

Menindaklanjuti surat Setya Novanto tersebut, Seskab Andi Widjajanto kemudian mengirim surat kepada Menkeu Bambang Brodjonegoro untuk memberikan pertimbangan. Surat yang dikirimkan oleh Andi Widjajanto bernomor B.49/Seskab/01/2015 pada tanggal 28 Januari 2015.

Kemudian Bambang Brodjonegoro membalas permintaan Andi Widjajanto dengan mengirim surat dengan Nomor S-114/MK.02/2015 tanggal 18 Februari 2015. "Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka besaran fasilitas uang muka bagi pejabat negara pada lembaga negara untuk pembelian kendaraan perorangan adalah sebesar Rp. 210.890.000," tulis Bambang Brodjonegoro dalam surat balasan itu.

Dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet RI, Minggu (5/4/2015) usulan kenaikan tunjangan itu diusulkan Setya Novanto lewat surat tertanggal 5 Januari 2015. Dalam surat Nomor AG/00026/DPR RI/I/2015 meminta dilakukan revisi besaran tunjang uang muka bagi pejabat negara dan lembaga negara untuk pembelian kendaraan perorangan, yang dalam Perpres Nomor 68 Tahun 2010 ditetapkan sebesar Rp 116.500.000 disesuaikan menjadi Rp 250.000.000.

Namun Perpres yang disahkan Presiden Jokowi tidak mengikuti angka tersebut. Besaran yang akhirnya disahkan yakni Rp 210.890.000, lebih kecil sekitar Rp 39 juta.

Angka yang akhirnya disahkan sudah melalui tahap pertimbangan dari Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro yang akhirnya diundangkan pada 23 Maret 2015 oleh Menkum HAM Yasonna H. Laoly.

Atas dasar pertimbangan itulah Presiden Jokowi akhirnya menerbitkan Perpres No 39/2015 pada tanggal 20 Maret 2015. Perpres itu kemudian diundangkan oleh Menkum HAM Yasonna H. Laoly pada tanggal 23 Maret 2015.

Pejabat negara yang akan mendapat fasilitas uang muka kendaraan menurut Perpres No.39/2015 masih mengacu pada Perpres No.68/2010.

Ada pun pejabat negara yang dimaksud mendapat fasilitas itu merujuk pada Pasal 1 Perpres No.68/2010 adalah; 1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat; 2. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (bukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah); 3. Hakim Agung Mahkamah Agung; 4. Hakim Mahkamah Konstitusi; 5. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; dan 6. Anggota Komisi Yudisial.

"Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan pejabat negara pada Lembaga Negara adalah; anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Hakim Agung Mahkamah Agung, Hakim Mahkamah Konstitusi, anggota Badan Pemeriksa Keuangan, anggota Komisi Yudisial," bunyi pasal 1 Perpres No.68 Tahun 2010.

Berikut merupakan total rincian tunjangan uang muka kendaraan bermotor perorangan pejabat yang akan dikeluarkan oleh pemerintah:

1. 560 anggota DPR x Rp 210.890.000,- = Rp 118.098.400.000,-
2. 132 anggota DPD x Rp 210.890.000,- = Rp 27.837.480.000,-
3. 40 Hakim Agung MA x Rp 210.890.000,- = Rp 8.435.600.000,-
4. 9 Hakim MK x Rp 210.890.000,- = Rp 1.898.010.000,-
5. 5 anggota BPK x Rp 210.890.000,- = Rp 1.054.450.000,-
6. 7 komisioner KY x Rp 210.890.000,- = Rp 1.476.230.000,-

Total = Rp 158.800.170.000,- (jos/mer/det/jpnn)

See Also

Ritme Pekerjaan TMMD Terus Meningkat
Dandim 0716/Demak Matangkan Acara Pembukaan TMMD
Lestarikan Tradisi Leluhur Di TMMD Reg Ke-105 Kodim 0716/Demak
Senyum Bahagia Bapak Nur Rochman Yang Rumahnya Akan Dibedah Di TMMD
Rumahnya Akan Dirobohkan, Mbah Warsini Bahagia
Danramil 01/Demak Kota Terjun Langsung Pasang Patok
Satgas TMMD Beri Motivasi Anak Atlet Sepak Bola
Tentara Akan Ciptakan Bangunan Berkualitas
Jelang Pembukaan TMMD, Bersama Warga TNI Kodim 0716/Demak Gelar Kerja Bhakti Bersama
Datangkan Bego Untuk Permak Lokasi Upacara Pembukaan TMMD Kodim 0716/Demak
Terus Dimatangkan, Persiapan Pembukaan TMMD Kodim 0716/Demak
Penentuan Warga Penerima Rehab RTLH Dijamin Selektif
Dansatgas TMMD Yang Dekat Dengan Warga
Berharap Ada Over Prestasi Di TMMD Kalikondang
Ternyata Pak Tentara Orangnya Ramah
Keakraban Warga Dan Satgas TMMD Terus Meningkat
Jaga Semangat TMMD Masih Panjang
TNI Wartawan Diminta Jaga Kesehatan Saat Handle Berita TMMD
TNI Dan Warga Adu Ilmu Operasional Molen
Demi Sukses TMMD, Ketua RW Rela Jadi Distributor Snack
Rakitan Besi Untuk Jalan TMMD Terus Dipersiapkan
Di Lokasi TMMD, Berat Sama Dipikul TNI Dan Warga
Santri Akan Total Bantu TMMD Hingga Tuntas
Dagangan Bakso Saya Laris Manis Sejak Ada TMMD
Bina Anak-Anak Desa TMMD Saat Berkesenian
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 8.110.731 Since: 07.04.14 | 0.6546 sec