YouTube Facebook Twitter RSS
22 Feb 2020, 0

Nusantara

Kapolri Badrodin Haiti-Wakapolri Budi Gunawan

Tuesday, 07 April 2015 | View : 470

siarjustisia.com-JAKARTA.

Presiden RI ke-7, Ir. H. Joko Widodo yang akrab disapa "Jokowi" menggelar rapat terbatas dengan semua elite Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di Istana Negara pada Minggu (5/4/2015) malam.

Semua perwakilan fraksi di DPR RI, siang tadi ikut serta dalam rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo.

Pada rapat konsultasi pimpinan DPR RI dengan Presiden Joko Widodo kemarin, pimpinan DPR mengatakan, seluruh fraksi di DPR RI tidak akan mempermasalahkan pencalonan Komjen Pol. Drs. Badrodin Haiti.

Pandangan seluruh fraksi yang secara lisan menerima pencalonan Komjen Pol. Budi Gunawan akan diteruskan prosesnya di DPR RI seperti tahapan Badan Musyawarah (Bamus) kemudian Komisi III DPR RI.

Hasilnya mereka sepakat Komjen Pol. Badrodin Haiti jadi Kapolri.

Namun ada syaratnya, Komjen Pol. Badrodin Haiti tak akan sendiri memimpin Polri. Komjen Pol. Badrodin Haiti akan didampingi seorang Wakapolri yang dinilai mumpuni. Kepala Lembaga Pendidikan (Kalemdik) Polri Komjen Pol. Budi Gunawan diisukan menjadi calon terkuat menjadi Wakapolri.

"Ya Badrodin dan Budi Gunawan," kata salah seorang elite KIH yang hadir dalam pertemuan tersebut, kepada awak media, Senin (6/4/2015).

Mengenai posisinya, kabarnya Komjen Pol. Budi Gunawan akan menjadi Wakapolri. Keduanya akan bekerja bersama dengan Komjen Pol. Budi Waseso yang sudah lebih dulu diangkat menjadi Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim).

"Kabareskrim dianggap tegas," kata sumber tersebut.

Dalam pertemuan itu elite KIH juga sudah memberikan saran kepada Presiden Joko Widodo terkait rapat konsultasi dengan DPR RI siang ini. DPR RI pun dipastikan tak akan mengganjal pencalonan Komjen Pol. Badrodin Haiti jadi Kapolri.

Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mendorong agar Komjen Pol. Budi Gunawan mendapat jabatan Wakil Kepala Polisi Republik Indonesia (Wakapolri).

Sekjen Partai Nasional Demokrat (NasDem) Patrice Rio Capella menyebut bahwa semua fraksi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) ingin Komjen Pol. Budi Gunawan menjadi pendamping Komjen Pol. Badrodoin Haiti.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah menyarankan Presiden Joko Widodo untuk mengembalikan kehormatan Komjen Pol Budi Gunawan setelah praperadilan menyatakan dia tidak bersalah.

"Saya kira yang dominan diusulkan anggota kepada presiden adalah jaga harga diri BG karena telah bebas dari praperadilan," kata Fahri Hamzah kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (7/4/2015).

Fahri Hamzah mengutip komentar Presiden pada saat rapat konsultasi kemarin bahwa Komjen Pol Budi Gunawan akan ditempatkan di karir yang layak setelah dia tidak jadi menjadi calon Kapolri.

"Karena memang itu untuk mengembalikan nama baik Budi Gunawan. Harusnya jadi Kapolri," ujarnya.

Politikus PKS itu menyatakan adalah kewenangan Presiden untuk menyatakan bahwa Komjen Pol Budi Gunawan bebas dari pengadilan. "Dan dia berhak ditempatkan di posisi yang layak," imbuhnya.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan bahwa Komjen Pol. Budi Gunawan memang berhak mendapat posisi yang layak.

"Yang dominan diusulkan oleh anggota adalah menjaga harga diri dan kehormatan Pak Budi Gunawan karena dinyatakan bebas oleh pengadilan. Dan dalam surat Presiden juga sudah dicantumkan saudara Budi Gunawan akan ditempatkan dalam karir yang layak dalam posisi dia sekarang," kata Fahri Hamzah kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (7/4/2015).

Presiden Joko Widodo yang akrab dipanggil "Jokowi" juga menyatakan Komjen Pol. Budi Gunawan akan diberikan posisi yang layak di Polri. Bahkan isu yang berkembang belakangan, Komjen Pol Budi Gunawan bakal dicalonkan menjadi WaKapolri.

"Jadi harus ada upaya untuk mengembalikan posisi Budi Gunawan. Itu saja usulan dari anggota," lanjutnya.

Fahri Hamzah menilai wajar saja bila Komjen Pol. Budi Gunawan mendapat posisi tertentu karena dia sudah melewati proses fit and proper test di DPR RI. Dia berpendapat kehormatan Komjen Pol. Budi Gunawan harus dikembalikan.

"Saya kira itu wajar dan fair karena Budi Gunawan harusnya jadi Kapolri tapi karena ada alasan sosiologis, alasan masyarakat dan lain-lain, itu jadi kewenangan Presiden. Tapi tetap harus dijelaskan saudara Budi Gunawan sudah dinyatakan bebas oleh pengadilan dan kehormatan dia harus dikembalikan dan berhak posisi yang layak karena sudah melewati fit and proper test," ungkap Wasekjen PKS ini.

Proses penunjukkan Wakapolri harus melewati Wanjakti. Fahri Hamzah yakin Presiden Joko Widodo nantinya akan menghormati keputusan Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tertinggi (Wanjakti).

"Itu mekanismenya begitu. Presiden akan hormati Wanjakti dan mereka independen. Saya kira sikap Presiden benar," pungkas Fahri Hamzah.

Ketua Umum PPP hasil Muktamar Surabaya Romahurmuziy menegaskan pihaknya mendukung sikap Presiden Jokowi yang mempertahankan Komjen Pol. Badrodin Haiti sebagai Kapolri. Sebagai pendamping Komjen Pol. Badrodin Haiti, disarankan Komjen Pol. Budi Gunawan.

"Ini kan dianjurkan agar Polri tak terlalu kosong. Sudah hampir tiga bulan ini tidak ada kapolri yang definitif. Harus segera diisi agar kekosongan tak terlalu jauh. PPP pastinya dukung penuh Pak Badrodin," kata politisi yang akrab disapa Romi di Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2015).

Dia mengatakan sosok Komjen Pol. Badrodin Haiti bisa diterima DPR RI jika mengacu pandangan semua fraksi dalam rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Adapun soal Komjen Pol. Budi Gunawan, ia meyakini Kalemdik Polri itu bisa berkolaborasi dengan Komjen Pol. Badrodin Haiti untuk memimpin Polri. Pasangan ini memiliki kelebihan masing-masing yang bisa saling melengkapi.

Sebagai perwira tinggi bintang tiga, Komjen Pol. Budi Gunawan layak diprioritaskan sebagai Wakapolri.

"Beliau (Komjen Budi) sudah lolos fit and proper test. Terus disahkan lewat paripurna. Tidak salah kalau didukung jadi Wakapolri. Beliau punya kualitas untuk itu," sebut anggota Komisi III DPR RI itu.

Namun, soal Wakapolri, ia memahami DPR RI tak punya wewenang untuk memilih. Persoalan penentuan ini jadi wewenang Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tertinggi (Wanjakti) Polri.

"Kami hanya usulkan secara lisan. Soal itu kan kembali ke Polri sendiri lewat Wanjakti," pungkasnya. (det/jos)

See Also

Presiden Joko Widodo Tegaskan Pemerintah Tak Akan Pulangkan ISIS Eks WNI
Laksdya TNI Aan Kurnia Dilantik Jadi Kabakamla
Menpan RB Sebut Pemerintah Tanpa Pers Tidak Ada Gunanya
Megawati Soekarnoputri Resmikan Patung Soekarno Di Akmil Magelang
Panglima TNI Tunggu Perintah Menlu Evakuasi WNI Di China
Presiden Joko Widodo Hadiri Perayaan Imlek Nasional
Pengerjaan Proyek Revitalisasi Monas Dihentikan
Presiden Joko Widodo Katakan Pemerintah Belum Bisa Evakuasi WNI Dari China
Penyebab Kecelakaan Bus Damri Di Tol Arah Bandara Soekarno Hatta
Bus Damri Kecelakaan Di Tol Arah Bandara Soekarno Hatta
Alasan Pemkab Purworejo Akan Tutup Keraton Agung Sejagat
Keraton Agung Sejagat Akan Ditutup
Polda Jateng Tugaskan Tim Khusus Ke Keraton Agung Sejagat
Polda Jateng Dalami Motif Klaim Berdirinya Keraton Agung Sejagat
Klaim Keraton Agung Sejagat Purworejo
Gubernur Jawa Tengah Minta Usut Munculnya Keraton Agung Sejagat
Polres Purworejo Akan Klarifikasi Keraton Agung Sejagat
Banjir Yang Melanda Di Demak, Menjadi Tanggung Jawab Bersama
TNI Tambah 4 KRI Jaga Natuna
Gempa 6,4 SR Guncang Sinabang
TNI AU Kirim 4 Jet Tempur F-16 Ke Natuna
Prajurit Kodim 0716/Demak Menyerbu Desa Sayung
Al Mawaddah Gelar Hypno Motivasi Untuk Mengisi Liburan Sekolah
Kebakaran Di Mal Lokasari
Ruko Di Jalan Gajah Mada Terbakar
jQuery Slider

Comments

Archives :2020201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 9.256.534 Since: 07.04.14 | 0.7947 sec